Penulis: admin

PARTAI Golkar menargetkan menang di delapan derah di wilayah Jawa Barat pada Pilkada 2020. Penegasan ini disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Ade Barkah Surahman di Kantor Partai Golkar Tasikmalaya, Rabu (22/7) sebelum bertolak ke Bandung. Sebelum ke Tasikmalaya, Ade Barkah Surahaman menghadiri Musda X Partai Golkar di Ciamis. Ade menyebutkan bahwa pengurus pusat Partai Golkar menargetkan 60% wilayah di Jawa Barat yang melaksanakan Pilkada 2020 harus dimenangi oleh Partai Golkar. Untuk itu ia meminta para kader Golkar bekerja keras dalam memenuhi target partai dalam memenangi Pilkada 2020.

“Beberapa daerah yang akan menggelar Pilkada di Jawa Barat telah menerima surat keputusan (SK) secara resmi penunjukkan calon kepala daerah dilakukan dari DPP Partai Golkar. Lima dari delapan daerah akan melaksanakan Pilkada dan telah menerima SK dari DPPP Partai Golkar penunjukkan langsung bagi calon kepala daerah baik calon bupati atau calon wakil bupati mulai dari Kabupaten Sukabumi, Bandung, Cianjur, Pangandaran dan Indramayu,” terang Ade Barkah. Sedangkan tiga daerah yang belum mendapatkan calon kepala daerah melalui SK resmi dari DPP Partai Golkar adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Karawang dan Kota Depok. Dia berharap roda partai di Jawa Barat akan bekerja keras memenangi Pilkada Jawa Barat. Dan dari hasil prediksi, Ade menyebutkan Kabupaten Indramayu, Cianjur, Sukabumi, Kabupaten Bandung, Tasikmalaya dan Kabupaten Pangandaran berpeluang dimenangkan oleh calon dari Partai Golkar.

“Saya berpesan tetap jaga persaudaraan, kekompakan dan sekarang Golkar sedikit bergeser apalagi di Jabar. Bagaimana cara menggaet pemilih milineal dengan para kaum sendiri. Jadi jangan sampai hanya kita butuh saja sekarang, tapi pada saat rakyat butuh juga kita akan tetap ada dan semua kader Golkar harus selalu ada di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Mahkamah Partai Golkar membatalkan keputusan Plt Ketua DPD Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Halid yang mencopot Plt Ketua DPD II Golkar Sinjai A Iskandar Zulkarnain Latief dan Plt Ketua DPD II Gowa Hoist Bachtiar. Nurdin mencopot keduanya pada April lalu.
Keputusan itu dibacakan majelis hakim Mahkamah Golkar, Christina Aryani dalam sidang virtual yang diselenggarakan Selasa (21/7/2020). Christina awalnya membacakan keputusan Mahkamah Golkar yang menunda surat keputusan DPD Golkar yang mengganti Plt Ketua DPD Sinjai.

“Menunda keberlakukan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: KEP-004/DPD-I/PG/IV/2020 tanggal 12 April 2020 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Sinjai sampai dengan adanya putusan pokok perkara yang berkekuatan Hukum tatap,” ujar Christina.

Mahkamah Golkar juga menunda keputusan DPD Golkar Sulsel yang mencopot Plt Ketua DPD II Gowa.

“Menunda keberlakukan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: KEP-008/DPD-I/PG/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Gowa sampai dengan adanya putusan pokok perkara yang berkekuatan hukum tetap,” tuturnya.

Dengan adanya ketetapan tersebut, A Iskandar Zulkarnain Latief dan Hoist Bachtiar diperintahkan kembali ke posisi sebagai Plt Ketua DPD Sinjai dan Ketua DPD Sinjai Gowa.

“Memutuskan menerima dan mengabulkan pemohonan penundaan pemohon. Memerintakan kepada pemohon dan termohon untuk melaksanakan keputusan ini,” isi point putusan yang dibacakan Christina Aryani.

Kasus ini bermula saat Plt Ketua Golkar Sulsel Nurdin Halid mencopot sejumlah Plt Ketua DPD II di daerah, salah satunya Plt Ketua DPD Sinjai Iskandar Zulkarnain. Tak terima dengan keputusan itu, Iskandar kemudian menggugat keputusan Nurdin ke Mahkamah Golkar.

Saat itu, Iskandar menyebut sikap Nurdin yang mencopot sejumlah ketua DPD II sebagai politik bumi hangus, karena orang-orang yang dicopot tersebut menolak memberi dukungan ke adik Ketua DPD I Golkar Sulsel Nurdin Halid.

