BERITA

Ketua Umum Partai Golkar, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Tantangan utama pemimpin baru Indonesia 2024 mendatang adalah kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian global.

Untuk itu, dibutuhkan calon presiden yang memiliki kompetensi dalam mengelola negeri.

Begitu kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) Heru Suyatno saat memaparkan hasil surveinya, Kamis (6/7).

“Tantangan kita lima tahun ke depan itu sangat berat,” katanya.

Atas alasan itu, pihaknya melakukan survei mengenai sosok potensial calon presiden (capres) yang menguasai persoalan ekonomi.

Hasilnya, sebanyak 61,9 persen responden memilih Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai tokoh yang paling mengerti mengenai pengelolaan ekonomi nasional.

Sementara Prabowo Subianto berada di posisi kedua dengan 12,8 persen.

Selanjutnya ada Ganjar Pranowo dengan 6,4 persen, Anies Baswedan dengan 4,7 persen, dan 14,2 persen tidak memberikan penilaian.

Survei ini dilakukan pada tanggal 10 hingga 24 Juni 2023 di 34 provinsi dengan menggunakan metode multistage random.

Responden berjumlah 2.088 orang yang memiliki hak pilih pada Pemilu 2024. Hasil penelitian ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebanyak kurang lebih 2,1 persen.

Anggota DPR RI Dapil Kepri, Cen Sui Lan.

Berita Golkar – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Golkar Dapil Kepri Cen Sui Lan kembali mengajukan pembangunan 50 halte laut atau dermaga rakyat atau pelabuhan rakyat (pelantar) untuk wilayah Provinsi Kepri, pada tahun anggaran 2024 mendatang.

Cen (sapaan akrab) telah mengusulkan pembangunan 50 halte laut itu pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Ditjen Hubdat Kementerian Perhubungan RI, Rabu (5/7/2023).

Cen Sui Lan berjuang untuk pembangunan 50 halte laut di wilayah Provinsi Kepri, sebagai tindak lanjut hasil reses, pada awal tahun 2023 lalu.

Saat dirinya melaksanakan reses, para kepala desa dari Kabupaten Karimun secara khusus menemui Cen Sui Lan. Mereka meminta agar dibangun dermaga rakyat.

Begitu juga halnya saat reses ke Kabupaten Lingga, Bintan, Kepulauan Anambas dan Natuna.

Para kepala desa meminta Cen Sui Lan untuk memperjuangkan pembangunan dermaga rakyat atau halte laut tersebut.

Aspirasi tersebut diakomodir dan diusulkan pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan RI, Rabu (5/7/2023) kemarin.

RDP tersebut dihadiri Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kemenhub RI Komjen Hendro Sugiatno. Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini membahas tentang rencana alokasi prioritas anggaran tahun anggaran 2024 sekaligus evaluasi kegiatan tahun anggaran 2023 Ditjen Hubdat Kemenhub RI.

Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut, Cen Sui Lan Mengatakan, Provinsi Kepri terdiri gugusan pulau dan lebih banyak lautnya dibandingkan daratan.

Pada kesempatan ini, saya mohon agar kabupaten-kabupaten di Kepri yang sangat memerlukan halte laut, pada tahun anggaran 2024, lebih diprioritaskan pembangunan halte laut.

Pembangunan halte laut ini untuk connectivity atau konektifitas masyarakat.

Jadi, bukan halte yang besar-besar. Tapi, halte (laut) yang kecil untuk masyarakat di kepulauan.

Saat ini, masyarakat di Kepri sangat susah untuk melanjutkan perjalanan.

“Halte laut yang kecil itu diperbanyak pembangunannya. Itu sangat diperlukan masyarakat di daerah kepulauan,” jelas Cen Sui Lan.

Cen Sui Lan menyampaikan kepada media bagi masyarakat Kepulauan Riau, halte laut atau dermaga rakyat itu sangat dibutuhkan oleh desa-desa se-Provinsi Kepri.

