Bulan: Maret 2024

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto bersama Ketua Golkar Sulut Christiany Eugenia Paruntu.

Berita Golkar – Berkat tangan dingin seorang Airlangga Hartarto, Partai Golkar mendapatkan kembali kejayaannya.

Hal tersebut dapat diukur dalam pencapaian Golkar pada Pemilu 2024 yang baru saja terselenggara.

Dalam real count KPU RI hingga Selasa, 27 Februari ini Golkar memantapkan perolehan suara nasional di posisi kedua.

Bahkan ada kemungkinan besar Golkar akan menjadi partai nomor satu di Indonesia dalam pemilu ini.

Ketua Golkar Sulut Christiany Eugenia Paruntu saat dimintai tanggapannya mengaku bersyukur atas pencapaian itu.

Menurut mantan Bupati Minsel dua periode ini, capaian demi capaian yang diraih berkat kerja keras Ketua Umum DPP Golkar Ir Airlangga Hartarto.

Tetty Paruntu yang juga hampir dapat dipastikan menyegel 1 kursi di DPR RI dari Dapil Sulut mengajak semua kader Golkar harus kembali memercayakan Airlangga Hartarto sebagai ketum dalam Munas XI Golkar Tahun 2024.

“Tak bisa dipungkiri, beliau (Airlangga Hartarto) adalah pemimpin terbaik Golkar. Pak Airlangga sangat layak memimpin kembali Partai Golkar,” tegas Tetty sapaannya.

Dengan naiknya suara Golkar di Pemilu 2024 ini, maka perolehan kursi Golkar di DPR RI juga otomatis akan naik.

Jika pada Pemilu 2019 Golkar meraih 85 kursi, maka pada pemilu tahun ini diprediksi kursi Golkar akan menjadi 110 atau bertambah 25 kursi.

Di satu sisi dalam gelaran Pilpres di mana Golkar mengusung Prabowo-Gibran, Airlangga Hartarto juga menjadi tokoh penting dalam pemenangan capres-cawapres tersebut.

“Saya mengajak semua kader Golkar di manapun berada, untuk terus bersatu menjaga kemenangan ini,” pungkas dia.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menilai perubahan regulasi terkait wacana Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menjadi tempat menikah semua agama.

Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, pencatatan pernikahan agama Islam dilakukan di KUA. Sedangkan, pernikahan agama lain cukup di pencatatan sipil.

“Karena itu maka ketika ada wacana untuk KUA juga dijadikan sebagai tempat untuk pernikahan agama lain, tentu yang harus diubah adalah regulasinya dulu. Karena memang selama ini regulasinya tidak memberikan kewenangan kepada KUA untuk memberikan layanan kepada agama selain agama Islam” jelas Ace dalam keterangan kepada media yang dikutip wartawan, di Jakarta, Kamis (29/2/2024).

“Tapi pertanyannya apakah memang seurgen itu kita harus misalnya memberikan satu revisi terhadap UU perkawinan dalam konteks KUA memberikan layanan?”

Meski demikian, Ace mempertanyakan urgensi mengubah UU Perkawinan agar KUA bisa mencatat pernikahan semua agama.

“Tapi pertanyannya apakah memang seurgen itu kita harus misalnya memberikan satu revisi terhadap UU perkawinan dalam konteks KUA memberikan layanan?” pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Namun, ia tetap mendukung usulan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang ingin menjadikan kantor urusan agama (KUA) sebagai tempat menikah semua agama.

Ace mengatakan Kementerian Agama (Kemenag) memang seharusnya melayani semua agama.

“Memang seharusnya sekali lagi bahwa ya Kementerian Agama melayani semua agama gitu, karena sejatinya memang yang namanya negara ini ya harus berada di semua golongan,” tutupnya.

Anggota Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini.

Berita Golkar – Temuan kasus HIV-AIDS di Kepulauan Riau tercatat masih tinggi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), sepanjang 2023 kasus Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV-AIDS) mencapai 700 kasus.

Di Kota Batam sendiri, tercatat sebanyak 400 orang positif HIV sepanjang 2023.

Melihat masih tingginya angka HIV-AIDS di Batam, Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengatakan masih tingginya kasus HIV-AIDS ini mungkin saja dipengaruhi oleh perilaku masyarakat.

Selain itu, menurutnya, tingginya penyakit yang menurunkan sistem kekebalan tubuh tersebut akibat dari Kota Batam sebagai daerah industri dan tujuan wisata.

Untuk itu, ia mendorong perlunya peningkatan edukasi kepada masyarakat di Kepri, khususnya Kota Batam secara berjenjang terkait dengan penularan HIV-AIDS.

Sebab, penularan HIV-AIDS yang terus meningkat dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“(Edukasi) terutama kepada generasi muda. Kalau misalnya tidak ada penanganan secara khusus maka nanti akan bertambah terus. Ini sangat berbahaya karena penyakit HIV ini sangat berbahaya, sehingga bisa mengakibatkan banyak korban dan bisa menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat,” ujar Yahya kepada wartawan, di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi IX Batam, Kepri, Rabu (29/2/2024).

Selain Yahya, Anggota Komisi IX Darul Siska juga mendorong Pemda Kepri dan Pemda Batam untuk terus intensif mencegah HIV-AIDS meningkat di Kepri.

Hal ini melihat Kepri merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain dan menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam free trade zone (kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas) yang memungkinkan pergerakan manusia antarnegara yang masif.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri).

Ia juga menyebut bahwa Kabupaten Bintan membutuhkan dukungan signifikan dari Pemerintah Pusat untuk memperkuat sektor kesehatan dan ketenagakerjaan.

“Kabupaten Bintan ini meminta dukungan dari Pemerintah Pusat. Urusan menyangkut seperti tenaga kesehatan, (termasuk) Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan. Misalnya dokter, dokter ahli yang mereka sangat butuhkan, untuk bisa memperkuat layanan kesehatan di sini,” kata Emanuel Melkiades Laka Lena kepada Parlementaria usai memimpin Rapat Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi IX DPR RI di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (28/02/2024).

Dalam konteks kesehatan, Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti kebutuhan dokter dan tenaga medis terampil untuk memperkuat layanan kesehatan di Kabupaten Bintan.

Selain itu, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) yang berkualitas juga menjadi fokus untuk mendukung sektor ketenagakerjaan di daerah tersebut.

“Untuk bidang kependudukan, mereka juga tadi minta untuk kita bisa mendukung, karena (Bintan) ini daerahnya kepulauan”

“Tentunya untuk bidang kependudukan, mereka juga tadi minta untuk kita bisa mendukung, karena ini daerahnya kepulauan. Juga kita bisa membantu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mereka bisa bergerak dengan baik untuk di daerah-daerah kepulauan sehingga bisa mendapatkan dukungan transportasi yang lebih spesial,” ucapnya.

Dengan demikian, Legislator Dapil NTT menegaskan bahwa semua aspirasi dan temuan ini akan dibawa ke Jakarta untuk dibahas secara bersama.

Dengan tujuan adalah untuk memastikan bahwa Kabupaten Bintan dan provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan mendapatkan dukungan yang sesuai dari pemerintah pusat.

“Tentunya ini semua temuan akan kami bawa ke Jakarta. Kita bahas dengan mitra kami di Jakarta, untuk bisa kita putuskan dan mendukung Kabupaten Bintan secara khusus dan juga provinsi Kepulauan Riau secara umum,” tegas Melki.

Hal ini menandakan komitmen DPR dalam mendukung pembangunan di daerah-daerah terpencil seperti Kabupaten Bintan, yang merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily memimpin Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Jawa Tengah.

Dalam kunjungan ini Tim Komisi VIII meninjau Asrama Haji Donohuda Boyolali dan menyerahkan bantuan sosial di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

Ace menyampaikan Kunjungan Kerja Reses ini sangat penting artinya bagi Komisi VIII DPR RI karena sebagai upaya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta penanggulangan bencana.

“Pengawasan pembangunan di bidang keagamaan, sosial, perempuan dan anak serta penanggulangan bencana menjadi penting dan strategis untuk menjaga kekondusivan kehidupan sosial masyarakat, apalagi saat ini kita baru saja selesai menggelar pesta demokrasi Pemilu 2024,” papar Ace kepada Parlementaria di Solo, Jawa Tengah, Kamis (29/2/2024).

“Apalagi saat ini kita baru saja selesai menggelar pesta demokrasi Pemilu 2024”

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menyampaikan, Komisi VIII ingin mengetahui secara langsung pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara umum, baik di bidang keagamaan, sosial, perempuan, dan anak maupun kebencanaan.

“Kami juga secara khusus ingin mengetahui kinerja dan kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 H/2024 M di Provinsi Jawa Tengah, baik dari kesiapan administrasi, SDM, asrama, sarana prasarana maupun fasilitas pendukung lainnya, termasuk tim kesehatan dan kesiapan layanan bandara khususnya layanan bagi jemaah haji lansia,” ungkap Ace.

Anggota Komisi IX DPR RI, Darul Siska.

Berita Golkar – Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska mengapresiasi penurunan angka stunting yang signifikan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Menurutnya, turunnya angka stunting yang signifikan di Kepri merupakan hasil dari model penanganan yang terintegrasi yang dilakukan Pemda Kepri.

Dalam menurunkan angka stunting, Kepri diketahui melibatkan APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) yang ada di Kepri untuk dapat ikut berkontribusi, seperti dengan melibatkan pengusaha-pengusaha menjadi orang tua angkat bagi anak-anak stunting.

Langkah ini, dinilai sangat membantu penurunan angka stunting di Kepri.

“Jadi pengusaha-pengusaha itu ikut berkontribusi melakukan intervensi sensitifnya. Umpamanya banyak dari pengusaha-pengusaha yang jadi orang tua angkatnya (bagi) anak-anak stunting, dan itu sangat menolong,” jelas Darul Siska kepada wartawan, di sela-sela Kunjungan Kerja Tim Komisi IX ke Batam, Kepulauan Riau, Rabu (28/2/2024).

“Umpamanya banyak dari pengusaha-pengusaha yang jadi orang tua angkatnya (bagi) anak-anak stunting, dan itu sangat menolong”

Selain melibatkan pengusaha untuk mengintervensi langsung, Pemda Kepri juga mengambil inisiatif seperti dengan melibatkan pengusaha untuk membantu operasional Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) di Kepri.

Langkah yang dilakukan Pemda Kepri, menurutnya bisa menjadi percontohan bagi daerah lain.

“Ini juga barangkali bisa menjadi contoh. Buat daerah lain, agar pemerintah daerah itu sama-sama ikut bertanggung jawab mengatasi masalah stunting. Karena ini penanganan stunting di daerah itu menjadi salah satu parameter juga sekarang untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah,” lanjut Politisi Fraksi Golkar tersebut.

Selain penanganan stunting, Darul Siska juga menyoroti masih belum meratanya penyebaran tenaga kesehatan di Kepri.

Ketimpangan itu disebabkan masih banyaknya dokter yang ada di Kota Batam, sementara daerah lain di Kepri jumlah dokter masih sangat minim.

“Di Kota Batam sangat berlebih (jumlahnya), baik dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis. Sementara daerah-daerah yang kepulauan itu sangat minim. Ini kita berharap pemerintah daerah provinsi membuat kebijakan, sehingga ada pemerataan tenaga kesehatan, terutama dokter-dokter spesialis yang semestinya ada di semua rumah sakit-rumah sakit di kabupaten/kota,” harapnya.

Diketahui, dari total 11.592 tenaga medis di Kepri, sebanyak 4.641 tenaga medis berada di Kota Batam, sedangkan sisanya tersebar di 6 kabupaten/kota lainnya di Kepri.

Sementara itu, dengan angka prevalensi stunting sebesar 15,4 persen pada tahun 2022, Kepri menduduki peringkat ke-4 terendah nasional setelah Lampung, DKI Jakarta, dan Bali.

Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska saat kunjungan kerja Tim Komisi IX ke Batam, Kepri, Rabu (28/2/2024).

Berita Golkar – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 masih berada di angka 6,80 persen.

Angka ini turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 8,23. Meski turun, Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska menilai angka TPT ini masih cukup tinggi.

Menurutnya, hal ini banyak dipengaruhi oleh Kepri yang merupakan kawasan ekonomi khusus dan daerah investasi.

“Karena banyak orang-orang dari daerah lain, terutama dari Sumatera yang cari pekerjaan di sini. Ditambah lagi dengan orang-orang yang dipulangkan dari Malaysia, dari Singapura, pulang ke Indonesia, sementara mencari pekerjaan di sini. Tidak segera pulang ke daerah asalnya,” kata Darul Siska kepada Parlementaria, usai kunjungan kerja Tim Komisi IX ke Batam, Kepri, Rabu (28/2/2024).

Untuk itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Pemda Kepri agar menambah Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada untuk mempersiapkan angkatan kerja yang kompeten, sehingga dapat terserap maksimal dalam dunia kerja.

“Nah (Kepri) itu kan membutuhkan angkatan kerja yang terampil untuk daerah industri. Jadi tentu kalau bangun BLK harus menyiapkan orang untuk bisa masuk ke dunia industri. Saya kira jelas lapangan kerja yang tersedia di sini,” harapnya.

Diketahui, berdasarkan paparan dari Pemda Kepri pada tahun 2023, angkatan kerja Kepri mencapai 1.093.686 orang, dengan jumlah bekerja 1.019.355, penganggur 74.330, bukan angkatan kerja 498.776, dengan penduduk usia kerja sebanyak 1.592.462.