BERITA

Majukan Wisata Religi, Ratu Tatu Gelar Festival Kebudayaan Tanara


Foto saat Pemerintah Kabupaten Serang gelar Festival Kebudayaan Tanara.

Berita Golkar – Pemerintah Kabupaten Serang mendorong Kecamatan Tanara sebagai kawasan wisata religi Syekh Nawawi Al Bantani melalui gelaran Festival Kebudayaan Tanara.

Digelar di Taman Alquran Tanara, Kecamatan Tanara, Festival Kebudayaan Tanara berlangsung pada tanggal 12, 21, dan 28 Januari 2023.

Berbagai kegiatan pun dihadirkan pada festival ini antara lain qasidah, tari ringkang jawari, marawis, silat kaserangan, kajian kitab kuning, talk show, workshop kerajinan, bazar UMKM, dan donor darah.

“Tanara ini punya historis, punya sejarah, untuk diangkat menjadi daerah wisata religi, ini luar biasa. Karena kita tahu, punya nama besar Syekh Nawawi Al Bantani, nah ini yang akan kita angkat,” ujar Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dalam keterangannya, Kamis (12/1/2023).

Tatu menyampaikan dalam mengembangkan wisata religi, pihaknya juga turut bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Universitas Gadjah Mada (UGM), dan sejumlah perguruan tinggi di Banten.

“Seperti yang selalu saya sampaikan bahwa pembangunan di Kabupaten Serang kami punya konsep pentahelix. Ada keterlibatan dunia industri atau pengusaha, pemerintah itu sendiri, perguruan tinggi dan kawan-kawan media. Harus satu kesatuan,” paparnya.

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten ini pun menambahkan dalam mengembangkan wisata halal dan religi di Serang, pihaknya melakukan berbagai upaya. Hal ini termasuk menerapkan ilmu-ilmu kitab kuning.

“Terutama yang terpenting adalah ilmu yang diberikan oleh Syeikh Nawawi Al Bantani yaitu kitab kuning. Harus kita lestarikan dan di Kabupaten Serang, semua pondok pesantren tentunya menggunakan kitab kuning, dan harus menjadi pelajaran yang bisa diikuti oleh masyarakat umum,” katanya.

Di samping itu, Pemkab Serang juga terus melanjutkan proses pembangunan Pusat Kajian Kitab Kuning Syekh Nawawi, yang dimulai dari penyediaan lahan.

“Namun tidak kalah penting, kita persiapkan dulu sumber daya manusianya dulu. Masyarakatnya harus siap secara kultur dan kepeduliannya terhadap lingkungan dalam pengembangan wisata religi,” sambungnya.

Tatu menyebut Wisata Religi Tanara diproyeksikan akan menjadi wisata yang terintegrasi ke kawasan ziarah Banten Lama di Kota Serang.

Kawasan Kabupaten Serang bagian utara, yaitu Kecamatan Tanara, Pontang, dan Tirtayasa pun akan didorong untuk menjadi wisata kebudayaan Islam, keilmuan melalui kajian kitab kuning, dan kuliner.

“Di sini punya potensi daerah perikanan, dalam hal kulinernya kita dorong supaya ekonomi bergerak. Kemudian daya tarik dari nama besar Syekh Nawawi Al Bantani, bukan hanya di Indonesia, bisa mengundang wisatawan mancanegara Timur Tengah,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UGM Arie Sujito mengapresiasi Pemkab Serang yang telah berkolaborasi dengan pihaknya dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat.

Ia berharap Pemkab Serang dapat terus berkolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi lainnya

“Kabupaten Serang ini punya sumber daya yang luar biasa. Kami ingin menguatkan kolaborasi, dan menguatkan partisipasi masyarakat. Sekarang kita bangkit dan menumbuhkan UMKM. Saya ucapkan terima kasih atas upaya Pemerintah Kabupaten Serang untuk terus bersinergi dengan perguruan tinggi,” tutupnya.

Firman Soebagyo Minta Pemerintah Atur Peredaran Vape Liquid


Anggota Baleg DPR RI, Firman Soebagyo.

Berita Golkar – Anggota Baleg DPR RI, Firman Soebagyo mengatakan dalam pembahasan revisi UU POM dan RUU omnibuslaw Kesehatan perlu adanya regulasi yang mengatur tentang penggunaan rokok elektrik atau vape liquid karena sangat beresiko tinggi bagi kesehatan manusia.

Vape atau rokok elektrik merupakan rokok penghantar nikotin elektronik.

Dalam rokok elektrik terdapat tiga komponen penting atau komponen utamanya yaitu baterai, elemen pemanas atau komponen untuk memanaskan liquid atau cairan vape, dan tabung untuk menampung cairan vape (cartridge).

“Mestinya ada aturan yang mengatur tentang penggunaan vape dan tindakan pencegahan sebelum vape memberikan efek buruk bagi penggunanya dan lingkungan masyarakat serta tindakan penanggulangan bagi yang terkena efek buruk pemakaian vape,” ujarnya, Kamis (12/1).

Menurutnya, banyak yang mengira bahwa vape lebih aman dibandingkan dengan rokok tembakau.

Padahal, hasil penelitian kesehatan menyimpulkan di dalam liquid vape terdapat bahan kimia yang berbahaya untuk tubuh.

Firman pun menilai vape liquid sangat beresiko tinggi bagi kesehatan manusia.

Karena dalam beberapa literatur dan hasil penelitian para ahli disampaikan bahwa cairan di dalam vape tersusun atas berbagai zat kimia yang berbahaya termasuk nikotin, zat perasa, dan tambahan lainnya.

Apalagi, Vape tambah berbahaya karena uap yang keluar bukanlah sekadar air biasa.

Uap ini tersusun atas partikel yang berukuran sangat kecil sehingga bisa dihirup dalam-dalam untuk masuk ke paru-paru.

“Beberapa negara telah melarang penggunaan Vape liquid, seperti Jordania, Qatar, Iman, Taiwan, Kanada dan lainya. Kementerian kesehatan juga sudah menyatakan bahwa vape liquid itu berbahaya bagi kesehatan, namun peredarannya sudah massiv di masyarakat bahkan sudah menjadi gaya hidup baru anak muda. Sementara literasi dan sosialisasi tentang bahaya rokok elerktrik/vape liquid sangat kurang, sehingga masyarakat belum mengetahui bahaya dan resiko yang ditimbulkan kepada dirinya maupun lingkungan sekitarnya,” ulas anggota Komisi IV DPR ini.

Oleh karena itu, lanjut Firman, DPR saat ini sedang membahas mengenai UU BPOM dan UU Kesehatan, perlu kiranya langkah pro aktif dan representatif mengatur dan melarang peredaran vape liquid di negara ini.

“Apakah akan di akomidir dalam UU BPOM atau UU Kesehatan maupun aturan turunannya, nanti dilihat mana yang lebih pas. Bagaimanapun kesehatan adalah bagian dari unsur untuk mencapai kesejahteraan yang wajib dilaksanakan dan diupayakan oleh negara dan juga kesehatan menjadi bagian dari hak asasi manusia,” tegas politikus Partai Golkar ini

Firman juga menegaskan pengaturan ini menjadi penting karena liquid digunakan apakah mengandung unsur narkotika atau tidak.

“Karena tidak ada yang tau karena tidak ada regulasi dan mengawasi justru kosmetika tidak beresiko sudah diatur di UU POM jadi rasanya aneh kalau rokok vave dibebaskan,” tandas legislator dapil Jateng III ini.

Golkar Luwu Timur Tolak Pemilu Tertutup


Ketua DPD II Golkar Luwu Timur, Aripin.

Berita Golkar – DPD II Golkar Luwu Timur menolak diterapkannya sistem pemilu proporsional tertutup.

Ketua DPD II Golkar Luwu Timur, Aripin mengatakan delapan parpol telah bersepakat menolak pemilu sistem proporsional tertutup.

Delapan dari sembilan partai politik (parpol) di DPR menyatakan sikap menolak pemilihan umum (pemilu) dengan sistem proporsional tertutup.

Parpol yang menolak adalah Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN dan PPP.

Menurut Aripin, penolakan ini, diprakarsai Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

“Tentu secara otomatis selaku Ketua DPD Partai Golkar Luwu Timur mendukung keputusan tersebut,” kata ketua DPRD Luwu Timur ini, Kamis (12/1/2023).

Sistem proporsional tertutup pernah diterapkan di Indonesia, pada Pemilu tahun 1955, order baru, dan 1999.

