BERITA

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Berita Golkar – Di tengah persiapan pesta demokrasi yang tinggal menghitung hari, dengan situasi dan kondisi yang juga cukup dinamis, pihak penyelenggara pemilihan umum yaitu KPU dan Bawaslu, diminta menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif, mengingat di tengah persiapan yang cukup ketat, Pemerintah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan yang membutuhkan kerja sama yang solid dari seluruh pihak.

Banyak sekali peraturan-peraturan yang tiba-tiba harus disesuaikan. Ini yang saya kira harus diantisipasi.

“Kami berpesan bagaimana supaya pertama koordinasi antara seluruh penyelenggara pemilu ini terutama KPU Bawaslu ini harus dijaga dengan baik. Jangan sampai mereka ini adalah lembaga penyelenggara pemilu yang merupakan satu kesatuan sebetulnya yang diatur dalam undang-undang itu, jadi memang harus ada komunikasi dan koordinasi yang intensif sehingga tidak ada saling over lapping, tidak ada saling mendiskreditkan dan segala macam,” ungkap Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (5/10/2023).

Doli, biasa ia disapa juga mengingatkan, pihak KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu agar bertindak sesuai aturan perundang-undangan yang ada, mengingat mereka merupakan pelaksana undang-undang yang harus bertindak sesuai peraturan teknis yang diintruksikan, dan jangan mengambil insisiatif apalagi membuat kebijakan tersendiri.

Selanjutnya, Doli juga menyinggung soal wacana Pemerintah untuk memajukan Pilkada Serentak di bulan September, dimana kaitannya dengan kesiapan Pemerintah Daerah dalam hal anggaran.

Mengingat jika menginginkan Pilkada diselenggarakan di bulan September, maka Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah harus selesai sekarang.

“Kan harusnya NPHD-nya itu kalau kita mau tarik September NPHDnya itu sudah mulai harus selesai sekarang, walaupun kami juga sudah mendapatkan surat, maksud kami sudah mendapatkan informasi ada surat dari Mendagri kepada seluruh kepala daerah untuk menyegerakan menyelesaikan masalah anggaran untuk pilkada ini selambat-lambatnya ini 5 November, ini yang tadi saya katakan, coba segera dikoordinasikan dengan pemerintah daerah masing-masing baik KPU maupun Bawaslu,” tandasnya.

Selain itu, Doli juga menyoroti sekaligus mendorong teman-teman penyelenggara KPU dan Bawaslu untuk memiliki uang jaminan kerja atau asuransi, dimana hal ini juga yang telah lama diperjuangkan oleh Komisi II DPR RI, mengingat menurutnya kenyamanan kerja dibutuhkan meskipun secara anggaran butuh diperjuangkan.

“Walaupun sekarang memang anggaran Pemilu itukan terlalu besar, totally dengan Bawaslu dan KPU itu kalau di total sekitar sampai 110 Triliun, juga ini anggaran yang artinya Pemerintah juga harus bekerja keras untuk menyiapkan anggaran itu, kalau ditambah lagi dengan yang lain termasuk jaminan ini , mungkin harus dicari cara yang lain, makanya kemarin kita ketemu jalan adanya instruksi presiden yang mengharuskan semua instansi itu harus membuat jaminan kerja, makanya kita sedang mendorong supaya jaminan asuransi dimasukkan melalui APBD,” ungkapnya.

Menurut Doli sudah ada beberapa daerah di Sumatera Utara yang kepala daerahnya sudah sepakat bersama DPRD-nya untuk memasukkan anggaran penambahan jaminan kerja itu ke KPU.

Dan Doli juga menilai secara hitungan jika di bagi ke daerah penambahan anggaran ini tidak terlalu besar.

“Makanya saya dalam kesempatan ini mendorong ya mudah-mudahan ini bisa di respon oleh para kepala daerah Gubernur dan Bupati Walikota untuk bisa memasukkan anggaran jaminan kerja dalam APBDnya,” katanya.

Sementara, Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Agus Arifin menyatakan, bahwa pihaknya telah siap sedia menyelenggarakn pesta demokrasi di Provinsi Sumut.

Adapun langkah yang saat ini tengah dilakukan adalah kegiatan verifikasi seluruh dokumen terkait dengan persyaratan calon sejak tanggal 4-18 Oktober 2023.

