BERITA

Kepengurusan Golkar Kalsel bakal Diisi Kaum Milenial

Berita – Partai Golkar Kalimantan Selatan tampaknya bakal membuat nuasa baru dalam kepengurusannya. Itu karena, kepengurusan partai berlambang Pohon Beringin ini rencananya melibatkan kaum milenial.

Ini dimaksudkan agar kinerja partai yang kini kembali dipimpin H Sahbirin Noor ini mampu meraih simpati rakyat.

“Kami sudah mengusulkan nama-nama pengurus baru,” kata Ketua Harian Partai Golkar Kalsel, H Supian HK, Rabu (29/7/2020).

Akan tetapi nama-nama yang telah diusulkan tersebut masih menjadi rahasia internal. Nantinya disampaikan saat pelantikan pengurus baru.

“Sebagian lagi adalah wajah baru dari kalangan milenial yang akan memperkuat struktur kepengurusan partai,” terang Supian.

Menurutnya, ada sekitar 40 persen para pemuda yang berada di kepengurusan, sedangkan 60 persen sisanya diisi oleh wajah lama.

“Perubahan kepengurusan partai tidak hanya di Dewan Pimpinan Daerah saja, melainkan juga di Kabupaten Kota. Karena setelah Musyawarah Daerah di tingkat provinsi akan dilanjutkan Musyawarah Daerah di kabupaten kota se-Kalsel,” bebernya.

Musda Golkar Kalsel yang baru digelar beberapa waktu lalu kembali mengokohkan Sahbirin sebagai Ketua. Ia terpilih secara aklamasi untuk periode 2020 sampai 2025.

Sumber

Cerita Dibalik Terplihnya Rudi Mas’ud Secara Aklamasi Sebagai Ketua Golkar Kaltim

Berita – Ketua DPD II Partai Golkar Balikpapan Rahmad Mas’ud mengungkapkan, cerita dibalik terpilihnya Rudi Mas’ud sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Kaltim telah melalui proses musyawarah mufakat.

Rahmad Mas’ud

Dia mengatakan, dalam Musyarawah Daerah (Musda) X Partai Golkar Kaltim di hotel Swiss Bel Samarinda, hingga Minggu (15/03) dinihari, dari 9 orang yang mendaftar akhirnya hanya 2 orang yang siap bertarung.

“Masuk ke proses tata tertib pemilihan yang mendaftar 9 orang itu, hanya 2 orang itu yang siap fight salah satu Pak Makmur HAPK,” ujarnya.

Lalu kemudian ke dua calon itu diberi ruang untuk musyawarah. Dari hasil musyawarah itu, akhirnya Makmur yang juga Ketua DPRD Kaltim itu legowo menyerahkan puncak kepemimpinan Partai Golkar Kaltim ke Rudi Mas’ud.

“Berdasarkan Sila ke 4 Pancasila musyawarah untuk mufakat. Makanya disitulah bicara dua orang ini, mau musyawarah dulu untuk mencapai mufat atau kita mau voting. Hasil dari mereka dilaksanakan musyawarah mufakat,” ujarnya

“Bahwa Pak Makmur mengijinkan dan memberi ruang bagi Rudi Mas’ud untuk memipimpin Golkar, makanya aklamasi. Tidak ada ribut-ribut berjalan dengan musyawarah dan mufakat,”

Menurutnya, Rudi memiliki kemampuan untuk memimpin Partai Golkar Kaltim, karena telah memiliki pengalaman bukan hanya sebagai pengusaha, tapi juga sebagai politisi karena pada pemilu 2019 terplih menjadi anggota DPR RI.

“Saya terlepas dari saudara maupun tidak, jadi yang kita sampaikan siapapun yang memimpin Golkar mampu membawa partai menjadi lebih baik lagi, lebih besar lagi,” ujarnya

“Mudah-mudahan di tangan anak muda ini, bukan karena dia saudara saya, kita melihat kemampuan dia untuk memimpin partai ini sangat besar dengan pengalaman dia sebagai pengusaha

“Pengalaman dia di politik sebagai anggota DPR. Kan memenuhi persyaratan itu semua. Dia sebagai pengurus DPP Pusat Waksejend. Artinya wajar kalau dipegang sama dia,”

“Saya pikir kalau untuk memuaskan semua pihak, pasti ada yang tidak terpuaskan, ada yang tidak terakomodir . Tapi ya itulah demokrasi,”

Kata dia, suara DPD II Partai Golkar juga seluruhnya secara bulat mendukung Rudi Mas’ud yang disampaikan langsung melalui Andi Harahap yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

“Kita satu tekad kemarin 10 oemegang sujara, hanya satu perwakilan yang menyampaikan bahwa 10 pemilik suara ini bulat mendukung H. Rudi Mas’ud,” ujarnya.

Selanjutnya kata dia, Rudi Mas’ud akan menyusun kepengurusan DPD I Partai Golkar Kaltim. “Susunan pengurus, sesuai hasil musda kemarin diserahkan kepada ketua terpilih. Nanti mereka yang susun formatur inilah yang akan mrnyusun kepengurusan,” ujarnya.

