BERITA

Ketua DPD Golkar Bali, Sugawa Korry saat reses di Desa Gobleg, Buleleng.

Berita Golkar – Proses panjang dan berliku akhirnya Ketua DPD Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry berhasil mewujudkan permintaan warga Desa Gobleg, Buleleng untuk mendirikan SMKN memang terlihat sangat menggiurkan.

Hal itu terungkap saat Rapat Kerja Ketua DPRD Provinsi Bali beberapa waktu lalu dan diungkapkan Sugawa Korry di gedung wantilan di Desa Asa Gobleg, Kabupaten Banjar, Buleleng, Rabu (1/2/2023) saat reses.

Kegiatan reses yang dihadiri oleh kepala desa, prajuru adat, perwakilan BPKAD dan Dinas Pendidikan Provinsi Bali juga atas partisipasi masyarakat setempat.

Terkait aspirasi masyarakat Desa Gobleg yang menginginkan terbangunnya SMKN di desa mereka, Sugawa Korry mengungkapkan, pihaknya langsung berkoordinasi dengan gubernur dan direspon dengan sangat baik oleh Gubernur Bali, Wayan Koster.

Setelah mendalami masalah tersebut melalui rapat koordinasi dengan kepala desa dan tokoh masyarakat serta pemuka Desa Cawan, kemudian disepakati di tahun anggaran 2023 akan dialokasikan sebesar Rp 11 miliar 320 juta untuk pembangunan SMKN di Desa Gobleg.

“Kami Berharap untuk memulai konstruksi pada bulan Juni tahun ini,” ujar Sugawa Korry yang juga selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali.

Kelak katanya, SMKN diarahkan dalam bidang kosentrasi pertanian dan pariwisata, khususnya pariwisata agro.

Alasannya alam disekitarnya sangat mendukung, sekaligus sebagai laboratorium dan praktek para siswa.

“Diharapkan kalangan generasi muda, lebih tertarik lagi pada sektor pertanian,” imbuhnya.

Prajuru adat dan kades, mewakili masyarakat menyambut gembira dan bersyukur serta berterima kasih, karena akhirnya harapan masyarakat sejak lama terwujud.

Sugawa Korry juga berharap dalam rangka rekruitmen tenaga-tenaga administrasi maupun tenaga pengajar, agar memprioritaskan masyarakat disekitarnya dengan tetap mempertimbangkan kualifikasinya, serta minta kepada Kades dan Bendesa untuk mengkoordinasikan pelebaran Jalan menuju lokasi sekolah tersebut.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandung Edwin Senjaya.

Berita Golkar – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bandung punya tekat untuk memenangkan pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2024 depan.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandung Edwin Senjaya mengatakan, pihaknya tengah fokus memenangkan Partai Golkar di Pemilihan Legislatif 2024.

Golkar menargetkan 10 kursi DPRD Kota Bandung pada pemilihan tahun depan.

“Targetnya 20 persen dari total kursi yang ada di DPRD Kota Bandung, dan saat ini kami tengah fokus untuk memenangkan Partai Golkar di Pemilu 2024,” ucapnya, di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu 1 Januari 2023.

Bila mencapai target tersebut, partai berlambang beringin bisa mengusung kadernya sendiri di pemilihan kepala daerah serentak yang digelar pada tahun yang sama.

“Kan pemilihan kepala daerah, dalam hal ini Kota Bandung, mengacu pada hasil yang didapatkan partai di pemilihan legislatif,” ucapnya.

Edwin optimistis target tersebut bisa dicapai. Optimisme itu muncul seiring bergabungnya Ridwan Kamil ke Partai Golkar.

Menurutnya, kehadiran sosok Gubernur Jawa Barat itu menambah kekuatan suara partai dalam menghadapi Pemilihan Umum 2024.

“Harus diakui, Kang Emil (sapaan akrab Ridwan Kamil) itu sosok populer di Indonesia. Keberadaan beliau pun berpengaruh pada suara Golkar di Jawa Barat dan Kota Bandung,” tuturnya.

Edwin pun mengaku sempat bertemu dengan Ridwan Kamil dan berbincang untuk bersinergi membangun Tatar Pasundan bersama Golkar demi kepentingan masyarakat.

“Sosok Kang Emil luar biasa dampaknya. Insya Allah target 10 kursi kami di pemilu 2024 untuk Kota Bandung bisa tercapai,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Bandung.

Saat disinggung kabar mengenai dirinya telah mendapatkan rekomendasi dari pimpinan pusat Partai Golkar untuk maju dalam Pemilihan Walikota Bandung mendatang, Edwin menyatakan keputusan mengenai hal tersebut belum ada.