Halte laut atau pelabuhan rakyat (pelantar) merupakan infrastruktur yang paling utama untuk akses transportasi.

Perlu diketahui, Kepulauan Riau terdiri dari 2.205 pulau. Justru itu, halte laut harus dibangun untuk kepentingan masyarakat di daerah kepulauan.

Halte laut atau dermaga rakyat maupun pelantar namanya itu, sangat dibutuhkan untuk melakukan perjalanan bagi masyarakat di desa-desa yang lokasinya berpencar di pulau-pulau kita di Kepri.

“Semoga pembangunan 50 halte laut untuk wilayah Kepri ini, direalisasikan pada tahun anggaran 2024 nanti,” ujar Cen Sui Lan peraih penghargaan Golkar Media Awards 2023 Kategori Konten Terbaik.

Ketua DPD Golkar Aceh Jaya, Teuku Asrizal, SH

Berita Golkar – Partai Golkar Aceh Jaya bakal kembali mengirim nama nama tokoh potensial untuk di survei sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Periode 2024-2029.

Pilkada serentak yang di gelar pada Tahun 2024 nantinya telah menjadi fokus dan teragenda dalam rencana kerja Partai Golkar Aceh Jaya.

Ketua DPD Golkar Aceh Jaya, Teuku Asrizal, SH yang lebih akrab dikenal ampon jal menyampaikan kepada awak media bahwa sesuai dengan Surat Perintah DPP Partai Golkar Nomor: Sprint-163/DPP/GOLKAR/VI/2023 Tanggal 26 Juni 2023 yang berpedoman pada Anggaran dasar dan anggaran Rumah tangga serta Peraturan Organisasi partai Golkar.

Maka Golkar Aceh Jaya di harapkan lebih siap dalam menghadapi pesta demokrasi tahun depan.

“Sebelumnya kita sudah melakukan survey tertutup dan hasilnya menunjukkan beberapa tokoh tidak memenuhi kualifikasi sesuai standar elektabilitas yang di tentukan partai Golkar,” ujar Asrizal, Kamis (6/7/2023).

Dengan demikian pekan depan, Partai Golkar Aceh Jaya kembali mengirim nama nama tokoh untuk bakal calon kepala daerah ke DPP partai Golkar di Jakarta.

“Selain nama nama yang telah memenuhi kualifikasi pada survey sebelumnya, Golkar Aceh Jaya juga mengirim nama nama baru, tokoh yang di yakini memiliki kemampuan untuk memimpin Aceh Jaya ke depan,” jelasnya yang juga wakil Ketua DPRK Aceh Jaya.

Ia menambahkan, hasil survei kedepan ini sangat menentukan siapa bakal calon yang akan diusung oleh partai Golkar baik secara mandiri maupun berkoalisi dengan partai lainnya.

“Harapannya dengan pola survei yang dapat di pertanggung jawabkan ini nantinya menghasilkan calon kepala daerah yang dapat diterima oleh partai lain, sehingga dapat terjalin koalisi dalam pengusungan calon di pilkada 2024,” sambungnya.

Pihaknya menginginkan kader sendiri untuk memimpin, menjadi kepala daerah, akan tetapi tidak menutup pintu untuk kader partai lain atau pun tokoh non partai untuk di usung sebagai Calon Bupati maupun Calon Wakil Bupati pada Pilkada Serentak tahun 2024.

“Intinya apa yang sedang dilakukan lakukan oleh Partai Golkar adalah sebaga ikhtiar untuk memajukan Kabupaten Aceh Jaya melalui pemimpin yang mumpuni, di sukai dan di segani oleh segenap elemen masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya,” tutup Ampon Jal.

Ketua DPD Golkar Lampung Utara, H. Arnol Alam.

Berita Golkar – Partai Golkar Lampung Utara, mulai buka suara mengusung jagoannya di Pilkada serentak 2024 mendatang. Partai Golkar memastikan akan mengusung kader internal.

