BERITA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat akan melakukan kunjungan kerja ke Cirebon dengan menggunakan moda kereta api, Jumat (16/06).

Berita Golkar – Pasca dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022, Indonesia mulai beranjak menuju endemi.

Mobilitas masyarakat menjadi semakin longgar dan perekonomian nasional yang dijaga ketat selama masa pandemi untuk tetap bertahan juga menjadi semakin dapat didorong untuk terus pulih dan bertumbuh.

“Kita bisa melihat bahwa saat ini aktivitas masyarakat sudah mulai normal. Artinya, aktivitas ekonomi juga sudah berjalan normal dan ini sangat berpengaruh positif bagi ekonomi nasional agar tumbuh semakin kuat,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Stasiun Kereta Api Gambir, saat akan melakukan kunjungan kerja ke Cirebon dengan menggunakan moda kereta api, Jumat (16/06).

Menko Airlangga yang ketika masa pandemi merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional berkesempatan untuk melihat langsung mobilitas masyarakat pasca pandemi serta berinteraksi hangat dengan masyarakat pengguna jasa transportasi kereta api.

Saat menuju ke peron, Menko Airlangga juga menyempatkan untuk kembali menyapa para penumpang serta pedagang.

Dalam bincang singkat tersebut, para pedagang menceritakan bahwa saat ini Stasiun Gambir telah kembali ramai dan berjalan normal seperti sebelum masa pandemi.

Dengan terkendalinya Covid-19 saat ini pada akhirnya sangat berdampak positif bagi para pedagang, mengingat ketika masa pandemi jumlah penumpang sangat terbatas.

Sambil menikmati pemandangan yang tersaji selama dalam perjalanan ke Cirebon, Menko Airlangga juga sempat mencoba kuliner nasi goreng yang menjadi menu andalan di gerbong kereta makan Kereta Api Argo Cheribon.

Tidak lupa, Menko Airlangga juga sempat berbincang hangat dengan para penumpang yang juga sedang menikmati kuliner di kereta api.

Sebagai informasi, sejak Surat Edaran Kasatgas Covid-19 Nomor 1 Tahun 2023 diterbitkan, seluruh pelaku perjalanan harus tetap melakukan perlindungan secara pribadi dari penularan Covid-19 dan dianjurkan tetap melakukan vaksinasi Covid-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat.

Namun, pelaku perjalanan diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan Covid-19.

Ketua Umum DPP AMPI, Jerry Sambuaga.

Berita Golkar – Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) menyambut baik dan mengapresiasi Mahkamah Konstitusi, yang memutuskan Pemilu 2024 memakai sistem proporsional terbuka.

Ketua Umum AMPI Jerry Sambuaga mengatakan, sudah menjadi hak para caleg dalam memperjuangkan aspirasi politiknya untuk berpartisipasi dalam pemilu terlindungi dengan putusan MK ini.

“Putusan MK menunjukkan kemenangan demokrasi dan kemenangan suara rakyat dalam sistem pemilu proporsional terbuka,” kata Jerry Sambuaga dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (15/6).

Politisi muda Partai Golkar ini juga mengungkapkan, AMPI juga mengapresiasi para partai politik yang selama ini konsisten mendukung sistem proporsional terbuka.

“Sebagai ormas yang didirikan oleh Partai Golkar, AMPI siap berjuang mengawal dan mengamankan Putusan MK ini,” tuturnya.

Jerry juga menekankan, kader-kader terbaik AMPI juga sudah siap untuk ambil bagian berkompetisi pada Pemilu 2024.

“AMPI siap menyambut pesta demokrasi dengan mengirim kader-kader terbaik untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024,” kata Jerry yang juga Wakil Menteri Perdagangan.

Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara.

Berita Golkar – DPD Partai Golkar Jawa Barat bakal menyiapkan 1,4 juta saksi untuk mengawal kemenangan di Pemilu 2024 mendatang.