Sumber

Wakil Ketua DPRD Maluku PAW Dijabat Rasyad Efendy Latuconsina dari Fraksi Golkar

Berita – Wakil Ketua DPRD Maluku pengganti antarwaktu (PAW) kini dijabat oleh Rasyad Efendy Latuconsina dari Fraksi Golkar. Dia menggantikan Ricard Rahakbauw untuk sisa masa jabatan 2020-2024.

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Rasyad Efendy Latuconsina sebagai Wakil Ketua DPRD Maluku Pengganti Antarwaktu sisa periode 2020-2024. (Foto: Antara)

Efendy dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, H Zainudin Senin (27/7/2020). Pelantikan serta pengambilan sumpah dan janji Efendy berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Maluku yang dipimpin Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury. Acara juga dihadiri anggota legislatif beserta forkopimda Maluku.

Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury mengatakan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.81-937 maka Effendi secara resmi menggantikan posisi Richard Rahakbauw sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku PAW.

“Selamat menjalankan tugas baru sebagai Wakil Ketua DPRD Maluku PAW masa jabatan periode 2020-2024 dan untuk Richard Rahakbauw, kami mengucapkan terima kasih karena telah melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi yang tinggi,” ujarnya.

Tak hanya itu, Lucky juga menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, jika selama masa kepemimpinan bersama, ada berbagai kelemahan dan kesalahan yang dibuat. Sudah menjadi tugas bersama dari pimpinan untuk menciptakan soliditas dalam bekerja, satu hati serta bergotong-royong mengerjakan tugas dan tanggung jawab.

Menurutnya, baik buruknya kinerja lembaga ini akan ditentukan oleh pimpinan dalam mengayomi, menggerakkan, mengoordinasikan, dan mempersepsikan berbagai masalah. Sebagai salah satu alat kelengkapan dewan, tugas serta fungsinya diatur dalam peraturan tata tertib dewan, pimpinan DPRD harus berpegang teguh pada aturan perundang-undangan ini.

“Selagi aturan kita jadikan sebagai sandaran dalam melaksanakan tugas, maka percayalah, rakyat akan memberikan nilai tambah bagi wakil-wakilnya, apalagi yang duduk sebagai pimpinan dewan,” ujar Lucky.

Pada era modern reformasi, seluruh kerja DPRD dipantau oleh rakyat. Selain itu, kebutuhan masalah rakyat juga semakin kompleks serta beraneka ragam.

Sehingga setiap wakil rakyat akan menyuarakan aspirasi masyarakat yang diwakilinya lewat berbagai cara dan pendekatan. Kemudian tugas pimpinan adalah mengawasi agar kerja dalam rangka menyuarakan aspirasi rakyat, harus sejalan dengan aturan tata tertib.

“Sehingga pimpinan dan anggota DPRD diminta untuk giat bekerja dan terus bersuara tentang kebutuhan masyarakat. Dalam situasi masyarakat yang dilanda dampak penyebaran virus corona, tentunya masyarakat juga membutuhkan perhatian DPRD,” katanya.

Sumber

Hendra Hemeto: Fraksi Golkar Tak Ikut Hak Angket Pemakzulan Bupati Gorontalo

Berita – Fraksi Partai Golkar menegaskan tidak ikut serta dalam mengusulkan pembentukan hak angket pemakzulan terkait surat Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo yang dinilai melanggar konstitusi.

Ketua DPD II Partai Golkar Kab Gorontalo, Hendra Hemeto (kiri). (Ist)

“Perlu saya tegaskan, Fraksi Partai Golkar tidak ikut nimbrung dalam pengusulan hak angket (pemakzulan bupati) itu,” tegas Ketua DPD II Golkar Kabupaten Gorontalo, Hendra Hemeto, di gedung DPRD, Selasa (28/7/2020).

Partai Golkar, kata Hendra, mempunyai pandangan bahwa pembentukan hak angket membutuhkan waktu yang cukup lama.

“Banyak contoh yang bisa kita ambil, waktunya pun sangat lama sampai kepada kesimpulan pemakzulan. Bila Golkar ikut menghadapi Pilkada nanti akan tidak fokus,” ujar Hendra.

Hendra berharap, apa yang menjadi keputusan partai dapat dipatuhi seluruh kader yang menjabat sebagai anggota legislatif.

Sementara, Ketua Fraksi Golkar, Iskandar Mangopa, memastikan, akan mengikuti apa yang menjadi keputusan partai.

“Yang jelas kami di DPRD ini kan bagian dari representatif partai. Keputusan apa yang diambil maka akan diikuti,” tutup Iskandar.

Sumber

Balitbang Golkar: Semua Pihak Bagian Solusi Atasi Covid

Berita- Ketua Bidang Kajian Perempuan, Pemuda dan Media Balitbang Golkar Azimah Subagijo berharap, semua pihak dalam situasi pandemik ini menjadi bagian dari solusi. Terutama, agar anak-anak dapat tetap mendapat perlindungan dan tumbuh serta berkembang secara optimal meskipun di masa krisis seperti yang terjadi saat ini.