Ketua DPD Golkar Lampung Utara H. Arnol Alam mengatakan bahwa hal tersebut mencerminkan komitmen kuat partai Golkar terhadap pembangunan daerah, serta mendorong peningkatan kualitas kepemimpinan melalui kaderisasi di partainya.

“Kami memiliki kader-kader Golkar di Lampung Utara yang berdedikasi tinggi terhadap pembangunan daerah, guna menuju kemajuan yang lebih baik. Dengan semangat itulah, kami akan mengusung kader internal dalam Pilkada Lampung Utara mendatang,” ucap Arnol Alam pada Kamis, (6/7/2023).

Senada dengan penuturan Sekretaris Partai Golkar Lampung Utara Ahmad Hadi Wijaya.

Menurutnya, Partai Golkar mengusung kader internal karena memiliki kapasitas, pengalaman, dan komitmen dalam memajukan daerah tercinta ini.

Ia menyebut nama Aprozi Alam. Kader Golkar itu maju pada Pilkada 2018 lalu.

Kemudian, ada Guntur Laksana yang sudah 3 periode menjadi anggota DPRD Lampung Utara.

“Diharapkan dengan memberikan dukungan kepada kader internal, Partai Golkar nantinya mampu melahirkan pemimpin yang memiliki pemahaman mendalam tentang visi dan misi Golkar. Bahkan hal ini pun menjadi target kita, sehingga masyarakat Lampung Utara tidak melulu disudutkan pada satu pilihan, yang secara kapasitas maupun kapabilitasnya masih diragukan,” kata Hadi.

Anggota Komisi B DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery.

Berita Golkar – Anggota DPRD Kota Palangka Raya Khemal Nasery mendorong para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terus berinovasi dan kreatif memanfaatkan media sosial (medsos) untuk mengoptimalkan promosi produk yang dimiliki.

“Semakin maju perkembangan teknologi, maka para pelaku UMKM juga harus bisa mengimbangi sekaligus memanfaatkannya,” katanya, Kamis, (6/7/2023).

Pemanfaatan media sosial dalam promosi produk tersebut, di antaranya seperti melalui Facebook, Instagram, hingga Tiktok dengan menampilkan konten yang dikemas secara kreatif agar lebih menarik.

“Hampir semua kalangan saat ini memiliki media sosial seperti Facebook, Tiktok, atau Instagram, sehingga ini kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk menyentuh konsumen dengan pola promosi melalui media sosial tersebut,” ujar politisi dari Partai Golkar tersebut.

Dia menilai produk UMKM Palangka Raya saat ini sangat bervariatif dan mampu bersaing dengan produk-produk dari luar. Hanya saja diperlukan berbagai inovasi dalam upaya menarik pembeli.

“Selain mempromosikan melalui media sosial, pelaku UMKM juga harus berupaya meningkatkan kualitas mutu produk yang dijual,” kata Khemal.

Peningkatan kualitas dimaksud, seperti melengkapi produk dengan sertifikat halal, desain yang terdaftar pada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun lainnya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Hasan Busyairi.

Berita Golkar – Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyairi mendorong generasi muda berperan dalam pengembangan pertanian dengan terjun langsung dalam bidang tersebut.

“Kita cukup prihatin sekarang generasi muda atau milenial enggan untuk terjun langsung menjadi petani,” katanya, Kamis, 6 Juli 2023.

Kurangnya minat generasi muda sekarang untuk bertani dikarenakan banyak dari mereka menganggap bertani adalah pekerjaan yang kurang menjanjikan untuk masa depan.

“Harus dihilangkan anggapan seperti itu, generasi muda harus bisa menjadi penerus dalam pembangunan di sektor pertanian di wilayahnya dan bisa mengembangkan teknologi pertanian yang lebih modern,” ucap politisi Partai Golkar tersebut.

Berbagai pekerjaan maupun pengembangan usaha di sektor pertanian, selain sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat, juga bisa dilakukan dengan mengembangkan agrowisata seperti di Bali dengan sistem pertanian yang sudah mendunia.

“Apalagi daerah kita ini banyak lahan kosong yang belum tergarap atau produktif, sehingga bisa dimanfaatkan dengan ditanami hasil pertanian seperti jagung, semangka, ubi, sayuran dan lainnya,” pungkasnya.

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid.

Berita Golkar – Komisi I DPR RI meminta pemerintah terus mengutamakan proses negosiasi dalam proses penyelamatan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, pemerintah harus memastikan keselamatan sandera. Di samping itu juga jangan merendahkan harga diri bangsa.

“Negoisasi harus diutamakan. Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia harus bisa memastikan keselamatan sandera, tapi sekaligus tidak boleh merendahkan harga diri bangsa,” kata Meutya dalam keterangannya, Kamis (6/7/2023).

Selain itu, Meutya meminta pemerintah jangan hanya berhenti dengan membayar tebusan.

Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah negosiasi lanjutan untuk meredakan aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB).

“Pemerintah jangan berhenti pada pemenuhan tuntutan uang tebusan kepada KKB dalam membebaskan pilot Susi Air. Harus ada pertimbangan langkah negosiasi lanjutan untuk meredakan aksi KKB yang masih terus terjadi sampai saat ini di Papua,” jelasnya.

Urgensi pemerintah dan aparat keamanan untuk memenuhi uang tebusan itu bisa dipahami.

Namun, Meutya meyakini pemerintah sudah melakukan berbagai upaya strategis untuk menyelamatkan sandera.

“Keselamatan nyawa manusia memang paling penting, apalagi ini juga terkait dengan persoalan diplomatik dengan negara asal pilot yang disandera,” jelas politikus Golkar ini.

“Kami di DPR juga percaya Pemerintah bersama pihak keamanan telah memiliki pertimbangan yang matang dengan keputusan pemberian uang tebusan. Karena masalah ini juga telah melebar dari urusan keamanan menjadi menyangkut hubungan dengan negara lain,” paparnya.

Cari Cara Penyelesaian Komprehensif

Meutya meminta Pemerintah mencari penyelesaian yang komprehensif dalam menghadapi KKB. Sebab aksi-aksi kejahatan kemanusiaan KKB sudah tidak dapat ditolerir.

“Masalah KKB di Papua harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Perlu pendekatan-pendekatan tepat yang komprehensif agar tuntas sampai ke akar-akarnya mengingat kekerasan yang dilakukan KKB terus berkepanjangan,” tegasnya.

Legislator dari Dapil Sumatera Utara I ini pun menilai, penyelesaian masalah KKB perlu melibatkan masyarakat lokal di Papua.

Sebab, kata Meutya, warga Papua memiliki pendekatan dari sisi kearifan lokal.

“Selagi memperkuat personel keamanan di Papua, Pemerintah juga perlu mencari tambahan kekuatan lain. Kekuatan dari TNI/Polri bisa ditambah dengan bantuan warga atau komunitas lokal di Papua yang memahami struktur daerah, kondisi budaya serta adat istiadat di sana,” paparnya.

Tingkatkan Pembangunan Wilayah Terpencil
Lebih lanjut, Meutya mengingatkan Pemerintah untuk terus meningkatkan pembangunan di daerah terpencil.

Hal ini guna mengurangi ketidakpuasan sosial yang dimanfaatkan oleh KKB dalam melakukan aksi kekerasan.

“Untuk meredam upaya KKB merekrut warga, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar adalah sebuah keharusan. Dengan meningkatkan kualitas hidup rakyat, kita berharap tidak ada masyarakat yang berpaling dari Ibu Pertiwi,” ungkap Meutya.

Selain itu, Pemerintah juga diminta membangun program rehabilitasi dan reintegrasi yang menyeluruh untuk mantan anggota KKB yang ingin meninggalkan bentuk-bentuk kekerasan.

Menurut Meutya, Pemerintah bisa fokus terhadap pemberian akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemulihan psikologis kepada eks anggota KKB.

