BERITA

Sekretaris DPD Partai Golkar Jabar, MQ Iswara bersama jajaran DPD Golkar Jawa Barat menyerahkan berkas pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar.

Berita Golkar – DPD Golkar Jawa Barat menyerahkan berkas pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar.

Sekretaris DPD Partai Golkar Jabar, MQ Iswara, mengatakan total ada 120 calon legislatif dari partai Golkar yang siap berebut kursi DPRD Jabar di Pileg 2024.

“Ini sudah final dan Insya Allah dengan 120 caleg ini, 39 perempuan atau 33 persen, terpenuhi sesuai dengan UU,” ujar MQ Iswara, Rabu, (4/10/2023).

Menurut Iswara,  120 nama caleg ini dipastikan sudah mendapatkan pelatihan dan pendidikan politik. Sehingga, pihaknya yakin bahwa target 25 kursi DPRD Jabar bakal tercapai.

“Kami menargetkan seperti yang kami canangkan yaitu 25 kursi dari 14 kursi yang sekarang ada,” katanya.

Dari 120 nama caleg ini, kata dia, ada dua nama caleg yang diganti oleh DPD Golkar Jabar menjelang penutupan pencermatan DCT.

Alasannya, dua nama itu diganti lantaran sudah diterima pekerjaan lain sebagai ASN.

“Ada perubahan di delapan daerah, ada lima yang berganti nomor urut dan dua yang berganti caleg karena diterima sebagai PPPK, diterima sebagai karyawan PNS,” ucapnya.

Iswara optimistis Partai Golkar mampu merebut 25 kursi DPRD Jabar karena didukung dengan hasil survei yang menunjukan trend positif.

Menurut hasil survei LSI Denny JA, elektabilitas Golkar naik ke peringkat kedua menggeser PDIP di Jabar.

“Kami bersyukur ini mengkonfirmasi semua kinerja kader partai di semua tingkatan. Jadi ini tentunya adalah hasil dari kolektif kolegial dari semua kader partai semua tingkatan, baik caleg DPR RI, caleg DPRD Provinsi, mapun caleg DPRD kabupaten kota,” kata Iswara.

Berita Golkar – Partai Golongan Karya (Golkar) optimis pertahankan 3 kursi legislatif di DPRD Morowali Utara (Morut) pada pemilu tahun 2024 mendatang.

3 kursi Golkar dari Dapil III pada periode 2019-2024 adalah penentu kemenangan, 3 kader Golkar yang berhasil melaju ke DPRD Morut saat itu adalah Muhlis Dg Mamala, Abidin Lamatta, dan Hj. Megawati Ambo Asa.

Per tanggal 1 Oktober 2023 Hj. Megawati Ambo Asa resmi mengundurkan diri dari partai Golkar dan bergabung dengan Partai Hanura.

Hengkangnya Megawati tampaknya tidak membuat Partai Golkar goyang. Sejumlah kader Golkar yang di plot bertarung di dapil III punya kekuatan yang sudah teruji dalam Pemilu.

Kepada media ini Muhlis Mamala yakin kerja kader Golkar akan menunjukan hasil yang baik,

“Kita yakin kursi Partai Golkar di dapil III akan di pertahankan. Bahkan bisa jadi bertambah,” tegas Muhlis Dg Mamala (3/10).

Posisi Megawati sebagai anggota DPRD Morut akan di gantikan oleh Eligems Saino, SE, MM sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD Morut masa jabatan 2019-2024.

Nama Gems Saino sudah tidak asing bagi warga kecamatan Mori bersaudara.

Manuver partai Golkar memang tidak bisa ditebak, bisa jadi ada kejutan nama baru yang dihadirkan partai Golkar jelang penentuan DCT pada bulan Oktober ini.

Isyarat bisa menambah kursi di dapil III, dari 3 kursi periode 2019-2024 menjadi 4 di Pemilu tahun 2024 membuat persaingan akan memanas.

Apalagi semangat di dapil III sesuai dengan nomor urut 4 partai Golkar yang siap mendulang suara.

Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi.

Berita Golkar – Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi mempertanyakan efektivitas penerapan Kurikulum Merdeka yang digagas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

Hal ini menanggapi maraknya aksi perundungan atau bullying yang melibatkan anak-anak sekolah sebagai pelaku dan korban di beberapa daerah di Indonesia dalam beberapa waktu terkini.

“Ini menurut saya harus pertanyakan kepada Mendikbudristek. Berarti evaluasi, monitoring oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terhadap Kurikulum Merdeka ini tidak efektif,” kata Purnamasidi kepada wartawan, Selasa (3/10/2023).

“Jadi kasus bully di sekolah ini tentu sesuatu yang membuat kita agak marahlah dengan fenomena seperti ini,” sambungnya.

Politikus Partai Golkar itu, meminta Nadiem segera mencari solusi untuk permasalahan tersebut.

“Dan apalagi ini terjadi di instansi pendidikan dan mas menteri sejak awal menduduki jabatan sebagai Mendikbudristek, beliau sudah me-launching namanya Kurikulum Merdeka. Basis tujuan dari Kurikulum Merdeka adalah membangun dan mewujudkan insan pancasilais, pelajar Pancasila,” ujarnya.

Namun, bila merujuk fenomena yang terjadi, menurut Purnamasidi, Kurikulum Merdeka malah tak menghasilkan pelajar yang menganut prinsip Pancasila.

“Kalau kemudian output-nya malah bullying di sekolah-sekolah tentu kami dari Komisi X mempertanyakan efektivitas dari pencapaian pendidikan Kurikulum Merdeka. Ini satu anomali dari cita-cita untuk mewujudkan pelajar Pancasila dengan perilaku yang sangat tidak pancasilais,” katanya.

Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan seorang siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah, menjadi korban perundungan yang dilakukan teman sekolahnya.

Kasatreskrim Polresta Cilacap Kompol Guntar Arif Setiyoko mengatakan siswa SMP berinisial FF itu berusia 13 tahun.

Dari hasil pemeriksaan rontgen, FF mengalami patah tulang rusuk akibat aksi kekerasan yang dilakukan temannya.

“Oleh karena itu, FF dirujuk ke RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto untuk mendapatkan penanganan yang lebih intensif,” kata Guntar di Cilacap, Jumat (29/9/2023).

Dilansir Antara, perundungan terhadap FF dilakukan teman sekolahnya, MK (15) dan WS (14), yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Guntar mengatakan MK dan WS dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 80 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang ancaman hukumannya 3,5 tahun penjara dan Pasal 170 KHUP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

“Kami gunakan Pasal 170 KUHP karena perbuatannya dilakukan bersama-sama, lebih dari satu orang. Saat ini kedua tersangka kami tempatkan di tempat khusus,” kata Guntar.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Sarmuji.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar-BUMN sektor energi, yakni Pertamina dan PLN. Ia yakin dengan koordinasi yang baik, usaha untuk melakukan transisi energi akan jauh lebih cepat.

“Saya yakin kalau PLN dan Pertamina ini bisa berkoordinasi dengan baik, usaha kita untuk melakukan transisi energi ini akan jauh lebih cepat, jauh lebih masif. Sehingga target kita bisa tercapai ini sebenarnya bukan hanya persoalan internasional tapi untuk kepentingan kita,” jelasnya dalam Rapat Panja Transisi Energi ke Listrik Komisi VI dengan Dirut Pertamina dan PLN, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2023).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, kepentingan nasional harus didahulukan dalam usaha transisi energi ini.

Oleh sebab itu, kepentingan internasional bisa dilakukan selama hal tersebut selaras dengan kepentingan nasional.

“Yang harus kita utamakan adalah kepentingan nasional kita. Kalau itu memang selaras dengan kepentingan nasional kita, ya kita akan jalan, tetapi kalau tidak selaras dengan kepentingan nasional, kita tentu kita harus berhitung ulang,” imbuhnya.

Diketahui, beberapa langkah Pertamina dalam upaya transisi energi adalah, pertama, melaksanakan transisi energi dengan tetap memprioritaskan ketahanan dan kemandirian energi nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dalam negeri.

Kedua, meningkatkan produksi migas, baik domestik dan di luar negeri untuk mengurangi ketergantungan impor, serta memperkuat infrastruktur gas, agar dalam operasionalnya dilakukan secara green operation.

Ketiga, mewujudkan transisi energi yang berkeadilan, sehingga tetap menjamin keterjangkauan harga untuk masyarakat.

Keempat, melakukan modernisasi kilang untuk meningkatkan produksi dan menghasilkan produk yang lebih rendah emisi.

Kelima, mengembangkan bahan bakar nabati (biofuel) untuk mengurangi impor BBM sekaligus menurunkan emisi karbon.

Keenam, membuka diri dalam kemitraan dengan berbagai pihak untuk mendukung pencapaian NZE.

Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F. Paulus.

Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus meminta Masyarakat tidak perlu membeli karena panik tidak dapat (panic buying) pasokan beras yang mulai mengkhawatirkan belakangan ini.

Menurutnya pemerintah sudah memikirkan cara untuk memastikan pasokan beras agar selalu tersedia di masyarakat.

Hal ini dikatakan Lodewijk, menanggapi isu pembatasan pembelian beras maksimal 10 kg di toko ritel.

”Kita sedang menghadapi El Nino, Pemerintah juga telah mengambil kebijakan untuk impor beras, tentunya jangan sempet masyarakat menjadi panic buying,” kata Lodewijk saat ditemui Parlementaria usai Rapat Paripurna, di Nusantara II, DPR RI, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Menurutnya, jika terjadinya panic buying maka sebenarnya akan menyusahkan masyarakat yang sedang sangat membutuhkan.

Sehingga di momen seperti ini, perlu adanya kerja sama dan kebijaksanaan yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar ketersediaan panggan bisa cukup hingga El Nino benar-benar berlalu.

”Karena saya tahu masyarakat sangat membutuhkan, sekarang ada El Nino, El Nino ini tentunya berdampak kepada ketersediaan pangan walaupun pemerintah sudah mengambil (kebijakan tapi itukan dibatasi,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Diketahui, saat ini pembatasan pembelian beras di ritel ini dilakukan atas arahan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Meski demikian pembatasan ini tidak akan dilakukan secara permanen dan akan dicabut usai beras impor masuk ke Indonesia.

Lebih lanjut, Lodewijk menuturkan hal penting lain yang perlu dimitigasi yakni tidak menentunya cuaca yang akan mempengaruhi musim tanam di Indonesia.

”Kalau kita katakan setelah hujan mungkin ada banjir itu yang harus di mitigasi juga, dan setelah itulah musim tanam, berapa lama setelah itu panen produk yang dihasilkan, cukup enggak, itu yang tentunya harus dihitung Pemerintah,” pungkas Pimpinan DPR Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Komisi XI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VIII, Puteri Anetta Komarudin.

Berita Golkar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Komisi XI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VIII Puteri Anetta Komarudin berharap, agar pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bernama Whoosh akan meningkatkan mobilitas dan konektivitas antar wilayah.

“Harapannya, kehadiran transportasi massal dan modern ini bisa semakin meningkatkan mobilitas dan konektivitas antar wilayah,” kata Puteri sapaanya, Selasa, (3/10/2023).

Puteri juga mengaku yakin bahwa kehadiran Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bernama Whoosh akan mempercepat waktu tempuh hingga menggenjot pertumbuhan ekonomi dari wilayah yang dilaluinya.

“Mempercepat waktu tempuh, dan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang dilaluinya,” beber Puteri.

Puteri pun mengapresiasi atas pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung bernama Whoosh. Terlebih, lanjut Puteri, Kereta Cepat Jakarta-Bandung bernama Whoosh tersebut pertama di Indonesia dan Asia Tenggara.

“Kereta Cepat ini melintasi Daerah Pemilihan saya di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta. Bahkan, juga terdapa stasiun pemberhentian di Karawang,” tandas Politikus muda Partai Golkar ini.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, peresmian operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama Whoosh menandai berlangsungnya modernisasi transportasi massal di tanah air.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden saat Peresmian Operasional KCJB, di Stasiun KCJB Halim, Jakarta, Senin (02/10/2023).

“Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien, yang ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, maupun terintegrasi dengan TOD (transit oriented development),” ujar Presiden Jokowi.

Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin.

Berita Golkar – Sidang Paripurna DPR RI telah menyepakati Revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadi RUU usul inisiatif DPR pada Juni 2023.

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin optimis Revisi UU Desa mampu mendorong percepatan pembangunan desa yang merata.

“Terdapat beberapa poin krusial yang diusulkan Badan Legislasi (Baleg) dalam RUU ini diantaranya terkait perubahan masa jabatan kepala desa yang diusulkan 9 tahun untuk 2 periode, serta kenaikan alokasi Dana Desa sebesar 20 persen. Tapi, perjalanan RUU ini terbilang masih cukup panjang karena nantinya naskah revisi yang diusulkan DPR harus dilakukan pembahasan terlebih dahulu bersama dengan pemerintah,” ungkap Puteri dalam Workshop bersama BPKP di Kabupaten Karawang seperti dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/10/2023).