Sedang proporsional terbuka mulai diterapkan pada Pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Pada pemilu 2019, Golkar Luwu Timur meraih tujuh kursi dari 30 kursi saat ini di DPRD Luwu Timur.

Kursi disumbang Aripin, Amran Syam (almarhum) yang di PAW oleh Ramna Minggus.

Wahidin Wahid, Badawi Alwi, Mahading, Najamuddin dan Heryanti Harun.

Wacana pemilu sistem proporsional tertutup hangat diperdebatkan pascamunculnya gugatan uji materi.

Gugatan terhadap Pasal 168 Ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dimohonkan sejumlah warga negara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Para pemohon meminta MK menyatakan pasal tersebut inkonstitusional.

Sehingga sistem pemilu di Indonesia dapat diganti dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.

Menko Airlangga Resmikan Fasilitas Produksi PT Sampoerna


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meresmikan fasilitas produksi milik PT HM Sampoerna Tbk.

Di saat yang bersamaan, ia juga melepas ekspor produk tembakau bebas asap milik Sampoerna.

“Fasilitas produksi dan ekspor perdana produk tembakau inovatif bebas asap PT HM sampoerna Tbk di Karawang, Jawa Barat, saya resmikan,” katanya melalui rekaman video, Kamis (12/1/2023).

Ketua Umum Partai Golkar itu berharap investasi yang dilakukan Sampoerna dapat memberikan dampak positif dalam mendorong inovasi.

“Serta, dapat menciptakan nilai ekonomi pada banyak sektor,” ujarnya.

Sektor-sektor itu antara lain UMKM, retail, tradisional, kemitraan dengan petani, dan perkembangan Research and Development (RND).

“Saya ucapkan selamat kepada seluruh manajemen dan karyawan Sampoerna atas peresmian dan pelepasan ekspor perdana pada hari ini,” kata Airlangga.

Dalam peresmian ini, Kemenko Perekonomian diwakili oleh Sekretaris Susiwijono Moegiarso yang hadir langsung di tempat.

Golkar dan Tujuh Parpol Lainnya Tuai Dukungan Usai Tolak Sistem Proporsional Tertutup


Berita Golkar–Sejumlah pengamat politik mengapresiasi sikap delapan partai politik yang menyatakan sikap penolakan terhadap sistem proporsional tertutup dalam pemilu. Saat ini, kader PDIP dan beberapa individu menggugat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Gugatan ini untuk menguji pasal terkait sistem proporsional terbuka yang saat ini diterapkan dalam pemilu di Indonesia. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengaku setuju dengan penolakan sistem proporsional tertutup yang dihasilkan dalam pertemuan delapan parpol.

Menurut Ujang, sistem proporsional terbuka memungkinkan demokrasi di Indonesia bisa berkembang. “Demokrasi itu bisa berkembang bisa maju jika sistemnya itu terbuka,” kata Ujang, Jumat (13/1/2023).

Ujang menambahkan, sistem proporsional terbuka juga memungkinkan setiap calon Legislatif (caleg) bisa berkompetisi secara sehat. Mereka bisa saling berlomba untuk bisa menang dengan suara terbanyak dari masyarakat.

Di lain pihak, sistem proporsional tertutup justru berpotensi membuat anggota DPR hanya dipilih oleh ketua umum partai tanpa proses demokrasi. “Dengan sistem tertutup, anggota DPR yang terpilih itu orang-orang yang diam tidak bergerak yang dipilih oleh ketum partai kan seperti itu,” ujarnya.

Pengamat politik FISIP Universitas Indonesia, Aditya Perdana juga setuju dengan sikap delapan partai yang menolak sistem proposional tertutup. Menurut Aditya, sikap delapan parpol itu untuk menyelamatkan kepentingan pemilu legislatif (pileg). Sebab, sistem proposional tertutup membuat masyarakat tidak dapat memilih langsung wakilnya yang akan duduk di DPR.

Selain itu, pernyataan sikap delapan partai akan memengaruhi elektabilitas mereka di Pemilu 2024. Ia menilai, masyarakat akan lebih condong pada partai yang memerjuangkan sistem proporsional terbuka.

Aditya mengatakan, sistem proposional terbuka membuka peluang parpol untuk merekrut calon legislatif dari luar kader atau internal parpol. “Ya untungnya bagi parpol yang menginginkan sistem proposional terbuka karena bisa rekruitmen kandidat caleg dari luar parpol,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan dukungan terhadap sistem pemilu proporsional terbuka untuk menjaga kemajuan demokrasi. Dia menilai sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi

“Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi,” tutur Airlangga.