“NH (Nurdin Halid) melakukan politik bumi hangus kepada beberapa Ketua Golkar Kabupaten disinyalir karena mereka menolak memberi dukungan tertulis kepada adiknya sebagai calon ketua Golkar Sulsel,” ujar Icul sapaan akrab Iskandar kepada detikcom, Jumat (29/5).

Tudingan Icul itu juga sudah dibantah Nurdin. Dia menyebut tudingan meminta Plt Ketua DPD II mendukung Kadir Halid di Musda X Golkar Sulsel bohong belaka.

“Bilang itu pernyataan bohong besar karena saya tidak pernah mendorong adik saya maju,” ujar Nurdin.

Partai Golkar bakal melakukan penyegaran struktur kepengurusan DPD II Golkar seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Jelang pelaksanaan Musyawarah daerah (Musda) seluruh Kabupaten/Kota yang akan mulai digelar mulai 25 Juli 2020 mendatang, sejumlah nama kandidat kuat yang diprediksi bakal menduduki jabatan tertinggi partai Beringin bermunculan.

Di Kota Jambi misalnya. Dari informasi yang diperoleh Jambione, awalnya ada dua kandidat kuat calon Ketua DPD II Partai Golkar. Yakni Endri Putra dan Joni Ismed. Saat ini, Endria menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPD I Golkar Provinsi Jambi. Sementara Joni Ismed, anggota DPRD Kota Jambi dari Fraksi Golkar.

Namun, mendekati pelaksanaan Musda, kabarnya dari kandidat calon tersebut, nama Endria semakin menguat. Informasinya, Endria didukung hampir 80 persen pengurus Kecamatan.

Lalu di Kabupaten Kerinci, juga ada dua nama kandidat calon Ketua Golkar. Yakni incumbent Sartoni dan Boy Edwar yang kini menjabat sebagai wakil ketua dan pimpinan DPDR Kerinci dari Partai Golkar. Informasi yang diperoleh, dari dua nama tersebut, peluang Boy Edwar lebih besar mempimpin Golkar Kerinci.

Selain menjabat sebagai pimpinan DPRD Kerinci, Boy Edwar yang berlatar belakang pengusaha juga dikenal sangat loyal dan sudah terbukti banyak membantu membesarkan partai beringin di Tanah Sakti Alam Kerinci. Sementara Sartoni, dikabarkan bakal terganjal salah satu syarat yang tercantum di AD/ART partai.

Selain itu Boy juga mendapat dukungan dan dorongan dari mayoritas kader Golkar Kerinci untuk memimpin Golkar Kerinci. Salah satunya dari mantan Wakil Ketua bappilu Golkar Kerinci, Norzal Hadi. Menurut dia, saat ini Golkar Kerinci membutuhkan figur baru yang tepat untuk membesarkan partai. ‘’ Sosok Boy Edwar berlatar belakang pengusaha dan kini menjabat sebagai pimpinan DPRD Kerinci adalah figur yang tepat untuk menahkodai partai Beringin di Kerinci,’’ katanya.

Apalagi, lanjut Norzal, Golkar Provinsi punya agenda penting dan besar di Pilgub Jambi, 9 Desember 2020. Maka, sosok Ketua DPD II haruslah yang loyal dan sudah siap bertempur. ‘’ Bos besar (ketua DPD I) kitakan maju sebagai salah satu cagub. Oleh sebab itu, Ketua DPD II haruslah dipimpin oleh sosok yang siap bertarung pula. Karena ini adalah kerja besar paratai, untuk menjaga dan mengangkat marwah partai Golkar,’’ pungkasnya.

Kemudian, di Kabupaten Tebo, Kandidat kuat Ketua DPD II Golkar adalah Sukandar, yang kini menjabat sebagai Bupati Tebo. Melihat peta kekuatan saat ini, rasanya sulit bagi kandidat lain mengalahkan sang Bupati. Begitu juga di Sarolangun, pasca CE terpilih sebagai Ketua DPD I, Ketua DPD II Golkar Sarolangun dipredikdi bakal jatuh ke tangan Skretaris Tontawi Jauhari yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Sarolangun.

Sementara itu, di Tanjab Barat, nama Ahmad Jafar disebut sebut sebagai kandidat kuat Ketua DPD II. Lalu di Tanjab Timur dan Batanghari diperkirakan masih akan dijabat wajah lama. Di Tanjab Timur M Zuber dan Batanghari Sahirsyah yang kini menjabat sebagai Bupati Batanghari.