Namun begitu, dirinya tak menampik hasil dari Musyawarah Daerah dan Rapat Kerja Daerah merekomendasikan dirinya untuk maju sebagai calon orang nomor satu di Kota Bandung pada pemilihan mendatang.

“Sudah keluar rekomendasinya, mengerucut satu nama untuk didorong pada 2024, kebetulan namanya nama saya. Tapi ini proses dan saya menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada DPP Partai Golkar,” pungkasnya.

Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar.

Berita Golkar – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar DKI Jakarta menargetkan meraih 12 kursi di DPRD DKI Jakarta yang bermarkas di Kebon Sirih pada Pemilu Legislatif di tahun 2024.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai (DPD) Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar usai memperkenalkan Rian Ernest sebagai Ketua Biro Pemuda DPD Golkar DKI Jakarta di Kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa sore (31/1).

“Pertama sekarang konsentrasi memperkuat partai Golkar di perolehan suara pemilu legislatif 2024 karena saat ini Golkar hanya 6 kursi dari 106 di DKI Jakarta. Target kami adalah 12 kursi nantinya dari 10 dapil,” kata Zaki.

Meski menargetkan jumlah kursi, Zaki menyebut tugas yang ada di depan mata saat ini adalah memenangkan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai Capres di 2024.

Apalagi dengan kehadiran Rian, Zaki berharap peran anak muda di tubuh Golkar DKI makin masif dalam kampanye untuk pemenangan Airlangga Hartarto dan Pileg.

“Target kita adalah meraih suara Golkar terlebih dahulu dalam pemilu legislatif dan memenangkan Pak Airlangga sebagai Presiden dari Partai Golkar di Pemilu 2024,” kata Zaki yang juga Bupati Tangerang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Dalam jangka menengah panjang, Pemerintah berkomitmen melakukan transformasi ekonomi untuk meningkatkan investasi, mendorong produktivitas SDM, dan menyerap tenaga kerja melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.

“Di tengah potensi krisis global tersebut, kita bersyukur fundamental ekonomi masih cukup solid. Ekonomi diperkirakan dapat tumbuh di 5%. Konsumsi domestik dan investasi masih menjadi driver utama pendorong pertumbuhan. Capaian ini tentu tidak lepas, dari peran pasar modal sebagai sumber alternatif pembiayaan pembangunan,” ungkap Menko Airlangga secara virtual saat menyoal kondisi perekonomian nasional dalam Economic Outlook 2023 yang diselenggarakan oleh IDX Channel, Selasa (31/01).

Dalam kesempatan yang tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso juga menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia pada tahun 2023 akan mengandalkan tiga komponen utama yakni konsumsi rumah tangga, domestic market, dan investasi serta berbagai kegiatan ekonomi di dalam negeri.

Di sektor keuangan, Pemerintah juga melakukan reformasi keuangan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan sektor keuangan.

Selain itu, juga akan dilakukan pengaturan terhadap Devisa Hasil Ekspor (DHE) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 dengan perluasan komoditas ekspor wajib DHE selain SDA yaitu komoditi manufaktur hasil hilirisasi.

“Pemerintah berkomitmen membangun hilirisasi industri agar dapat menambah nilai jual komoditas. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, ekspor bahan mentah akan terus dikurangi dan hilirisasi industri akan terus ditingkatkan,” kata Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa Pemerintah juga mendorong ekonomi hijau, penurunan emisi karbon, dan pengembangan ekosistem electric vehicle sebagai potensi kendaraan masa depan.

Pemerintah juga terus melakukan pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan Ibu Kota Nusantara, utamanya untuk memeratakan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

“Pemerintah berterima kasih kepada para stakeholders, investor, pengusaha, termasuk media, yang terus aktif berkontribusi membangun kepercayaan dan stabilitas di pasar modal Indonesia,” pungkas Menko Airlangga.

Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar.

Berita Golkar – Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar menegaskan mendukung pemilu dengan sistem proporsional terbuka.

Sebab hal itu dinilai demokratis dan membuka kesempatan bagi mereka yang memiliki kinerja bagus.

“Dengan sistem proporsional terbuka semua kader mempunyai peluang yang sama, ketika dia dari bacaleg menjadi caleg ditetapkan mereka mempunyai peluang yang sama asal mereka mau bekerja di tengah masyarakat,” ungkap Zaki Iskandar di Jakarta, Selasa (31/1).

Zaki berpendapat bahwa sistem proporsional terbuka lebih demokratis dan membangun iklim politik yang dinamis di tubuh partai sendiri.