Demikian disampaikan Azimah dalam Diskusi Publik dengan tema “Anak Indonesia: Tantangan dan Peluang SDM Unggul pasca-Pandemik” yang diadakan secara langsung melalui Youtube, (27/7).

Apalagi, kata Azimah, saat ini, teknologi informasi sudah menjadi sumber belajar utama bagi anak-anak. “Jangan biarkan konten negatif mengganggu pembelajaran mereka,” kata dia dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Rabu (28/7).

“Tetapi, mari kita banjiri konten yang ada di internet dengan konten-konten bermanfaat dan menginspirasi anak-anak. Agar kelak mereka mampu menjadi generasi yang unggul,” imbuh Azimah yang juga aktivis tolak pornografi ini,

Senada dengan Azimah, Intan Erlita, psikolog yang juga hadir sebagai narasumber dalam kesempatan itu, mendorong agar orangtua dapat tetap menciptakan suasana gembira pada anak, meskipun kondisi sulit. Jangan sampai energi negatif yang tersebar di rumah, karena itu akan mempengaruhi kesehatan mental.

“Pandemik ini adalah masa bonding terbaik orangtua pada anaknya. Karena yang sebelumnya masing-masing sibuk di luar rumah, kini dapat berkumpul bersama di rumah. Untuk itu penting bagi setiap keluarga menikmati setiap fasenya secara bersama-sama, “ ujar Intan.

Sementara itu, aktivis pemuda, Justino Djogo yang asli putra daerah NTT menyampaikan tentang kondisi pembelajaran jarak jauh di Maumere, NTT. “Di sana hanya 2-3 orang saja siswa dari satu sekolah yang memiliki HP,” ungkapnya.

Walhasil, akhirnya kepala sekolah membuat sistem pengajaran kepada para siswa dengan cara membuat kelompok siswa yang rumahnya berdekatan. “Tentu ini juga harus jadi perhatian pemerintah pusat terutama pada daerah 3 T ini, “ ujar Justino yang juga wakil sekretaris bidang di Balitbang Golkar.

Diskusi Publik Balitbang Golkar kali ini dimoderatori oleh Isto Widodo, wakil ketua Balitbang Golakr dan dihadiri oleh 127 orang secara langsung melalui aplikasi youtube. Kegiatan ini dibuka oleh Jerry Sambuaga, Ketua Balitbang Golkar yang juga Wakil Menteri Perdagangan RI, dan ditutup oleh Sekretaris Balitbang Golkar, Andi Bachtiar Sirang.

Dalam sambutan pembukaannya, Jerry menyampaikan bahwa persoalan anak sudah seharusnya menjadi perhatian partai politik. “Anak adalah asset masa depan. Jumlahnyapun sangat signifikan yaitu sepertiga dari penduduk Indonesia. Jadi ini adalah isu strategis yang harus jadi perhatian banyak pihak,” ujar Jerry.

Sementara Bachtiar menyampaikan, bahwa kegiatan yang diadakan dalam rangka menyambut hari anak nasional ini, merupakan kegiatan perdana Balitbang Golkar dalam periode kepengurusan 2019-2024, dan akan menjadi sebuah kegiatan rutin bulanan dari Balitbang Golkar untuk lebih dekat dengan isu-isu strategis di masyarakat.

Sumber

Belum Dapat Rekomendasi B 1 KWK dari Golkar

Berita – Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Maros HA Tajerimin – Havis S Pasha belum menerima rekomendasi dalam bentuk format KPU yakni B1 KWK dari DPP Partai Golkar.


Kedunya masih sebatas mendapat surat rekomendasi, belum B1-KWK.
Belum keluarnya surat B1-KWK, secara otomatis dukungan Golkar ke Tajerimin – Havid S Pasha, dipastikan belum final. Dukungan Golkar masih bisa berubah.


Adapun surat rekomendasi Golkar yang saat ini diterima pasangan Tajerimin – Havid S Pasha, tidak bisa digunakan untuk melakukan pendaftaran di KPU Maros, karena masih sebatas rekomendasi biasa, belum B1-KWK.


Ketua DPD II Golkar Maros, Andi Patarai Amir membenarkan hal tersebut saat dikonfirmasi.

Andi Aso panggilan akrab Andi Patarai Amir menjelaskan, surat B1-KWK masih dalam proses dan pihaknya belum tahu persis kapan surat tersebut keluar.

“Masih dalam proses dan kami juga belum tahu persis kapan surat itu kelur,”jelas Aso.

Saat ditanya soal apakah surat B1-KWK akan keluar sebelum atau setelah pelaksanaan musyawarah daerah Golkar Sulsel, Aso menjawab itu tergantung proses. “Tergantung proses bisa saja kelur sebelum musda bisa juga sesudah musda kita tinggu saja,”kata Aso.

Komisioner KPU Maros, Saharuddin menjelaskan, untuk pendaftaran melalui jalur partai politik, pasangan calon bupati dan wakil bupati harus mengantongi rekomendasi model B1-KWK dari partai.

“Untuk pendaftaran di KPU, pasangan calon harus mengantongi rekomendasi format KPU yakni B1-KWK partai. Itu syaratnya,” terang Datu, sapaan akrab Saharuddin.

Sumber

Golkar Sultra Sarankan Ada Aturan Khusus Kampanye di Media Sosial

Berita – Mencermati perkembangan persiapan Pilkada serentak 2020 yang dipastikan akan digelar di masa pandemi Covid-19, Wakil Ketua Bidang Komunikasi, Media, dan Penggalangan Opini, DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara, Muh. Amin Baharuddin diminta adanya instrumen secara baik dan maksimal untuk mengatur jalannya pilkada.

Wakil Ketua Bidang Komunikasi, Media, dan Penggalangan Opini, DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara, Muh. Amin Baharuddin. (Foto: Ist)

Kata Muh. Amin Baharuddin, KPU RI menerbitkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 pada 7 Juli lalu. Aturan terebut berisi kewajiban penerapan protokol kesehatan pada penyelenggaraan Pilkada 2020 sehingga dinilai perlu adanya instrumen pilkada.

“Dalam PKPU Nomor 6/2020 tersebut cukup kompleks mengatur, terutama pelaksanaan kampanye. Pasal 57 PKPU 6/2020 menyebutkan, setidaknya ada tujuh metode kampanye yang diperbolehkan dalam pilkada tahun ini. Ketujuhnya, yakni pertemuan terbatas; pertemuan tatap muka dan dialog; debat publik antarpasangan calon; penyebaran bahan kampanye; pemasangan alat peraga kampanye (APK),” ucap Amin secara tertulis, Rabu (29/7/2020).

Ada juga menyebutkan penayangan iklan kampanye di media massa, berupa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta, dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 58, lanjutnya, disebutkan pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka atau dialog harus diselenggarakan di ruangan tertutup dengan membatasi jumlah peserta yang hadir. Diwajibkan untuk menerapkan jaga jarak antarpeserta minimal satu meter.

Namun demikian, partai politik atau pasangan calon dan tim kampanye tetap diminta untuk mengupayakan kedua metode kampanye itu bisa dilakukan secara daring. Bahkan, meniadakan kampanye akbar untuk daerah kategori zona rawan Covid-19. Dan Sulawesi Tenggara itu masuk dalam zona rawan.

“DPD Partai Golkar Sultra sangat menyambut baik PKPU ini. Hanya saja masih ada ruang-ruang yang belum diatur dalam PKPU tersebut. Misalnya, bagaimana dengan kampanye di media sosial seperti Facebook dan lainya,” ujarnya.

Pembatasan kampanye terbuka seperti yang diatur dalam PKPU Nomor 6/2020 ini akan berpengaruh terhadap masifnya kampanye melalui media sosial.

“Saya yakin itu pasti akan terjadi karena masing-masing tim sukses pasangan calon akan memanfaatkan media sosial sebagai media kampanye di tengah pembatasan kampanye secara langsung,” tambahnya.

Apalagi menurutnya di era perkembangan sistem informasi yang begitu pesat seperti saat ini, media sosial menjadi alat paling efektif dan efisien untuk kampanye pilkada.

“Sehubungan dengan itu, saya membayangkan akan banyak muncul akun-akun palsu yang akan digunakan oleh tim-tim atau simpatisan pasangan calon pilkada untuk mengkampanyekan jagoan masing-masing,” ucapnya.

Menurutnya, KPU harus menyiapkan satu instrumen baru, misalnya juknis/juklak atau bisa juga melalui PKPU tersendiri khusus mengatur secara detail tentang pelaksanaan kampanye di media sosial. Hal ini harus menjadi perhatian serius bersama dikarenakan media sosial akan menjadi alternatif pilihan dalam berkampanye.

DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara meminta kepada KPU untuk segera memikirkan hal tersebut.
Mengingat pengalaman Pemilihan Legislatif 2019, pengaturan kampanye di media sosial hanya sebatas mengatur pendaftaran akun milik peserta pemilu. KPU membatasi setiap peserta pemilu hanya boleh memiliki akun media sosial yang digunakan untuk kampanye paling banyak sepuluh akun.

“Itupun juga KPU tidak mengatur mengenai penyebaran konten kampanye, yang bisa saja dilakukan oleh orang di luar tim kampanye atau oleh buzzer politik musiman yang muncul lima tahunan sekali. Belum lagi fenomena hoaks dan ujaran kebencian yang dengan mudahnya tersebar hanya dengan satu klik di akun media sosial,” jelasnya.

Partai Golkar Sultra juga mengajak parpol, pemerhati pilkada, dan masyarakat mendorong lahirnya peraturan tentang kampanye di media sosial. Ini menjadi penting sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pilkada yang sehat dan demokratis.