Sebelum menyiapkan saksi, Golkar Jabar bakal lebih dulu menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis).

Rakornis yang digelar DPD Partai Golkar Jabar ini akan diselenggarakan di Kota Bandung pada 15-16 Juni 2023. Dalam Rakornis ini, akan dibahas Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG).

“Pada Rakerda tahun lalu Partai Golkar Jabar sudah merumuskan dan mengesahkan target untuk Pileg dan Pilpres 2024. Pada Rakornis kali ini kita akan merumuskan road map menuju target tersebut yaitu Pileg minimal 20%, menang Pilpres dan target Pilkada 60%,” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Jabar MQ Iswara dalam keterangannya, Rabu (14/6/2023).

Untuk mencapai target tersebut, kata Iswara, hal yang juga menjadi kunci adalah kesiapan saksi.

Iswara menyebut, saat ini sudah ada 140 ribu saksi dari partai Golkar untuk setiap TPS se-Jabar.

Selain itu, ada juga saksi yang berasal dari luar partai yang membuat jumlah saksi untuk Golkar nanti bisa mencapai 1,4 juta saksi.

“Sukur Alhamdulillah saat ini data calon saksi Golkar untuk TPS se-Jabar, by name, by address, by phone number sekitar 140.000 sudah,” jelasnya.

“Bahkan di luar itu kita akan siapkan saksi luar sebanyak 9 orang yang berasal dari kader Ormas Hasta Karya atau ormas-ormas yang merupakan bagian dari keluarga besar Golkar. Sehingga total saksi dalam dan luar sekitar 1,4 juta,” tambahnya.

Iswara mengatakan rencananya Rakornis tersebut akan dihadiri seluruh Ketua, Sekretaris, Wakil Ketua Bid PP, Kepala Badan Saksi, dan satu orang staf IT DPD Golkar kabupaten/kota se-Jabar.

“Direncanakan Waketum Ahmad Doli Kurnia, Ridwan Kamil, Ace Hasan Syadzily dan Kepala BSN Pusat akan memberikan materi pada Rakornis tersebut,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua OC Rakornis, Rahmat Sulaeman menjelaskan acara nanti sebagai implementasi program DPP yang ditindaklanjuti di tingkat kabupaten/kota yang memiliki target kemenangan 25% untuk Jabar dan minimal 20% untuk kabupaten/kota.

“Sejalan kondisi saat ini, kampanye tak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan Rakernis guna memberikan pemahaman ke para kader. Kami sekarang ada darat dan udara,” katanya.

Rakornis besok juga kata Rahmat, akan ada pendidikan untuk badan saksi nasional agar saksi sampai ke tingkat kecamatan memahami masalah IT.

Dia berharap badan saksi mengawasi suara-suara dari TPS sampai KPU provinsi dan mengurangi kebocoran atau penyimpangan suara.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, Nyoman Sugawa Korry.

Berita Golkar – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali Nyoman Sugawa Korry mengatakan jika pertumbuhan ekonomi di Bali hanya 4 persen.

Padahal rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5 persen.

Hal itu terjadi karena pemerintah belum bisa mencermati faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan.

Menurut Korry, sektor pertanian masih belum maksimal penanganannya, terbukti NTP (Nilai Tukar Petani) petani Bali masih 98 persen.

“Untuk itu perlu diperhatikan petani tanaman pangan, industri pengolahan dan dorong produksi petani yang berorientasi ekspor,” kata Korry saat dihubungi wartawan, Rabu (14/6/2023).

“Berdasarkan hal itu, ini harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, terutama sektor pertanian,” tambahnya.

Korry mengatakan hampir 34 persen tenaga kerja di Bali bergantung kepada sektor pertanian.

Kemudian, ia menyebut tidak akan ada pariwisata budaya di Bali jika tanpa ada eksistensi dari sektor pertanian.

Oleh karena itu, Korry menyarankan agar sektor pertanian diperkuat.

