BERITA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut implementasi kebijakan Biodiesel 35 (B35) bisa menghemat devisa Indonesia hingga 10,75 miliar dolar AS, di Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Berita Golkar–Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut implementasi kebijakan Biodiesel 35 (B35) bisa menghemat devisa Indonesia hingga 10,75 miliar dolar AS. Implementasi B35 akan menyerap 13,15 juta kiloliter biodiesel.

Selain itu, menurut Airlangga, kebijakan ini juga diyakini dapat meningkatkan nilai tambah industri hilir sebesar Rp 16,76 triliun. Bahkan, berpotensi mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 34,9 juta ton setara karbon dioksida.

“Pemerintah mendorong BUMN seperti Pertamina dan PLN untuk menggunakan produk yang lebih sustainable dan mendorong ini menjadi Key Performance Indicator dari para direksi yang bergerak di bidang energi,” kata Airlangga di Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Airlangga yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengatakan, berkaca dari implementasi B30 pada 2022, lebih dari 10,5 juta kiloliter biodiesel telah disalurkan. Hal ini membuat Indonesia mampu menghemat devisa sekitar 8,34 miliar dolar AS.

Program B30 juga menyerap tenaga kerja lebih dari 1,3 juta orang serta mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 27,8 juta ton setara karbon dioksida. Menko Perekonomian mengatakan, selama tujuh tahun terakhir, tingkat pencampuran biodiesel pada solar terus ditingkatkan dari 15 persen (B15) pada 2015, 20 persen (B20) pada 2016, dan 30 persen (B30) tahun 2020.

Mulai 1 Februari 2023 tingkat campuran mandatori biodiesel akan kembali dinaikkan menjadi 35 persen (B35). “Hari ini kita meningkatkan mandatori biodiesel dan ini sebagai substitusi bahan bakar solar yang digunakan di mesin diesel, dan juga membawa Indonesia dengan energi yang ramah lingkungan,” ujarnya.

Program B35 tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng untuk konsumsi dalam negeri.

Airlangga memastikan, implementasi Program B35 tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng untuk konsumsi dalam negeri. Ia menegaskan, ketersediaan minyak goreng di dalam negeri sudah dijamin.

“Dirut BPKPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang menjamin ketersediaan minyak goreng di dalam negeri mencukupi,” tegas Airlangga.

Ketum Golkar mengatakan pasokan minyak goreng sudah ditingkatkan dari 300 ribu kilo liter menjadi 450 ribu kilo liter. Ia meyakini, dengan permintaan ekspor kelapa sawit ke Eropa yang melemah, akan semakin banyak pasokan yang bisa digunakan untuk program B35 yang dimulai pada hari ini.

Penerapan B35 merupakan campuran 35 persen bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit ke dalam bahan bakar minyak (BBM) solar. Menurutnya, Pertamina sudah siap mendistribusikan B35 di setiap SPBU.

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono.

Berita Golkar – Penerapan demokrasi di negara-negara Eropa terus menjadi sorotan.

Salah satunya tentang sering munculnya sikap ‘double standard’ negara-negara Eropa ketika ada tindakan-tindakan penghinaan yang menargetkan umat beragama.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Dave Akbarshah Fikarno atau Dave Laksono mengatakan, negara-negara Eropa dengan dalih demokrasi selalu mendorong kebebasan beragama kepada negara lain.

Bahkan, mendorong agenda-agenda LGBTQ++.

Tapi, ia merasa, mereka memiliki data standar yang kerap memaksakan tokoh-tokoh agama untuk melakukan hal-hal yang mereka kehendaki.

Misalnya, wajib menikahkan pasangan LGBTQ++, baik itu kepada pendeta, imam atau tokoh-tokoh agama lain.

“Ketika pendeta itu menolak, mereka dianggap ‘infringement of human rights’,” kata Dave dalam rapat kerja bersama Kementerian Luar Negeri, Senin (30/1/2023).

Padahal, ia menekankan, seorang pendeta harus melaksanakan apa saja yang mereka yakini, kebenaran yang mereka yakin dan ajaran mereka.