Ia juga menyoroti regulasi yang belum diatur jika sampai sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup.

“Pemilu kurang lebih tinggal 1 tahun lagi, ini akan menjadi tantangan tersendiri bagaimana penyelenggara pemilu membuat aturan dan teknis pelaksanaan pemilu dalam waktu singkat,” tuturnya.

Zaki juga menambahkan bahwa partai politik tidak boleh alergi terhadap penyegaran organisasi agar partai mampu beradaptasi dan menjawab perubahan yang terjadi di masyarakat.

“Baru saja kita juga di DPD Golkar DKI melakukan penyegaran dan itu merupakan sesuatu yang biasa karena organisasi sebesar partai Golkar harus mampu beradaptasi dan cepat melihat perkembangan lingkungan terutama di DKI Jakarta,” ujarnya.

Sebagai informasi, beberapa hari yang lalu Mahkamah Konstitusi mengadakan sidang uji materi terhadap gugatan penerapan sistem proporsional terbuka.

Delapan dari sembilan partai yang ada di parlemen telah menyatakan sikap mendukung sistem proporsional terbuka, dukungan tersebut diinisiasi oleh partai Golkar.

Upaya untuk mengubah dari sistem proporsional terbukan menjadi sistem proporsional tertutup dianggap sebagai kemunduran demokrasi.

Usulan perubahan tersebut akan mempengaruhi teknis pemilihan anggota dewan yang masuk parlemen yang diserahkan sepenuhnya kepada partai.

Sekretaris DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Maluku Tengah, Hasan Alkatiri.

 Berita Golkar – Sekretaris DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Maluku Tengah, Hasan Alkatiri, optimis Golkar menang pada Pileg 2024 mendatang.

Hasan menyampaikan itu saat diwawancarai media terkait target Golkar kedepannya, Selasa (31/1/2023).

“Optimis dong. Pokoknya target kita itu menang Pileg, menang Pilpres di daerah dan menang Pilkada di 2024,” kata Hasan Alkatiri di Masohi, Selasa (31/1/2023).

Dikatakan, Golkar Maluku Tengah bakal mengembalikan kursi pimpinan DPRD yang sempat hilang akibat kurang dalam perolehan kursi pada pileg 2019.

Golkar diketahui kehilangan kursi pimpinan DPRD sebagai wakil ketua pada Pileg 2019 lalu.

Posisi Golkar pun digantikan oleh Partai Nasdem yang sekali tembus kursi pimpianan langsung pegang Palu Lembaga Legislatif.

Untuk mengejar target itu, pihaknya bakal menggerakkan semua kekuatan partai hingga ke tingkat ranting di desa-desa.

“Mesin partai kita jelas. Kita kan punya pengurus ranting, pimpinan partai di tingkat desa, itu yang nanti dan sementara kita optimalkan,” jelas Alkatiri.

Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan kader kader terbaik mereka untuk maju berkompetisi di pileg 2024 nanti.

“Pendaftaran sudah. Jadi pendaftarannya itu khusus untuk internal Golkar. Ya untuk umum bahasanya kalau ada rekomedasi rekomendasi dari pengurus kecamatan-kecamatan kan,” ujar Alkatiri.

“Semua dapil sudah terisi. Bahkan target kita di ada beberapa dapil itu bisa mendapatkan dua kursi,” tutup Alkatiri.

Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono.

Berita Golkar – Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menilai bahwa penghapusan jabatan gubernur dengan menghilangkan pemilihan umum untuk gubernur atau Pilgub, dianggap hanya akan mengurangi hak rakyat.

Menurutnya, jika hal itu dilakukan maka proses revisi mengenai aturan tersebut akan berjalan rumit.

“Masih jauh ya menurut saya, karena mengubah UU itu sebuah tugas yang sangat rumit. Dan ini kan berarti mengurangi hak rakyat,” kata Dave kepada wartawan, Selasa (31/1/2023).

Dave mengaku heran dengan Cak Imin yang mengusulkan hal tersebut. Sebab, pemilihan gubernur sudah diatur dalam peraturan undang-undang.

“Gimana ceritanya, itu kan ada UU yang mengatur,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dave mengaku, soal pemilihan gubernur belum sama sekali menjadi pembicaraan di internal Golkar.

“Belum ada pembahasan mengenai itu diinternal kami,” katanya.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Berita Golkar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjelaskan permasalahan pendataan honorer masih menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai dalam proses penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Doli mencontohkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mendata sekitar 800 ribu honorer yang tersebar di seluruh Indonesia.

Namun pada November 2022, data tersebut berubah dan mendapati sebanyak 2.421.100 honorer.