“(Pemprov) harus mencermati faktor-faktor yang berpengaruh signifikan, seperti sektor konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor,” ujar Ketua DPD Golkar Bali itu.

Ia juga menyarankan agar pemerintah mendorong kemudahan industri pengolahan produk pertanian agar petani bisa ekspor.

Lalu, juga memfasilitasi registrasi kebun petani agar bisa meningkatkan pendapatan daerah.

“Segera realisasikan juga bantuan-bantuan sosial untuk masyarakat, untuk dorong konsumsi masyarakat,” kata Korry.

Dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Bali, Senin (12/6/2023) lalu. Fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan umumnya terkait pertumbuhan ekonomi daerah Bali.

Pandangan tersebut dibacakan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar I Wayan Rawan Atmaja.

“Mengingat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi daerah Bali masih berada di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, kami mengusulkan agar secara intensif diupayakan terobosan-terobosan yang memadai,” kata Atmaja.

Sehingga, lanjut Atmaja, tingkat pertumbuhan ekonomi bisa di atas tingkat pertumbuhan nasional dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan, untuk menjaga tingkat rasio yang ideal.

“Demikian halnya dengan tingkat inflasi yang rata-rata berada di atas angka nasional. Diharapkan pemerintah daerah mengambil langkah-langkah antisipasi,” ujar Atmaja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Joko Widodo saat memberikan keynote speech pada acara Standard Chartered 160th Dinner Anniversary yang diselenggarakan di Gedung Arsip Nasional, Rabu (14/06).

Berita Golkar – Melihat prospek pertumbuhan global yang saat ini masih belum pasti, Pemerintah telah menyiapkan serangkaian strategi salah satunya dengan peningkatan ekonomi domestik atau permintaan domestik dengan tetap menjaga ketahanan sektor eksternal.

“Peningkatan konsumsi rumah tangga, dorongan investasi, dan percepatan ekspor telah dan akan dilakukan dengan tetap melaksanakan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang responsif,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Joko Widodo saat memberikan keynote speech pada acara Standard Chartered 160th Dinner Anniversary yang diselenggarakan di Gedung Arsip Nasional, Rabu (14/06).

Pemerintah juga akan segera memberlakukan aturan terkait Dana Hasil Ekspor (DHE) pada 1 Juli 2023 yang akan berpotensi meningkatkan ketersediaan likuiditas valuta asing di dalam negeri.

Insentif juga akan diberikan kepada eksportir yang menempatkan DHE SDA di dalam negeri.

Dalam jangka menengah panjang, Pemerintah akan terus mendorong kebijakan ekonomi yang transformatif di antaranya yakni reformasi struktural atau birokrasi dan reformasi keuangan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

“Kebijakan transformatif ekonomi juga bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif melalui kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah ekspor, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan konektivitas, serta menerapkan transisi energi,” ujar Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga mengapresiasi komitmen Standard Chartered Indonesia dalam mendukung skema kerja sama ekonomi bilateral sebagai hasil Presidensi G20, Just Energy Transition Partnership (JETP), yang memiliki nilai investasi sebesar USD20 miliar atau Rp311 triliun untuk membantu transisi energi Indonesia.

Indonesia juga masih menunjukkan komitmennya dalam mengatasi perubahan iklim dengan menjadi salah satu dari 39 negara yang meningkatkan target Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) pada 23 September 2022.

Untuk mencapai target NDC, diperlukan dukungan dari sektor non-pemerintah atau swasta untuk terlibat aktif dalam kegiatan investasi hijau termasuk aksi mitigasi yang dapat difasilitasi melalui perdagangan karbon domestik, internasional, atau pasar karbon sukarela.

“Pemerintah berharap kita semua dapat bekerja sama dan memberikan kontribusi terbaik dalam menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah di tahun ini dan seterusnya. Pemerintah, investor, pengusaha, asosiasi, perbankan bahkan media memiliki peran penting untuk menjamin kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tutup Menko Airlangga.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Sarmuji.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji menyarankan pemerintah untuk memberi jaminan kepada para calon investor terkait nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut dia, investor membutuhkan kepastian jika IKN bakal tetap berlanjut meski berganti pemerintahan.

“Yang harus dilakukan pemerintah ya itu tadi memberi kepastian, jaminan kepastian, keseriusan,” kata Sarmuji kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (14/6).

Tak kalah penting dari memberi jaminan keberlanjutan pembangunan, kata Sarmuji, pemerintah perlu menyediakan infrastruktur dasar IKN yang matang. Dengan begitu, investor yakin dengan proyek pembangunan IKN.

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, ada beberapa penyebab investor tak kunjung memberi sikap untuk menginvestasikan di pembangunan IKN.

Salah satunya, penegasan dari pemerintah jika proyek pembangunan IKN benar-benar berlanjut.

“Kepastian kontinuitas IKN, kalau kita bisa meyakinkan bahwa IKN ini bisa berlanjut meskipun pemeritahan akan berganti, pasti investor itu masuk dengan sukarela,” ucapnya.

Dia mengamini masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan berakhir tahun depan membuat para investor berpikir ulang untuk menanam investasi pada proyek pembangunan IKN.

“Problemnya barangkali mereka memandang ini tahun politik, ada suasana ketidakpastian apakah presiden yang akan datang betul-betul akan melanjutkan IKN ini apa tidak,” kata dia.

Kendati begitu, Sarmuji memandang bila Undang-Undang (UU) IKN seharusnya menjadi jaminan bagi para investor. Apalagi, UU IKN sifatnya mengikat, termasuk bagi presiden selanjutnya.

“Tapi pemerintah harus juga bisa memahami kecemasan, kegalauan investor dengan cara meyakinkan bahwa persiapan kita ini sudah sedemikian sempurna, sehingga tidak ada lagi menarik rem laju IKN ini,” tandasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Memegang peranan penting dalam pembangunan Indonesia, Pemerintah terus mendukung penuh pengembangan profesi insinyur di Indonesia dan menginisiasi Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE) yang merupakan Badan Tetap dalam organisasi Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

Dalam sidang tahunan International Engineering Alliance Meeting yang digelar pada 11-15 Juni 2023 di Taichung, Taiwan, sebuah torehan baru berhasil dicapai oleh PII/IABEE yang telah berhasil dikukuhkan dan diakui kesetaraan substansialnya oleh Washington Accord.

“Capaian ini merupakan milestone yang luar biasa bagi para insinyur Indonesia. Dengan adanya pengakuan ini, SDM Indonesia diakui dan mampu bersaing dikancah internasional karena sarjana bidang keteknikan yang sudah mendapatkan sertifikasi profesi insinyur dari PII/IABEE substantial equivalent dengan negara-negara anggota Washington Accord lainnya,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memberikan apresiasi atas akreditasi yang dicapai oleh PII/IABEE, Kamis (15/06).

Washington Accord mengukuhkan secara aklamasi status Full Signatory bagi PII/IABEE dengan hak keanggotaan penuh dan pengakuan kesetaraan substansial (substantial equivalent) yang berlaku secara retroaktif sejak 2021.

Dengan pengukuhan ini, maka sarjana yang dihasilkan oleh program studi yang terakreditasi oleh IABEE mulai tahun 2021 diakui “substantially equivalent” dengan lulusan program studi yang diakreditasi oleh negara anggota Washington Accord lainnya dalam memenuhi persyaratan untuk mempersiapkan lulusan memasuki praktik keinsinyuran.

Dengan kata lain, lulusan dari suatu program terakreditasi di salah satu negara penandatangannya akan diakui memenuhi syarat dan kriteria akademis yang setara dengan negara-negara penandatangan lainnya.

