Penulis: admin

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.

Berita Golkar – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang kerap diperingati pada 2 Mei, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyampaikan pesan dan harapan terkait peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur.

Hetifah, yang dikenal sebagai salah satu pendorong utama reformasi pendidikan di wilayah tersebut, menggarisbawahi beberapa inisiatif penting yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim).

Dalam pernyataannya, Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya investasi di sektor pendidikan, baik dalam peningkatan infrastruktur dan kualitas pengajaran hingga peningkatan kualitas SDM seperti guru dan tenaga pengajar di berbagai daerah di Kalimantan Timur.

“Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini merupakan momen yang tepat untuk merefleksikan apa yang telah kita capai dan apa lagi yang perlu kita lakukan demi masa depan generasi mendatang,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima wartawan, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan keinginan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk mengoptimalkan bagaimana transformasi platform digital untuk membantu proses pembelajaran.

Hal itu sebagai salah satu solusi atas tantangan geografis yang sering kali membatasi akses pendidikan berkualitas di Kalimantan Timur.

“Penggunaan teknologi pendidikan yang inovatif serta memaksimalkan platform digital harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua anak, di mana pun mereka berada, memiliki akses yang sama terhadap sumber belajar yang berkualitas tinggi,” tuturnya.

Salah satu fokus utama yang diharapkan oleh politisi senayan yang berasal dari dapil Kalimantan Timur tersebut adalah peningkatan kualitas dan kapasitas guru serta pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan lokal tanpa mengesampingkan standar nasional.

“Guru-guru kita adalah ujung tombak dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan membentuk anak-anak didik untuk Indonesia Emas kedepan. Kita perlu memastikan bahwa mereka diberi pelatihan yang memadai dan terus-menerus serta menjamin kesejahteraan mereka agar dapat mendidik siswa dengan metode yang paling efektif dan inovatif,” tambah Hetifah.

“Mari kita dukung para guru dan tenaga pendidik kita, memastikan bahwa setiap anak di Kalimantan Timur mendapatkan kesempatan pendidikan yang mereka layak dapatkan”

Mengakhiri pernyataannya, Hetifah Sjaifudian mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inovatif.

“Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita dukung para guru dan tenaga pendidik kita, memastikan bahwa setiap anak di Kalimantan Timur mendapatkan kesempatan pendidikan yang mereka layak dapatkan,” ungkapnya.

Dengan pesan pada Hari Pendidikan Nasional ini, Hetifah Sjaifudian berharap untuk menginspirasi perubahan dan perkembangan yang akan melahirkan SDM yang tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mewakili Pemerintah Indonesia menerima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD Indonesia pada pembukaan Pertemuan Tingkat Menteri OECD di Paris Prancis (2/5).

Prosesi ini menandakan proses lebih lanjut dari tahapan bergabungnya Indonesia di OECD.

Proses aksesi ini sejalan dengan upaya Indonesia meningkatkan kolaborasi dengan seluruh anggota OECD.

Kerja sama kedua pihak secara erat dalam proses aksesi bertujuan untuk memungkinkan kebijakan lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik, sebagaimana moto OECD “Better Policies for Better Lives”.

“Dengan mewakili 80% perdagangan dan investasi dunia, keanggotaan dan standar OECD sangat penting untuk menjamin perekonomian global yang inklusif dan berkelanjutan. Menjadi anggota OECD memungkinkan Indonesia memperkuat komitmen konstitusionalnya untuk berpartisipasi dalam tatanan dunia, untuk memajukan kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” tutur Menko Airlangga dalam sambutannya ketika proses serah terima tersebut.

Dengan bergabungnya Indonesia, saat ini terdapat 7 negara dengan status kandidat aksesi, yakni Argentina, Brasil, Bulgaria, Indonesia, Kroasia, Peru, dan Rumania.

Hubungan Indonesia dan OECD telah berlangsung sejak 2007, ketika Indonesia bergabung menjadi mitra kunci OECD. OECD sendiri telah menjadi mitra strategis Indonesia dalam penyempurnaan kebijakan dan standar, baik bagi masyarakat, tata kelola pemerintahan, hingga dunia usaha.

Turut hadir menyaksikan serah terima peta jalan keanggotaan Indonesia bersama Menko Perekonomian yakni Menteri Keuangan RI, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Internasional Kemenko Perekonomian, dan Duta Besar RI untuk Prancis, Andorra, Monako, serta Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (kanan).