Sebagai informasi, lewat sistem proporsional tertutup, masyarakat tidak memilih langsung wakilnya di DPR dan DPRD. Masyarakat hanya akan mencoblos parpol dalam pemilu. Nantinya, parpol yang akan menunjuk kadernya untuk duduk di DPR dan DPRD sesuai perolehan suara mereka.

Golkar Karawang Beri Pendidikan Politik untuk Kader


Ketua DPD Golkar Karawang H. Sukur Mulyono.

Berita Golkar – Ketua DPD Golkar Karawang H. Sukur Mulyono bersama para pengurus Partai Golkar Karawang melaksanakan road show di beberapa Kecamatan dan disambut antusias para kader partai.

Melalui road show H. Sukur Mulyono memberikan penyuluhan pendidikan politik ke akar rumput tingkat RT serta mensosialisasikan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi Presiden di kancah pemilu tahun 2024.

H. Sukur Mulyono saat melakukan Road Show di dampingi sekertaris DPD Golkar Karawang Asep Sarifudin, Wakil Ketua Umum Ormas DPP MKGR Achmad Taufan Soedirjo, Adam Bahtiar (Narasumber), Ketua BSN Timi Nurjaman SH, Dina Surapati, Ketua PK dan PD Se Kecamatan serta Para Koordinator RT (Korte).

Sukur Mulyono mengatakan, road show di beberapa kecamatan dengan forkus menggalang kekuatan infrastruktur kelembagaan partai dan penguatan kader diakar rumput.

“Penggalangan kekuatan dari akar menjadi titik fokus Partai Golkar Karawang dalam menghadapi serta memenangkan Pemilu 2024 nanti,” kata Mulyono saat ditemui pada Kamis (12/01/2023).

Masih dikatakannya, Partai Golkar besar dan eksis sampai saat ini karena kekuatan sistem dan infrastruktur kelembagaannya.

“Bukan hanya karena personal figur atau orang perorang tapi harus bahu membahu untuk memenangkannya, sehingga untuk memenangkan Pemilu 2024 yang akan datang, kekuatan struktur partai adalah kuncinya,” tegasnya.

Sambung Mulyono, road show dilaksanakan sebagai pembekalan politik dan strategi dalam merebut kejayaan Golkar.

Dia juga menyampaikan Road Show dilaksanakan perhari dua titik disetiap Kecamatan.

“Road show ini kita schedule-kandalam satu hari dua kecamatan, Alhamdulillah kita sudah mengunjungi 12 Kecamatan,” pungkasnya.

Di tempat terpisah Adam Bahtiar sebagai narasumber atau pemberi materi menjelaskan menjelang pemilu serentak 2024 nanti, dalam rangka penguatan mesin politik partai, DPD Partai Golkar kabupaten Karawang melakukan DIKPOL kader Golkar di setiap kecamatan.

DIKPOL ini dilaksanakan sebagai langkah untuk pembinaan dan menambah wawasan kepemiluan dan strategi pemenangan partai pada pemilu 2024 terhadap semua kader partai. Jelasnya Adam

Masih di katakannya, Materi yang disampaikan dalam kegiatan road show sbb:
1. Wawasan kebangsaan
2. Program Karya dan Kekaryaan Partai Golkar khususnya di kabupaten Karawang
3. Peran partai politik dalam pembangunan
4. Perekrutan simpatisan partai Golkar
5. Target perolehan suara
6. Pemetaan dapil.

“Dengan dilaksanakannya DIKPOL, harapan kami semoga menjadikan bekal pemenangan partai Golkar dan ketua umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi presiden 2024,” ucap Adam.

Golkar Kalsel Siap Sambut Pesta Demokrasi Pemilu 2024


Ketua DPD Partai Golkar Kalsel, H Sahbirin Noor.

Berita Golkar – DPP Partai Golkar memberikan amanah kepada seluruh DPD Partai Golkar se Indonesia, agar satu komando menangkan perhelatan pesta demokrasi Pemilu 2024 disambut baik oleh partai Golkar Kalsel.

Kalsel yang menjadi lumbung suara partai Golkar di perhelatan Pemilu, sudah sejak dini memanaskan mesin politiknya serta menggerakkan seluruh kader dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dan desa.

Ketua DPD Partai Golkar Kalsel, H Sahbirin Noor yang akrab disapa Paman Birin menyampaikan, kader Beringin di Kalsel sudah sangat siap menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024, baik Pileg, Pilpres dan Pilkada.

“Instruksi DPP Partai Golkar tentu sebuah amanah bagi kami di tingkat provinsi khususnya di Kalsel,” tutur Paman Birin, Jumat (13/1/2023).

Melalui konsolidasi partai, Paman Birin menambahkan, pihaknya akan memberikan penekanan kepada seluruh pengurus di tingkat kabupaten dan kota agar lebih bekerja keras lagi, memperbaiki kekurangan agar lebih maksimal.

Selain itu Paman Birin juga meminta kepada seluruh kader di Kalsel tetap menjaga kekompakan dan solid di semua lini.

Sebagai mana kata dia, instruksi dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, semua kekuatan partai Golkar, baik ormas yang mendirikan dan didirikan juga terlibat langsung dalam proses pelaksanaan Pemilu 2024.

“Karena dengan menyatukan kekuatan itu partai Golkar tidak akan terpecah belah, satu komando untuk menangkan Pemilu 2024,” ujarnya.

Sahbirin Noor yang juga menjabat sebagai Gubernur Kalsel menambahkan, partai Golkar di Kalsel sudah menjalankan konsolidasi politik di 13 kabupaten dan kota yang dikomando langsung oleh Sekretaris partai Golkar Kalsel, H Supian HK.

“Ini membuktikan kalau Golkar di Kalsel sangat siap untuk memenangkan Pemilu 2024 mendatang,” ujar Paman Birin.

Konsolidasi dengan Badan pemenangan pemilu (Bappilu) disampaikan Paman Birin juga sangat intens dilakukan, bahkan kata dia, Golkar Kalsel juga siap menerima petuah dari DPP Partai Golkar untuk menyambut Pemilu 2024.

“Koordinasi dengan DPP terus kita lakukan, petunjuk dari Ketua Umum adalah masukan bagi kami di daerah dalam rangka menang Pileg memang Pilpres dan menang Pilkada,” imbuh Paman Birin.

Ace Hasan Minta Setiap Komponen Bantu Negara Hadapi Tantangan Ekonomi Global


Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Dr. Tb. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si,.

Berita Golkar – Indonesia akan terpapar resesi global di tahun 2023.

Setiap komponen bangsa harus ikut memberikan solusi agar negara tak mengalami resesi berkepanjangan.

Demikian disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Dr. Tb. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si, saat memberikan orasi ilmiah Wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE) Yasa Anggana Garut di Auditorium Kampus 2 STIE Yasa Anggana Garut Jalan Pembangunan No. 161a Tarogong Kidul Kabupaten Garut, Kamis (12/1).

“Sinyal resesi global ini semakin kuat. Namun demikian tentu kita harus mampu menghadapinya dengan sikap optimis,” kata pria yang kerap disapa Kang Ace tersebut.

Disebutkan Kang Ace, Partai Golkar sudah mengisyaratkan agar bangsa ini berhati-hati dalam menghadapi resesi global akibat the perfect storm atau tantangan 5C ini.

“Lima C pertama adalah Covid-19. Seperti diketahui, pandemi Covid-19 belum usai. Kedua, adalah konflik (conflict) di Ukraina dan ketiga, commodity prices,” kata Kang Ace .

Selanjutnya C keempat adalah cost of living atau krisis biaya hidup dan terakhir, climate change atau perubahan iklim.

“Apa yang terjadi dengan Covid-19 selama hampir 2,5 tahun telah menimbulkan berbagai permasalahan di bidang kesehatan dan ekonomi menjadi porak-poranda. Namun begitu Indonesia jauh lebih baik dalam penanganannya sehingga kita berhasil melewatinya,” jelas Kang Ace.

Menurut Kang Ace, konflik Rusia-Ukrania telah mengakibatkan harga pangan dunia melambung. Implikasinya bagi Indonesia tentu sangat besar.

Pasokan gas ada di Rusia. Gandum di Ukrania. Mengakibatkan rantai pasok pangan terhambat akibatnya stok pangan dunia terseok dan terganggu.

Begitupun dengan perubahan iklim yang terjadi selama ini dan beberapa waktu kedepan, sebut Kang Ace, telah berpengaruh pada berbagai sektor kehidupan. Seperti pada perubahan masa tanam dan masa panen.