Bahkan, ada pendeta yang sampai dicabut visanya, dicabut izinnya, hanya karena menolak menikahkan LGBT.

Contoh lain, lanjut Dave, di Swedia baru-baru ini, ada seorang tokoh politik yang membakar kitab suci Al-Quran karena menolak sikap politik Turki ke Swedia.

Pemerintah Swedia menganggap itu sebagai demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Hal itu ringan disampaikan tanpa berpikir tindakan tersebut merupakan salah satu penghinaan bagi umat Islam.

Ada pula komentar-komentar yang ketidaksepakatan ke Israel, yang oleh negara-negara Eropa mudah sekali diberikan label anti-semitic.

“Ketika statement yang rada anti-Israel dianggap itu anti-semitic, tapi bakar Al-Quran boleh, ini jadi ada double standard di negara-negara Eropa,” ujar Dave.

Dave berpendapat, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bisa turut menyuarakan persoalan itu.

Sebab, ketika negara-negara Eropa ini mau mendorong demokrasi, mereka harus mampu pula intropeksi diri dan melihat dari dua sisi.

Menurut Dave, Indonesia sebagai negara yang plural, walaupun non-sekuler, harus bisa mendorong pandangan-pandangan ini.

Artinya, jangan sampai sikap ‘double standard’ itu dibiarkan dan malah akan menekan atau menghina umat beragama.

Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Arif Fathoni.

Berita Golkar – Pemkot Surabaya mulai melelang pekerjaan untuk proyek pembangunan tambahan satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di kawasan Surabaya Timur.

Fasilitas kesehatan itu diperkirakan tuntas pada 2024. DPRD Surabaya mendorong agar proses lelang bisa dipercepat. Hal itu disampaikan anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni.

Fathoni menuturkan, proses lelang dipercepat tapi tentu dengan prinsip kehati-hatiannya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.

”Jangan sampai kerinduan masyarakat Surabaya Timur dan Selatan akan fasilitas kesehatan yang layak menjadi terhambat karena proses lelang pengadaan barang dan jasa,” tutur Arif Fathoni.

Politikus Golkar itu juga mengimbau agar pemkot meminta pendampingan dari kejaksaan dan kepolisian agar proses pengadaan lelang barang dan jasa tidak menyimpang dari peraturan.

Dan bisa menghasilkan vendor dengan kompetensi yang layak. Dalam mengerjakan proyek rumah sakit yang keberadaannya sudah dinantikan masyarakat Surabaya Timur dan Selatan.

Ketua Fraksi Golkar itu juga berharap ketika kelak sudah ada pemenang, baik Manajemen Konstruksi (MK) maupun kontraktor pelaksana fisik, pemkot bisa mewajibkan kepada pemenang tender untuk merekrut warga sekitar untuk menjadi tenaga kerja dalam proyek pembangunan tersebut.

”Sehingga APBD yang bersumber dari rakyat Surabaya bisa berputar ke masyarakat Surabaya pula,” ungkap Arif Fathoni.

Tak hanya menjadi pekerja ketika proses pembangunan rumah sakit, Fathoni juga mendorong agar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mewajibkan dinas kesehatan merekrut warga sekitar.

Yakni, untuk menjadi karyawan sesuai dengan jenjang pendidikan dan kebutuhan kerja di rumah sakit tersebut.

”Dengan begitu, masyarakat sekitar bisa menikmati madu industrialisasi dan tidak sekadar menjadi penonton di rumah sendiri,” tutur Arif Fathoni.

Pemkot Surabaya menggelontorkan anggaran untuk pembangunan RSUD tersebut sebesar Rp 507 miliar.

Skema pengerjaannya dilakukan dengan sistem tahun jamak. Sebelumnya, Pemkot Surabaya sudah memiliki dua RSUD. Yakni, RSUD Soewandhie dan Bhakti Darma Husada.

Anggota Komisi I DPR RI yang juga sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Kominfo Partai Golkar, Nurul Arifin.

Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, mengimbau masyarakat Indonesia agar tidak mudah terprovokasi soal pembakaran salinan Al-Qur’an oleh pemimpin sayap kanan di Swedia.

