Bulan: Oktober 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 5 Oktober 2023 untuk membahas soal proyek strategis nasional (PSN).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut para menteri melaporkan PSN yang telah selesai, belum diresmikan, hingga yang dihentikan.

“Jadi tadi dilaporkan ke Bapak Presiden bahwa sampai dengan 4 Oktober ini telah diselesaikan 170 proyek PSN dengan nilai investasi sebesar Rp1.299,41 triliun dan 61 proyek dalam tahap konstruksi,” ujar Airlangga dalam keterangan persnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta usai rapat.

Airlangga melanjutkan, pada tahun 2023 ini hingga tanggal 4 Oktober ada 17 PSN yang telah diresmikan Presiden Jokowi dengan nilai mencapai Rp259,41 triliun.

Proyek-proyek tersebut antara lain Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang nilainya Rp125,7 triliun, Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek senilai Rp29,9 triliun, berbagai kawasan indsutri, bendungan, dan jalan tol.

Selain itu dilaporkan juga beberapa proyek yang belum diresmikan dan akan selesai, yakni 16 proyek senilai Rp179,46 triliun.

Proyek-proyek tersebut antara lain mencakup Jalan Tol Kisaran-Tebing Tinggi, Pelabuhan Likupang, Makassar New Port, dan sebagainya.

“Ini termasuk beberapa bendungan, Tol Kisaran-Tebing Tinggi, Pelabuhan Deli Kupang, Makassar New Port, berbagai bendungan, dan termasuk di Papua Barat juga sudah selesai LNG Train 3, dan proyek satelit multifungsi, proyek tangguh LNG juga sudah siap diresmikan,” ungkap Airlangga.

Sementara itu, di tahun 2024 akan ada 25 PSN dengan nilai Rp151,58 triliun yang akan selesai sampai dengan 20 Oktober 2024.

Adapun antara 20 Oktober sampai Desember 2024 ada 12 proyek strategis nasional dengan nilai mencapai Rp23,45 triliun.

Untuk proyek strategis nasional yang penyelesaiannya di atas tahun 2024, Airlangga menyebut ada 42 proyek dengan nilai mencapai Rp1.427,36 triliun.

Airlangga memastikan proyek-proyek tersebut akan dilanjutkan hingga selesai.

“Karena sifatnya proyeknya sudah berjalan dan financial-nya sudah closing, tentunya ini proyek berlanjut sampai dengan selesai,” tandasnya.

Wakil Ketua DPRD Kalteng, Ir Abdul Razak.

Berita Golkar – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Abdul Razak, menghadiri upacara peringatan HUT TNI ke-78, di halaman Korem 102/PIG, jalan Imam Bonjol, Kota Palangka Raya, Kamis (5/10/2023).

Dalam momentum tersebut, Abdul Razak berharap agar kedepannya TNI semakin maju serta mampu menjalankan tugas dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga
Indonesia menjadi negara seta bangsa yang kuat.

“Saya mewakili unsur pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kalteng mengucapkan selamat memperingati HUT TNI ke-78 dan saya doakan kedepannya TNI semakin maju serta mampu mempertahankan keutuhan NKRI melalui sinergitas bersama seluruh masyarakat Indonesia khususnya Kalimantan Tengah,” ucapnya.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) III meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Lamandau dan Sukamara ini juga menegaskan bahwa sinergitas yang terkandung dalam persatuan dan kesatuan merupakan aspek utama dalam menjaga keutuhan NKRI.

Sehingga slogan TNI Kuat Bersama Rakyat’ merupakan slogan yang tepat, mengingat menjaga kedaulatan serta keutuhan NKRI bukanlah tugas yang mudah.

Sehingga TNI harus bersatu padu dengan masyarakat agar kedaulatan NKRI tetap utuh serta terjaga.

“Pada intinya saya mendoakan agar TNI mampu menjalankan tugas serta kewajiban dengan sebalk-baiknya, sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mempererat persatuan dan kesatuan guna mendukung kinerja TNI dalam melindungi kedaulatan NKRI. Karena TNI Kuat Bersama Rakyat,” pungkas Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kalteng ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) Tahun 2023 yang bertema “Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju”, Selasa (3/10), Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan arahan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di kisaran 6-7% dalam rangka menjaga momentum Indonesia Maju.

“Salah satu upaya untuk mengejar target tersebut yaitu melalui penguatan teknologi digital. Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan di semua lini termasuk Pemerintah Daerah,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.

Wapres Ma’ruf Amin juga mengarahkan beberapa kebijakan yang relevan dan perlu ditempuh untuk memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah, diantaranya yakni agar Pemerintah Daerah meningkatkan sinergi dan kolaborasi guna mendorong peningkatan P2DD, menetapkan beberapa regulasi dalam rangka penguatan kebijakan P2DD, terus berinovasi untuk meningkatkan retribusi daerah, serta memperkuat infrastruktur dengan mengoptimalkan pemanfaatan Proyek Strategis Nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Satgas P2DD pada kesempatan tersebut memaparkan beberapa capaian tugas Satgas P2DD dalam kurun waktu tahun 2022 hingga semester I tahun 2023.

“Implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), berdasarkan Survei Indeks ETPD semester I tahun 2023, jumlah Pemerintah Daerah yang masuk kategori Digital mencapai 399 Pemda atau 73,6%. Pemerintah optimis target tahun ini 75% bisa dicapai,” ungkap Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan terkait penguatan ekosistem ETPD dan peningkatan kinerja TP2DD serta inovasi kebijakan P2DD.

Dibandingkan tahun lalu, jumlah pemda yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja tahun pada tahun 2023 ini meningkat menjadi 489 Pemda atau setara 90,2%.

“Untuk mencapai target 75% digital di tahun 2023, beberapa hal perlu dilakukan, yang pertama, optimalisasi pemanfaatan Proyek Strategis Nasional. Sampai dengan Agustus 2023 itu 161 PSN telah selesai dan investasinya Rp1.134 triliun untuk menunjang perluasan layanan digital di Indonesia,” kata Menko Airlangga.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga mendorong penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyediaan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah.

Saat ini terdapat 24 dari 27 BPD yang memiliki layanan digital banking namun hanya 19 BPD yang memiliki izin QRIS. Lebih jauh, Menko Airlangga juga menekankan peningkatan inovasi dalam implementasi kebijakan P2DD.

Selain itu, sebagai bentuk evaluasi dan apresiasi kinerja Pemerintah Daerah, telah dilaksanakan Championship TP2DD 2023 dengan level playing field semakin konvergen di 5 wilayah yaitu Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, serta Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Satgas P2DD telah memilih 15 Pemda Penerima Penghargaan TP2DD terbaik, Pemda Penerima Penghargaan Program Unggulan terbaik di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta 1 BPD terbaik yang dinilai paling mendukung kebijakan P2DD tahun 2023.

Sekretaris DPD Partai Golkar Jabar, MQ Iswara bersama jajaran DPD Golkar Jawa Barat menyerahkan berkas pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar.

Berita Golkar – DPD Golkar Jawa Barat menyerahkan berkas pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar.

Sekretaris DPD Partai Golkar Jabar, MQ Iswara, mengatakan total ada 120 calon legislatif dari partai Golkar yang siap berebut kursi DPRD Jabar di Pileg 2024.

“Ini sudah final dan Insya Allah dengan 120 caleg ini, 39 perempuan atau 33 persen, terpenuhi sesuai dengan UU,” ujar MQ Iswara, Rabu, (4/10/2023).

Menurut Iswara,  120 nama caleg ini dipastikan sudah mendapatkan pelatihan dan pendidikan politik. Sehingga, pihaknya yakin bahwa target 25 kursi DPRD Jabar bakal tercapai.

“Kami menargetkan seperti yang kami canangkan yaitu 25 kursi dari 14 kursi yang sekarang ada,” katanya.

Dari 120 nama caleg ini, kata dia, ada dua nama caleg yang diganti oleh DPD Golkar Jabar menjelang penutupan pencermatan DCT.

Alasannya, dua nama itu diganti lantaran sudah diterima pekerjaan lain sebagai ASN.

“Ada perubahan di delapan daerah, ada lima yang berganti nomor urut dan dua yang berganti caleg karena diterima sebagai PPPK, diterima sebagai karyawan PNS,” ucapnya.

Iswara optimistis Partai Golkar mampu merebut 25 kursi DPRD Jabar karena didukung dengan hasil survei yang menunjukan trend positif.

Menurut hasil survei LSI Denny JA, elektabilitas Golkar naik ke peringkat kedua menggeser PDIP di Jabar.