“Siapa yang bisa jamin pada minggu tenang yang biasanya tiga hari sebelum hari pencoblosan, akun-akun palsu atau akun tim sukses ini tidak mengkampanyekan jagoanya. Kalau tidak diatur, lalu bagaimana sanksinya,” tambahnya.

Pihaknya juga meminta kepada Bawaslu untuk ketat mengawasi kampanye di media sosial sebagai salah satu lembaga yang diberikan tugas mengawasi jalannya pilkada, serta menyiapkan sumber daya andal untuk mengawasi potensi pelanggaran kampanye di media sosial.

“Saya belum tahu persis seperti apa aturanya nanti. Apakah setiap calon menyetor nama akun tim sukses yang terdaftar di KPUD atau gimana,” ujarnya.

Amin menjelaskan, kalau pelanggaran kampanye di media sosial dilakukan oleh tim sukses, Bawaslu tidak sulit untuk menyurati tim Sukses tersebut sebab tercantum alamat atau lainnya. Namun bagaimana jika pelanggaran itu dilakukan oleh akun palsu.

Bawaslu juga diharapkan menyiapkan tim IT guan mendeteksi potensi pelanggaran jelang pilkada.

“Hal ini harus dipikirkan atau diantisipasi sejak dini untuk menjaga agar pilkada serentak pada 9 Desember 2020 berjalan aman dan damai. Tidak terjadi riak-riak yang pemicunya bisa saja dari media sosial yang tidak diawasi dengan baik,” sambungnya.

Sumber

Yoakim Jehati Terpilih Sebagai Ketua Golkar Manggarai

Berita – Politisi asal Cibal itu mengaku tidak pernah bermimpi untuk menjadi Ketua Golkar di Kabupaten Manggarai, sebab menurutnya ia bukanlah siapa-siapa.

Yoakim Y. Jehati terpilih sebagai Ketua DPD II Golkar Manggarai periode 2020/2025. Ia menggatikan Simprosa R. Gandut.

Yoakim Y. Jehati resmi sebagai Ketua DPD II Golkar Manggarai periode 2020/2025. Ia menggatikan Simprosa R. Gandut.

Mantan Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Manggarai itu terpilih melalui Musyawarah Daerah X (Musda X) Partai Golkar di Aula Efata Ruteng, Rabu (29/07/2020).

Kegiatan yang bertema “Kita Satu untuk Indonesia” itu dibuka secara resmi oleh Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi NTT Emanuel Milkiades Lakalena.

Dalam sambutannya, ia mengimbau kepada semua kader Golkar untuk menjalankan proses Musda dengan aman, damai dan lancar.

Di tengah situsi pandemi Covid-19, ia juga meminta untuk tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan dan penanganan Covid-19.

Sebab Covid-19 kata dia, sampai saat ini belum selesai. Belum juga ada vaksin yang bisa mengobati Covid-19.

Sebab itu, ia meminta agar lebih baik mencegah dari pada mengobati.

“Karena itu kita harus mencegah penyebaran Covid-9 ini, daripada mengobati. Apalagi sampai sekarang belum ada obat ataupun vaksin untuk Covid-19. Sehingga pesan saya, tetap ikuti rotokol kesehatan,” ungkapnya.

Untuk Musda kali ini, jelas dia, sesuai perintah partai hanya musyawarah mufakat dan tidak boleh ada pemilihan.

“Musyawarah mufakat itu akan dilakukan sebelum musda dibuka. Sidang paripurna akan dibuka setelah ada musyawarah mufakat,” ujarnya.

“Itu perintah Ketua Umum, kalau misalnya di Manggarai ada musyawarah dan mufakat yah kita lanjutkan, tapi kalau masing-masing calon bersih keras untuk maju, mau tidak mau kita pending Musdanya,” tambahnya lagi.

Melki juga meminta untuk menghargai keputusan Musda X Partai Golkar Kabupaten Manggarai.

Ia juga mengimbau kepada kader agar tidak perlu menyebarluaskan dinamika yang terjadi pada Partai Golkar.

Ia berharap semua dinamika cukup menjadi konsumsi internal partai saja.

“Kita berkompetisi ini cuma satu kali, sampai mati kita akan menjaga tali persaudaraan dan kebersamaan yang sudah lama kita bangun,” katanya.

Pantauan VoxNtt.com, usai menggelar acara pembukaan dilanjutkan dengan musyawarah mufakat antara DPD I, DPD II dan seluruh Komcat Partai Golkar Kabupaten Manggarai.

Usai menjalankan proses musyawarah mufakat itu akhirnya Yoakim Jehati terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Manggarai.

Hal itu ditandai melalui pembacaan Surat Keputusan Musda X Partai Golkar yang menetapkannya sebagai Ketua Golkar Kabupaten Manggarai periode 2020/2025.

Dalam sambutannya, Yoakim mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kepercayaan untuk memimpin Partai Golkar.

Ia mengaku hal itu merupakan pristiwa besar dan tercatat dalam sejarah hidupnya.

Politisi asal Cibal itu mengaku tidak pernah bermimpi untuk menjadi Ketua Golkar di Kabupaten Manggarai, sebab menurutnya ia bukanlah siapa-siapa.

“Kalau tidak pernah bermimpi yang pasti saya tidak punya ambisi. Karena saya menyadari banyak kekurangan. Tapi inilah jalan yang Tuhan berikan untuk saya,” ujarnya.

Dikatakan, tidak banyak yang ia janjikan, tapi minimal memiliki konsep untuk membangun Partai Golkar dan melakukan rekonsiliasi.

Mantan Ketua GMNI Cabang Manggarai itu mengaku berkomitmen untuk membangun tali silatirahmi kepada sejumlah kader partai yang berbeda pendapat saat Musda berlangsung untuk kembali seperti biasa.

“Banyak hal yang harus dibenahi, termasuk pembenahan kader dan kesekretariatan,” katanya.

Apalagi tantangan pertama yang akan dia hadapi adalah Pilkada Manggarai pada 9 Desember mendatang.

“Ujian terbesar untuk saya adalah Pilkada. Kalau Golkar kalah dalam Pilkada mendatang berarti itu kegagalan pertama saya,” katanya.

Sebagai pimpinan partai, ia mengajak seluruh kader Golkar agar sama-sama bersabar dan menahan diri siapa kandidat yang diusung.

“Ketika sudah ada keputusan kita gas. Kader harus mampu menahan diri, ke mana arah Partai Golkar, saya berharap tiidak ada yang tercecer karena kemenangan Golkar adalah kemenangan kita bersama,” katanya.

“Mari kita sama-sama mendayung partai ini untuk kejayaan kita bersama,” tambahnya lagi.

Kegiatan Musda itu ditutup secara resmi oleh DPD I Partai Golkar yang diwakili oleh Fransiskus Sarong.

Ia menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya ketua baru DPD II Partai Golkar kabuppaten Manggarai.

Dikatakan, bahwa proses muusyawarah dan mufakat Musda X Partai Golkar Kabupaten Manggarai berjalah alot dan cukup melelahkan.

“Proses yang alot dan lelah itu akan ada tugas besar untuk lakukan pemulihan partai golkar di Kabupaten Manggarai,” katanya.

“Pa Yoakim harus bisa memahami berbagai proses ini, pulihkan hubungan antar-kader,” tambahnya lagi.

Ia mengatakan pesoalan yang sangat menganggu dalam mengurus organisasi khususnya partai adalah urusan keuangan.

“Urusan keuangan itu harus sungguh menjadi perhatian dalam mengelolah Partai Golkar ke depan,” katanya.

Frans juga mengucapkan terima kasih kepada mantan Ketua DPD II Partai Golkar Manggarai Simprosa R. Gandut.

Hal itu kata dia, karena melalui diskusi yang cukup panjang akhirnya merelakan kursi Ketua Golkar Manggarai kepada Yoakim Y. Jehati.

Namun ia menegaskan, Yokim bukan karena diarahkan oleh siapa-siapa. Namun itu karena dianggap menjadi kader terbaik kedua di Partai Golkar karena sebelumnya menjabat sebagai sekretaris.

Ia juga mengingatkan kepada ketua terpilih agar mejaga hubungan baik, ke depan, ke belakang, ke atas dan ke samping.

“Yang dipertimbangkan betul adalah sinkoronisasi kepentingan tingkat atas dan tingkat bawah,” tutup Frans.

Sumber

Pilkada Manggarai dan Mabar, Golkar Tunggu Hasil Survei

Berita – Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menunggu hasil survei untuk mendukung bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat.

Ketua DPD I Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur(NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena usai membuka Musyawarah Daerah (Musda) III, DPD II Golkar Kabupaten Manggarai Timur di Borong, Selasa 28 Juli 2020. (Foto: Tagar/Yos Syukur)

Kami sementara proses survei bakal calon bupati dan wakil bupati. Kami berharap di awal Agustus 2020 hasil survei sudah ada sehingga kami bisa membahasnya di DPP.

Untuk Kabupaten Manggarai Barat pihaknya melakukan survei terhadap 3-4 bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPD I Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena usai membuka Musyawarah Daerah (Musda) III, DPD II Golkar Kabupaten Manggarai Timur di Borong, Selasa 28 Juli 2020.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu menjelaskan untuk Kabupaten Manggarai pihaknya sedang mensurvei tiga bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati.

Pasangan calon tersebut, kata Melki, antara lain, Kamelus Deno-Viktor Madur (Paket DM), Heribertus G.L Nabit-Heribertus Ngabut (Paket Hery-Heri), Agustinus Ganggut-Mantovanny Tapung (Paket Aman).

“Sedangkan untuk Kabupaten Manggarai Barat pihaknya melakukan survei terhadap 3-4 bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati,” ujar dia.

Dikatakannya, setelah mendapat hasil survei maka pihaknya akan membahas bersama DPP Golkar di Jakarta. Berharap pada Minggu pertama Agustus 2020 Golkar bisa memutuskan pasangan calon mana yang akan diusung di Pilkada Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat.

Sedangkan untuk Pilkada di kabupaten Ngada 2020, Partai Golkar memutuskan mengusung pasangan calon Andreas Paru-Raymundus Bena (APRB).

Sumber

Erry Iriansyah: Jalan Politik Anak Teknik

Berita – Enam belas tahun silam. Sosok pemuda berkulit putih, dengan tinggi 165 meter dan sedikit gemuk, keluar dari dalam camp menghadapi protes dari puluhan massa. Kejadian itu terjadi pada siang hari. Saat itu, kondisi sekeliling camp telah dikepung. Beberapa dari mereka bahkan sudah siap membakar tempat tinggal pekerja proyek, jika tuntutan tidak terpenuhi.

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalbar, Erry Iriansyah

Massa menuntut aktivitas proyek pengerjaan jalan di kawasan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat dihentikan. Alasan mereka sederhana. Truk bermuatan berat mengangkut batu, pasir dan lainnya, dianggap merusak jalan mereka.

Beruntung amarah warga meredup. Lelaki yang keluar menghadapi massa, berpembawaan santai dan tenang. Didampingi sejumlah pekerja, massa didekati. Mereka diajak dialog dengan kekeluargaan. Hasilnya, proyek pengerjaan jalan Rasau Jaya tetap dilanjutkan dan lalu lintas truk dengan tonase berat dialihkan ke jalur lain.

Dialah Erry Iriansyah. Sosok lelaki mediator aksi protes massa yang dimaksud. Cerita bagaimana kedewasaannya menenangkan massa, menjadinya negosiator ulung mencarikan solusi terbaik masyarakat. Setidaknya sepenggal pengalaman yang tak terlupakan oleh Erry. Apalagi saat itu, dia masih berstatus mahasiswa dan kebetulan dipercaya bekerja di proyek pengerjaan jalan di Kecamatan Rasau Jaya.

Siapa mengira, dari jam terbang tinggi bergaul dengan masyarakat, jadi modal dasarnya menjadi politisi muda sukses di Kalbar. Erry adalah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalbar 2, yakni Kubu Raya dan Mempawah. Di DPRD, dia menjabat sebagai anggota Komisi IV dan Sekretaris Fraksi Golkar di DPRD. Dia juga menjabat Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar Kabupaten Kubu Raya.

Tapi, siapa sangka dia bisa sukses di dunia politik, yang ternyata tidak linier dengan perjalanan karier Erry. Dilihat dari lingkungan keluarga misalnya. Dia dibesarkan dari lingkungan yang biasa saja. Ayah Erry adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat.

Begitu pun jenjang pendidikan. Diawali dengan mengenyam pendidikan di SDN 28 pada 1994, SMPN 5 Pontianak pada 1997, SMA Muhamadiyah 1 Pontianak pada 2000, dan S1 Fakultas Teknik Untan, Jurusan Teknik Sipil pada 2006.

Khusus untuk pendidikan S1, adalah masa di mana Erry dewasa ditempa, bagaimana menjadi pemuda yang mandiri. Sadar akan kondisi ekonomi keluarga yang terbatas. Apalagi sang ayah hanya mengandalkan gaji pensiunan. Erry pun banting tulang.

Selama aktif kuliah, uang jajan dan semester kuliah dicari sendiri. Di luar jam kuliah, Erry nyambil jadi pengantar berkas ke tempat foto copy dan penjualan Alat Tulis Kantor (ATK) milik temannya. Dari sana, Erry menutupi biaya kuliah. Termasuk uang jajan semasa jadi mahasiswa.

“Usaha teman saya waktu itu di Jalan Sepakat II. Lumayan buat jajan dan kuliah,” kata Erry.

Antar berkas foto copy tidak berjalan lama. Dia beralih kerja, meski statusnya masih mahasiswa. Bermula dari permintaan seorang kerabat, dia pun kerja pada kontraktor proyek. Yakni proyek pembangunan jalan dan pengairan. Dasarnya, karena Erry mahasiswa Teknil Sipil.

Sudah menjadi garis tangan. Di bidang konstruksi inilah, Erry membuktikan diri. Menjadi anak muda yang mapan melalui profesi kontraktor. Selesai kuliah pada 2006, Erry sudah mendirikan perusahaan konstruksi. Jabatannya bahkan direktur utama. Sudah banyak proyek pembangunan yang dikerjakan.

Matang sebagai kontraktor, Erry ternyata juga eksis dalam dunia organisasi. Yang paling melekat oleh ingatan publik, dia pernah menjabat Ketua DPD KNPI Kalbar. Selain itu, dia juga menjabat Ketua PD AMPG Kalbar, Wakil Ketua KONI Pontianak, dan Ketua Wushu Pontianak.

Pun demikian dalam organisasi kontraktor. Dia juga aktif sebagai Ketua Bidang Gapensi Kalbar, Ketua Bidang Perbakin Kalbar, Wakil Ketua Pemuda dan Olahraga DPD Golkar Kalbar, dan Bendahara LPM RI Kalbar.

SAMBUTAN – Erry Iriansyah memberikan sambutannya sebagai Ketua KNPI Kalbar tahun 2018 lalu. FACEBOOK ERRY IRIANSYAH

Dari sederet pengalaman organisasi yang digeluti, menjadi modal dasar, alumni Teknik Untan ini terjun ke dunia politik praktis. Puncaknya pada Pemilu Legislatif 2019. Menjadi awal mula dia memberanikan diri menjadi caleg dari Partai Golkar.

Sebagai anak muda yang baru memulai karier politik, Erry tidak gentar bertarung dengan politisi yang memiliki pengalaman lebih darinya. Sejumlah strategi pun disiapkan, bagaimana suara dari Dapil 2 Kalbar bisa diraih.

Selain memanfaatkan jaringan pertemanan, Erry dengan totalitasnya aktif terjun ke desa-desa hingga ke daerah bagian pelosok. Di sana, dia banyak berinteraksi dengan warga. Ada banyak komunikasi dan silaturahmi dibangun olehnya. Satu di antaranya yang paling mendapat sorotan adalah permasalahan infrastruktur.

Ada keinginan yang kuat dari masyarakat. Jalan desa bisa cepat dibangun. Bagi mereka infrastruktur jalan, menjadi bagian vital, agar membuka akses ekonomi warga desa, terutama untuk keperluan menjual hasil bumi ke pusat kota.

Hanya saja, untuk bisa mendapatkan cerita harapan masyarakat dari akar rumpun tidak cukup dengan modal kepiawaian dalam berkomunikasi. Ada tiga prinsip yang dipegang Erry, bagaimana bisa menarik dukungan dari mereka.

SUNAT MASSAL – Erry Iriansyah melihat anak yang tengah disunat dalam kegiatan AMPG Golkar beberapa waktu lalu. FACEBOOK ERRY IRIANSYAH

Prinsip pertama adalah fokus. Artinya, selama berkampanye, dia harus memposisikan dirinya totalitas ke dalam dunia politik. Dengan begitu, perencanaan dan pemetaan yang disiapkan benar-benar terealisasi dengan baik.

Misalnya untuk mengunjungi suatu desa, selain menjunjung tinggi nilai-nilai tata kerama dan bahasa, tidak lupa dia bersama tim sebelum berkunjung ke daerah tersebut, lebih dahulu mengetahui karakter warga yang akan dikunjungi. Misalnya, dia membawa sejumlah tenaga medis dan terapi bekam, untuk melayani kesehatan gratis kepada warga.

“Alhamdulillah, dengan pelayanan ini, saya dan tim bisa diterima warga,” kata Erry.

Prinsip kedua, yakni konsisten. Sebagai alumni Teknik, dia sebenarnya bukan tipe orator yang ulung. Sebaiknya, Erry merupakan tipe orang pekerja dan tidak suka banyak berbicara. Ini bisa dilihat setiap kali dia memberikan sambutan pembukaan suatu kegiatan. Pidato yang disampaikan tidak lebih dari sepuluh menit.

Karena pesan yang biasa disampaikan olehnya, bagaimana mengakomodir keinginan dari peserta kegiatan. Karena itulah alasan sekaligus harapan dari peserta, ingin mengetahui manfaat dari acara yang dihadiri.

Prinsip terakhir, yakni sabar. Prinsip ini sebenarnya sudah menjadi pembawaan dan karakter Erry yang tenang dan tidak mudah terpancing emosi. Setiap kali menghadapi masalah pandangan miring terhadap dirinya maupun perdebatan dialog atau diskusi silang pendapat.

“Misalnya, saat kita kunjungan ke daerah, kita mendapat cemooh dari mereka. Ya harus sabar. Jangan terpancing emosi,” kata Erry.

Dari puluhan desa yang disinggahi, dengan berinteraksi lebih dari ribuan warga yang ditemui, kegigihan putra asal Kota Pontianak ini pun membuahkan hasil. Dengan perolehan sekitar 12.800 suara dari Dapil Kalbar 2, mengantarkan Erry duduk di kursi DPRD Kalbar.

Berhasil menduduki kursi wakil rakyat, karier politik Erry berlanjut. Berbekal jabatan sebagai legislator tingkat provinsi, Erry pun meraih dukungan menjabat kursi Ketua DPD Golkar Kabupaten Kubu Raya. Sesuatu pencapaian yang prestisius bagi figure muda menjabat sebagai ketua partai di tingkat kabupaten. Apalagi jabatan itu diraih dengan cara aklamasi. Lebih tepatnya pada Musda ke-V di Gedung Zambrud Pontianak, Minggu (19/7/2020).

Pencapaian Erry sekarang, sebagai legislator muda, jelas, ada tugas berat yang diemban dan itu harus diwujudkan. Selain target bagaimana bisa meningkatkan perolehan kursi DPRD di tingkat kabupaten, dia juga harus berkeliling daerah, menyerap aspirasi sebanyak mungkin, kemudian berupaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi untuk masyarakat di Kalimantan Barat.

Sumber

Scroll to top