Penulis: admin

Dugaan Data NPWP Bocor, Golkar: Sedang Didalami Pemerintah


Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid.

Berita Golkar – Kebocoran data milik pemerintah terbaru belum lama ini ramai mencuat di publik.

Diduga, sebanyak 6,6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masyarakat bocor oleh pihak yang mengaku Bjorka.

Menanggapi itu, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan Komisi I DPR RI telah mendorong agar pemerintah mencegah terjadinya dugaan kebocoran data yang terus berulang.

Hal itu telah disampaikan Komisi I pada pertemuan dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Kemenko Polhukam dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebelumnya.

“Dalam sepekan ini akan ada perkembangan, dan pemerintah saat ini sedang mendalaminya,” kata Meutya saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengakui bahwa keamanan data milik instansi pemerintah merupakan masalah yang terus berulang terjadi.

Dia mengatakan akan mendorong anggota DPR selanjutnya untuk mengawal kebijakan pemerintah agar kasus tersebut bisa diselesaikan.

“Di masa kerja kami yang tinggal empat hari lagi, tentu tidak banyak yang bisa dilakukan. Mungkin nanti anggota DPR selanjutnya yang akan mengawal kebocoran data ini,” katanya.

Komisi VII DPR RI dan BRIN Bekali Pelaku UMKM Lamongan dengan Digital Marketing


Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti.

Berita Golkar – Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Lamongan.

Salah satu upaya yang ditempuh yakni dengan menambah keterampilan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), melalui pelatihan digital marketing, yang digelar di Sport Center Lamongan, Kamis (26/9/2024).

“Hari ini kami menyelenggarakan salah satu program prioritas untuk masyarakat pelaku UMKM hasil kerja sama antara Komisi VII DPR RI dengan BRIN, mengenai digital marketing,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar, Dyah Roro Esti.

Menurut Roro, berbagai pelatihan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, sejalan dengan keinginan Presiden terpilih Prabowo Subianto, di mana SDM adalah penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Roro menyebut, UMKM di Lamongan memiliki potensi besar untuk terus tumbuh, namun diperlukan dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mewujudkannya.

“Dengan peningkatan SDM, semoga UMKM Indonesia khususnya di Kabupaten Lamongan bisa lebih sejahtera, mampu menjawab tantangan di lapangan dan menjadi insan yang produktif,” tuturnya.

Lebih lanjut Roro menyampaikan, Indonesia bisa meraih kesuksesan jika dapat mengelola bonus demigrafi secara tepat. Namun jika tidak, justru bonus demografi akan menjadi bencana demografi.

“Selama ini, kita sudah melakukan pelatihan – pelatihan, baik itu soal UMKM, mengelola dan membuka lapangan pekerjaan seperti di Gresik, tepatnya di Java Intregrated and Ports Estate (JIIPE). Kita membuka pekerjaan masyarakat disana untuk menjawab tantangan pengangguran,” tuturnya.

Selain itu, kata Roro, beberapa program yang telah dituntaskan antara lain Penerangan Jalan Umum (PJU) yang sudah tersalurkan sekitar 1.500 untuk Gresik dan Lamongan.

Kemudian bantuan 6 ribu alat konversi bahan bakar untuk nelayan dan petani juga sudah terdistribusikan. Belum lagi pasang listrik gratis hingga penyaluran alat masak berbasis listrik.

“Semuanya ini dalam rangka meningkatkan permintaan energi kita. Karena kita mengalami oversuplay listrik. Ini menjadi salah satu program yang menjadi tantangan,” terangnya.

Sementara itu, perwakilan Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan (PRKKEK), Komalawati, memaparkan berbagai materi digital marketing untuk para pelaku UMKM. Mulai dari inovasi digital dan daya saing usaha.

“Membuat konten yang kuat, konsisten dan evaluasi berkala, menjadi kunci dalam digital marketing,” katanya.

Ahmad Doli: Komisi II Rekomendasikan Pembahasan RUU Pemilu Dilakukan Lebih Awal


Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia.

Berita Golkar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia merekomendasikan agar revisi rancangan undang-undang tentang pemilihan umum (RUU Pemilu) untuk dilaksanakan pada awal tahun 2025 oleh Anggota DPR RI periode 2024-2029.

Menurut Doli, revisi tentang aturan Pemilu sebaiknya dilakukan dengan jarak waktu yang jauh dengan agenda Pemilu, sehingga segala sesuatu yang akan berkaitan dengan Pemilu 2029, nantinya bisa disempurnakan lebih awal.

“Kalau kita merevisi undang-undang yang terkait dengan politik, jangan dekat-dekat dengan agenda politik,” Doli pada wartawan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Dia pun menuturkan sebetulnya Komisi II DPR RI periode 2019-2024 sudah memiliki inisiatif untuk mendorong revisi Undang-Undang Pemilu.

Bahkan, kata dia, pihaknya pun sudah memiliki draf naskah akademik dan rancangan undang-undangnya untuk diproses pada awal-awal masa jabatan.

Menurut dia, Komisi II DPR berencana untuk menyesuaikan sistem pemilu untuk 2024 yang terdapat dua agenda, yakni Pemilu yang berisi Pilpres dan Pileg, serta Pilkada.

Tetapi karena saat itu terjadi pandemi COVID-19, kata dia, maka DPR dan pemerintah sepakat untuk menunda pembahasan RUU tentang Pemilu tersebut.

Untuk itu, dia berharap Komisi II DPR RI pada periode mendatang agar memiliki inisiatif yang sama untuk membahas RUU Pemilu di awal-awal masa jabatan.

“Mudah-mudahan DPR periode berikutnya, khususnya di Komisi II diberi kesempatan untuk bisa menyelesaikan dalam tahun pertama,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Di samping itu, kata dia, undang-undang tentang politik juga bukan hanya soal undang-undang tentang pemilu.

Menurut dia, ada juga undang-undang tentang partai politik yang sebaiknya dibahas oleh para legislator pada periode mendatang.

Bahas Potensi Kerja Sama di IKN, Dyah Roro Terima Kunjungan Kehormatan Parlemen Malaysia


Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dyah Roro Esti Widya Putri menerima langsung kunjungan kehormatan perwakilan Anggota Parlemen Malaysia, Lee Chan Chong dan jajaran.

Berita Golkar – Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dyah Roro Esti Widya Putri menerima langsung kunjungan kehormatan perwakilan Anggota Parlemen Malaysia, Lee Chan Chong dan jajaran.

Diungkapkan Dyah Roro, pertemuan tersebut membahas mengenai beberapa hal bagaimana negara Indonesia dan Malaysia bisa berkolaborasi di berbagai macam sektor.

Salah satunya, tutur Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut saat diwawancarai Parlementaria di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara II DPR RI, Selasa (24/9/2024) yakni kedua belah pihak membahas mengenai smart city development khususnya dengan bagaimana progres Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Lalu kemudian bagaimana Malaysia juga bisa turut ambil, membantu agar IKN ini bisa semakin sukses ke depannya. Mereka juga punya, tadi dibahas di sektor energinya, mereka memahami bahwa di IKN kita akan mengutamakan energi yang ramah lingkungan,” ujar Dyah Roro.

“Dan mereka punya teknologi yang mungkin bisa dikerjasamakan dengan Indonesia. Lalu kemudian membahas mengenai smart city, smart houses, smart living yang bukan hanya dapat diterapkan di IKN saja. Namun juga bisa diterapkan secara nasional,” sambung Dyah Roro.

Namun demikian, tandas Dyah Roro, ada beberapa kendala yang dialami ketika antar keduanya berbicara mengenai teknologi.

Utamanya, yaitu pihaknya harus memastikan bahwa akses terhadap teknologi tersebut harus merata untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

“Saat ini suka tidak suka ya, ada beberapa wilayah yang masih terbelakang di sektor teknologi. Mulai dengan aksesnya tidak ada, lalu kemudian juga pemahaman terkait teknologi, bahkan gadget itu juga masih minim. Nah bagaimana kemudian ke depannya kita bisa meminimalisir gap yang ada antara yang mempunyai akses dengan yang tidak mempunyai akses,” tegasnya.

Maka dari situlah, tukas Dyah Roro yang juga merupakan Anggota Komisi VII DPR RI tersebut, BKSAP DPR RI juga bisa mengintroduksi potensi smart livingdan smart city dengan mengedepankan data security yang ditekankannya sangat penting.

“Negara juga mempunyai hak untuk menjaga data-data, baik itu data pribadi masyarakat atau komunal yang sifatnya tidak bisa di-share ke luar. Dan bagaimana caranya kita juga bisa menjaga privasi masyarakat Indonesia, itu sudah saya sampaikan juga,” tukasnya.

Tak hanya itu, pertemuan juga membahas kerja sama di sektor energi
Mengingat, Malaysia mengetahui bahwa Indonesia mengoptimalkan energi terbarukan, khususnya solar energi dari matahari.

“Nah mereka sebetulnya sifatnya lebih ingin mempelajari terlebih dahulu potensi untuk di EKN itu sumber energinya datang dari apa saja,” ungkapnya.

“Apakah hanya solar energy matahari, atau mungkin ada potensi untuk tenaga angin atau tenaga lainnya yang bisa dieksplorasi sebelum mereka kemudian mengajukan sebuah proposal untuk kerjasama. Jadi ini merupakan salah satu hal yang tadi diutarakan, selebihnya mereka juga mempunyai rencana mengunjungi IKN dalam waktu dekat, kalau tidak salah pertengahan Oktober,” lanjutnya menutup wawancara.

Komitmen Penyelesaian I-EU CEPA, Menko Airlangga Kumpulkan Dubes Negara-Negara Uni Eropa


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Uni Eropa dan sejumlah Duta Besar Negara-Negara Uni Eropa untuk membahas penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Rabu (25/09).

Pertemuan tersebut menegaskan komitmen Indonesia dalam menyelesaikan perjanjian dagang bilateral paling komprehensif yang dilakukan Indonesia dengan negara mitranya.

“Penyelesaian I-EU CEPA dapat membawa peluang perdagangan dan investasi yang akan memiliki dampak potensial pada GDP riil kedua pihak yang diperkirakan akan tumbuh senilai EUR5,2 miliar untuk Indonesia dan EUR3,1 miliar untuk Uni Eropa pada tahun 2032 apabila negosiasi dapat diselesaikan,” tegas Menko Airlangga.

Dalam pertemuan tersebut Menko Airlangga juga menyinggung komitmen UE untuk menyelesaikan perundingan yang sudah berjalan selama 9 tahun ini.

Komitmen untuk menyelesaikan perundingan itu sendiri telah disepakati di tingkat tertinggi Pemerintahan yakni antara Presiden Jokowi dan Presiden Von der Leyen.

Namun, komitmen tersebut belum terimplementasikan sampai saat ini. Menko Airlangga menegaskan bahwa Indonesia dapat mengambil keputusan untuk mempertimbangkan kembali perundingan tersebut.

Hal tersebut penting karena Uni Eropa sendiri merupakan salah satu mitra ekonomi strategis Indonesia.

Uni Eropa menduduki posisi lima besar mitra dagang terbesar Indonesia. Pada tahun 2023, total perdagangan kedua negara mencapai nilai USD 30,77 miliar dimana Indonesia berhasil mencatatkan surplus perdagangan di angka USD2,5 miliar.

Capaian tersebut memperpanjang tren surplus neraca perdagangan Indonesia-Uni Eropa dalam lima tahun terakhir dengan total nilai surplus perdagangan mencapai USD23,95 miliar.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Indonesia telah mengambil langkah luar biasa untuk mencari landing zone yang bisa diterima kedua pihak terutama pada hal-hal yang menjadi concern untuk mendapatkan penyelesaian konkret.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk dapat menuntaskan perundingan sebelum pergantian Pemerintahan di Indonesia.

Duta Besar Negara-Negara Uni Eropa mengapresiasi undangan Menko Perekonomian dan menyatakan dukungannya terhadap upaya penyelesaian perundingan I-EU CEPA.

Uni Eropa mengakui potensi signifikan bagi kedua belah pihak dalam memperkuat hubungan perdagangan dan meningkatkan arus investasi yang saling menguntungkan.

Para perwakilan Uni Eropa yang hadir juga sepakat bahwa dengan potensi yang begitu besar dalam hal peningkatan perdagangan dan investasi, kesepakatan yang dihasilkan diharapkan dapat mengakomodir prinsip ‘mutually beneficial and mutual satisfactory’.

Ahmad Doli Kurnia Sebut Komisi II Sepakat Pilkada Ulang Diselenggarakan September 2025


Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Berita Golkar – Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) secara bersama menyetujui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diulang kembali akan diselenggarakan pada bulan September 2025.

Pilkada ulang tersebut, merupakan mekanisme jika pelaksanaan Pilkada serentak pada November 2024 hanya terdiri dari 1 (satu) pasangan calon dan tidak mendapatkan lebih dari 50 persen suara, atau dimenangkan oleh kotak kosong.

KPU mencatat, setidaknya ada 37 paslon yang nantinya akan melawan kotak kosong.

“Jadi sebenarnya persiapan tahapan yang bisa dilaksanakan oleh KPU selama ini adalah 9 (sembilan) bulan. Sembilan bulan itu waktu yang sangat cepat. Problemnya nanti sengketa Pilkada di MK itu bisanya itu kemungkinan akhir Maret. Memang Pilkada-nya bulan November, tapi kalau sengketa macem-macem itu akhir Maret,” jelas Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Selain itu, Doli menjelaskan, disetujuinya September 2025 untuk Pilkada ulang salah satunya dilatarbelakangi agar daerah tidak terlalu lama dipimpin oleh penjabat daerah (PJ).

“Kemarin, sebenarnya, teman-teman KPU ini mengusulkan bulan November (2025) lagi, kalau dihitung berdasarkan itu (persiapan tahapan Pemilu). Tapi dengan perundingan kita menginginkan lebih cepat lebih bagus, karena waktu itu kan kita ingin menghindari lamanya PJ (Penjabat Daerah). Jadi ini juga jadi catatan kita berharap pemerintah nanti bisa memfasilitasi,” lanjutnya.

Selain menyetujui waktu pelaksanaan Pilkada ulang, Komisi II dengan mitra kerja juga menyetujui Rancangan Peraturan KPU (R-PKPU) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

R-PKPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (R-Perbawaslu) tentang, Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. R-Perbawaslu tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta R-Perbawaslu tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Terima Kunjungan Dubes Rusia, Menpora Dito Bahas Kerja Sama Olahraga Kedua Negara


Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Ariotedjo menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Rusia untuk Indonesia Sergey Tolchenov dan jajaran Kedutaan Besar Federasi Rusia, di kediamannya, Jalan Denpasar Raya Nomor 34, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/9) siang.

Berita Golkar – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Ariotedjo menerima kunjungan jajaran Kedutaan Besar Federasi Rusia di kediamannya, Jalan Denpasar Raya Nomor 34, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/9) siang.

Duta Besar (Dubes) Rusia untuk Indonesia Sergey Tolchenov yang memimpin rombongan mengawali pertemuan dengan memberikan selamat kepada Menpora Dito yang tengah berulang tahun ke-34.

“Sebuah kehormatan bagi kami bisa bertemu dengan Anda pada hari yang membahagiakan untuk Anda ini,” ucap Dubes Rusia.

Dubes Sergey lantas menyampaikan maksud tujuan kedatangan menemui Menpora.

Di antaranya membahas peluang kerja sama dengan Kemenpora RI di bidang olahraga.

Sederet program kerja sama disampaikan langsung kepada Menpora Dito untuk dibicarakan lebih lanjut.

“Kami memiliki program-program keolahragaan, yang kami harap bisa menjalin kerja sama dengan Indonesia,” tutur Dubes.

Lebih lanjut Dubes Sergey menceritakan perihal kondisi olahraga di Rusia secara umum.

Serta bagaimana Pemerintah Federasi Rusia melalui kementerian olahraganya membangun dan mengembangkan olahraga di negara tersebut.

Dubes turut membahas agenda peringatan hubungan diplomatik Federasi Rusia dengan Indonesia pada 2025 mendatang.

Dalam kaitan tersebut, Pemerintah Federasi Rusia berniat mengadakan pertandingan olahraga persahabatan antara kedua negara.

Menpora Dito menyambut baik tawaran kerja sama dari Pemerintah Federasi Rusia tersebut.

Kata Menpora, Indonesia dan Rusia memiliki hubungan baik yang sudah terjalin selama ini.

Karenanya, pengajuan kerja sama pada beberapa cabang olahraga (cabor) ini tentunya merupakan sesuatu yang perlu ditindaklanjuti.

“Apalagi program-program yang disampaikan sudah spesifik,” sebut Menpora.

Menurut Menpora Dito, salah satu cabor yang menjadi perhatian untuk diperkenalkan lebih luas di Rusia adalah pencak silat.

Hal ini mengingat Indonesia melalui Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang juga Presiden Persekutuan Pencak Silat Antarbangsa (Persilat) mengupayakan olahraga bela diri asli Indonesia ini bisa dipertandingkan di Olimpiade.

Menpora turut menyambut baik keinginan Rusia untuk mengadakan pertandingan olahraga persahabatan antara kedua negara.

Pertandingan persahabatan ini diharapkan bukan hanya sepak bola, melainkan juga olahraga potensial lainnya seperti bola voli yang banyak diminati masyarakat Indonesia.

“Banyak yang bisa dikerjasamakan dengan Rusia. Untuk saat ini kita akan fokus pada program-program olahraga yang diajukan,” tegas Menpora Dito.

Turut hadir mendampingi Menpora Dito dalam pertemuan ini yaitu Staf Khusus Bidang Percepatan Inovasi Pemuda dan Olahraga Hasintya Saraswati dan Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Hubungan Internasional Chaerany Putri.

DPP Golkar Tunjuk Rahman Pina Sebagai Pimpinan DPRD Sulsel Periode 2024-2029


Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menunjuk langsung Rahman Pina (RP) sebagai pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) periode 2024-2029.

Berita Golkar – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menunjuk langsung Rahman Pina (RP) sebagai pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) periode 2024-2029.

Penunjukan sebagai Wakil ketua DPRD Sulsel itu, dilakukan oleh ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia melalui surat bernomor: B-272/DPP/Golkar/IX/2024 perihal penetapan Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Surat yang diteken Ketua Umum Bahlil Lahadalia dilakukan bersama Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji tanggal 20 September 2024.

“Sesuai dengan titik dasar tersebut diatas, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menetapkan dan mengesahkan Rahman Pina S.Ip, M.Si sebagai Pimpinan DPRD Sulsel.” bunyi surat yang diterima redaksi, Rabu malam, 25 September 2024.

Diketahui, RP sendiri merupakan anggota DPRD Sulsel terpilih dapil Makassar B, tidak hanya itu, ini kali kedua terpilih di legislatif SulSel.

Selain itu, Rahman Pina juga menjabat sebagai Ketua AMPG Sulawesi Selatan. Organisasi sayap partai Golkar.

Raker Terakhir dengan Komisi I, Golkar Hadiahi Prabowo Bunga Matahari


Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mendapatkan satu buket bunga matahari saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) terakhir bersama Komisi I DPR, Rabu (25/9/2024). Bunga tersebut diserahkan oleh anggota Komisi I DPR sekaligus politikus Partai Golkar Nurul Arifin.

Berita Golkar – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mendapatkan satu buket bunga matahari saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) terakhir bersama Komisi I DPR, Rabu (25/9/2024).

Pantauan wartawan, bunga tersebut diserahkan oleh anggota Komisi I DPR sekaligus politikus Partai Golkar Nurul Arifin.

Penyerahan bunga itu dilakukan setelah masing-masing fraksi membacakan pendapat akhirnya terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan.

Awalnya para perwakilan fraksi secara bergantian menyerahkan dokumen pandangan fraksi kepada Prabowo.

Ketika giliran Fraksi Partai Golkar menyerahkan dokumen tersebut, Nurul dan Christina Ariani memberikan buket bunga matahari.

Setelah memberikan bunga, keduanya bersalaman dengan Prabowo dan dilanjutkan foto bersama.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengaku bangga karena pada raker terakhir ini Menhan sekaligus presiden terpilih berkesempatan untuk hadir.

Ia juga kagum sebanyak 40 anggota Komisi I DPR RI hadir. Jumlah kehadiran ini merupakan yang tertinggi sejak satu tahun terakhir.

Meutya juga menyinggung fenomena langka, kehadiran lima pimpinan komisi dalam satu rapat. Ia pun mengapresiasi.

“Hadir dihadapan Pak Menhan seluruh pimpinan, dan ini jarang terjadi Pak, mungkin baru hari ini dan dalam rapat pertama dengan Menhan lengkap lima-limanya hadir,” ucapnya.

Pilkada Maluku Utara, Alien Mus Turun Gunung Optimis Bawa Golkar Menang


Ketua DPD Partai Golkar Malut Alien Mus bersama pengurus DPD Partai Golkar, anggota, simpatisan, dan masyarakat mengikuti jalan sehat dalam rangka HUT ke-58 Partai Golkar, Minggu (16/10).

Berita Golkar – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Maluku Utara (Malut), Alien Mus mengagendakan rapat internal bersama pengurus partai dalam rangka menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 10 Kabupaten/Kota pada Selasa, 24 September 2024.

Anggota Komisi IV DPR RI ini, ditemui usai rapat di Kantor DPD Golkar Malut di Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah menyampaikan agenda internal dimaksudkan untuk kesiapan Pilkada.

“Kita melakukan pemantapan-pemantapan dalam tahapan nanti. Persiapan sudah pasti 100 persen tinggal pemantapan saja,” tutur perempuan kelahiran Taliabu, Maluku Utara 1987 itu.

Srikandi Golkar Malut yang kembali terpilih menjadi Anggota DPR RI Periode 2024-2029 itu menjelaskan, selain mengusung kandidatnya maju Pilkada tentu pihaknya juga bersama-sama dengan partai koalisi lainnya.

Sehingga menurut adik kandung Ahmad Hidayat Mus (AHM) itu, perlu ada satu gebrakan khusus dengan cara-cara partai Golkar itu sendiri.

“Tentunya kita harus melihat bagaimana cara mensinkronisasikan dengan partai yang lain untuk bisa menang. Jadi 10 kabupaten Kabupaten Kota menang Insya Allah,” tandas Alumnus Ilmu Komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia itu dengan nada optimis.

Scroll to top