Berikutnya, di Kabupaten Merangin, dari informasi yang diperoleh diinternal Golkar, kandidat kuat Ketua DPD II adalah Herman Effendfy yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Merangin. Sementara di Muarojambi, bakal terjadi persaingan antara Masnah Busro dan Ivan Wirata. Saat ini Masnah menjabat sebagai Bupati Muarojambi. Sedangkan Ivan Wirata anggota DPRD Provinsi Jambi dari Golkar.

Lalu bagaimana dengan Bungo dan Sungai Penuh? Informasi yang diperoleh Jambi One, di Bungo ada tiga kandidat yang akan bersaing merebut kursi Ketua. Selain incumbent Almahfus, juga ada nama Sumaryono, anggota DPRD Bungo dari Golkar dan H Rosidi. Sementara Sungai Penuh, sampai tadi malam belum ada nama kuat yang dijagokan sebagai kandidat.

Menanggapi nama nama kandidat kuat Ketua DPD II kabupaten Kota yang beredar tersebut, Skretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi A Rahman mengaku belum tahu secara keseluruhan. Namun, dia mengakui hanya mengetahui beberapa nama. Di Kota Jambi diantaranya.

Menurut dia, di Kota Jambi memang Endria Putra sebagai kandidat kuat. Selain aktif di organisasi, Endria juga juga sudah menunjukkan kinerjanya dan loyal kepada partai. ‘’ Itu sudah prestasi, jadi wajar saja dia menjadi kandidat kuat Ketua DPD II Golkar Kota,’’ kata politisi yang biasa dipanggil Cemen ini.

Lalu, di Kerinci, menurut Cemen, baru Boy Edwar yang sudah mengajukan diri sebagai kandidat. Namun, apakah Boy satu satunya kandidat kuat, Cemen mengaku belum tahu. Mengenai Sartoni yang sudah tiga kali menjabat, Cemen mengatakan masih bisa maju dengan syarat atas persetujuan DPP. ‘’ Syaratnya harus punya prestasi. Kan bisa dinilai, apakah punya prestasi atau tidak,’’ ujarnya.

Sama dengan nama nama yang lain, menurut Cemen, belum bisa disebut kandidat kuat atau tidak jika belum mengajukan syarat pencalonan. Sebab, kuat atau tidaknya kandidat ukurannya adalah dukungan dari pengurus kecamatan.

Sementara itu, Cemen juga menjelaskan bahwa pelaksanaan musda Golkar II kabupaten/kota ini sesuai dengan AD/ART dan instruksi dari DPP Partai Golkar. “Tanggal 25 dan 26 Juli sudah ada jadwalnya, hasil rapat diperluas bidang organisasi menetapkan jadwal dan sesuai perintah ketua DPD I untuk melaksanakan Musda sesuai dengan instruksi dari DPP. Ini untuk seluruh Indonesia bukan hanya untuk Jambi. Itu dilaksanakan setelah adanya perubahan AD/ART, mau diseragamkan di seluruh Indonesia tanpa terkecuali,” jelasnya.

Dia menerangkan, berdasarkan AD/ART, pelaksanaan Musda DPD I Provinsi paling lambat 3 bulan setelah Musyawarah Nasional (Munas) DPP Golkar sesuai dengan pasal 40 ayat 2 poin C. “Pasal 41 ayat 2 poin C, Musda Kabupaten/Kota selambatnya dilaksanakan 6 bulan setelah Munas. Pasal 42 ayat 2 poin C musyawarah kecamatan paling lambat 9 bulan setelah munas. Berhubung kemarin covid-19 maka diundur. Ada instruksi terbaru sesuai protokol kesehatan, paling lambat Musda tanggal 31 Agustus, diutamakan yang akan menggelar Pilkada,” terangnya.

Jadi, lanjut Cemen, seluruh Kabupaten/Kota bakal ada penyegaran nantinya sesuai araha DPP Golkar. “Nanti semua akan melakukan musda sesuai instruksi DPP dan AD/ART. Walau habisnya 2021 atau 2022 itu tetap Musda karena mau diseragamkan. Karena itu instruksi AD/ART, keputusan untuk seluruh Indonesia. Nanti kalau deadlock akan diambil alih oleh Provinsi. Bisa saja nanti menunjuk Plt. Jadi tidak ada alasan terutama daerah yang melaksanakan Pilkada,” ujarnya.

Menurutnya, Musda seluruh Kabupaten/Kota akan digelar di DPD I Golkar Provinsi Jambi. “Kecuali Kerinci dan Sungaipenuh. Seluruhnya Musda akan dilakukan di DPD I untuk menjaga keamanan dan stabilitas,” tandasnya.

Berdasarkan jadwal yang didapat Jambione, 10 Kabupaten/kota sudah memutuskan kapan pelaksanaan musda. Hanya Batanghari saja yang jadwalnya belum ditentukan karena menunggu keputusan DPP.

Secara berurutan Sarolangun akan melaksanakan Musda pada 25 Juli, Kota Jambi 26 Juli, Tanjung Jabung Timur 27 Juli, dan Muaro Jambi 28 Juli.Selanjutnya, Tebo akan melaksanakan musda pada 10 Agustus, Bungo pada 11 Agustus. Kerinci dan Kota Sungai Penuh secara serentak pada 12 Agustus. Merangin 14 Agustus dan Tanjung Jabung Barat pada 15 Agustus.

Dukungan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartanto masih menjadi kunci utama bagi kader yang ingin maju di Musyawarah Daerah (Musda) Golkar.

Terbukti, dua kader beringin yang memegang surat rekomendasi atai lebih dikenal dekresi Ketua Umum DPP Golkar dengan mulus melenggang dalam perebutan kursi 01 di musda tingkat provinsi.

Di Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud anggota DPR RI terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Golkar Kaltim. Sementara akhir pekan lalu giliran Muh. Aras Tammauni terpilih pula secara aklamasi melalaui Musda III Golkar Sulawesi Barat.

Proses Musda di Kalimantan Barat berlangsung 15 Maret 2020. Rudi terpilih secara aklamasi setelah 12 DPD Golkar di seluruh Kabupaten dan kota Kalimantan Timur bulat mendukung Rudi Mas’ud.

Sebelumnya terdapat tujuh calon yang mendaftar. Dari tujuh calon tersebut semua sepakat mendukung Rudi sebagai kedua.

“Tidak ada pemungutan suara, artinya semua sepakat secara musyawarah, memilih Rudi Mas’ud sebagai ketua” ujar Fathurozi Stering Commite Musda Golkar Kalimantan Timur.

Sementara itu di Sulawaesi Barat, melalui Musda III yang berlangsung 18 Juli 2020, Muh. Aras Tammauni terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD I Golkar Sulbar. Aras yang dipilih oleh enam ketua DPD III di Sulawesi Barat.

“Saya sebenarnya kembali ke rumah. Lompatan seperti ini bukan cuman saya yang berbuat. Alhamdulillah malam ini teman teman Golkar mempercayakan saya, saya akan menggunakan almamater kuning ini” ujar Aras usai terpilih.

Ia yang juga Bupati Mamuju Tengah sebelumnya dianggap sebagai kutu loncat sebab tiba-tiba masuk Golkar.”Saya katakan saya tidak lompat pagar tapi saya pulang” tegasnya. Sebab ia memang sempat menjadi pengurus Golkar selama tiga puluh tahun.

Baik Rudi maupun Aras merupakan ketua yang terpilih setelah mendapat Dekresi dari DPP Partai Golkar. Serupa surat rekomendasi atau dekresi yang didapatkan oleh Supriansa, anggota DPR RI yang juga mendapat restu dari Airlangga untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan.

Surat dekresi yang telah beredar melalui sosial media tersebut ditanda tangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartanto dan Sekjen Lodwijk Paulus, nomor 248/Golkar/VII/2020, 19 Juli 2020.

Tim Supriansa sendiri telah mengambil formulir pendaftaran Minggu 19 Juli 2020 dan rencananya akan mengembalikan Selasa 21 Juli 2020. Mantan Wabup Soppeng sendiri yang akan mengembalikan Formulir pendaftaran tersebut.

“Dewan Pimpinan Pusat partai GOLKAR dengan ini memberikan rekomendasi/persetujuan kepada Sdr. Supriansa, SH,MH, untuk maju sebagai Calon Ketua DPD Golkar Provinsi Sulawesi Selatan dalam MUSDA X Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan” tulis salah satu petikan dalam SK yang kini disebut dekresi DPP tersebut.

Menarik kita tunggu bagaimana perjalanan mantan wakil bupati Soppeng ini di Musda X Golkar Sulsel. Apakah akan mengikuti jejak dua kader lainnya yang telah terpilih sebelumnya berkat tiket khusus dari DPP.