Bulan: Oktober 2023

Anggota DPRD Kota Makassar, Apiaty K Amin Syam.

Berita Golkar – Anggota DPRD Kota Makassar, Apiaty K Amin Syam mengajak pemuda untuk memanfaatkan program dalam mengembangkan bakat dan minat.

Demikian disampaikannya saat Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kepemudaan, di Hotel Maxone, Jl Taman Makam Pahlawan, Kamis (5/10/2023).

Menurut legislator dari Fraksi Golkar ini, pemerintah kota Makassar tengah konsen dalam pengembangan pemuda. Ada banyak program pembinaan telah berjalan.

“Seperti Dinas Pemuda dan Olahraga di Makassar, itu banyak sekali progam yang bisa diikuti. Ada juga banyak bantuan untuk mereka pemuda yang berprestasi,” ujarnya.

Pemuda berprestasi ini, Apiaty mencontohkan ada pembinaan berlanjut. Ia juga mengatakan bantuan dana akan diberikan sebagai bentuk apresiasi.

“Baik itu Dinas Pemuda dan Olahraga dan KONI Makassar, pemuda yang berprestasi di bidang olahraga akan diapresiasi ketika ada penghargaan yang didapat,” tambahnya.

Ia juga meminta pemuda tak segan menyampaikan masalahnya bila tidak ada program khusus mereka.

“Sampaikan ke saya, nanti akan coba dibantu,” pungkasnya.

Sementara itu, narasumber sosialisasi, Andi Ono Indra Chandra menyampaikan bahwa banyak cara agar pemuda lebih berkembang. Salah satunya dengan memasuki organisasi kepemudaan.

“Seperti KNPI, itu organisasi yang mewadahi kita juga untuk bakat dan minat. Bahkan ada uangnya,” jelasnya.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan hingga saat ini sikap Partai Golkar tetap mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Airlangga memastikan belum ada rencana Golkar mengalihkan dukungan. Golkar masih berada di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Belum ada hilalnya. Ya, dengan Pak Prabowo,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/10).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mengatakan Golkar sudah meneken perjanjian dengan koalisi Prabowo. Dia menyebut Golkar akan bertahan di koalisi tersebut.

Airlangga tak mempermasalahkan beberapa senior Golkar, seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Jusuf Kalla, bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

“Ya, semua kan (bisa) ketemu semua,” ujar Airlangga.

Anggota Komisi VII DPR RI, Gandung Pardiman.

Berita Golkar – Anggota DPR RI dari Partai Golkar, Drs HM Gandung Pardiman MM menyerahkan 628 mesin pompa paket konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) bagi petani di Kabupaten Bantul, Kamis (5/10), di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.

Hampir setiap tahun wakil rakyat dari fraksi Golkar tersebut memperjuangkan para petani Bantul agar mendapatkan bantuan untuk meringankan beban petani dalam mengolah lahannya.

Pendistribusian tersebut merupakan program kemitraan Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI, Drs HM Gandung Pardiman MM tahun anggaran 2023 di Kabupaten Bantul.

Petani bersyukur sudah mendapat bantuan mesin pompa air dengan bahan bakar gas elpiji tersebut.

Dalam acara tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul, Joko Waluyo SPt MSi, wakil Dirjen Migas, Agung Kusuwardono.

Gandung Pardiman mengatakan, sebagai orang yang lahir dari keluarga petani, dirinya tahu betul sulitnya menjadi seorang petani dan segala permasalahan yang dihadapinya.

“Saya ini anak petani, anaknya orang kecil yang ketika untuk makan saja harus jualan hasil palawija. Sehingga kalau berjuang untuk kepentingan petani apapun akan saya lakukan,” ujarnya.

Komitmen tersebut dibuktikan anggota Komisi VII DPR RI dapil DIY Gandung Pardiman dengan penyaluran hampir 1.800 lebih mesin pompa air untuk petani di Kabupaten Bantul.

Politisi senior Partai Golkar tersebut mengatakan, bahwa memperjuangkan untuk kepentingan rakyat itu tidak mudah dan memang ribet dan repot. Tetapi hal tersebut harus dilakukan demi kesejahteraan petani di Bantul.

“Saya akan berusaha terus untuk membantu petani termasuk Kelompok Wanita Tani (KWT). Saya mengapresiasi Pak Joko Waluyo sebagai kepala dinas, respons sekali ketika bicara untuk kepentingan Bantul atau petani Bantul,” ujarnya.

Wakil Dirjen Migas, Agung Kuswardono mengatakan, mesin pompa air yang dikonversi ke gas elpiji lebih murah dibanding ketika tetap menggunakan bahan bakar minyak.

“Biaya lebih murah, lebih efisien, mungkin kedepannya sekadar membutuhkan adaptasi. Dari biasanya menggunakan bahan bakar minyak sekarang memanfaatkan elpiji,” tandasnya.

Selain itu petani tidak harus membeli BBM ke SPBU. Karena gas elpiji tersedia didekat masyarakat.

Khusus di Kabupaten Bantul, Kementerian ESDM dan anggota DPR RI Gandung Pardiman sudah menyerahkan 1.000 lebih mesin pompa air yang sudah dikonversikan ke gas.

“Program ini wujud kemitraan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan yang pasti dukungan Pak Gandung,” ujarnya.

Agung menambahkan sejauh ini politisi Partai Golkar tersebut selalu memperjuangkan petani.

“Kami hadir untuk membantu petani dan berkat perjuangan dari Pak Gandung maka saat ini bisa mengantarkan 628 paket,” ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul, Joko Waluyo SPt MSi mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada anggota DPR RI Gandung Pardiman MM. Karena sudah memberikan hampir 1.800 lebih mesin pompa air.

“Kami mewakili para petani Bantul menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Gandung. Tahun mendatang kami masih mengharapkan bantuan bapak karena masih banyak petani yang membutuhkan,” papar Joko.

Salah satu penerima program, Kasihono warga Sumbermulyo Bambanglipuro Bantul merasa senang dan terharu dan bahkan matanya berkaca-kaca saat tahu akan mendapatkan satu paket pompa air untuk mengairi sawah.

“Terima kasih Pak Gandung, bantuan pompa air berbahan gas elpiji ini sangat kami butuhkan. Kalau beli sendiri kami tidak mampu,” kata Kasihono.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Berita Golkar – Di tengah persiapan pesta demokrasi yang tinggal menghitung hari, dengan situasi dan kondisi yang juga cukup dinamis, pihak penyelenggara pemilihan umum yaitu KPU dan Bawaslu, diminta menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif, mengingat di tengah persiapan yang cukup ketat, Pemerintah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan yang membutuhkan kerja sama yang solid dari seluruh pihak.

Banyak sekali peraturan-peraturan yang tiba-tiba harus disesuaikan. Ini yang saya kira harus diantisipasi.

“Kami berpesan bagaimana supaya pertama koordinasi antara seluruh penyelenggara pemilu ini terutama KPU Bawaslu ini harus dijaga dengan baik. Jangan sampai mereka ini adalah lembaga penyelenggara pemilu yang merupakan satu kesatuan sebetulnya yang diatur dalam undang-undang itu, jadi memang harus ada komunikasi dan koordinasi yang intensif sehingga tidak ada saling over lapping, tidak ada saling mendiskreditkan dan segala macam,” ungkap Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (5/10/2023).

Doli, biasa ia disapa juga mengingatkan, pihak KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu agar bertindak sesuai aturan perundang-undangan yang ada, mengingat mereka merupakan pelaksana undang-undang yang harus bertindak sesuai peraturan teknis yang diintruksikan, dan jangan mengambil insisiatif apalagi membuat kebijakan tersendiri.

Selanjutnya, Doli juga menyinggung soal wacana Pemerintah untuk memajukan Pilkada Serentak di bulan September, dimana kaitannya dengan kesiapan Pemerintah Daerah dalam hal anggaran.

Mengingat jika menginginkan Pilkada diselenggarakan di bulan September, maka Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah harus selesai sekarang.

“Kan harusnya NPHD-nya itu kalau kita mau tarik September NPHDnya itu sudah mulai harus selesai sekarang, walaupun kami juga sudah mendapatkan surat, maksud kami sudah mendapatkan informasi ada surat dari Mendagri kepada seluruh kepala daerah untuk menyegerakan menyelesaikan masalah anggaran untuk pilkada ini selambat-lambatnya ini 5 November, ini yang tadi saya katakan, coba segera dikoordinasikan dengan pemerintah daerah masing-masing baik KPU maupun Bawaslu,” tandasnya.

Selain itu, Doli juga menyoroti sekaligus mendorong teman-teman penyelenggara KPU dan Bawaslu untuk memiliki uang jaminan kerja atau asuransi, dimana hal ini juga yang telah lama diperjuangkan oleh Komisi II DPR RI, mengingat menurutnya kenyamanan kerja dibutuhkan meskipun secara anggaran butuh diperjuangkan.

“Walaupun sekarang memang anggaran Pemilu itukan terlalu besar, totally dengan Bawaslu dan KPU itu kalau di total sekitar sampai 110 Triliun, juga ini anggaran yang artinya Pemerintah juga harus bekerja keras untuk menyiapkan anggaran itu, kalau ditambah lagi dengan yang lain termasuk jaminan ini , mungkin harus dicari cara yang lain, makanya kemarin kita ketemu jalan adanya instruksi presiden yang mengharuskan semua instansi itu harus membuat jaminan kerja, makanya kita sedang mendorong supaya jaminan asuransi dimasukkan melalui APBD,” ungkapnya.

Menurut Doli sudah ada beberapa daerah di Sumatera Utara yang kepala daerahnya sudah sepakat bersama DPRD-nya untuk memasukkan anggaran penambahan jaminan kerja itu ke KPU.

Dan Doli juga menilai secara hitungan jika di bagi ke daerah penambahan anggaran ini tidak terlalu besar.

“Makanya saya dalam kesempatan ini mendorong ya mudah-mudahan ini bisa di respon oleh para kepala daerah Gubernur dan Bupati Walikota untuk bisa memasukkan anggaran jaminan kerja dalam APBDnya,” katanya.

Sementara, Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Agus Arifin menyatakan, bahwa pihaknya telah siap sedia menyelenggarakn pesta demokrasi di Provinsi Sumut.

Adapun langkah yang saat ini tengah dilakukan adalah kegiatan verifikasi seluruh dokumen terkait dengan persyaratan calon sejak tanggal 4-18 Oktober 2023.

“Kami penyelenggara ini memang sudah disiapkan untuk melaksanakan segala ketentuan dengan segala peraturan yang ada, saya juga pernah jadi penyelenggara kabupaten kota jadi keadaan seperti itu bagi kami hal yang biasa, dan kami  siap melaksanakan segala ketentuan peraturan itu,” tutupnya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Jayapura, Yuli Rahman.

Berita Golkar – Saat ini Kota Jayapura tengah memasuki musim penghujan oleh karena itu untuk mengantisipasi adanya bencana berupa pohon tumbang.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Jayapura, Yuli Rahman meminta dinas terkait segera memperhatikan pohon-pohon yang rimbun dan mengarah ke jalan rutin untuk di tebang.

“Komisi B bermitra dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang (PUPR) dan Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan (DLHK)
Kota Jayapura, bahwa kami dari komisi B selalu menyampaikan atau memperingatkan kepada dinas terkait untuk pohon-pohon yang memang berpotensi tumbang seperti pohon yang rimbun atau diameternya besar dan sudah menjular tinggi mendekati kabel listrik dan mengarah ke jalan rutin selalu dilihat untuk ditebang,” ucap Yuli kepada wartawan di Jayapura, Rabu (4/10).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan ini adalah langkah antisipasi menghadapi cuaca yang ekstrem, harus ada sejak awal sebelum mendatangkan musibah bagi pengguna jalan terutama di musim hujan.

“Agar tidak ada musibah orang yang menggunakan kendaraan bisa tertimpa pohon dan pohon yang rimbun terlalu bisa mengakibatkan terkena kabel listrik itu sangat berbahaya. Penebangan ranting pohon juga bertujuan untuk tetap menjaga keindahan kota Jayapura,” ujarnya.

“Sehingga kami dari komisili B selalu menyampaikan, bahwa itu harus menjadi kegiatan yang rutin dilakukan oleh dinas-dinas terkait bukan saja pada saat cuaca cuaca ekstrem tetapi antisipasi sebelumnya itu harus dilakukan jadi pemantauan secara berkala oleh dinas terkait,” tegas Yuli.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Indonesia turut mendorong penyelesaian perundingan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) untuk meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan kawasan Indo-Pasifik.

Memasuki paruh ke empat tahun 2023, Pemerintah Amerika Serikat melalui United States Trade of Representatives (USTR) kembali menginisiasi Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) IPEF yang digelar secara virtual, Kamis (5/10).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hadir mewakili Pemerintah Indonesia dalam pertemuan tersebut yang membahas perkembangan berbagai klaster perundingan di Pilar I, yakni perdagangan, serta merencanakan agenda di tahun 2024.

Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Ambassador USTR Katherine Tai,13 negara mitra IPEF hadir kecuali India yang tidak tergabung dalam Pilar I.

Pada sesi awal, Ambassador Katherine Tai memberikan apresiasi terhadap negara mitra atas berbagai kemajuan dalam IPEF sejak peluncurannya pada bulan Mei 2022 hingga saat ini.

Amerika Serikat menargetkan beberapa klaster dalam Pilar I IPEF untuk dapat diselesaikan pada bulan November 2023.

Perihal agenda IPEF tahun 2024, Ambassador Katherine Tai menyampaikan harapan agar perundingan ke depan dapat fokus untuk menyelesaikan sejumlah klaster yang tersisa dan melakukan implementasi aktivitas kerja sama lainnya.

Menanggapi paparan Ambassador Katherine Tai, Menko Airlangga menyampaikan apresiasinya atas kemajuan dan fleksibilitas dari semua negara mitra IPEF dalam perundingan selama ini.

“Bantuan teknis dan kerja sama ekonomi sangat penting dalam mewujudkan implementasi komitmen standar tinggi yang diinginkan IPEF,” ujar Menko Airlangga.

Mencatat berbagai kemajuan signifikan dalam berbagai klaster IPEF, Indonesia menekankan fleksibilitas dalam perundingan dan perwujudan manfaat nyata dari Pilar I.

Menko Airlangga juga menekankan pentingnya dialog dalam perwujudan kerja sama Critical Minerals, dan berharap hal ini dapat dibicarakan pada perundingan putaran ke-6 IPEF di Kuala Lumpur, Malaysia.

Secara umum, negara partisipan IPEF mendukung penyelesaian beberapa klaster pada bulan November 2023.

Selama ini negara anggota IPEF menyatakan dukungan terhadap proyek technical assistance, investor forum, skill upscalling, networking dan capacity building sebagai bentuk manfaat nyata yang dapat diraih bersama secara cepat.

Menutup pertemuan tersebut Ambassador Katherine Tai menyampaikan apresiasinya kepada Indonesia, Australia, Singapura, Korea Selatan, Thailand, dan Malaysia yang telah bersedia menjadi tuan rumah perundingan IPEF.

Amerika Serikat berharap agar dalam putaran perundingan IPEF selanjutnya di Kuala Lumpur, semua negara mitra IPEF dapat mengambil langkah yang konstruktif dan pragmatis, guna mengakomodir semua kepentingan yang ada.

Sebagai informasi, Perundingan IPEF ke-6 di Kuala Lumpur akan berlangsung pada pertengahan bulan ini.

Sementara itu, putaran perundingan selanjutnya dan PTM IPEF berikutnya kemungkinan akan digelar pada bulan November 2023.

Peserta yang hadir dalam pertemuan ini umumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan, atau Menteri Perindustrian. Turut mendampingi Menko Airlangga dalam pertemuan tersebut Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Prio Pambudi sebagai Chief Negotiator Indonesia untuk IPEF.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Berita Golkar – Partai Golkar memastikan pihaknya sudah pasti atau fix mendukung Menteri Pertahanan RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menjadi bakal calon presiden (bacapres) di Pilpres 2024.

Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono terkait pertemuan Politikus Senior Golkar Jusuf Kalla (JK) dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Rabu (4/10/2023) kemarin.

Dalam pertemuan itu, sempat ada pembicaraan mengenai partai Golkar merapat mendukung Ganjar Pranowo menjadi bakal capres.

“Posisi Golkar sudah fix ya, kita tetap mencalonkan Pak Prabowo sebagai capres,” kata Dave saat dikonfirmasi, Kamis (5/10/23).

Tak hanya itu, Dave menyatakan pihaknya juga akan mendorong Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi bakal cawapres dari Prabowo.

“Kami terus mendorong Pak Airlangga sebagai cawapresnya,” tandasnya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Dave Laksono.

Berita Golkar – Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono berharap, pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor menjadi sinyal positif bergabungnya Demokrat ke kabinet pemerintahan saat ini.

“Bila memang benar, Alhamdulilah, bisa memperkuat pemerintahan hari ini dan kita bersama-sama menjemput kemenangan di 2024,” kata Dave kepada wartawan, Rabu (4/10/2023).

Perlu diketahui, Partai Demokrat sudah bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (bacapres).

Kendati demikian, dia mengaku tak mengetahui pasti apa isi obrolan dalam pertemuan Jokowi dan SBY. Katanya, hanya elite ketua umum partai politik KIM yang mengetahui hal itu.

“Oh, ya itu komunikasi antar-ketum lah,” ujarnya.

Di sisi lain, Dave menilai positif bertemunya SBY yang juga Presiden keenam RI itu dengan Presiden Jokowi.

Menurutnya, pertemuan itu berdampak baik bagi kemaslahatan bangsa.

Apalagi, Anggota Komisi I DPR ini menekankan pentingnya sejumlah agenda pemerintahan Jokowi yang harus tuntas dengan baik menjelang Pemilu 2024.

“Kami yakin dengan hangatnya komunikasi antar 2 tokoh ini, segala kendala akan dapat terurai,” ujar Dave.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan SBY di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10/2023) sore.

Tak sedikit yang memaknai momen pertemuan tersebut sebagai sinyal bahwa Jokowi akan memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat.

Spekulasi ini juga diperkuat dengan adanya isu akan terjadinya reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju yang berkembang belakangan ini.

Jika itu terjadi, Demokrat pada akhirnya akan meninggalkan jalan oposisinya dengan berlahan mulai merapatkan barisan ke koalisi pemerintahan.

“Sebab, positioning Demokrat dalam sejumlah wacana perdebatan kebijakan publik, kini tampak bergeser ke tengah, meskipun tetap mencoba menjaga nalar kritis konstruktifnya,” ujar Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khoirul Umam kepada wartawan, Senin malam.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto bersama Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Berita Golkar – Partai Golkar terus memperjuangkan agar Calon Presiden (Capres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto bisa berpasangan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam perhelatan Pilpres 2024 mendatang.

Apalagi baru-baru ini, kedekatan antara Menteri Pertahanan (Menhan) dengan Menko Perekonomian itu terpotret dalam unggahan media sosial, saat Prabowo Subianto memberikan kejutan di hari ulang tahun Airlangga Hartarto.

“Sampai hari ini kami partai Golkar masih melihat komposisi yang tepat untuk capres/cawapres adalah Prabowo dan Airlangga Hartarto,” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Jabar, MQ Iswara, saat dihubungi wartawan, Kamis (5/10).

Menurutnya, kombinasi antara seorang yang paham tentang pertahanan, keamanan dan mampu menjaga stabilitas politik, dengan teknokrat ekonomi menjadi kebutuhan negara Indonesia hari ini.

“Pak Airlangga, seorang teknorat ekonomi, yang paham ekonomi makro maupun mikro dan sudah berpengalaman mampu mengendalikan ekonomi Indonesia,” kata Iswara

Terbukti bahwa, Menko Perekonomian di bawah Airlangga Hartarto bisa bertahan saat gempuran pandemi Covid-19 yang melanda tanah air.

“Kita sudah survive kemarin di pandemi Covid-19 dan juga dipercayanya Airlangga Hartarto sebagai KPC PEN bisa menyeimbangkan bagaimana menekan Covid-19 tapi juga ekonomi tetap tumbuh. Itu kan di bawah komando Airlangga Hartarto,” kata Iswara.

Sehingga, sampai hari-H pendaftaran capres-cawapres nanti, Partai Golkar akan terus memperjuangkan Airlangga Hartarto untuk bisa mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

“Jadi kombinasi Prabowo-Airlangga paling tepat menurut kami, dan kami terus memperjuangkan agar pasangan ini bisa terwujud,” pungkasnya.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto bersama Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Berita Golkar – Partai Golkar terus mengkomunikasikan agar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ditunjuk menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto menjelang 2 minggu pendaftaran Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menyebut nama Airlangga terus dikomunikasikan kepada Prabowo maupun partai koalisi Indonesia maju agar bisa dipilih menjadi bakal cawapres.

“Kita masih terus melakukan komunikasi,” kata Dave saat dikonfirmasi, Kamis (5/10/23).

Dave menuturkan bahwa nantinya bakal cawapres bakal diumumkan jika sudah ada nama yang disetujui oleh parpol koalisi Indonesia Maju.

“Nanti bila sudah pasti akan diumumkan,” katanya.