Selain itu, Puteri menilai urgensi revisi ini tidak hanya terbatas pada perpanjangan masa jabatan kepala desa.

“Namun juga ada hal krusial lainnya yaitu terkait status aparat desa, kesejahteraan kepala desa dan aparat desa, operasional pemerintahan desa, alokasi dana pembangunan desa, hingga arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa,” ucap Puteri.

Lebih lanjut, Puteri juga menyampaikan bahwa Komisi XI DPR RI bersama Pemerintah telah mengesahkan UU No.1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

“UU ini menegaskan bahwa Dana Desa merupakan bagian dari Transfer Keuangan Daerah (TKD) bersamaan dengan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Karena UU sebelumnya tidak memasukkan unsur Dana Desa dan mengatur secara terpisah Dana Desa hanya dalam UU Desa. Tapi dengan UU HKPD, Dana Desa telah dimaknai sebagai bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa,” lanjut Puteri.

Politisi dari Fraksi Golkar ini menyebut UU HKPD ini juga mengubah desain kebijakan Dana Desa yaitu dengan menambahkan komponen indikator kinerja desa dalam pengalokasian Dana Desa, serta penggunaan Dana Desa yang dapat diarahkan sesuai prioritas nasional.

“Hal ini akan mendorong Desa untuk berlomba-lomba memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa, supaya mendapatkan alokasi yang lebih besar. Serta, bertujuan agar penggunaan Dana Desa yang sejalan dengan fokus nasional, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, hingga dana operasional pemerintah desa sebesar 3 persen,” urai Puteri.

Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama ribuan masyarakat Tuban, meramaikan shalawat memeringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriyah, di Alun-Alun Tuban, Jawa Timur, Selasa (3/10/2023) malam.

Airlangga dan jajaran bershalawat bersama Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah.

Selain itu, acara Maulid Nabi SAW sekaligus HUT ke-59 Partai Golkar ini juga dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wagub Jatim Emil Dardak, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, pengurus partai politik pengusung bakal capres Prabowo Subianto di Jawa Timur, hingga Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim Kiai Marzuqi Mustamar.

Dalam pesannya saat sambutan, Airlangga mengingatkan pada seluruh masyarakat Tuban untuk tetap menjaga Pemilu 2024 agar damai.

Airlangga berharap masyarakat Tuban bisa menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya untuk memilih calon pemimpin Indonesia.

“Pemilu bukan untuk memecah belah, perbedaan politik itu biasa, pemilu diharapkan juga membawa kegembiraan, kebahagiaan, kita harus mengedepankan politik yang santun dengan ide dan gagasan untuk kesejahteraan rakyat,” tutur Airlangga, di Tuban, Selasa (3/10/2023) malam.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengingatkan seluruh masyarakat Tuban khususnya, dan Indonesia pada umumnya, bisa memilih pemimpin sesuai dengan sifat-sifat yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW.

“Jadi kita cari pemimpin yang benar, jujur, amanah dapat dipercaya, fathonah pintar dan kompeten, dan terakhir menyampaikan dengan benar dan deliever bisa membawa hasil,” tegas Airlangga.

Ketum Golkar mengaku bangga dengan masyarakat Tuban serta bupatinya yang telah menggelar shalawat untuk memeringati Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus HUT ke-59 Partai Golkar di wilayah timur Pulau Jawa ini.

Airlangga menutup pidato sambutannya dengan pantun yang mengisyaratkan Golkar dan Nahdlatul Ulama berjalan seiringan untuk kesejahteraan Indonesia.

“Dua sejoli bergandengan tangan, pergi merantau ke Tuban, NU dan Partai Golkar selalu sejalan, membawa Indonesia maju ke tujuan,” tutur Airlangga.

Berdasarkan pantauan di lapangan, ribuan warga dari berbagai kawasan di Kabupaten Tuban dan sekitarnya memadati lokasi acara di Alun-Alun Kabupaten Tuban. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar Jawa Timur (Jatim) Muhammad Sarmuji mengaku, agenda shalawat merupakan kegiatan tahunan yang digelar Partai Golkar di Jawa Timur.

“Kepada Ketua Umum (Airlangga Hartarto), kami laporkan kegiatan Golkar Jatim bersholawat juga kita rutinkan pak ketua umum. Tahun lalu kita mengundang Gus Azmi dan Gus Kautsar. Tahun ini kita adakan di Tuban dengan mengundang Gus Miftah. Ini menunjukkan Golkar peduli kegiatan keagamaan,” tutur Sarmuji.

Sementara, Gubernur Jatim Khofifah mengajak masyarakat Tuban untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Ia juga berharap kehadiran Menko Airlangga bisa memberikan keberkahan untuk seluruh warga di wilayah pesisir utara Jawa Timur ini.

“Malam hari ini, karena yang hadir Pak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, semoga rawuhnya beliau berseiring dengan limpahan keberkahan dan rizki dari Allah,” kata Khofifah.

Ketua DPD Partai Golkar Jatim, M Sarmuji.

Berita Golkar – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar Jatim, Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa dunia politik membutuhkan para pemuda yang memiliki kapabilitas dan idealisme yang kuat.

“Politik membutuhkan kehadiran anak-anak muda yang memiliki kapabilitas dan idealisme yang kuat,” ujarnya, dalam keterangannya di Surabaya, Minggu.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil ketua Komisi Vl Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tersebut menjelaskan bahwa negara Indonesia ada karena salah satunya diperjuangkan oleh anak-anak muda, salah satunya saat mendesak Soekarno dan Hatta untuk memerdekakan Republik ini.

“Tanpa mengesampingkan unsur-unsur yang lainnya, seandainya waktu itu tidak ada pemuda yang mendesak Soekarno Hatta untuk memerdekakan Republik ini sebelum 17 Agustus 1945, saya tidak yakin negara ini akan bisa berdiri dan mengisi kemerdekaan yang dinikmati saat ini,” kata Cak Sar, sapaan akrabnya.

Selain itu, lanjutnya, andaikan pada 1928, para pemuda Indonesia tidak mengambil sumpah pemuda, tidak akan ada anak muda yang berkumpul untuk mempertaruhkan diri.

“Hal tersebut untuk menguatkan persatuan dan kesatuan dengan melakukan sumpah pemuda, saya tidak yakin Indonesia bisa berdiri, kalau sumpah itu tidak didengungkan,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Pembina Angkatan Muda Partai Golar (AMPG) tersebut.

Menurut dia, peran para pemuda hingga saat ini, membuat Negara Indonesia tetap berdiri kokoh dan terjaga persatuan dan kesatuannya.

“Selama-lamanya tidak pernah tidak peduli dengan eksistensi Republik yang kita cintai ini,” tuturnya.

Tak hanya itu, kata Cak Sar, kekuatan seorang politisi akan mampu untuk menolong masyarakat yang mengalami kemiskinan.

“Dan pemuda juga ikut membantu menjadikan Indonesia sebagai negara yang bisa bersaing di antara bangsa-bangsa,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 25 Pengurus Daerah AMPG mengirimkan delegasi di kursus politik.

Total ada 221 orang di mana 40 di antaranya merupakan kader AMPG.

Turut hadir, politikus muda yang juga Anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi Golkar Dyah Roro Esti dan Wakil Wali Kota Pasuruan yang juga kader Golkar Adi Wibowo.

Berita Golkar – Kualitas udara di Kabupaten Barito Selatan (Barsel) khususnya Kota Buntok dalam kondisi kurang sehat karena kabut asap, bahkan kian meningkat akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Peduli akan situasi dan kondisi ini, Ketua DPD Partai Golkar Barsel H. Eddy Raya Samsuri, ST,MM menginstruksikan kepada seluruh unsur pimpinan Golkar Orsa dan Ormas di tubuh Golkar, meliputi MKGR, Kosgoro, Soksi, AMPG, KPPG, Al-Hidayah, AMPI dan lainnya, agar melaksanakan aksi sosial pembagian masker untuk warga.

Ketua DPD Golkar Barsel, Eddy Raya melalui Sekretaris DPD Golkar Evatro mengatakan, aksi sosial ini berdasarkan instruksi dan arahan dari Ketua DPD Golkar Barsel, di mana aksi sosial ini adalah wujud kepedulian dari partai Golkar membantu pemerintah dan mengingatkan masyarakat tentang bahaya kabut asap.

“Kegiatan ini juga didukung sepenuhnya oleh segenap Ormas dan Orsa Partai Golkar Barsel dengan harapan aksi sosial langsung ke masyarakat ini bisa terus dilakukan baik pada masalah lainnya. Semoga hal ini bisa bermanfaat bagi kita semua,” jelas Evatro, Sabtu (30/9/2023).