“Dengan mengikis sedikit demi sedikit anggota KKB, maka aktivitas kekerasan mereka akan berkurang. Tentunya ini berkesinambungan dengan tindakan penegakan hukum dan keamanan yang harus dilakukan secara terukur,” sebutnya.

“Tapi yang pasti, kita tidak boleh kalah dengan gangguan keamanan yang diciptakan oleh KKB di Papua. Tindak tegas pihak-pihak yang mengancam kedaulatan negara,” tutup Meutya.

Suasana saat Seminar dan Diskusi dengan topik “Aspirasi Pembangunan Sumatera Selatan Sekarang dan Akan Datang” di Cafe Play Ground Hotel Batiqa Palembang, Kamis (6/7/2023).

Berita Golkar – Tak sekedar bermodal popularitas, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumsel mengungkap sejumlah kriteria sosok calon gubernur Sumsel 2024 yang bakal diusung partai Golkar.

Bahkan DPD Golkar Sumsel menyatakan siap menyatakan siap memberi kejutan mengusung Bacagub yang tak hanya bermodalkan popularitas.

“Jadi kami Partai Golkar tidak mencari calon yang hanya bermodalkan popularitas, tetapi kami lebih mengutamakan apa prestasinya, apa dedikasinya, apa loyalitasnya, dan utamanya tidak melakukan perbuatan tercela,” ungkap Dr Hilmin MPd Ketua Badan Pemenangan Pemilu Sumsel 2 DPD Partai Golkar Sumsel didampingi Wakil Ketua Dhennie Zainal SE, Sekretaris DPD Partai Golkar Sumsel Andie Dinialdie SE MM, Wakil Ketua M Nasir SSi, Wakil Ketua Surya memberikan keterangan pers usai Seminar dan Diskusi dengan topik aspirasi pembangunan Sumatera Selatan sekarang dan akan datang di Cafe Play Ground Hotel Batiqa Palembang, Kamis (6/7/2023).

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan dari Rakernas lalu ada turunannya Rakerda Provinsi kemarin, Partai Golkar sudah menetapkan agenda-agenda strategis partai Golkar.

Pertama, memfinalisasi calon anggota legislatif. Lalu yang kedua, kami sedang menyiapkan penjaringan calon fungsionaris, calon kepala daerah dari Gubernur, Bupati dan Walikota.

Partai Golkar sampai saat ini memang belum ada mengerucut ke satu nama. Masih memberikan kesempatan yang sama.

Partai Golkar punya kriteria dan standar yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Organisasi bahwa Partai Golkar akan melakukan penjajakan.

“Jadi Calon Gubernur saat ini belum ada tetapi kami sudah membangun komunikasi lintas partai politik dan partai Golkar nanti akan ada kejutan dan internal kader kami cukup banyak yang potensial, namun hari ini belum bisa kami sebutkan namanya,” ujarnya.

Tetapi Partai Golkar sudah mempersiapkan alternatif-alternatif, pilihan-pilihan tepat yaitu berdasarkan dalam peraturan organisasi Partai Golkar prestasi, dedikasi, loyalitas, integritas, dan tidak melakukan perbuatan tercela.

Seminar dan Diskusi dengan topik aspirasi pembangunan Sumatera Selatan sekarang dan akan datang ini menghadirkan pembicara antara lain Pengamat Politik Drs Bagindo Togar Butar Butar, Ketua PWI Sumsel DR H Firdaus Komar MSi, Dosen Ilmu Politik Ade Indra Chaniago. Juga dihadiri para mahasiswa dari berbagai Perguruan tinggi di Sumsel.

“Tadi kita sudah mendengarkan pandangan para sumber dan audien bahwa partai Golkar juga menyikapi dalam pencapaian program visi misi kepala daerah yang ada saat ini tentu sudah ada yang tercapai,” kata Hilmin.

Akan tetapi banyak juga hal-hal yang harus dituntaskan untuk menyelesaikan tanggungjawab visi misi, dan partai Golkar sampai saat ini tidak ada kata oposisi.

Ia menegaskan Partai Golkar tetap bersama pemerintah mengawal pembangunan ini sampai tuntas, tetapi kami juga dalam posisi kritis konstruktif.

Partai Golkar tetap juga melakukan kritik yang membangun karena doktrin partai Golkar adalah karya dan kekaryaan.

“Walaupun kami dalam posisi tidak bertentangan dengan pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, tetapi kami mengedepankan kritik yang konstruktif, yang membangun dan memberikan solusi-solusi dalam mewujudkan capaian pembangunan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD,” pungkasnya.

Dhennie Zainal SE Mewakili Ketua DPD Golkar Sumsel Bobby Adhityo Rizaldi dalam sambutannya mengatakan acara ini digelar oleh Litbang Golkar Sumsel akan menghasilkan menciptakan aspirasi yang bisa disalurkan ke Pimpinan.

Bagindo Togar pengamat politik Sumsel salah satu pembicara mengatakan saat ini yang terbebas dari politik dinasti adalah Golkar.

“Partai Golkar sudah teruji dari jaman orde lama dan orde baru, sebaiknya kita hindari politik dinasti, paradigma bangun manusia bukan pembangunan infrastruktur,” ujar Bagindo.

Ia berharap kepala daerah untuk tidak melakukan politik dinasti yang sudah dilakukan oleh beberapa kepala daerah di Sumsel, melakukan pembedahan APBD agar masyarakat tahu apa yang akan mereka lakukan setiap tahunnya dan anggota dewan terpilih untuk melakukan kontrol pembangunan di Sumsel nantinya.

Firdaus Komar ketua PWI Sumsel berharap bukan hanya aspirasi tapi berbicara isu strategis pembangunan Sumsel kini dan akan datang.

“Pembangunan bagian tugas kita sama sama, media sebagai kontrol sosial dalam pembangunan tersebut,” ujar Firdaus.

Isu pendidikan jangan ada lagi pendidikan mahal, tata kelola SDA, infrastruktur, peningkatan kemiskinan dan peluang kerja dan saing produksi ini yang harus diperhatikan untuk pembuat peraturan yang nantinya duduk di DPRD.

“Kita berharap isu ini menjadi bahan untuk para anggota dewan yang terpilih nanti,” kata Firdaus Komar.

Sementara Ade Indra Chaniago pembicara diskusi lainnya mengatakan, patut diapresiasi Partai Golkar karena sudah melakukan edukasi kepada para pemilihnya dengan digelarnya seminar dan diskusi

“Begitu banyak persoalan pembangunan yang harus di aspirasi, kesehatan, pendidikan dan peluang kerja saat tidak ada lagi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan gratis, semoga ini menjadi catatan kita semua untuk para anggota dewan yang terpilih nanti,” Kata Ade

Selain itu pembangunan sumber daya manusia lebih penting untuk kedepannya buat masyarakat cerdas dan bagaimana mensejahterakannya sesuai dengan amanat pembukaan UUD kita.

Berita Golkar – Jelang Pilkada 2024, DPD Golkar Kota Sukabumi secara resmi telah membentuk tim penjaringan bakal calon Wali Kota dan wakil Wali Kota. Tim ini beranggotakan sebanyak tujuh orang.

Hal itu disampaikan Sekretaris DPD Golkar Kota Sukabumi, Hasen Chandra dalam rapat pleno DPD Golkar Kota Sukabumi, Selasa 4 juli 2023 di Kantor DPD Golkar Kota Sukabumi, jalan Pabuaran no.16.

Hasen mengatakan, pembentukan tim penjaringan ini sebagai langkah awal menindaklanjuti surat perintah DPP Partai Golkar Nomor: Sprint-163/DPP/GOLKAR/VI/2023 tentang rencana rekrutmen bakal calon kepala daerah Kabupaten maupun Kota menjelang pelaksanaan Pilkada tahun 2024.