“Kita mendorong waktu itu, pintu masuknya itu dari pendataan, jadi kita mendorong kementerian itu mulai dari data, berapa sih sebenarnya orang yang nasibnya (tak diangkat menjadi ASN) sama dengan bapak/ibu sekalian. Ini selama ini tidak pernah clear datanya,” ujar Doli dalam audiensi dengan Forum Non-ASN Jawa Tengah (FORNAS) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Carut-marutnya pendataan pernah didapati Komisi II saat berkunjung ke Kepulauan Riau.

Di sana, dikatakan Doli, mereka menemukan adanya seorang anak yang menggantikan posisi ayahnya yang meninggal ketika masih berstatus honorer.

“Itu selalu data fluktuatif, karena apa? karena satu pola rekrutmennya yang tidak pasti, kapan pemberhentian tidak pasti. Contoh misalnya waktu itu kami ke Kepulauan Riau, ya bisa aja kejadian hari ini seorang tenaga honorer meninggal, istrinya nangis-nangis, tiba-tiba anaknya dimasukin begitu saja, Itu mengganggu soal database yang pasti,” ujar Doli.

Akhirnya, dijelaskannya lagi, permasalahan data tersebut berdampak langsung pada jumlah honorer yang diangkat menjadi ASN.

Pasalnya, jumlah honorer yang diangkat masih tak sebanding dengan orang-orang berstatus non-ASN.

“Kementerian PAN-RB mengatakan (honorer) tinggal sekian, udah diselesaikan sekian, sisanya tinggal sekian, gitu ya. Nah waktu itu kita memperkirakan sisanya tinggal sekitar 500 ribuan, tapi begitu dibuka asumsi awal 800 ribu, dikasih waktu untuk masuk dari semua kementerian lembaga, dari unsur pemerintah daerah. Akhirnya per November kemarin, ternyata Kementerian PAN-RB itu mendapati 2.421.100, yang tadi asumsinya 800 ribu. Jadi sebenarnya ini, saya baru tahu nih, ternyata udah dimasukkan (menjadi ASN) segitu banyak pun bapak masih ada yang tidak terdata, coba bayangkan aja,” tutupnya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kiri) di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Berita Golkar—Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menerima silaturahim Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Kantor DPP, Jalan Anggrek Neli, Jakarta, Rabu (1/2/2023). Airlangga mengaku, Surya Paloh bukan orang asing bagi Golkar.

Menurutnya, Ketum Nasdem merupakan alumni dari partai berlambang pohon beringin. Airlangga mengaku memberi sambutan selamat pulang ke rumah untuk Surya Paloh. ]

“Beliau kami sambut, home coming, pulang ke rumah, dan Partai Golkar juga partai yang terbuka, dan tentu tangan kami terbuka juga dengan Partai Nasdem dan Pak Surya Paloh,” tutur Airlangga usai menggelar pertemuan tertutup dengan Surya Paloh di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Airlangga mengatakan, Surya Paloh sudah 43 tahun berkiprah di Partai Golkar sebelum mendirikan Partai Nasdem. Ketum Golkar mengakui komunikasi dirinya dengan Surya Paloh terus terjalin meskipun berbeda partai. Namun, Golkar dan Nasdem saat ini menjadi partai yang sama-sama mendukung Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Politik adalah memilih jalan, tetapi komunikasi tetap berjalan lancar,” ujar Ketum Golkar.

Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menambahkan, ada tiga kesepakatan dalam pertemuan tertutup antara Golkar dan Nasdem. Pertama, komitmen Golkar dan Nasdem dalam mendukung perekonomian nasional di tengah ketidakpastian usai pandemi Covid-19.

“Kita tahu ada ketidakpastian, nah ini juga masuk dalam tahun politik, tetapi kita sepakat parpol pendukung Presiden Jokowi harus tetap solid,” tegasnya.

Salah satu upaya pemerintah menghadapi ketidakpastian ini adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Airlangga menegaskan, Golkar dan Nasdem mendukung segala upaya pemerintahan Presiden Jokowi dalam pemulihan ekonomi nasional.

“Kesepakatannya kita bersyukur kepada Allah subhanallahu wa ta’ala, sebagai dua partai politik bahwa kita bisa melalui dengan baik dan untuk itu komunikasi wajib hukumnya

Kedua, Golkar dan Nasdem bersepakat terhadap penggunaan sistem proporsional terbuka dalam Pemilu. Menurutnya, pemilihan langsung rakyat sudah menjadi komitmen kedua partai sejak lama.

“Partai Golkar dan Partai Nasdem terus mendorong agar pemilihan umum itu dilakukan secara terbuka,” ujar Airlangga.

Terakhir, kunjungan Surya Paloh merupakan silaturahim balasan dari Partai Nasdem terhadap partai berlambang pohon beringin itu. Sebab, Airlangga sempat bersilaturahim ke kantor DPP Partai Nasdem beberapa waktu lalu.

“Alhamdulillah Rabu pon ini mudah-mudahan membawa berkah untuk kehidupan kebangsaan ke depan,” tutur Menko Perekonomian itu.

Sementara, Ketum Nasdem Surya Paloh mengaku masih ada kemungkinan Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Pilpres 2024. Menurut Paloh, segala kemungkinan dalam politik masih dapat terjadi.

“Apakah perlu (Partai Nasdem) akan mungkin bergabung dengan KIB? ya sama-sama mungkin. Mungkin KIB juga bergabung dengan Nasdem kan, jadi probability, kemungkinan itu masih terbuka,” ujar Paloh.

Kemungkinan sebaliknya juga dapat terjadi ketika KIB justru bergabung dengan Partai Nasdem. Namun ia menekankan, pertemuan Nasdem dengan Golkar dalam upaya menjaga kondusifitas dan komitmen kedua partai memprioritaskan kepentingan bangsa.

“Bagaimana kita memprioritaskan kepentingan publik yang merindukan pemerintahan yang kuat, tetapi tetap menjaga empati nurani publik yang terjaga untuk sesuatu keadaan yang seperti ini,” tutur Surya Paloh.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perindustrian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Direktur Utama PT Magdatama Multi Industri, dan Wakil Bupati Karawang.

Berita Golkar – Dalam mendukung kemajuan industri dalam negeri serta meningkatkan investasi, Pemerintah telah membuat kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) maupun melalui kampanye Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

Lebih jauh, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi konsumen atau target pasar saja.

Salah satu yang didorong yakni Industri Karet yang menjadi salah satu industri yang berkontribusi besar bagi perekonomian nasional.

Dengan kontribusi terhadap pertumbuhan PDB nasional sebesar Rp69,07 triliun pada 2021, Industri Karet khususnya di sektor industri karet, barang dari karet, dan plastik, mampu mencatat pertumbuhan mencapai 1,08% bila dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp68,34 triliun.

Sementara itu, nilai ekspor pada periode Januari hingga September 2022 mencapai USD5124.9 juta.

“Pabrik ini mempunyai kapasitas cukup besar dan ini memenuhi kebutuhan Pak Basuki (Menteri PUPR) untuk bearing jalan maupun jembatan. Bahan bakunya juga hampir seluruhnya local content, baik baja dan karetnya, dan produk yang dihasilkan juga memenuhi SNI. Tentu ini sangat dibutuhkan, dan sangat sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa dalam pembangunan menggunakan produk dalam negeri,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Karawang, Senin (30/01), saat meresmikan Pabrik Lead Rubber Bearing (LRB), Bearing, Expansion Joint dan Fasilitas Uji Seismik Isolator milik PT Magdatama Multi Industri (MMI).

Perusahaan tersebut memproduksi Magda LRB yang telah memenuhi ketentuan TKDN yang cukup tinggi hingga mencapai 78,75%, sedangkan tipe bearing lainnya yaitu Magda Pot Bearing memiliki TKDN mencapai 57,71%.

Selain itu, bearing tersebut juga sangat bermanfaat bagi negara yang cukup rawan terhadap gempa bumi seperti Indonesia.

“Di tengah Indonesia yang rawan gempa, pabrik bearing ini menjadi penting, dan saya bicara dengan Menteri PUPR bahwa ini harus dipersiapkan tak hanya untuk jembatan dan jalan tol, tetapi juga untuk bangunan. Di beberapa negara pemakaian LRB diwajibkan karena menahan gempa sampai 8 skala richter, dan jika ini diwajibkan juga untuk di Jakarta atau beberapa di Pulau Jawa lainnya, akan membuat gedung lentur terhadap bencana,” jelas Menko Airlangga.

Sebagai informasi, PT MMI sudah berpengalaman selama 30 tahun dengan berkontribusi pada banyak proyek strategis infrastruktur di Indonesia.

Hingga saat ini produk bantalan jembatan atau bearing yang tahan terhadap gempa yakni LRB Magdatama telah dipasang pada beberapa proyek infrastruktur strategis di Indonesia, di antaranya yaitu Jembatan Kretek di Yogyakarta.

Turut hadir dalam acara ini yaitu Menteri Perindustrian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Direktur Utama PT Magdatama Multi Industri, dan Wakil Bupati Karawang.