Berita Golkar – Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Paris, Prancis, pada 2-3 Mei 2024, bertepatan dengan perayaan 10 tahun OECD South East Regional Program (OECD SEARP).

OECD SEARP pertama kali diluncurkan pada tahun 2014 yang diprakarsai oleh Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria dan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe.

Forum tersebut dibentuk untuk mendukung prioritas domestik di kawasan regional, reformasi kebijakan, dan integrasi regional.

“Indonesia bangga telah meresmikan Program Regional, dan sepuluh tahun kemudian menjadi negara pertama di kawasan yang meluncurkan Peta Jalan Aksesi OECD. Melihat ke belakang, Indonesia tentu saja mendapat manfaat dari menjadi tuan rumah kantor regional OECD dan ASEAN, yang berupaya mendorong pembuatan kebijakan berbasis bukti yang kuat menuju kawasan yang stabil dan sejahtera,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya pada kesempatan tersebut.

Melalui forum ini, kemitraan OECD dan ASEAN semakin erat, di tengah pengaruh ketidakpastian global.

Menko Airlangga mengapresiasi pendekatan visioner dari OECD dengan merangkul kawasan Asia Tenggara dalam rencana strategisnya.

Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di salah satu kawasan dengan pertumbuhan tercepat, menjadi anggota OECD tidak hanya akan mendukung transformasi Indonesia, tetapi juga memperdalam integrasi regional dengan meningkatkan perdagangan dan investasi lintas batas.

Indonesia sendiri pernah memegang kepemimpinan bersama OECD SEARP bersama dengan Jepang pada tahun 2014 – 2017.

Sebagai perekonomian terbesar di Asia Tenggara, kepemimpinan Indonesia mendapat apresiasi dari anggota OECD.

Model kepemimpinan bersama antara negara OECD dan ASEAN ini memastikan terjadinya integrasi dan dialog di antara kedua organisasi.

Asia Tenggara merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan global, dengan lebih dari 600 juta penduduk dan merupakan angkatan kerja terbesar ketiga di dunia.

Saat ini kepemimpinan bersama OECD SEARP dipegang oleh VietNam dan Australia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto bertemu dengan Menteri Luar Negeri, Jepang Yoko Kamikawa.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa dalam sebuah pertemuan bilateral di sela-sela acara OECD Ministerial Council Meeting (MCM) 2024 di Paris, Prancis, Kamis (2/05).

Pada kesempatan tersebut Menteri Yoko sangat menyambut baik diadopsinya peta jalan aksesi keanggotaan Indonesia ke OECD.

Sebagai ketua MCM 2024, Jepang ingin memperkuat kolaborasi antara OECD dan negara-negara di Asia Tenggara dengan Indonesia sebagai porosnya.

Menteri Yoko yakin dengan kapasitas Menko Airlangga sebagai Menko Perekonomian yang mempunyai dukungan politik sangat luas dapat membantu mewujudkan hal tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga dan Menteri Yoko membahas berbagai isu strategis yang relevan dengan tema MCM 2024.

Kedua Menteri tersebut menegaskan komitmen mereka untuk memanfaatkan kekuatan OECD sebagai pusat kerja sama global dalam mengembangkan kebijakan yang sehat dan terkoordinasi dengan baik.

Kedua Menteri juga menekankan pentingnya kerja sama ekonomi yang lebih erat antara Indonesia dan Jepang, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan pendidikan dalam menghadapi tantangan global.

Dalam kerangka bilateral, kedua Menteri juga sepakat untuk mengakselerasi proses penandatanganan Protokol Perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) sebagai tindak lanjut pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Fumio Kishida pada akhir tahun lalu.

Selain itu, Menko Airlangga juga meminta dukungan Jepang dalam kerangka The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) untuk membuka akses pasar yang lebih luas.

Pertemuan bilateral tersebut mencerminkan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang kompleks di era globalisasi ini.

Dengan MCM 2024 sebagai panggungnya, Indonesia dan Jepang bersatu dalam tekad untuk memimpin diskusi global yang objektif, andal, dan berkelanjutan, menuju pertumbuhan yang inklusif dan masa depan yang lebih baik bagi semua.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto bertemu dengan Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Hourn.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn, di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri OECD pada Kamis (2/05) di Paris, Prancis.

Pertemuan ini membahas beberapa isu penting, antara lain perkembangan proses aksesi Indonesia ke OECD, penjajakan ASEAN-GCC FTA, dan perkembangan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Menyambut perkembangan Indonesia dalam proses aksesi OECD, Sekjen ASEAN menyampaikan ucapan atas pencapaian Indonesia yang baru saja menerima Peta Jalan Aksesi OECD.

“Kesuksesan ini juga dirasakan oleh seluruh anggota ASEAN. Kami berharap negara-negara ASEAN lain juga mengikuti langkah Indonesia, sehingga dapat meningkatkan keterwakilan kepentingan negara-negara ASEAN di OECD,” ungkap Sekjen Kao.

Sekjen Kao juga menyampaikan harapan atas dukungan Indonesia untuk menjajaki perundingan perdagangan bebas antar kawasan ASEAN-GCC FTA.

Perjanjian ini diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat bagi kedua kawasan.

Menko Airlangga memberikan respons positif atas inisiatif tersebut.

“Indonesia-UAE CEPA dapat menjadi benchmarking bagi ASEAN dalam mewujudkan FTA antar kawasan tersebut,” ujar Menko Airlangga.

Diskusi juga turut menyinggung mengenai perkembangan inisiatif digitalisasi kawasan, di mana saat ini ASEAN tengah menegosiasikan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang diproyeksikan akan meningkatkan nilai ekonomi digital kawasan menjadi USD 2 triliun pada tahun 2030.

Peluncuran perundingan ASEAN DEFA di 2023 merupakan salah satu prioritas ekonomi yang didorong Indonesia saat Keketuaan ASEAN tahun lalu dan ditargetkan selesai secara pada tahun 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga turut mendorong peningkatan kolaborasi antara ASEAN dan OECD Southeast Asia Regional Programme (SEARP), terutama untuk menjadi platform saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam isu regulasi dan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Wakil Menteri Perdagangan, Duta Besar RI di Paris, Deputi Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Duta Besar Indonesia untuk Prancis, dan Asdep Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub-Regional.

Suasana ketika Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto bersama Assistant Minister for Trade Australia Tim Ayres dan jajaran.

Berita Golkar – Dalam Rangkaian agenda Pertemuan Tingkat Menteri Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Paris, Prancis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan Assistant Minister for Trade Australia Tim Ayres, Kamis (2/05).

Assistant Minister Ayres menyampaikan kesiapannya untuk memberikan segala bentuk dukungan terhadap kesuksesan proses aksesi Indonesia ke OECD.

Pada kesempatan ini, Menko Airlangga mengapresiasi dukungan dari Pemerintah Australia terhadap proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.

“Proses aksesi OECD merupakan hal penting bagi Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045, melalui reformasi struktural kebijakan domestik sesuai dengan standar-standar OECD,” ujar Menko Airlangga.

Di samping itu, kedua tokoh juga melanjutkan pembicaraan mengenai isu-isu perdagangan, baik di tingkat bilateral maupun di tingkat multilateral (dalam kerangka WTO).

Diskusi juga menyentuh isu-isu perdagangan terkini, khususnya mengenai perdagangan daring (e-commerce) yang menjadi tantangan baru bagi rezim kebijakan perdagangan negara-negara di dunia.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga didampingi oleh Wakil Menteri Perdagangan dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik.

Sedangkan Assistant Minister for Trade Australia didampingi sejumlah pejabat dan jajaran Pemerintah Australia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Menghadirkan manfaat kepada lebih dari 18,1 juta penerima, Program Kartu Prakerja menjadi salah satu program strategis Pemerintah yang ditujukan untuk pengembangan keterampilan skala besar dengan implementasi digital secara end-to-end dan pendekatan yang berorientasi pada penerima.

Mendukung optimalisasi pemanfaatan bonus demografi, program tersebut telah mendistribusikan beasiswa pelatihan dan bantuan tunai pasca pelatihan untuk individu usia produktif serta memberi kesempatan untuk belajar di luar pendidikan formal.

Dengan berbagai utilitas yang diberikan bagi penerima manfaat tersebut, Program Kartu Prakerja berhasil mendapat prestasi di kompetisi Wenhui Award dengan meraih Honourable Mention untuk Inovasi Pendidikan.

Wenhui Award yang telah berlangsung sejak 2010 merupakan ajang pengakuan dan penghargaan kepada individu atau lembaga yang telah berkontribusi untuk inovasi pendidikan di Kawasan Asia-Pasifik.

Diinisasi oleh UNESCO Asia-Pacific Programme of Educational Innovation for Development (APEID) dengan Komisi Nasional Republik Rakyat Tiongkok untuk UNESCO, Wenhui Award tahun 2022 diikuti oleh 94 inovasi dari 25 negara.

Dengan adanya penghargaan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga selaku Ketua Komite Cipta Kerja menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas pengakuan internasional tersebut.

Selain itu, Menko Airlangga juga menyebutkan bahwa penghargaan tersebut menjadi simbol dari komitmen dan kerja keras semua pihak yang terlibat dalam Program Kartu Prakerja dan berharap agar komitmen untuk mendukung peningkatan keterampilan angkatan kerja di Indonesia tersebut dapat terus dilanjutkan.

Selaras dengan tema kegiatan berupa Inovasi Pendidikan untuk Pemulihan Pembelajaran, Program Kartu Prakerja dianggap berhasil berinovasi menjadi layanan publik dengan mengemban misi ganda.

Misi utamanya tidak hanya melakukan program peningkatan kompetensi, produktivitas, daya saing dan pengembangan kewirausahaan sebagai bagian dari lifelong learning, namun sekaligus menjadi jaring pengaman sosial saat masa pandemi Covid-19.

Lebih lanjut, inovasi yang ditawarkan Program Kartu Prakerja tersebut Inovasi Prakerja bertujuan untuk memberikan solusi atas keterbatasan waktu, penghasilan, dan informasi yang dihadapi oleh angkatan kerja kita untuk mengikuti pelatihan dan meningkatkan keterampilan.

Namun di masa pandemi, Prakerja menjadi solusi efektif untuk pulih dari learning loss dan human capital loss yang dihadapi oleh para pekerja yang dirumahkan dan lulusan baru, melalui pelatihan online yang dapat diakses oleh semua orang termasuk kelompok rentan dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Supriansa.

Berita Golkar – Pemerintah diminta mengevaluasi kinerja Bea Cukai lantaran kerap offside dan baru ditangani setelah viral di sosial media.

Anggota Komisi III DPR Supriansa menuturkan kementerian keuangan perlu ambil langkah tegas atas kinerja Bea Cukai.

“Saya kira ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah khususnya menteri keuangan dan menteri perdagangan,” kata Supriansa kepada wartawan, Rabu (1/5).

Legislator dari Fraksi Golkar ini berpendapat bahwa sebaiknya kementerian terkait perlu duduk bersama Bea Cukai untuk mengevaluasi kinerjanya sebagaimana yang dikeluhkan masyarakat.

“Sebaiknya mereka harus duduk bersama untuk membicarakan hal-hal yang lebih teknis agar masyarakat kita tidak merasa dirugikan,” ucapnya.

“Bahkan dalam hal tertentu pemerintah tidak mesti berpikir hanya melihat satu sisi yaitu pendapatan negara tapi perlu melihat pendekatan humanis atau sisi kemanusiaan,” imbuhnya.

Menurutnya, Bea Cukai perlu memperbaiki aturan mainnya, agar tidak banyak merugikan masyarakat.

“Saya kira Bea Cukai hanya melaksanakan aturan olehnya itu aturan itulah yang perlu diperbaiki manakalah ada yang tersurat di dalam aturan itu,” tutupnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann.

Berita Golkar – Dalam rangka mewujudkan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, transformasi ekonomi menjadi salah satu langkah yang perlu ditempuh Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan guna keluar dari middle income trap menuju negara berpendapatan tinggi.

Transformasi ekonomi yang dilakukan mencakup berbagai sektoral, salah satunya yakni integrasi ekonomi global dan domestik.

Mempertimbangkan hal tersebut, upaya penguatan kerja sama internasional menyandang peranan penting dalam memberikan peta jalan yang komprehensif guna mendorong transformasi ekonomi tersebut.

Untuk itu, usai menorehkan peranan penting dalam berbagai forum internasional, saat ini Indonesia kembali menambahkan prioritas ekonomi internasional dengan menyampaikan intensi untuk bergabung dalam keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann.

Sebagai tindak lanjut dari penyampaian intensi tersebut, Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia pada 20 Februari 2024 lalu.

Keputusan tersebut mengikuti penilaian oleh anggota OECD berdasarkan evidence-based Framework for the Consideration of Prospective Members.

Selanjutnya, OECD juga telah menyusun dan membahas Peta Jalan Aksesi  Keanggotaan Indonesia yang telah disepakati oleh Dewan OECD pada 29 Maret 2024.

Proses tersebut tergolong relatif cepat yakni selama 7 bulan sejak penyampaian intensi pada bulan Juli 2023 lalu.

“Penetapan Indonesia sebagai kandidat anggota OECD telah melalui berbagai proses, mulai dari keaktifan Indonesia sebagai negara mitra OECD hingga performa ekonomi Indonesia yang baik dan telah mendapat pengakuan dunia dengan kepemimpinan Indonesia dalam G20 maupun ASEAN. Apalagi dalam 4 tahun terakhir ini, perekonomian Indonesia terbukti mampu bertahan, tangguh, dan kembali menguat meskipun diterpa pandemi dan berbagai tantangan ekonomi global,” ungkap Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Melalui keanggotaan dalam OECD tersebut, sejumlah dampak positif dapat diperoleh Indonesia mulai dari sebagai katalisator reformasi domestik dengan dukungan percepatan reformasi akses kepakaran, penelitian, dan analisis, berbagi best practices dari 300 lebih komite dan kelompok kerja, peer review untuk peningkatan kebijakan, akses data statistik terkini, serta dukungan pendanaan dari sejumlah lembaga internasional.

Selain itu, upaya tersebut juga mampu mendorong daya tarik investasi dengan meningkatkan kepercayaan dari investor karena negara anggota OECD dianggap mampu menerapkan standar tinggi, serta Indonesia juga dapat berperan dalam pembentukan norma global melalui diksusi kebijakan OECD, ikut membentuk standar OECD terkait tata Kelola Pemerintahan, hingga memperluas cakupan global.

Dengan mempertimbangkan berbagai dampak positif yang dapat diperoleh Indonesia tersebut, Pemerintah menilai perlu dilakukan percepatan proses aksesi keanggotaan Indonesia dalam OECD tersebut.

Untuk itu, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) atau Tim Nasional OECD, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Menko Airlangga Hartarto sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD.

Adapun Kemenko Perekonomian telah turut berkiprah dalam proses pengajuan keanggotaan Indonesia dalam OECD, dan hingga kini terus berkomitmen mengawal proses tersebut.

Selain itu, Menko Airlangga juga diagendakan akan menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD di Paris, Prancis pada 2-3 Mei 2024 mendatang.

Dalam PTM tersebut akan dilakukan serah terima secara resmi Peta Jalan Aksesi Keanggotaan kepada Indonesia.

Pasca tahapan tersebut, Indonesia akan melaksanakan penilaian mandiri terhadap kesesuaian kebijakan dan standar nasional dengan kebijakan dan standar nasional OECD.

“Menko Airlangga dipercaya oleh Presiden Joko Widodo menjadi Ketua OECD dimana Kemenko Perekonomian telah mengawal perekonomian Indonesia dan reformasi struktural dengan baik. Untuk itu, Kemenko Perekonomian mendukung kerja sama dan kolaborasi yang lebih erat dari semua pihak demi suksesnya percepatan keanggotaan OECD Indonesia,” pungkas Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Berita Golkar – Indonesia memiliki Visi Indonesia Emas 2045 yakni menjadi “Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.

Dengan capaian kinerja dan keberlanjutan pembangunan bangsa Indonesia ke depan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yakin bahwa Indonesia berada dalam jalan yang tepat (on-track) untuk mencapai visi tersebut.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Menko Airlangga dalam kuliah tamu yang diselenggarakan di London School of Economics and Political Science (LSE) di London, Selasa (30/04).

Pemerintah memiliki empat pilar utama untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2024, yakni (i) pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, (ii) pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, (iii) pemerataan pembangunan, serta (iv) pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Dalam kuliah tamunya, Menko Airlangga menggarisbawahi pentingnya pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Indonesia memiliki kekuatan yang harus dimanfaatkan dengan baik. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat, Indonesia memiliki peluang bonus demografi yang wajib dimanfaatkan. Hal ini untuk mengimbangi berkah kekayaan sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia,” kata Menko Airlangga.

“Indonesia adalah negara yang tangguh. Hal ini kita buktikan di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menguntungkan dalam beberapa tahun terakhir karena pandemi Covid-19, meningkatnya ketegangan geopolitik, tekanan keuangan, fragmentasi perdagangan, dan perubahan iklim, perekonomian Indonesia tetap menjadi salah satu pencapaian terbaik di antara negara-negara peer. Dasar-dasar ekonomi Indonesia adalah solid dan sehat. Ekonomi Indonesia tumbuh 5% selama delapan kuartal terakhir berturut-turut,” lanjut Menko Airlangga.

Modalitas lain yang dimiliki Indonesia selain stabilitas pertumbuhan ekonomi adalah stabilitas politik.

Pada Februari 2024, Indonesia telah berhasil mengadakan pemilihan umum.

Pemerintahan baru akan tetap berkomitmen pada prioritas reformasi struktural, dan hasil pemilihan tidak akan mengalihkan sikap ini.

Fokus kebijakan pada pertumbuhan dan kewaspadaan fiskal akan tetap utuh. Pasca pemulihan ekonomi yang solid dari pandemi, Indonesia lanjut bergerak untuk menjadi ekonomi yang maju.

Untuk mencapai hal ini, Pemerintah berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi rata-rata 6%-7% per tahun dalam 20 tahun ke depan.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan dukungan investasi untuk tumbuh sebesar 6,8% per tahun.

Pemerintah telah merancang strategi komprehensif dan adaptif untuk melakukan transformasi ekonomi melalui (i) Sains dan teknologi, inovasi, dan produktivitas ekonomi, (ii) implementasi ekonomi hijau, (iii) transformasi digital, (iv) integrasi ekonomi domestik dan global, dan (v) area perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Terkait upaya seimbang Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi domestik maupun global, Menko Airlangga menjelaskan bahwa pada tingkat nasional, Pemerintah berfokus pada perbaikan peraturan dan kemudahan melakukan bisnis untuk menarik investasi di Indonesia, antara lain melalui penegakkan UU Cipta Kerja, implementasi pendekatan berbasis risiko OSS, dan memberikan insentif fiskal.

“Sementara itu, sebagai significant global player, Indonesia terus menunjukkan kepemimpinannya baik di tingkat global melalui forum G20 hingga forum regional seperti ASEAN dan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). Proses keanggotaan OECD juga bertujuan untuk memfasilitasi formulasi dan perbaikan kebijakan dan peraturan,” jelas Menko Airlangga.

Pada kuliah tamu yang dihadiri lebih dari 100 mahasiswa di London tersebut, Menko Airlangga juga sampaikan upaya Pemerintah dalam memobilisasi dan memaksimalkan tiga mesin ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan.

Pertama, mesin perekonomian konvensional yang digunakan harus diperbaharui untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas yang ada.

Revitalisasi mesin ini akan meningkatkan stabilitas makroekonomi dengan meningkatkan investasi baru, ekspor, dan daya saing.

Kedua, mesin ekonomi baru yang akan berfungsi sebagai akselerator pertumbuhan masa depan.

Mesin ekonomi baru ini mencakup penggunaan aplikasi digital dan kecerdasan buatan, pengembangan industri semikonduktor untuk mendorong industrialisasi, dan pengembangan ekonomi hijau dan energi terbarukan.

Ketiga, mesin ketahanan sosial yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Menko Airlangga juga mengundang pelajar yang hadir dalam kuliah tamu tersebut untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di Inggris untuk meningkatkan kontribusi bagi perekonomian Indonesia.

Salah satu sektor yang menarik adalah ekosistem kendaraan listrik. Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik yang selaras dengan strategi downstreaming critical mineral Indonesia.

Selain itu, pengembangan sektor ini akan mempercepat agenda dekarbonisasi.

Indonesia juga mulai menjadi pusat produksi kendaraan listrik global, antara lain Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, SGMW Motor Indonesia, BYD Motor, dan Chery Indonesia.

Sementara itu, beberapa produsen yang dikonfirmasi akan bergabung pada 2024 adalah Neta, Vinfast, Citroen, dan MG Motors.

Sepanjang 2023, total penjualan kendaraan listrik baterai mencapai 17.147 unit atau tumbuh 66% dibandingkan dengan 2022.

Turut hadir dalam kuliah tamu ini Wakil Menteri Perdagangan RI, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, dan Duta Besar RI untuk Kerajaan Inggris merangkap Irlandia dan IMO. Kuliah tamu di LSE ini terselenggara melalui kerja sama Kemenko Perekonomian dan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di London dengan dihadiri pelajar internasional di Inggris.