“Kami bersyukur ini mengkonfirmasi semua kinerja kader partai di semua tingkatan. Jadi ini tentunya adalah hasil dari kolektif kolegial dari semua kader partai semua tingkatan, baik caleg DPR RI, caleg DPRD Provinsi, mapun caleg DPRD kabupaten kota,” kata Iswara.

Berita Golkar – Partai Golongan Karya (Golkar) optimis pertahankan 3 kursi legislatif di DPRD Morowali Utara (Morut) pada pemilu tahun 2024 mendatang.

3 kursi Golkar dari Dapil III pada periode 2019-2024 adalah penentu kemenangan, 3 kader Golkar yang berhasil melaju ke DPRD Morut saat itu adalah Muhlis Dg Mamala, Abidin Lamatta, dan Hj. Megawati Ambo Asa.

Per tanggal 1 Oktober 2023 Hj. Megawati Ambo Asa resmi mengundurkan diri dari partai Golkar dan bergabung dengan Partai Hanura.

Hengkangnya Megawati tampaknya tidak membuat Partai Golkar goyang. Sejumlah kader Golkar yang di plot bertarung di dapil III punya kekuatan yang sudah teruji dalam Pemilu.

Kepada media ini Muhlis Mamala yakin kerja kader Golkar akan menunjukan hasil yang baik,

“Kita yakin kursi Partai Golkar di dapil III akan di pertahankan. Bahkan bisa jadi bertambah,” tegas Muhlis Dg Mamala (3/10).

Posisi Megawati sebagai anggota DPRD Morut akan di gantikan oleh Eligems Saino, SE, MM sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD Morut masa jabatan 2019-2024.

Nama Gems Saino sudah tidak asing bagi warga kecamatan Mori bersaudara.

Manuver partai Golkar memang tidak bisa ditebak, bisa jadi ada kejutan nama baru yang dihadirkan partai Golkar jelang penentuan DCT pada bulan Oktober ini.

Isyarat bisa menambah kursi di dapil III, dari 3 kursi periode 2019-2024 menjadi 4 di Pemilu tahun 2024 membuat persaingan akan memanas.

Apalagi semangat di dapil III sesuai dengan nomor urut 4 partai Golkar yang siap mendulang suara.

Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi.

Berita Golkar – Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi mempertanyakan efektivitas penerapan Kurikulum Merdeka yang digagas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

Hal ini menanggapi maraknya aksi perundungan atau bullying yang melibatkan anak-anak sekolah sebagai pelaku dan korban di beberapa daerah di Indonesia dalam beberapa waktu terkini.

“Ini menurut saya harus pertanyakan kepada Mendikbudristek. Berarti evaluasi, monitoring oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terhadap Kurikulum Merdeka ini tidak efektif,” kata Purnamasidi kepada wartawan, Selasa (3/10/2023).

“Jadi kasus bully di sekolah ini tentu sesuatu yang membuat kita agak marahlah dengan fenomena seperti ini,” sambungnya.

Politikus Partai Golkar itu, meminta Nadiem segera mencari solusi untuk permasalahan tersebut.

“Dan apalagi ini terjadi di instansi pendidikan dan mas menteri sejak awal menduduki jabatan sebagai Mendikbudristek, beliau sudah me-launching namanya Kurikulum Merdeka. Basis tujuan dari Kurikulum Merdeka adalah membangun dan mewujudkan insan pancasilais, pelajar Pancasila,” ujarnya.

Namun, bila merujuk fenomena yang terjadi, menurut Purnamasidi, Kurikulum Merdeka malah tak menghasilkan pelajar yang menganut prinsip Pancasila.

“Kalau kemudian output-nya malah bullying di sekolah-sekolah tentu kami dari Komisi X mempertanyakan efektivitas dari pencapaian pendidikan Kurikulum Merdeka. Ini satu anomali dari cita-cita untuk mewujudkan pelajar Pancasila dengan perilaku yang sangat tidak pancasilais,” katanya.

Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan seorang siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah, menjadi korban perundungan yang dilakukan teman sekolahnya.

Kasatreskrim Polresta Cilacap Kompol Guntar Arif Setiyoko mengatakan siswa SMP berinisial FF itu berusia 13 tahun.

Dari hasil pemeriksaan rontgen, FF mengalami patah tulang rusuk akibat aksi kekerasan yang dilakukan temannya.

“Oleh karena itu, FF dirujuk ke RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto untuk mendapatkan penanganan yang lebih intensif,” kata Guntar di Cilacap, Jumat (29/9/2023).

Dilansir Antara, perundungan terhadap FF dilakukan teman sekolahnya, MK (15) dan WS (14), yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Guntar mengatakan MK dan WS dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 80 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang ancaman hukumannya 3,5 tahun penjara dan Pasal 170 KHUP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

“Kami gunakan Pasal 170 KUHP karena perbuatannya dilakukan bersama-sama, lebih dari satu orang. Saat ini kedua tersangka kami tempatkan di tempat khusus,” kata Guntar.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Sarmuji.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar-BUMN sektor energi, yakni Pertamina dan PLN. Ia yakin dengan koordinasi yang baik, usaha untuk melakukan transisi energi akan jauh lebih cepat.

“Saya yakin kalau PLN dan Pertamina ini bisa berkoordinasi dengan baik, usaha kita untuk melakukan transisi energi ini akan jauh lebih cepat, jauh lebih masif. Sehingga target kita bisa tercapai ini sebenarnya bukan hanya persoalan internasional tapi untuk kepentingan kita,” jelasnya dalam Rapat Panja Transisi Energi ke Listrik Komisi VI dengan Dirut Pertamina dan PLN, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2023).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, kepentingan nasional harus didahulukan dalam usaha transisi energi ini.

Oleh sebab itu, kepentingan internasional bisa dilakukan selama hal tersebut selaras dengan kepentingan nasional.

“Yang harus kita utamakan adalah kepentingan nasional kita. Kalau itu memang selaras dengan kepentingan nasional kita, ya kita akan jalan, tetapi kalau tidak selaras dengan kepentingan nasional, kita tentu kita harus berhitung ulang,” imbuhnya.

Diketahui, beberapa langkah Pertamina dalam upaya transisi energi adalah, pertama, melaksanakan transisi energi dengan tetap memprioritaskan ketahanan dan kemandirian energi nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dalam negeri.

Kedua, meningkatkan produksi migas, baik domestik dan di luar negeri untuk mengurangi ketergantungan impor, serta memperkuat infrastruktur gas, agar dalam operasionalnya dilakukan secara green operation.

Ketiga, mewujudkan transisi energi yang berkeadilan, sehingga tetap menjamin keterjangkauan harga untuk masyarakat.

Keempat, melakukan modernisasi kilang untuk meningkatkan produksi dan menghasilkan produk yang lebih rendah emisi.

Kelima, mengembangkan bahan bakar nabati (biofuel) untuk mengurangi impor BBM sekaligus menurunkan emisi karbon.

Keenam, membuka diri dalam kemitraan dengan berbagai pihak untuk mendukung pencapaian NZE.

Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F. Paulus.

Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus meminta Masyarakat tidak perlu membeli karena panik tidak dapat (panic buying) pasokan beras yang mulai mengkhawatirkan belakangan ini.

Menurutnya pemerintah sudah memikirkan cara untuk memastikan pasokan beras agar selalu tersedia di masyarakat.

Hal ini dikatakan Lodewijk, menanggapi isu pembatasan pembelian beras maksimal 10 kg di toko ritel.

”Kita sedang menghadapi El Nino, Pemerintah juga telah mengambil kebijakan untuk impor beras, tentunya jangan sempet masyarakat menjadi panic buying,” kata Lodewijk saat ditemui Parlementaria usai Rapat Paripurna, di Nusantara II, DPR RI, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Menurutnya, jika terjadinya panic buying maka sebenarnya akan menyusahkan masyarakat yang sedang sangat membutuhkan.

Sehingga di momen seperti ini, perlu adanya kerja sama dan kebijaksanaan yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar ketersediaan panggan bisa cukup hingga El Nino benar-benar berlalu.

”Karena saya tahu masyarakat sangat membutuhkan, sekarang ada El Nino, El Nino ini tentunya berdampak kepada ketersediaan pangan walaupun pemerintah sudah mengambil (kebijakan tapi itukan dibatasi,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Diketahui, saat ini pembatasan pembelian beras di ritel ini dilakukan atas arahan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Meski demikian pembatasan ini tidak akan dilakukan secara permanen dan akan dicabut usai beras impor masuk ke Indonesia.

Lebih lanjut, Lodewijk menuturkan hal penting lain yang perlu dimitigasi yakni tidak menentunya cuaca yang akan mempengaruhi musim tanam di Indonesia.

”Kalau kita katakan setelah hujan mungkin ada banjir itu yang harus di mitigasi juga, dan setelah itulah musim tanam, berapa lama setelah itu panen produk yang dihasilkan, cukup enggak, itu yang tentunya harus dihitung Pemerintah,” pungkas Pimpinan DPR Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Komisi XI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VIII, Puteri Anetta Komarudin.

Berita Golkar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Komisi XI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VIII Puteri Anetta Komarudin berharap, agar pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bernama Whoosh akan meningkatkan mobilitas dan konektivitas antar wilayah.

“Harapannya, kehadiran transportasi massal dan modern ini bisa semakin meningkatkan mobilitas dan konektivitas antar wilayah,” kata Puteri sapaanya, Selasa, (3/10/2023).

Puteri juga mengaku yakin bahwa kehadiran Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bernama Whoosh akan mempercepat waktu tempuh hingga menggenjot pertumbuhan ekonomi dari wilayah yang dilaluinya.

“Mempercepat waktu tempuh, dan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang dilaluinya,” beber Puteri.

Puteri pun mengapresiasi atas pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung bernama Whoosh. Terlebih, lanjut Puteri, Kereta Cepat Jakarta-Bandung bernama Whoosh tersebut pertama di Indonesia dan Asia Tenggara.

“Kereta Cepat ini melintasi Daerah Pemilihan saya di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta. Bahkan, juga terdapa stasiun pemberhentian di Karawang,” tandas Politikus muda Partai Golkar ini.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, peresmian operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama Whoosh menandai berlangsungnya modernisasi transportasi massal di tanah air.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden saat Peresmian Operasional KCJB, di Stasiun KCJB Halim, Jakarta, Senin (02/10/2023).

“Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien, yang ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, maupun terintegrasi dengan TOD (transit oriented development),” ujar Presiden Jokowi.

Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin.

Berita Golkar – Sidang Paripurna DPR RI telah menyepakati Revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadi RUU usul inisiatif DPR pada Juni 2023.

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin optimis Revisi UU Desa mampu mendorong percepatan pembangunan desa yang merata.

“Terdapat beberapa poin krusial yang diusulkan Badan Legislasi (Baleg) dalam RUU ini diantaranya terkait perubahan masa jabatan kepala desa yang diusulkan 9 tahun untuk 2 periode, serta kenaikan alokasi Dana Desa sebesar 20 persen. Tapi, perjalanan RUU ini terbilang masih cukup panjang karena nantinya naskah revisi yang diusulkan DPR harus dilakukan pembahasan terlebih dahulu bersama dengan pemerintah,” ungkap Puteri dalam Workshop bersama BPKP di Kabupaten Karawang seperti dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/10/2023).

Selain itu, Puteri menilai urgensi revisi ini tidak hanya terbatas pada perpanjangan masa jabatan kepala desa.

“Namun juga ada hal krusial lainnya yaitu terkait status aparat desa, kesejahteraan kepala desa dan aparat desa, operasional pemerintahan desa, alokasi dana pembangunan desa, hingga arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa,” ucap Puteri.

Lebih lanjut, Puteri juga menyampaikan bahwa Komisi XI DPR RI bersama Pemerintah telah mengesahkan UU No.1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

“UU ini menegaskan bahwa Dana Desa merupakan bagian dari Transfer Keuangan Daerah (TKD) bersamaan dengan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Karena UU sebelumnya tidak memasukkan unsur Dana Desa dan mengatur secara terpisah Dana Desa hanya dalam UU Desa. Tapi dengan UU HKPD, Dana Desa telah dimaknai sebagai bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa,” lanjut Puteri.

Politisi dari Fraksi Golkar ini menyebut UU HKPD ini juga mengubah desain kebijakan Dana Desa yaitu dengan menambahkan komponen indikator kinerja desa dalam pengalokasian Dana Desa, serta penggunaan Dana Desa yang dapat diarahkan sesuai prioritas nasional.

“Hal ini akan mendorong Desa untuk berlomba-lomba memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa, supaya mendapatkan alokasi yang lebih besar. Serta, bertujuan agar penggunaan Dana Desa yang sejalan dengan fokus nasional, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, hingga dana operasional pemerintah desa sebesar 3 persen,” urai Puteri.