“Kami penyelenggara ini memang sudah disiapkan untuk melaksanakan segala ketentuan dengan segala peraturan yang ada, saya juga pernah jadi penyelenggara kabupaten kota jadi keadaan seperti itu bagi kami hal yang biasa, dan kami  siap melaksanakan segala ketentuan peraturan itu,” tutupnya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Jayapura, Yuli Rahman.

Berita Golkar – Saat ini Kota Jayapura tengah memasuki musim penghujan oleh karena itu untuk mengantisipasi adanya bencana berupa pohon tumbang.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Jayapura, Yuli Rahman meminta dinas terkait segera memperhatikan pohon-pohon yang rimbun dan mengarah ke jalan rutin untuk di tebang.

“Komisi B bermitra dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang (PUPR) dan Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan (DLHK)
Kota Jayapura, bahwa kami dari komisi B selalu menyampaikan atau memperingatkan kepada dinas terkait untuk pohon-pohon yang memang berpotensi tumbang seperti pohon yang rimbun atau diameternya besar dan sudah menjular tinggi mendekati kabel listrik dan mengarah ke jalan rutin selalu dilihat untuk ditebang,” ucap Yuli kepada wartawan di Jayapura, Rabu (4/10).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan ini adalah langkah antisipasi menghadapi cuaca yang ekstrem, harus ada sejak awal sebelum mendatangkan musibah bagi pengguna jalan terutama di musim hujan.

“Agar tidak ada musibah orang yang menggunakan kendaraan bisa tertimpa pohon dan pohon yang rimbun terlalu bisa mengakibatkan terkena kabel listrik itu sangat berbahaya. Penebangan ranting pohon juga bertujuan untuk tetap menjaga keindahan kota Jayapura,” ujarnya.

“Sehingga kami dari komisili B selalu menyampaikan, bahwa itu harus menjadi kegiatan yang rutin dilakukan oleh dinas-dinas terkait bukan saja pada saat cuaca cuaca ekstrem tetapi antisipasi sebelumnya itu harus dilakukan jadi pemantauan secara berkala oleh dinas terkait,” tegas Yuli.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Indonesia turut mendorong penyelesaian perundingan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) untuk meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan kawasan Indo-Pasifik.

Memasuki paruh ke empat tahun 2023, Pemerintah Amerika Serikat melalui United States Trade of Representatives (USTR) kembali menginisiasi Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) IPEF yang digelar secara virtual, Kamis (5/10).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hadir mewakili Pemerintah Indonesia dalam pertemuan tersebut yang membahas perkembangan berbagai klaster perundingan di Pilar I, yakni perdagangan, serta merencanakan agenda di tahun 2024.

Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Ambassador USTR Katherine Tai,13 negara mitra IPEF hadir kecuali India yang tidak tergabung dalam Pilar I.

Pada sesi awal, Ambassador Katherine Tai memberikan apresiasi terhadap negara mitra atas berbagai kemajuan dalam IPEF sejak peluncurannya pada bulan Mei 2022 hingga saat ini.

Amerika Serikat menargetkan beberapa klaster dalam Pilar I IPEF untuk dapat diselesaikan pada bulan November 2023.

Perihal agenda IPEF tahun 2024, Ambassador Katherine Tai menyampaikan harapan agar perundingan ke depan dapat fokus untuk menyelesaikan sejumlah klaster yang tersisa dan melakukan implementasi aktivitas kerja sama lainnya.

Menanggapi paparan Ambassador Katherine Tai, Menko Airlangga menyampaikan apresiasinya atas kemajuan dan fleksibilitas dari semua negara mitra IPEF dalam perundingan selama ini.

“Bantuan teknis dan kerja sama ekonomi sangat penting dalam mewujudkan implementasi komitmen standar tinggi yang diinginkan IPEF,” ujar Menko Airlangga.

Mencatat berbagai kemajuan signifikan dalam berbagai klaster IPEF, Indonesia menekankan fleksibilitas dalam perundingan dan perwujudan manfaat nyata dari Pilar I.

Menko Airlangga juga menekankan pentingnya dialog dalam perwujudan kerja sama Critical Minerals, dan berharap hal ini dapat dibicarakan pada perundingan putaran ke-6 IPEF di Kuala Lumpur, Malaysia.

Secara umum, negara partisipan IPEF mendukung penyelesaian beberapa klaster pada bulan November 2023.

Selama ini negara anggota IPEF menyatakan dukungan terhadap proyek technical assistance, investor forum, skill upscalling, networkingdan capacity building sebagai bentuk manfaat nyata yang dapat diraih bersama secara cepat.

Menutup pertemuan tersebut Ambassador Katherine Tai menyampaikan apresiasinya kepada Indonesia, Australia, Singapura, Korea Selatan, Thailand, dan Malaysia yang telah bersedia menjadi tuan rumah perundingan IPEF.

Amerika Serikat berharap agar dalam putaran perundingan IPEF selanjutnya di Kuala Lumpur, semua negara mitra IPEF dapat mengambil langkah yang konstruktif dan pragmatis, guna mengakomodir semua kepentingan yang ada.

Sebagai informasi, Perundingan IPEF ke-6 di Kuala Lumpur akan berlangsung pada pertengahan bulan ini.

Sementara itu, putaran perundingan selanjutnya dan PTM IPEF berikutnya kemungkinan akan digelar pada bulan November 2023.

Peserta yang hadir dalam pertemuan ini umumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan, atau Menteri Perindustrian. Turut mendampingi Menko Airlangga dalam pertemuan tersebut Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Prio Pambudi sebagai Chief Negotiator Indonesia untuk IPEF.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Berita Golkar – Partai Golkar memastikan pihaknya sudah pasti atau fix mendukung Menteri Pertahanan RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menjadi bakal calon presiden (bacapres) di Pilpres 2024.

Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono terkait pertemuan Politikus Senior Golkar Jusuf Kalla (JK) dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Rabu (4/10/2023) kemarin.

Dalam pertemuan itu, sempat ada pembicaraan mengenai partai Golkar merapat mendukung Ganjar Pranowo menjadi bakal capres.

“Posisi Golkar sudah fix ya, kita tetap mencalonkan Pak Prabowo sebagai capres,” kata Dave saat dikonfirmasi, Kamis (5/10/23).

Tak hanya itu, Dave menyatakan pihaknya juga akan mendorong Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi bakal cawapres dari Prabowo.

“Kami terus mendorong Pak Airlangga sebagai cawapresnya,” tandasnya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Dave Laksono.

Berita Golkar – Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono berharap, pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor menjadi sinyal positif bergabungnya Demokrat ke kabinet pemerintahan saat ini.

“Bila memang benar, Alhamdulilah, bisa memperkuat pemerintahan hari ini dan kita bersama-sama menjemput kemenangan di 2024,” kata Dave kepada wartawan, Rabu (4/10/2023).

Perlu diketahui, Partai Demokrat sudah bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (bacapres).

Kendati demikian, dia mengaku tak mengetahui pasti apa isi obrolan dalam pertemuan Jokowi dan SBY. Katanya, hanya elite ketua umum partai politik KIM yang mengetahui hal itu.

“Oh, ya itu komunikasi antar-ketum lah,” ujarnya.

Di sisi lain, Dave menilai positif bertemunya SBY yang juga Presiden keenam RI itu dengan Presiden Jokowi.

Menurutnya, pertemuan itu berdampak baik bagi kemaslahatan bangsa.

Apalagi, Anggota Komisi I DPR ini menekankan pentingnya sejumlah agenda pemerintahan Jokowi yang harus tuntas dengan baik menjelang Pemilu 2024.

“Kami yakin dengan hangatnya komunikasi antar 2 tokoh ini, segala kendala akan dapat terurai,” ujar Dave.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan SBY di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10/2023) sore.

Tak sedikit yang memaknai momen pertemuan tersebut sebagai sinyal bahwa Jokowi akan memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat.

Spekulasi ini juga diperkuat dengan adanya isu akan terjadinya reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju yang berkembang belakangan ini.

Jika itu terjadi, Demokrat pada akhirnya akan meninggalkan jalan oposisinya dengan berlahan mulai merapatkan barisan ke koalisi pemerintahan.

“Sebab, positioning Demokrat dalam sejumlah wacana perdebatan kebijakan publik, kini tampak bergeser ke tengah, meskipun tetap mencoba menjaga nalar kritis konstruktifnya,” ujar Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khoirul Umam kepada wartawan, Senin malam.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto bersama Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Berita Golkar – Partai Golkar terus memperjuangkan agar Calon Presiden (Capres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto bisa berpasangan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam perhelatan Pilpres 2024 mendatang.

Apalagi baru-baru ini, kedekatan antara Menteri Pertahanan (Menhan) dengan Menko Perekonomian itu terpotret dalam unggahan media sosial, saat Prabowo Subianto memberikan kejutan di hari ulang tahun Airlangga Hartarto.

“Sampai hari ini kami partai Golkar masih melihat komposisi yang tepat untuk capres/cawapres adalah Prabowo dan Airlangga Hartarto,” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Jabar, MQ Iswara, saat dihubungi wartawan, Kamis (5/10).

Menurutnya, kombinasi antara seorang yang paham tentang pertahanan, keamanan dan mampu menjaga stabilitas politik, dengan teknokrat ekonomi menjadi kebutuhan negara Indonesia hari ini.

“Pak Airlangga, seorang teknorat ekonomi, yang paham ekonomi makro maupun mikro dan sudah berpengalaman mampu mengendalikan ekonomi Indonesia,” kata Iswara

Terbukti bahwa, Menko Perekonomian di bawah Airlangga Hartarto bisa bertahan saat gempuran pandemi Covid-19 yang melanda tanah air.

“Kita sudah survive kemarin di pandemi Covid-19 dan juga dipercayanya Airlangga Hartarto sebagai KPC PEN bisa menyeimbangkan bagaimana menekan Covid-19 tapi juga ekonomi tetap tumbuh. Itu kan di bawah komando Airlangga Hartarto,” kata Iswara.

Sehingga, sampai hari-H pendaftaran capres-cawapres nanti, Partai Golkar akan terus memperjuangkan Airlangga Hartarto untuk bisa mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

“Jadi kombinasi Prabowo-Airlangga paling tepat menurut kami, dan kami terus memperjuangkan agar pasangan ini bisa terwujud,” pungkasnya.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto bersama Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Berita Golkar – Partai Golkar terus mengkomunikasikan agar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ditunjuk menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto menjelang 2 minggu pendaftaran Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menyebut nama Airlangga terus dikomunikasikan kepada Prabowo maupun partai koalisi Indonesia maju agar bisa dipilih menjadi bakal cawapres.

“Kita masih terus melakukan komunikasi,” kata Dave saat dikonfirmasi, Kamis (5/10/23).

Dave menuturkan bahwa nantinya bakal cawapres bakal diumumkan jika sudah ada nama yang disetujui oleh parpol koalisi Indonesia Maju.

“Nanti bila sudah pasti akan diumumkan,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 5 Oktober 2023 untuk membahas soal proyek strategis nasional (PSN).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut para menteri melaporkan PSN yang telah selesai, belum diresmikan, hingga yang dihentikan.

“Jadi tadi dilaporkan ke Bapak Presiden bahwa sampai dengan 4 Oktober ini telah diselesaikan 170 proyek PSN dengan nilai investasi sebesar Rp1.299,41 triliun dan 61 proyek dalam tahap konstruksi,” ujar Airlangga dalam keterangan persnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta usai rapat.

Airlangga melanjutkan, pada tahun 2023 ini hingga tanggal 4 Oktober ada 17 PSN yang telah diresmikan Presiden Jokowi dengan nilai mencapai Rp259,41 triliun.

Proyek-proyek tersebut antara lain Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang nilainya Rp125,7 triliun, Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek senilai Rp29,9 triliun, berbagai kawasan indsutri, bendungan, dan jalan tol.

Selain itu dilaporkan juga beberapa proyek yang belum diresmikan dan akan selesai, yakni 16 proyek senilai Rp179,46 triliun.

Proyek-proyek tersebut antara lain mencakup Jalan Tol Kisaran-Tebing Tinggi, Pelabuhan Likupang, Makassar New Port, dan sebagainya.

“Ini termasuk beberapa bendungan, Tol Kisaran-Tebing Tinggi, Pelabuhan Deli Kupang, Makassar New Port, berbagai bendungan, dan termasuk di Papua Barat juga sudah selesai LNG Train 3, dan proyek satelit multifungsi, proyek tangguh LNG juga sudah siap diresmikan,” ungkap Airlangga.

Sementara itu, di tahun 2024 akan ada 25 PSN dengan nilai Rp151,58 triliun yang akan selesai sampai dengan 20 Oktober 2024.

Adapun antara 20 Oktober sampai Desember 2024 ada 12 proyek strategis nasional dengan nilai mencapai Rp23,45 triliun.

Untuk proyek strategis nasional yang penyelesaiannya di atas tahun 2024, Airlangga menyebut ada 42 proyek dengan nilai mencapai Rp1.427,36 triliun.

Airlangga memastikan proyek-proyek tersebut akan dilanjutkan hingga selesai.

“Karena sifatnya proyeknya sudah berjalan dan financial-nya sudah closing, tentunya ini proyek berlanjut sampai dengan selesai,” tandasnya.

Wakil Ketua DPRD Kalteng, Ir Abdul Razak.

Berita Golkar – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Abdul Razak, menghadiri upacara peringatan HUT TNI ke-78, di halaman Korem 102/PIG, jalan Imam Bonjol, Kota Palangka Raya, Kamis (5/10/2023).

Dalam momentum tersebut, Abdul Razak berharap agar kedepannya TNI semakin maju serta mampu menjalankan tugas dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga
Indonesia menjadi negara seta bangsa yang kuat.

“Saya mewakili unsur pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kalteng mengucapkan selamat memperingati HUT TNI ke-78 dan saya doakan kedepannya TNI semakin maju serta mampu mempertahankan keutuhan NKRI melalui sinergitas bersama seluruh masyarakat Indonesia khususnya Kalimantan Tengah,” ucapnya.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) III meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Lamandau dan Sukamara ini juga menegaskan bahwa sinergitas yang terkandung dalam persatuan dan kesatuan merupakan aspek utama dalam menjaga keutuhan NKRI.

Sehingga slogan TNI Kuat Bersama Rakyat’ merupakan slogan yang tepat, mengingat menjaga kedaulatan serta keutuhan NKRI bukanlah tugas yang mudah.

Sehingga TNI harus bersatu padu dengan masyarakat agar kedaulatan NKRI tetap utuh serta terjaga.

“Pada intinya saya mendoakan agar TNI mampu menjalankan tugas serta kewajiban dengan sebalk-baiknya, sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mempererat persatuan dan kesatuan guna mendukung kinerja TNI dalam melindungi kedaulatan NKRI. Karena TNI Kuat Bersama Rakyat,” pungkas Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kalteng ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) Tahun 2023 yang bertema “Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju”, Selasa (3/10), Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan arahan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di kisaran 6-7% dalam rangka menjaga momentum Indonesia Maju.

“Salah satu upaya untuk mengejar target tersebut yaitu melalui penguatan teknologi digital. Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan di semua lini termasuk Pemerintah Daerah,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.

Wapres Ma’ruf Amin juga mengarahkan beberapa kebijakan yang relevan dan perlu ditempuh untuk memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah, diantaranya yakni agar Pemerintah Daerah meningkatkan sinergi dan kolaborasi guna mendorong peningkatan P2DD, menetapkan beberapa regulasi dalam rangka penguatan kebijakan P2DD, terus berinovasi untuk meningkatkan retribusi daerah, serta memperkuat infrastruktur dengan mengoptimalkan pemanfaatan Proyek Strategis Nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Satgas P2DD pada kesempatan tersebut memaparkan beberapa capaian tugas Satgas P2DD dalam kurun waktu tahun 2022 hingga semester I tahun 2023.

“Implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), berdasarkan Survei Indeks ETPD semester I tahun 2023, jumlah Pemerintah Daerah yang masuk kategori Digital mencapai 399 Pemda atau 73,6%. Pemerintah optimis target tahun ini 75% bisa dicapai,” ungkap Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan terkait penguatan ekosistem ETPD dan peningkatan kinerja TP2DD serta inovasi kebijakan P2DD.

Dibandingkan tahun lalu, jumlah pemda yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja tahun pada tahun 2023 ini meningkat menjadi 489 Pemda atau setara 90,2%.

“Untuk mencapai target 75% digital di tahun 2023, beberapa hal perlu dilakukan, yang pertama, optimalisasi pemanfaatan Proyek Strategis Nasional. Sampai dengan Agustus 2023 itu 161 PSN telah selesai dan investasinya Rp1.134 triliun untuk menunjang perluasan layanan digital di Indonesia,” kata Menko Airlangga.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga mendorong penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyediaan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah.

Saat ini terdapat 24 dari 27 BPD yang memiliki layanan digital banking namun hanya 19 BPD yang memiliki izin QRIS. Lebih jauh, Menko Airlangga juga menekankan peningkatan inovasi dalam implementasi kebijakan P2DD.

Selain itu, sebagai bentuk evaluasi dan apresiasi kinerja Pemerintah Daerah, telah dilaksanakan Championship TP2DD 2023 dengan level playing field semakin konvergen di 5 wilayah yaitu Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, serta Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Satgas P2DD telah memilih 15 Pemda Penerima Penghargaan TP2DD terbaik, Pemda Penerima Penghargaan Program Unggulan terbaik di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta 1 BPD terbaik yang dinilai paling mendukung kebijakan P2DD tahun 2023.