Semua pihak perlu hati-hati dalam merespons kejadian ini.

“Karena mungkin ini tindakan provokasi kita tidak tahu, jadi jangan terlalu cepat untuk bereaksi begitu,” kata Nurul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/1).

Nurul menilai, aksi provokatif yang dilakukan oleh politikus sayap kanan Swedia-Denmark itu juga tidak terlalu membawa imbas yang berarti di masyarakat Indonesia.

Sebab, tokoh-tokoh publik memilih mengambil sikap yang tidak begitu reaktif.

Menurut dia, kehati-hatian dalam merespons tindakan yang bersifat provokatif tersebut diperlukan agar Indonesia tidak terjerembap ke dalam kepentingan yang dimainkan oleh oknum-oknum tertentu.

“Jadi jangan sampai ada tindakan-tindakan yang sifatnya memprovokasi begitu, kemudian ditangkap secara mentah-mentah sehingga membuat aksi provokasi itu membuat kita terperangkap dalam kepentingan mereka,” jelas dia.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, Komisi I DPR juga akan bersikap saksama dalam mengeluarkan pernyataan terkait aksi pembakaran Al-Qur’an yang dilakukan di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm, Swedia itu pada Sabtu (28/1) lalu itu.

Dia tidak ingin Komisi I DPR terburu-buru dalam memberikan pernyataan sikap yang pada akhirnya bisa saja justru menimbulkan perpecahan seperti yang diinginkan oleh para provokator.

“Jadi kita lihat dulu alasannya baru setelah itu kita mengeluarkan statement, saya kira itu yang terbaik,” ucap Nurul.

Diketahui, pemimpin Partai Stram Kurs (Garis Keras) di Swedia membakar sebuah buku salinan Al-Qur’an atas izin pemerintah dan perlindungan polisi Swedia.

Pemerintah Swedia mengizinkan pembakaran Al-Qur’an itu arena menilai tindakan itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Pembakaran itu terjadi selama demonstrasi yang menentang permintaan Turki pekan lalu agar Swedia mengambil langkah tegas melawan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang dianggap Turki sebagai kelompok teror.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono.

Berita Golkar – Komisi II DPRD Kaltim melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Balikpapan bersama Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) Provinsi Kaltim, HM Sa’duddin, Senin (30/1/23).

Sidak tersebut merupakan salah satu langkah anggota DPRD Kaltim dalam rangka menindaklanjuti keluhan masyarakat terhadap proyek pembangunan Gedung Galeri UMKM Provinsi Kaltim di Kota Minyak itu.

Hal ini dibenarkan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim, Nidya Listiyono, saat dihubungi wartawan melalui telepon seluler, Senin 30 Januari 2023.

“Ada laporan dari masyarakat terkait pembangunan gedung Galeri UMKM Kaltim,” ujar Nidya, sapaan akrabnya.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, pihaknya menerima laporan dan keluhan dari masyarakat terdampak.

Rupanya, banyak rumah warga yang mengalami kerusakan berupa retak pada dinding rumah.

Kerusakan yang timbul diduga akibat proyek pembangunan Gedung Galeri UMKM Provinsi Kaltim.

Terutama, saat pekerja tengah memasang tiang pancang untuk keperluan pondasi gedung.

“Jadi, kita terima keluhan masyarakat di sana. Mereka mengeluh terdampak. Ada rumah yang retak,” ujar Nidya.

Selain keluhan itu, alasan Komisi II DPRD Kaltim melakukan sidak ke lapangan ini untuk mempertanyakan masa pengerjaan proyek pembangunan yang dianggap tidak tepat waktu.

Pasalnya, pengerjaan belum selesai hingga 31 Desember 2022.

“Kami sudah melakukan hearing bersama Disperindagkop Kaltim sekitar dua minggu lalu. Karena itu dikerjakan dan dilelang langsung oleh mereka, tidak melalui Dinas PUPR. Jadi ternyata pengerjaannya masih berlangsung, ternyata di addendum sesuai Pergub Nomor 71 Tahun 2020,” tegasnya.

Berdasarkan alasan tersebut, pihaknya segera melakukan sidak untuk melihat kondisi di lapangan.

Harapannya, dampak sosial akibat pembangunan gedung galeri itu bisa teratasi secepatnya.

“Namun ketika di lapangan, ternyata masalah ini sudah clear karena ada komunikasi dan penyelesaian,” tuturnya.

Kemudian untuk denda atau punishment karena tidak selesai tepat waktu, rupanya permasalahan ini juga sudah diselesaikan.

“Ternyata semua sudah dijadwalkan sesuai aturan. Kita sedang meminta data berkas design engineering bangunan tersebut. Ini sedang kita terima dan sambil dipelajari,” katanya.

Kendati demikian, Nidya tetap meminta pihak pelaksana untuk menyelesaikannya. Karena, mereka masih punya kewajiban dan hak untuk melakukannya.

“Kan, kalau diaddendum itu berarti ada punishment atau denda. Kira-kira, sekitar 50 hari untuk jangka waktunya,” pungkasnya.

Disinggung terkait tenggat waktu yang diberikan kepada pihak pelaksana untuk menyelesaikan pembangunan itu, ia menyebut bahwa pihaknya akan terus mengawasi.

“Tentu hari ini hingga ke depan, kita terus lakukan monitoring. Sehingga mereka akan mengerjakan itu secara tepat waktu,” harapnya.

Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Rudi Hartono.

Berita Golkar – Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Rudi Hartono mengingatkan para pimpinan SOPD hingga aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di jajaran Pemerintah Kabupaten Katingan untuk menghindari perbuatan tercela.

Seperti melakukan tindakan pidana korupsi dan melakukan perselingkuhan dengan istri atau suami orang lain.

“Perbuatan tercela yang seperti itu harus dihindari. Maka, harus diperhatikan dan menjadi atensi yang serius bagi pemerintah daerah setempat untuk mengawasinya,” ungkapnya, Senin (30/1/2023).

Menurutnya, jika ada lagi ASN yang tersandung kasus perselingkuhan kepala daerah wajib memberikan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku.

Sebab, bermain serong dengan pasangan orang lain itu sangat tidak dibenarkan dan harus ada sanksi yang cukup berat supaya memberikan efek jera nantinya.

“Perilaku yang bermain serong itu sangat jelas melanggar kode etik kepegawaian. Sebab, pimpinan SOPD dan ASN seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat,” mintanya

Dengan demikian, ASN harus menghindari perilaku yang kurang baik dengan berselingkuh bersama pasangan yang tidak sah secara agama, adat istiadat dan negara.

Politisi partai Golkar ini menyebutkan, di lingkup pemerintah daerah tentu ada tim pengawas ASN.

Sehingga, dapat menilai perilaku, kinerja dan memberikan sanksi jika ada perbuatan yang melanggar hukum serta etika kepegawaian.

”Selain itu, saya berharap tokoh adat di Katingan juga dilibatkan dan dapat berperan dalam mengambil langkah dan memberikan pandangan kepada pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan terkait isu-isu perselingkuhan yang dinilai melanggar norma dan adat,” pungkasnya.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DIY Lilik Syaiful Ahmad.

Berita Golkar – Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DIY Lilik Syaiful Ahmad menegaskan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu pilar utama perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sehingga agar naik kelas dan usaha mereka bisa berkembang maka para pelaku usaha kecil tersebut harus diberikan pendampingan.

Pernyataan tersebut disampaikan Lilik saat menghadiri ‘UMKM Cah Enom Expo 2023’ di Kopi Sawah di Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kulonprogo, DIY, Minggu (29/1).

“UMKM butuh pendampingan agar produk yang dihasilkan bisa masuk pasar dan dikenal masyarakat luas,” kata anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DIY tersebut.

‘UMKM Cah Enom Expo 2023’ diisi bazar produk UMKM, pameran produk dan lomba mewarnai untuk anak-anak.

Selain itu juga digelar dialog dengan para pelaku UMKM untuk merumuskan langkah dalam mengembangkan UMKM Kulonprogo lebih baik.

Menurut Lilik, selama ini pelaku UMKM tidak banyak memiliki kepercayaan diri. Hal ini tidak lepas dari keterbatasan permodalan dan kemampuan.

Sementara dari sisi permodalan mereka juga mengalami keterbatasan untuk mengakses kredit di lembaga perbankan.

“Para pelaku UMKM ini perlu diberikan pendampingan, skill hingga managemen pengelolaan keuangan,” jelasnya.

Lebih lanjut Lilik mengatakan, masalah modal sebenarnya bisa diatasi dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikucurkan bank daerah maupun bank nasional.

Dengan agunan ringan pelaku UMKM bisa mengajukan kredit hingga Rp 25 juta.

“Kulonprogo ini menarik karena pemerintah telah memberikan subsidi bunga, sehingga bunga kredit di Bank Kulonprogo lebih kecil,” ujarnya berharap ada dukungan juga dari perusahaan untuk mengucurkan program CSR.

Mereka bisa memberikan pendampingan kepada UMKM agar bisa lebih berkembang.

“Kami juga sedang membuat konsep bagaimana dana keistimewaan (Danais) bisa untuk mengembangkan UMKM,” ujarnya.

Sementara itu Lurah Sukoreno, Olan Suparlan mengapresiasi positif pelaksanaan ‘UMKM Cah Enom Expo 2023’.

Event promosi semacam itu sangat dinantikan pelaku UMKM. Sebab selama ini mereka bisa memproduksi tapi kadang terkendala pemasaran.

“Para pelaku UMKM di Sukoreno sangat beragam dari anyaman serat alam hingga produk makanan dan kuliner tapi mereka kesulitan memasarkan produknya, sehingga event yang digelar menjadi alternatif dalam memasarkan produk,” ungkapnya.

Saat kegiatan jalan santai bersama Gubernur Riau Syamsuar didampingi sejumlah pengurus dan kader Partai Golkar baik itu tingkat Provinsi Riau dan Kabupaten Inhu.

Berita Golkar – Gubernur Riau Syamsuar didampingi sejumlah pengurus dan kader Partai Golkar baik itu tingkat Provinsi Riau dan Kabupaten Inhu menggelar jalan santai dan senam sehat bersama di Lapangan Brahma, Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Inhu, Kabupaten Inhu, Riau, Ahad (29/1).

Kemeriahan acara senam sehat dan jalan santai bersama itu penuh keakraban dan kekeluargaan ditunjukan seluruh peserta yang hadir dilokasi acara selama berlangsung.

Hadiah doorprize menambah kemeriahan bagi para peserta, antara lain dua unit sepeda motor, satu buah kulkas, tiga buah sepeda, enam buah kompor gas, enam kipas angin, setrika, rice cooker dan hadiah (souvenir) lainnya.

Konon katanya, acara yang ditaja partai berlambang pohon beringin itu merupakan safari politik Gubri, yang dikabarkan akan ikut sebagai kontestasi di Pilgubri 2024 mendatang.

Syamsuar yang menjabat sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Riau selama berada di Kabupaten Inhu didampingi Ketua DPRD Riau Yulisman, Ketua DPD II Golkar Inhu Arshadi, Ketua DPRD Inhu Elda Suhanura, Ketua Fraksi Golkar DPRD Inhu Budi Santoso, Wakil Bupati Inhu Junaidi Rachmat dan anggota DPRD Inhu lainnya, Alex, Samsudin, Jamalan Mulyono dan Daniel Eka Perdana.

Acara bertemakan “Membangun Untuk Semua, Kita Satu Untuk Indonesia” itu disampaikan Syamsuar bahwa kegiatan ini juga bersempena menyambut Bulan Suci Ramadhan 1444 Hijriah.

“Melalui kegiatan jalan santai dan senam sehat ini, kita semua diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa saat menghadapi Bulan Ramadhan nanti,” kata Syamsuar.

“Atas terlaksananya kegiatan ini, saya ucapkan terimakasih kepada DPD II Golkar Inhu, yang sebelumnya telah mempersiapkan dengan matang. Semoga Partai Golkar terus jaya dan mendapatkan tempat di hati masyarakat,” sambung Syamsuar.

Sebelum meninggalkan lokasi acara, Ketua DPD I Golkar Riau itu dengan didampingi jajaran pengurus Golkar Inhu, menyerahkan 1 unit sepeda motor kepada salah seorang pemenang doorprize.

Dalam kesempatan itu turut hadir dalam acara tersebut tokoh masyarakat Inhu, Arifuddin Ahalik, Encik Junianto, Ketua PAC PP Sungai Lala Deddy Boy dan tamu undangan lainnya.

Ketua DPD II Golkar Makassar Munafri Arifuddin memimpin orientasi pengurus dan pimpinan kecamatan di kantor Golkar, Jalan Lasinrang, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Sabtu (28/1/2023).

Berita Golkar – Munafri Arifuddin terus memperkuat mesin Partai Golkar Makassar setahun menjelang pemilu legislatif 2024 dan pilkada serentak 2024.

Dalam sejumlah kesempatan, Appi, sapaan, bertekad membawa Partai Golkar memenangkan Pileg 2024 dan Pilwali Makassar 2024.

Saat ini kursi Wali Kota Makassar, Wakil Wali Kota Makassar, dan Ketua DPRD Makassar didominasi Partai Nasdem.

Partai Nasdem tampil sebagai partai pemenang pemilu legislatif 2019 dan Pilwali 2020 di Kota Makassar.

Sabtu (28/1/2023), Appi memimpin orientasi pengurus dan pimpinan kecamatan di Kantor partai berlambang pohon beringin rindang, Jalan Lasinrang, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang.

Appi mengatakan pentingnya orientasi untuk pemenangan partai Golkar pada Pemilu 2024 mendatang.

“Pimpinan dan Pengurus kecamatan hari kita berkumpul disini (Lasinrang) sebagai pusat pemenangan partai Golkar di Makassar,” kata Appi di Kantor DPD II Golkar Makassar Sabtu (28/1/2023).

Bagi Appi, Kantor Golkar Makassar di Jalan Lasinrang bagai sebuah Pabrik.

Sementara Pimpinan Kecamatan dan Kelurahan adalah distributor program Partai Golkar.

“Program itu harus disampaikan kepada simpatisan partai, Kader partai dan masyarakat pada umumnya,” kata Appi.

Dalam kesempatan itu hadir 80 pengurus dan pimpinan kecamatan.

Appi berharap setelah Coaching clinic, para pengurus dan pimpinan kecamatan dapat menerima materi dari para narasumber kapabel untuk dapat diimplementasikan di tingkatan kelurahan.

“Usai gelaran orientasi ini bapak ibu pimpinan dan pengurus di kecamatan dapat segera mungkin melakukan konsolidasi dengan pimpinan dan pengurus di tingkatan kelurahan,” kata Appi di hadapan pengurus Golkar.

Hadir sebagai narasumber dalam orientasi itu diantaranya seperti Direktur CRC Herman Heizer, Nurmal Idrus, Rizal Jamal Owner CEO Bedabaik publik speaker dan master trainer Desco Isprianto dari Jakarta.

Wakil Ketua DPD II Golkar Makassar bidang pemenang pemilu (Bappilu) Abdul Wahab Tahir mengatakan beringin siap memenangkan Pemilu dan Pilwali Makassar 2024 mendatang.

Ia mengatakan, Golkar ingin merebut kembali kursi Ketua DPRD Makassar dan kursi Wali Kota Makassar.

“Partai Golkar sudah selesai konsolidasinya secara struktural kepartainya, sekarang ini adalah konsolidasi pemenangan, karena partai Golkar saat ini sudah masuk konsolidasi pemenangan,” kata AWT akronim dari Abdul Wahab Tahir.

Dengan sistem proposional terbuka partai Golkar mempersiapkan kader partai yang memiliki kuantitas dan kualitas pada calon anggota legislatif (Caleg) mendatang.

“Caleg partai Golkar itu harus betul-betul punya kuantitas dan kualitas. Pertama dia memiliki doa yang baik, Kedua fisik yang baik, Ketiga memiliki mental yang baik dan keempat memiliki logistik yang sempurna,” katanya.

Dia pun menggambarkan kondisi masyarakat saat ini yang dihadapkan dengan problem yang sangat kompleksasi pasca pandemi Covid-19 sejak 3 tahun lalu.

“Ada problem di tengah masyarakat kita. Problem yang sangat Kompleksasi jadi kita dituntut untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau menjawab keraguan persoalan yang sangat kompleksasi itu terhadap politisi yang bakal maju sebagai wakil rakyat khusus kader partai Golkar,” ucap AWT.

“Tetapi masyarakat kita ini kencenderungannya sangat pragmatis sehingga untuk menjawab kebutuhan masyarakat itu kesiapan logistik itu sangat penting juga, Jadi pentingnya konsolidasi partai itu kita berharap dari para caleg partai Golkar itu,” tambah mantan aktivis mahasiswa era reformasi 98 itu.

Wahab juga membahas bagaimana penentuan caleg ke depanya. Khususnya bagi mereka yang di luar kader partai Golkar ingin masuk sebagai calon anggota legislatif dari Partai Golkar.

“Itu tergantung kebutuhan partai kebijakan itu ada di Ketua Golkar Makassar dalam hal ini pak munafri Arifuddin karena dia memiliki hak diskresi,” katanya.

Wahab mengatakan, Golkar itu punya tradisi diskresi dari total 10 persen dari caleg yang ada.

“Jadi kita berharap kebutuhan yang ada untuk mencapai target memperoleh 10 kursi di pemilu 2024 mendatang,” kata Wahab Tahir.

Nantinya, kata Wahab, tokoh eksternal itu diberi SOP, diberi saran, pertimbangan prosedur konsolidasi pemenangan dengan orientasi pemenangan partai.

“Kenapa harus dengan orientasi pemenangan partai? Karena mereka itu nantinya adalah kader partai,” kata Wahab.

Oleh karena itu, Wahab berharap kebijakan partai golkar kedepan tentu untuk mengajak anak bangsa dan kader partai golkar itu sendiri untuk maju sebagai calon anggota legislatif dari partai Golkar.

“Kami tidak menutup mata atau menutup ruang, bahwa ada orang yang selama ini mungkin tidak suka berpartai tapi dia punya kemampuan dan kualifikasi untuk menjadi caleg dan dia punya kualitas menjadi caleg untuk mendapatkan kursi kami sangat terbuka,” kata AWT.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono.

Berita Golkar – Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, Golkar tinggal mencari calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto maju pada Pilpres 2024.

Walau demikian, Golkar harus berbicara dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dalam mencari pendamping Airlangga yang mau maju capres 2024.

Adapun KIB merupakan koalisi Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Betul sudah bulat (dorong Airlangga capres). Nanti dengan siapa pasangannya kan tentu harus bicara dengan KIB,” ujar Agung saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (29/1/2023).

Agung menjelaskan, Airlangga saat ini sedang menyiapkan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai kriteria capres-cawapres pilihan KIB.

Untuk capres, Golkar sudah sepakat akan mengusung kader terbaik mereka, yakni Airlangga.

“Partai sudah memutuskan bahwa ada yang diusung dari kadernya sendiri, yang terbaik. Tapi tentu tidak bisa sendiri, harus dengan bentuk pasangan, dalam hal ini perlu koalisi. Kami sudah memiliki KIB,” tutur Agung.

Kemudian, Agung pun meminta agar semua pihak memberi Airlangga waktu terkait pencapresan pada Pilpres 2024.

Dia meyakini Airlangga sudah tahu persis langkah-langkah yang harus dilakukan, termasuk ke mana harus berkonsultasi dan berkomunikasi.

“Dan beliau juga tetap melakukan komunikasi yang intens sambil menyerap aspirasi masyarakat,” imbuh Agung.

Untuk diketahui, Partai Golkar akan mengusulkan Airlangga Hartarto sebagai capres 2024. Walau begitu, Airlangga belum secara resmi dideklarasikan sebagai capres dari KIB.