“Dulu masih ingat kalau masuk bulan ‘ber-ber baru hujan. Sekarang Januari justru hujan lebat, bukan kemarau. Belum lagi ada Iklim baru yang menyebabkan elnino, lanina dan lain-lain. Itu semua membawa perubahan bagi krisis yang cukup signifikan,” ujarnya.

Kang Ace menjelaskan, beberapa negara telah mengalami kekurangan pangan akibat krisis global tersebut. Namun sekali lagi Indonesia berhasil menghadapinya.

“Di saat semua negara di dunia mengahadapi stagflasi. Indonesia justru mencatatkan pertumbuhan positif,” ungkap dia.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini menggarisbawahi, bahwa sebenarnya tidak mudah menjaga tren positif itu. Indonesia berhasil menghadapi berbagai tantangan global ini tidak bisa dilepaskan oleh kebijakan yang tepat pemerintah dibawah komando Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Melalui tangan Pak Menko Airlangga Hartarto ini alhamdulillah Indonesia mampu mencatatkan prestasi luar biasa dalam menghadapi berbagai tantangan globa,” tambah Kang Ace.

Kang Ace mengajak STIE Yasa Anggana dapat terlibat dalam membangun formula menghadapi tantangan yang terjadi: Walaupun menghadapi tantangan tidak mudah kita mencatatkan prestasi luar biasa.

“Kita patut bersyukur ternyata dalam krisis yang terjadi justru yang bisa bertahan adalah industri olahan dan makanan. Mungkin salah satu kontribusinya adalah dari Kabupaten Garut ini yang kaya dengan pelaku usaha berbasis olahan dan makanan,” jelas Kang Ace.

Dihadapan para mahasiswa Kang Ace mengaskan, resesi dunia dan ketidakpastian global bukan untuk ditakuti tapi justru untuk bisa dihadapi dengan optimis.

“Optimisme Indonesia menunjukan pada tren positif. Saya juga ingin seluruh civitas akademik di STIE Yasa Anggan juga untuk selalu memiliki pandangan optimis,” ujarnya.

Salah satunya, kata Kang Ace, tantangan ini harus dihadapi bahwa kebijakan ekonomi kita harus bertumpu pada ekonomi riil. Potensi kampus harus digali, sikap kewirausahaan harus terus ditumbuhkan dimana-mana.

“Indonesia harus mampu memanfaaatkan bonus demografi yang dimiliki. Pilihan kedepan kita adalah menjadi negara maju atau mundur,” kata Kang Ace.

Indonesia kata dia akan berada pada posisi usia produktif. Generasi Milennial dan generasi Z adalah generasi yang akan meneruskan arah bangsa kedepan.

Sementara di negara-negara maju seperti Jepang kini tengah mengalami persoalan kependudukan di mana masyarakatnya lebih didominasi oleh warga dengan usia tua. Di mana negara harus terus memberikan subsidi.

“STIE Yasa Anggana harus terdepan memanfaatkan situasi ini. Melahirkan enterprener tangguh dan tahan banting. Berkontribusi untuk kemajuan ekonomi bangsa kedepan terutama di Kabupaten Garut ini,” pungkasnya.

Tiga Kader Golkar Ajukan Diri Jadi Pihak Terkait Gugatan Sistem Proporsional Terbuka


Tim kuasa hukum tiga kader Partai Golkar yang mengajukan diri jadi pihak terkait dalam gugatan sistem proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi (MK), Heru Widodo di MK, Jumat (13/1/2023).

Berita Golkar–Tiga kader Partai Golkar mengajukan surat permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pihak terkait dalam pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketiga kader Golkar merupakan bakal calon anggota legislatif di tiga daerah pemilihan (dapil) berbeda dari partai berlambang pohon beringin.

Tim kuasa hukum ketiga kader Golkar, Heru Widodo menuturkan, dia mewakili tiga kliennya mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan uji materi tentang sistem proporsional terbuka dalam pemilu. Ketiganya yakni, Derek Loupatty, Achmad Taufan Soedirjo; dan Martinus Anthon Werimon.

“Permohonan telah didaftar melalui Kepaniteraan MK pada Jumat, 13 Januari 2023,” tutur Heru dalam keterangan, Jumat (13/1/2023).