Di mana dalam surat perintah itu, DPD Golkar kota dan kabupaten harus segera mengirimkan nama-nama bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah hasil penjaringan yang nantinya akan ditugaskan sebagai fungsionaris bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dari partai Golkar.

Hasen menuturkan, tim penjaringan bakal calon Wali Kota dan wakil Wali Kota Sukabumi dari Partai Golkar diketuai oleh Joko Wiryawan selaku Wakil Ketua DPD Golkar Kota Sukabumi yang membidangi pemilu. Sedangkan untuk sekretaris tim, yakni Dadang Suparman selaku Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Golkar Kota Sukabumi.

“Ditambah dengan 5 anggota, jadi 7 anggota pengurus partai Golkar akan bertugas menjaring bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Surat tugas untuk Tim Penjaringan paling lambat diberikan tanggal 7 Juli karena tanggal 8 atau tanggal 10 sesuai intruksi DPP kita harus menyerahkan (nama Calon Kepala daerah/wakil kepala daerah) ke (DPD Golkar) provinsi Jawa Barat,” kata Hasen.

Dia berharap tim penjaringan yang bertugas mampu melahirkan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi yang akan berfungsi sekaligus berdayaguna dalam pemenangan Partai Golkar baik dalam kontestasi pileg, pilpres dan sekaligus sebagai fungsionaris partai Golkar di kota Sukabumi.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, Nyoman Sugawa Korry.

Berita Golkar – Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry menyayangkan pembatalan event olahraga internasional, ANOC World Beach Games yang rencananya digelar di Bali pada Agustus 2023 mendatang.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Bali itu menilai, ANOC World Beach Games berdampak pada pariwisata Bali khususnya sport tourism.

Dengan dilaksanakannya event internasional tersebut, kata Korry, setidaknya dapat menghadirkan para atlet dan rombongannya.

Tak hanya kedatangan dari atlet yang bersangkutan, para penggemar olahraga juga diprediksi akan berkunjung ke Bali.

Baik penggemar olahraga yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

“Iya pasti berdampak (pariwisata dan ekonomi) karena pelaksanaan dari event ini kan mendatangkan paling tidak atlet, rombongan atlet. Atraksinya juga menarik perhatian turis baik dalam negeri maupun luar negeri,” jelas Korry saat ditemui wartawan, Rabu (5/7/2023).

Sebagaimana unggahan ANOC di akun instagram @anocworldbeachgames pada Selasa 4 Juli 2023 lalu, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) menarik komitmennya menjadikan Indonesia khususnya Bali sebagai tuan rumah perhelatan ANOC World Beach Games.

Dalam unggahan tersebut, KOI melalui ANOC mengatakan, anggaran yang dibutuhkan guna menyelenggarakan event tersebut tidak cair dari pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Korry menyayangkan hal tersebut sehingga event olahraga sekelas internasional batal digelar.

“Diinformasikan bahwa salah satunya (alasan pembatalan) karena keterbatasan anggaran. Ya Pemerintah Bali jelas tidak menganggarkan itu karena itu adalah program pusat. Karena demikan, kami juga menyayangkan kalau itu, event internasional seperti itu dibatalkan,” tambahnya.

Disinggung soal mekanisme penganggaran terhadap kegiatan, ia menjelaskan hal tersebut bergantung pada kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah.

Jika menggunakan sistem sharing, perlu ada kejelasan soal anggaran yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak, yakni pusat dan daerah.

Bahkan, penganggaran biasanya dilakukan setahun sebelumnya.

“Tergantung kesepakatannya. Kalau kesepakatannya sharing, berapa dari pusat, berapa dari daerah,” jelas Korry.

Sementara itu, ia menegaskan, tak ada pembahasan anggaran terhadap ANOC World Beach Games di lingkungan DPRD Bali.

“Ini (pembahasan anggaran ANOC World Beach Games) nggak ada. Belum ada,” pungkas Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry.