Bulan: Maret 2024

Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar saat menggelar Safari Ramadhan ke Jakarta Utara.

Berita Golkar – Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar atau yang akrab disapa Bang Zaki, menggelar Safari Ramadhan ke Jakarta Utara.

Safari Ramadhan Bang Zaki ini digelar bersama dengan pengurus dan kader DPD Golkar Jakarta Utara, Minggu 17 Maret 2024.

Salah satu rangkaian acara dalam Safari Ramadhan ini adalah buka bersama dan santunan anak yatim serta dhuafa. Acara digelar di Masjid Jami Amalia.

Acara ini memperlihatkan komitmen partai dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan untuk masyarakat.

Dalam sambutannya, Bang Zaki menegaskan bahwa Safari Ramadhan merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh seluruh pengurus DPD Partai Golkar Jakarta setiap bulan Ramadhan.

“Jadi ini bukan pertama kali, tapi kita adakan safari setiap Ramadhan,” katanya dalam sambutanya, Minggu (17/3/2024).

Lebih lanjut, Bang Zaki menyebutkan, tujuan dari safari Ramadhan adalah untuk bersilaturahmi bersama kader dan masyarakat setempat.

“Tujuanya apa?, untuk silaturahmi sesama kader partai dan warga sekitar,” ucap Bang Zaki.

Acara ini dihadiri oleh puluhan warga, terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak, yang tampak sangat antusias.

Turut hadir dalam acara ini adalah beberapa tokoh penting dari Partai Golkar DKI Jakarta.

Seperti Wakil Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Adhinusa, Ketua Harian Judistira Hermawan, Sekretaris Partai Golkar DKI Jakarta Basri Baco, serta hadir Olsu Babay Ketua DPD II Golkar Jakarta Utara, dan Ramly H Muhammad.

Partisipasi dalam acara ini menegaskan keseriusan Partai Golkar dalam mendukung kegiatan sosial dan keagamaan untuk masyarakat Jakarta Utara.

Ketua Umum DPP Ormas MKGR, Adies Kadir.

Berita Golkar – Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) sebagai salah satu organisasi pendiri Partai Golkar menegaskan komitmen mendukung Airlangga Hartarto, sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk periode ketiga 2024-2029.

“Airlangga telah menunjukkan kinerja dan perhatian sampai dengan Partai Golkar ke tingkat akar rumput,” kata Ketua Umum MKGR Adies Kadir di Jakarta, Minggu malam (17/3/2024).

Dia mengungkapkan Airlangga telah memberikan perhatian kepada organisasi hasta karya, organisasi yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar, hingga organisasi sayap Golkar.

“Kami punya suara di musyawarah nasional (munas). Kami punya suara sebagai organisasi pendiri. Dan yang memperhatikan cuma Airlangga Hartarto,” ujarnya, menegaskan.

Adies yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR itu menekankan, MKGR mendukung calon ketua umum yang sudah terbukti, yaitu yang telah memberikan bukti bukan janji dan Airlangga telah memberikan bukti dan memperlihatkan kerja nyata.

“Kami ormas MKGR tegak lurus dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, akan menjadi garda terdepan dalam mengawal seperti dua periode sebelumnya saat maju menjadi Ketua Umum,” ungkapnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Dewan Pakar MKGR Azwir Dainy Tara menyatakan Airlangga sangat layak untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk periode ketiga.

Alasannya, kata dia, Airlangga berhasil mengantar Prabowo dan Gibran unggul dalam perolehan suara Pilpres 2024.

“Kami meminta seluruh warga Golkar, khususnya MKGR, meminta Airlangga untuk memimpin Golkar,” ujarnya berharap.

Ketua DPD Partai Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry.

Berita Golkar – Ketua DPD Partai Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry ketika dikonfirmasi menyatakan siapa saja boleh mengusulkan, tapi yang mempunya hak pilih adalah DPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pengurus DPD Provinsi Bali serta tingkat kabupaten/kota telah memberikan dukungan, yang sepakat mengusulkan Airlangga Hartarto.

“Seluruh DPD provinsi kabupaten/kota seluruh Indonesia mohon mendukung mengusulkan dan memilih Pak Airlangga Hartarto. Itu Aklamasi,” tegasnya.