Daftar negara-negara yang tergabung dalam Washington Accord yakni USA, Canada, Inggris, Australia, Irlandia, New Zealand, Hong Kong, South Africa, Japan , Singapore, Malaysia, Korea, Taiwan, Rusia, India, Sri Lanka, Turki, Pakistan, Bangladesh, Cina, Filipina, Peru, Costa Rica, Mexico, Chile, Indonesia, Thailand, Myanmar, Saudi Arabia.

“Adanya pengakuan ini juga membuktikan bahwa kualitas SDM Indonesia semakin baik. Pemerintah akan terus mendorong upaya-upaya pengembangan profesi, tidak hanya profesi insinyur, tetapi juga profesi lainnya, untuk melahirkan SDM dalam negeri yang memiliki daya saing tinggi di kancah global,” pungkas Menko Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beserta jajaran saat mendampingi Presiden RI Joko Widodo meluncurkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi “Indonesia Emas 2045” di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (15/06).

Berita Golkar – Indonesia bercita-cita menjadi negara dengan pandapatan per kapita yang setara dengan negara maju, sehingga dapat keluar dari Middle Income Trap (MIT).

Oleh karena itu, Indonesia perlu mengubah pendekatan dalam membangun masa depan, dari reformatif menjadi transformatif, melalui 3 area perubahan, yakni transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola.

Dalam menggapai cita-cita besar tersebut, Presiden RI Joko Widodo, yang didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, meluncurkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi “Indonesia Emas 2045” di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (15/06).

“Untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dibutuhkan, sangat dibutuhkan, smart execusion. Dan dibutuhkan smart leadership, oleh strong leadership, yang berani dan pandai mencari solusi, dan yang punya nyali,” tutur Presiden Joko Widodo dalam kesempatan tersebut.

Dalam Struktur RPJPN 2025-2045 yang diluncurkan, terdapat 6 Bab yang menjadi fokus pembangunan Indonesia, yaitu Selayang Pandang Pembangunan Indonesia; Megatren dan Modal Dasar; Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan; Indonesia Bertransformasi: Kolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045; Mewujudkan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Menuju Negara Nusantara; dan Mengawal Indonesia Emas 2045.

Pada area transformasi ekonomi, pertumbuhan sebesar 5% yang saat ini telah digapai, masih perlu ditingkatkan.

Dengan skenario transformatif, diperlukan rata-rata pertumbuhan sebesar 6% agar tahun 2041 Indonesia dapat keluar MIT. Sedangkan dengan skenario sangat optimis, rata-rata pertumbuhan sebesar 7% agar tahun 2038 Indonesia dapat keluar MIT.

Optimis menggapai cita-cita tersebut, Indonesia dibekali berbagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Pertama, Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia dengan angkatan kerja sebesar 146,6 juta.

Perluasan lapangan kerja tentunya menjadi fokus penting. Kedua, optimalisasi peluang bonus demografi.

Saat ini Indonesia berada pada periode Rasio Ketergantungan Penduduk yang paling rendah (Puncak Bonus Demografi), yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban suatu negara, sehingga hal tersebut harus bisa dioptimalkan.

Ketiga, letak wilayah Indonesia yang strategis sangat menguntungkan dalam perdagangan internasional.

Selain itu, pengaruh musim menjadikan Indonesia menjadi negara agraris.

Keempat, melimpahnya sumber daya alam dengan kekayaan cadangan mineral yang sangat besar, di mana Indonesia menjadi peringkat pertama cadangan Nikel (21 juta MT), Bauksit peringkat ke-6 (1 miliar MT), Tembaga peringkat ke-7 (24 juta MT), Timah peringkat ke-1 (0,8 juta MT).

Namun demikian, Indonesia tetap perlu bersiap menghadapi berbagai tantangan yang akan muncul, yang terkait dengan peningkatan produktivitas SDM, peningkatan produktivitas modal, perubahan iklim, hingga tantangan stabilitas global ke depan yang semakin dinamis.

Anggota Komisi VI DPR RI, I Gde Sumarjaya Linggih.

Berita Golkar – Anggota Komisi VI DPR RI I Gde Sumarjaya Linggih mengingatkan PT Aviasi Pariwisata Indonesia/InJourney (holding BUMN Pariwisata Indonesia) untuk dapat menyerap tenaga kerja lokal dalam setiap pengembangan kawasan wisata yang dikembangkan.

Ia menilai, penyerapan tenaga kerja lokal merupakan salah satu langkah menurunkan gini ratio antara yang kaya dan yang miskin.

“Yang perlu diingat adalah benefit kepada masyarakat itu harus sebesar-besarnya diberikan kepada lokal. Terutama nanti masalah perekrutan pegawai dan sebagainya, sebisa mungkin itu (menyerap tenaga kerja lokal),” ujar Demer, panggilan akrab I Gde Sumarjaya Linggih dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan Dirut PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG dan Dirut PT. Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)/InJourney, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Demer menambahkan, pengembangan kawasan pariwisata diharapkan dapat memberikan ruang kepada masyarakat lokal.

Sehingga masyarakat lokal tidak malah menjadi penonton di negerinya sendiri.

Oleh sebab itu, pihaknya setuju dengan tambahan PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk pengembangan kawasan pariwisata, selama pengembangan tersebut memacu penguatan perekonomian di Indonesia.

“Ini yang mesti kita timbulkan pengusaha-pengusaha lokal, pekerja-pekerja lokal dengan baik. Inilah tujuannya kita mengeluarkan PMN ini. Nggak apa-apa PMN sebanyak-banyaknya nggap apa-apa selama itu akan membuat agent of development itu berjalan. Karena kita negeri yang sedang berkembang, pasti akan perlu banyak peran BUMN untuk mengembangkan perekonomian kita,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengapresiasi adanya Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang dinilai telah memberikan dampak yang luar biasa pada Bali dan Indonesia.

Bahkan hingga saat ini, ITDC terus digunakan sebagai tuan rumah event-event international.

Sehingga menimbulkan multiplier effect yang luas terhadap perekonomian di Bali.

Wakil Ketua Bappilu DPD I Golkar Riau, Ikhsan.

Berita Golkar – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu perihal sistem Pemilihan Umum (Pemilu) proporsional terbuka.

Berdasarkan putusan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tersebut, maka MK menetapkan Pemilu tetap memakai sistem proporsional terbuka.

Mendengar kabar itu, Wakil Ketua Bappilu DPD I Golkar Riau, Ikhsan, mengatakan sistem Pemilu proporsional terbuka ini sesuai dengan keinginan Partai Golkar.

“Ini mengembalikan kepada rakyat untuk memutuskan siapa yang berhak jadi wakilnya. Tinggal memang kita memperbaiki saja, rekrutmen dalam rangka untuk pencalegan,” kata Ikhsan, Kamis, 15 Juni 2023.

Ikhsan menegaskan, pihaknya menyambut baik, serta dari awal memang berharap sistem Pemilu proporsional terbuka.

Ditegaskannya, Partai Golkar jadi salah satu dari delapan partai sebagai penggerak dan yang menolak sistem Pemilu proporsional tertutup.

“Apa yang disampaikan hakim MK mengenai keputusan sistem Pemilu proporsional terbuka ini memang keinginan partai dan dari berbagai partai juga,” ujarnya.

Untuk langkah ke depan, Ikhsan menuturkan, akan fokus akan target 15 kursi provinsi.

Ditambahkannya, pihaknya akan mengimplementasikan kursi dengan Pemilu terbuka maka kekuatan para Caleg jadi penting.

“Makanya diharapkan para caleg mampu turun ke bawah. Partai juga akan membuat instrumen dalam pemenangan dan mampu meyakinkan masyarakat. Harapan kami kan sudah ada program bagus yang berjalan, ini juga mampu meyakinkan masyarakat untuk memilih Golkar,” pungkas Ikhsan.