Derek Loupatty adalah perseorangan kader Partai Golkar yang akan berkontestasi sebagai caleg pada Pemilu 2024 di Dapil Maluku berdasarkan Surat Perintah No: Sprin-108/DPP/GOLKAR/X/2022 tertanggal 31 Oktober 2022. Atas surat perintah yang sama, Achmad Taufan Soedirjo juga kader Partai Golkar yang akan berkontestasi dapil Jawa Barat IV, sedangkan Martinus Anthon Werimon akan berkontestasi di dapil Papua.

Heru mengatakan, menurut ketiga kliennya, dengan kembali dari sistem proporsional terbuka ke proporsional tertutup berarti akan menempatkan kembali kekuasaan partai politik untuk mengubh pilihan rakyat menjadi pilihan pengurus partai. Yakni, dengan memberlakukan kembali nomor urut caleg.

Menurut mereka, peran partai selesai setelah melakukan perekrutan bakal caleg yang cakap untuk dimajukan dalam pemilu. “Keterpilihan calon anggota legislatif dari keputusan rakyat yang berdaulat harus dijaga dari pergeseran keterpilihan berdasarkan pada keputusan pengurus partai politik,” ujar Heru.

Ia menegaskan, hal ini telah menjadi pertimbangan MK dalam memutus pengujian pasal yang membatalkan sistem proporsional tertutup dalam UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Diantaranya, dalam bagian pertimbangan hukum Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008 halaman 104.

Yakni, bahwa ‘Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak.’

Heru menambahkan, dalam pengujian perkara Nomor 114/PUU-XX/2022, pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya adalah Pasal 168 ayat (2), 342 ayat (2), 353 ayat (1) huruf b, 386 ayat (2) huruf b, 420 huruf c dan d, Pasal 422, 426 ayat (3) UU 7/2017. Pengujian yang diajukan kader PDIP ke MK ini hendak meminta pembatalan keberlakuan sistem proporsional terbuka dalam Pemilu 2024.

Golkar Dukung Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial


Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi.

Berita Golkar – Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi mengapresiasi program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI.

Ia pun mendorong adanya program Perpustakaan Berbasis Komunitas.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.

“Kemarin waktu saya diundang di Surabaya acara perpustakaan berbasis inklusi sosial, saya merasa datang bukan acara Perpusnas itu, tapi seperti acaranya Kementerian ekonomi kreatif. Jadi itu juga surprise juga bagi saya, jadi bukan bahan bacaan yang saya dapat di sana, tapi karya-karya yang ditelurkan dan diproduksi oleh masyarakat akibat dari proses pelaksanaan program perpustakaan berbasis inklusi sosial,” tuturnya, Rabu (11/1/2023).

Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan perpustakaan yang dapat memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan untuk berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan Hak Asasi Manusia.

Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tersebut merupakan perubahan inovasi dari Perpustakaan Nasional RI bertujuan untuk penguatan literasi masyarakat dan pemerataan informasi, untuk peningkatan kesejahteraan.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai sepakat untuk mendukung program Perpustakaan berbasis inklusi sosial dan menilai program tersebut harus diperkuat.

“Jadi menurut saya, perlu saya pertegas lagi sebagaimana saya sampaikan sebelum-sebelumnya tentang perpustakaan berbasis komunitas itu, menurut saya memang itu harus lebih digencarkan menjadi bagian yang harus diambil alih tanggung jawab ini oleh perpustakaan,” tegasnya.

Ia pun berharap agar ke depannya Perpusnas dapat berkolaborasi dengan beberapa komunitas yang ada di masyarakat.

Sehingga Efek domino misalnya tentang ekonomi bisa diperluas lagi tidak hanya sebatas di komunitas pustakawan tapi juga di komunitas lainnya.

Lantaran saat ini masyarakat juga membutuhkan penghasilan lain di luar yang sudah ada sekarang ini.

“Karena itu menurut saya memang perpustakaan berbasis inklusi sosial menurut saya menjadi jawaban bagi masyarakat untuk mencari alternatif penghasilan, alternatif usaha, yang itu membuat mereka tetap bertahan. Saya yakin kalau ini dilakukan secara masif dengan kolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada, Saya yakin itu nanti bisa menjadikan champion bagi Perpusnas di Indonesia,” tutup Legislator dapil Jawa Timur IV itu.

Scroll to top