“Itu terserah (ada pilihan lain,red). Kami pemilik hak suara, provinsi, kabupaten/kota sudah menyerahkan. Provinsi mewakili kabupaten,” imbuhnya lagi.

Alasan memilih Airlangga menurut Sugawa karena prestasi dan juga kepemimpinan yang sangat diapresiasi para kader.

Terbukti jumlah kursi DPR RI yang berhasil diraih meningkat jadi 102 kursi, katanya kemungkinan bertambah. Bagi para kader ini sejarah.

“Kami Partai Golkar menjaga marwah kebersamaan. Kami komit seluruh provinsi atas dasar usulan kabupaten/kota. Bali seluruh kabupaten mendukung, mengusulkan dan nanti memilih,” katanya.

Rencana munas yang diselenggarakan 4 Desember 2024 tidak akan maju. Dukungan kepada Airlangga kecil kemungkinan berubah karena seluruh DPD Golkar telah sepakat dan menyatakan dukungan sekaligus mengusung Airlangga.

“Kalau yang lain mau anu, silakan tapi pemilik hak suara di seluruh Indonesia diwakili anggota DPD Provinsi sudah sama bahasanya. Semua bertanda tangan. Semua sadar bukan karena apa tapi keinginan atas kemandirian Partai Golkar,” tandas Politikus asal Banyuatis, Buleleng ini, Sabtu (16/3/2024).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat mewakili Pemerintahan Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) IPEF, yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (14/3).

Berita Golkar – Sebagai tindak lanjut Pertemuan Tingkat Tinggi IPEF di San Francisco pada 16 November 2023, Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui United States Department of Commerce (US DOC) kembali menginisiasi Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) IPEF, yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis (14/03), dengan dipimpin oleh US Secretary of Commerce Gina Raimondo dan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah 13 negara anggota IPEF.

Pemerintah Indonesia turut hadir dalam kesempatan ini dengan diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pertemuan tersebut membahas proses implementasi perjanjian IPEF Pilar II (Rantai Pasok), perkembangan perundingan Pilar III (Energi Bersih) dan Pilar IV (Ekonomi Adil), serta persiapan penandatanganan Perjanjian Pilar III (Energi Bersih) dan Pilar IV (Ekonomi Adil) dan penyelenggaraan Clean Economy Investor Forum pada Juni 2024 mendatang di Singapura.

Pada sesi pembukaan, Secretary Raimondo menyampaikan apresiasinya kepada seluruh tim negara mitra IPEF.

Hanya dalam kurun waktu dua tahun, perundingan IPEF telah menyelesaikan seluruh pembahasan teks dan akan memasuki fase implementasi. Secretary Raimondo menyampaikan target dan langkah-langkah ke depan dalam rangka implementasi Pilar II, III, dan IV.

Sejak Februari 2024 silam, Pilar II telah entry in force dan negara mitra IPEF diharapkan dapat segera melalukan ratifikasi perjanjian ini.

Secretary Raimondo juga menyampaikan agar negara anggota IPEF dapat segera melakukan finalisasi Terms of Reference (ToR) untuk ketiga badan yang terdapat dalam Pillar II.

Pada Pilar III, Secretary Raimondo menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif negara Mitra pada empat Cooperative Work Program (CWP) baru, yaitu Pasar Karbon, Inisiasi Listrik Bersih, Transisi Berkeadilan, dan Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Sementara pada Pillar IV, AS menekankan agar negara mitra IPEF dapat mulai mengidentifikasi kebutuhan program bantuan teknis dan capacity building.

Hal ini guna membantu mitra IPEF dalam implementasi Pilar IV terkait sistem perpajakan, anti-bribery dan anti-money laundering.

Dalam kesempatan ini, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia berfokus pada operasionalisasi perjanjian-perjanjian IPEF dengan menekankan partisipasi aktif dan adil bagi seluruh negara partisipan IPEF.

Selain itu, Menko Airlangga juga menyatakan Indonesia menyambut baik tiga kerangka lokakarya yang diusulkan oleh Amerika Serikat sebagai inisiatif lanjutan Pilar IV serta rencana pelaksanaan penandatanganan perjanjian Pilar III dan IV yang akan dilaksanakan di Singapura pada Juni 2024 mendatang.

Lebih lanjut, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong mengundang keterlibatan Pemerintah dan Swasta dalam Clean Economy Investor Forum yang akan dihelat pada Juni 2024 di Singapura.

Forum ini diharapkan dapat bertujuan memfasilitasi kerjasama investasi dalam bidang ekonomi bersih dari para mitra IPEF.

Senada dengan Secretary Raimondo, Deputi Gan Kim Yong juga mengutarakan agar negara mitra IPEF dapat segera melakukan finalisasi ToR pada Pillar II.

Sebagai bagian dari upaya pengurangan emisi karbon dalam IPEF, Deputi Menteri Perdagangan Korea Selatan Roh Keon-ki siap bekerja sama dalam penggalangan capital fund dalam Pilar III.

Dana tersebut akan ditujukan untuk membiayai proyek energi bersih potensial dalam IPEF.

Deputi Roh Keon-ki juga berharap bahwa dengan ditandatanganinya Pilar II, disrupsi rantai pasok global yang sempat terjadi akibat pandemi dan perang Rusia-Ukraina tidak terulang kembali.

Secara umum, negara partisipan IPEF menyampaikan dukungan atas implementasi Pillar II serta agenda Clean Economy Investor Forum dan PTM di Singapura.

Melanjutkan momentum akan keberhasilan IPEF tahun lalu, implementasi program kerja IPEF saat ini membutuhkan pembiayaan proyek potensial secara terjangkau, technical assistance, networking dan capacity building sebagai bentuk manfaat nyata yang dapat diraih bersama secara cepat.

Dalam penutupannya, Secretary Raimondo menyampaikan apresiasinya atas kerja sama yang baik dari semua tim negosiator IPEF selama ini, serta mengutarakan perlunya keberlanjutan komitmen bersama dalam mewujudkan implementasi IPEF terutama pada pillar II, III dan IV.

Ketua DPD Golkar Provinsi Banten, Ratu Tatu Chasanah.

Berita Golkar – Pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, Partai Golongan Karya (Golkar) berhasil menguasai Banten.

Pasalnya, pada pelaksanaan Pileg 2024 ini partai berlambang pohon beringin ini berhasil meraih suara terbanyak di Banten.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Banten, Golkar berhasil meraih 922.670 suara.

Disusul oleh Gerindra dengan perolehan 886.453 suara, PDIP 810.719 suara, lalu PKS 735.075 suara dan Demokrat 587.620 suara.

Bahkan kemenangan itu tak hanya untuk DPRD tingkat Provinsi Banten saja melainkan juga di DPRD tingkat Kabupaten Kota di Provinsi Banten.

Dari data yang diterima, Partai Golkar hanya kalah di Kabupaten Lebak saja oleh PDI Perjuangan.

Sementara untuk wilayah lain di Banten, Golkar berhasil mengunci kemenangan dan sukses mengunci kursi pimpinan DPRD.

Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah mengatakan, prestasi yang berhasil dicapai oleh Partai Golkar merupakan bentuk kepercayaan masyarakat kepada wakil rakyat yang berasal dari Partai Golkar.

Tentunya kepercayaan ini haruslah dijawab oleh para wakil rakyat dengan menjalankan tugasnya dengan baik.

“Alhamdulillah, prestasi ini tentu adalah kepercayaan sekaligus amanah bagi seluruh kader Partai Golkar, terutama bagi yang sudah terpilih menjadi anggota DPRD di semua tingkatan. Amanah ini harus dijalankan dengan baik, penuh komitmen karya kekaryaan,” katanya, Kamis 14 Maret 2024.

Tatu mengatakan, kemenangan ini haruslah menjadi semangat dan kekuatan bagi Partai Golkar untuk menyongsong satu lagi tahapan demokrasi yakni Pilkada yang juga akan dilaksanakan pada tahun ini.

“Kita bulatkan kemenangan, menang Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Kuncinya adalah yakinkan masyarakat akan kerja dan karya kader Golkar di eksekutif dan legislatif, dan perkuat kebersamaan,” terangnya.

Lebih lanjut Tatu berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada Partai Golkar pada Pileg 2024 ini.

“Kami ucapkan terima kasih kepada semua pemilih Partai Golkar di seluruh Provinsi Banten. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, dan insya Allah, kami akan terus perkuat kebersamaan untuk mewujudkan kemajuan dan masyarakat yang semakin sejahtera,” pungkasnya.

Diketahui, Partai berlogo pohon beringin ini mendapatkan suara paling banyak di dapil Banten 9 yakni 138.170 suara dan Banten 2 sebanyak 112.050 suara.

Selanjutnya di dapil Banten 1 meraih 52.570 suara, Banten 3 meraih 52.557 suara, Banten 4 meraih 98.377 suara, Banten 5 meraih 98.204 suara.

Kemudian Banten 6 Golkar mendapatkan 46.194 suara, Banten 7 mendapatkan 80.079 suara, Banten 8 mendapatkan 45.447 suara.

Lalu, Banten 10 meraup suara 74.992, Banten 11 meraup 81.249 suara, dan Banten 12 meraup 42.781 suara.

Anggota Komisi IV DPR RI, Ravindra Airlangga.

Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI, Ravindra Airlangga menyoroti masih rendahnya penyerapan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ia pun meminta KKP untuk meningkatkan penyerapan dan pelayanannya agar lebih optimal.

“Saya ingin menyorot BLU LPMUKP yang rendah dengan penyerapannya 65,52 persen, sedangkan secara landing value ini dari tahun 2017 landing value 11 miliar, 2023 sudah mencapai 328 miliar sehingga menjadi terjadi pertumbuhan yang sangat signifikan dari tingkat pinjaman yang didistribusikan,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri KKP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (14/03/2024).

Legislator dapil Jawa Barat V itu lanjutnya, adanya BLU LPMUKP ini sangat bermanfaat terutama bagi para pelaku usaha dan pembudidaya kecil yang tidak bisa melakukan pengajuan pinjaman modal ke bank.

Sehingga, ia meminta untuk lebih ditingkatkan penyerapan dan juga pelayanannya.

“Ini (BLU LPMUKP) menjadi andalan bagi pelaku usaha yang secara tradisional itu dinilai unbankable karena di Kabupaten Bogor sendiri banyak pembudidaya beralih ke Bang Emok atau ke pinjol yang tidak berizin karena selama kebutuhan itu masih ada mereka akan mencari sumber-sumber dana lainnya. Sehingga saya mohon agar penyerapannya ditingkatkan agar pelayanannya lebih bisa, lebih optimal,” tutur Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Berita Golkar – Pengamat Politik dan Kebijakan Publik di Banten, Ahmad Sururi memandang terdapat beberapa faktor yang membuat Partai Golongan Karya (Golkar) bisa memenangi Pileg DPRD Banten 2024.

Salah satunya sikap Golkar yang fleksibel. Kata Sururi, fleksibelitas Golkar yang tidak memaksakan kadernya untuk ikut pada Pilpres 2024 kemarin membuat Golkar bisa lebih fokus dalam meningkatkan suaranya di legislatif.

“Yang menarik pada Pemilu 2024 ini, Partai Golkar menjadi salah satu partai yang fleksibel atau dengan kata lain tidak mengusung atau memaksa kadernya tampil sebagai Capres maupun Cawapres,” ujar Sururi, Kamis 14 Maret 2024.

Fleksibilitas Golkar ini menjadi salah satu benefit atau keuntungan sehingga Golkar lebih fokus pada suara elektoral calon-calon legislatifnya baik di DPR RI maupun DPRD Provinsi/Kab/Kota

“Dengan fleksibilitasnya, manuver-manuver mesin Partai Golkar sangat tepat menyasar konstituen,” ujarnya.

Menurutnya, ekor jas dari pencapresan Prabowo-Gibran juga berpengaruh kepada kemenangan Golkar di Banten. Namun, efeknya tidak begitu besar.

“Apakah ada efek ekor jas dari Capres Prabowo atau Gibran? secara signifikan ada, dengan bergabungnya Golkar ke koalisi Gerindra, PAN dan Demokrat, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi suara Golkar,” ujarnya.

Pada Pileg ini, Golkar bisa melakukan manuver dengan menjangkau semua kalangan hingga kepada kaum milenial yang jadi pemilih pemula pada Pileg 2024 ini.

“Sasaran dengan konstituen terutama pemilih Gen Z dan milenial sangat tepat dilakukan oleh Golkar, dalam arti Golkar mampu merepresentasikan keinginan Gen Z dan milenial tersebut,” ucapnya.

Sururi menyebut bahwa Golkar juga memiliki kader yang solid, hal ini membuktikan bahwa Golkar merupakan partai senior yang sudah teruji regenerasi di lingkungan partainya.

“Golkar adalah partai masa lalu yang memiliki basis massa atau pemilih tradisional di setiap Pileg dan itu mampu dirawat hingga saat ini. Hal ini menjadi kunci bagi Golkar untuk memenangkan pileg ini,” pungkasnya.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia.

Berita Golkar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyoroti pelaksanaan proses seleksi CASN 2023 yang dinilainya banyak terjadi polemik.

Doli pun dengan tegas menyebutkan pihaknya selalu menagih komitmen KemenPAN-RB dan BKN dalam menghadirkan proses seleksi CASN yang transparan dan profesional.

”Berkali-kali bapak-bapak dan ibu-ibu ber-statement, tidak akan ada percaloan, tidak akan ada perjokian, kongkalikong, dan kami percaya itu. Tapi bukan kemudian tidak ada masalah penerimaan PNS dan P3K ini, (proses seleksi CASN) penuh dengan misteri,” kata Doli dalam Rapat Komisi II DPR RI dengan Menpan-RB RI dan Kepala BKN di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Doli pun menyampaikan dalam rapat tersebut, bahwa dirinya banyak menerima aduan dari masyarakat terkait permasalahan seleksi CASN.

“Ada yang kita duga lolos, tidak lolos. ada yang kita duga nggak lolos jadi lolos. Jadi kami juga dapat (aduan), ’ini anak saya nilainya bagus tapi kok ini bisa kalah di ujian terakhir sama yang tidak tinggi’, mereka bilang ’kalau memang yang tidak tinggi itu bisa bayar, kami mau bayar juga’,” terang Doli.

Bahkan Doli sempat menyinggung kasus dugaan manipulasi seleksi CASN PPPK formasi 2023 di lingkungan Pemkab Batu Bara.

Diketahui, Setelah menetapkan dan menahan 4 tersangka, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut memanggil sejumlah kepala OPD, Kabag Hukum, dan Inspektorat untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

”Saya sama Pak Junimart tahu persis, karena Dapil kami, itu di (Pemkab) Batu Bara sudah ada tersangka (perjokian),” ujar Doli.

”Saya sama Pak Junimart tahu persis, karena Dapil kami, itu di (Pemkab) Batu Bara sudah ada tersangka. Ngutipin pegawainya melalui orang swasta, ngutipin orang supaya lolos menjadi tenaga P3K,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Menurutnya, problem yang terjadi selama proses seleksi CASN harus segera diselesaikan, dan apa yang telah terjadi harus menjadi bahas evaluasi bagi para penyelenggara.

Selain itu, Doli pun dengan tegas meminta oknum pemerintah yang terlibat dalam dugaan kecurangan seleksi CASN harus dihukum dengan seberat-beratnya.

“Artinya masih ada orang yang tega memaafkan ibu-ibu yang pengen hanya sekedar status, berjuangnya berpuluh-puluh tahun, kita pun perjuanganya 3 tahun ngurusin UU ASN ini, masih ada (oknum) ngambil ngutip duit Rp40-50 juta. Ini problem kita semua, Pak menteri. Walaupun kita semua sudah committed masih ada kayak gitu itu loh. Saya bilang, ini hukum seberat-beratnya, ini sudah dzolim orang-orang ini,” pungkasnya.

Anggota Komisi IV DPR RI, Alien Mus.

Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus menyoroti fenomena coral bleaching atau pemutihan karang yang tengah menjadi atensi dunia.

Ia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memberikan atensi terhadap fenomena dan melakukan kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Sekarang lagi ada atensi dari seluruh dunia juga termasuk di Indonesia ini, karena terumbu karang kita yang memutih atau coral bleaching. Itu berarti sangat terganggu sekali untuk ekosistem di laut kita dan jangan sampai kita berbicara tentang PNBP tapi tidak melihat bagaimana dengan keadaan laut kita Pak,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri KKP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (14/03/2024).

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya fenomena coral bleaching, yaitu perubahan suhu, iklim, cahaya, dan nutrisi.

Coral bleaching atau pemutihan karang merupakan fenomena yang telah terjadi di beberapa perairan Indonesia.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya fenomena tersebut  yaitu perubahan suhu, iklim, cahaya, dan nutrisi.

Hal ini perlu segera diatasi lantaran terumbu karang merupakan tempat tinggal daripada beberapa biota laut termasuk ikan yang menjadi sumber pendapatan nelayan.

“Ini perlu juga kerja sama dengan BRIN, saya tahu dan saya yakin dan percaya Pak Menteri juga sama jajaran sudah mengetahui hal ini. Sehingga ini menjadi atensi utama, takutnya produksi ikan kita itu pasti menurun, karena pengaruhnya coral bleaching ini sudah diperbincangkan oleh sampai di kancah negara yang lain,” pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia.

Berita Golkar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut wacana dari KemenPAN-RB terkait penempatan TNI/Polri di jabatan ASN, bukanlah hal yang baru.

Hal ini sebagaimana aturan yang sedang dibahas dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dari KemenPAN-RB terkait manajemen aparatur sipil negara (ASN/PNS) yang juga membahas jabatan ASN yang bisa diisi oleh prajurit TNI dan personel Polri serta sebaliknya.

“Sebenarnya kalau dalam perubahan UU yang baru ini, UU Nomor 20 Tahun 2023 ini, terkait masalah TNI-Polri itu tidak ada bedanya dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang berubah,” kata Doli di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Doli menjelaskan, terdapat batasan dalam penempatan personel TNI dan Polri di jabatan ASN yang diatur dalam RPP itu.

Dia mengatakan personel TNI dan Polri hanya akan dapat mengisi posisi eselon I dan di level pemerintah pusat.

“Jadi boleh TNI-Polri itu bisa masuk ke lingkungan ASN dengan batas-batas tertentu. Jadi yang berkaitan dengan tugas fungsi pokoknya di lembaganya masing-masing dan pada level tertentu. Jadi tidak semua,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Doli mengatakan ada sejumlah kementerian yang membutuhkan kualifikasi personel TNI dan Polri.

Dia mencontohkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Aspek substansi dalam aturan RPP tersebut sudah 100 persen terpenuhi dan ditargetkan terbit pada akhir April 2024.

“Karena apa, karena memang ada posisi-posisi di ASN yang memang memerlukan posisi dari TNI-Polri. Misalnya di lingkungan Kemenkumham, Kemenhan. Jadi memang ada institusi atau kementerian yang memang bisa membutuhkan fungsi mereka,” kata dia.

MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas sebelumnya menekankan pembahasan RPP tentang Manajemen ASN telah mendekati tahap akhir.

Dia mengatakan aspek substansi dalam aturan tersebut sudah 100 persen terpenuhi dan ditargetkan terbit pada akhir April 2024.

Anas berharap dengan adanya RPP Manajemen ASN bisa merangkul talenta terbaik bangsa untuk menjadi bagian dari reformasi birokrasi dan pelaksanaan pembangunan nasional.

“RPP ini harus bisa transformatif dan tentunya implementatif di lapangan sebagaimana arahan Bapak Presiden. Setelah 100 persen aspek terpenuhi, targetnya 30 April 2024 sudah ditetapkan,” ujar Anas dalam keterangan tertulis, Selasa (12/3).

Diketahui terdapat total 22 bab dalam RPP Manajemen ASN, yang terdiri atas 305 pasal.

Adapun substansi yang dibahas di antaranya pengembangan kompetensi, perencanaan kebutuhan, pengadaan ASN, digitalisasi, hingga hak dan kewajiban ASN.

Anas menyampaikan ada beberapa transformasi mendasar yang diatur secara detail dalam RPP ini.

Pertama penataan rekrutmen dan jabatan ASN yang lebih fleksibel. Penataan rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif.