Bulan: Juni 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Project Inauguration and Soil Turning Ceremony Aspen Medical – Sanusa Medika Hospital di Shila at Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa (20/06), mengapresiasi komitmen investasi sebesar US$1 miliar oleh Aspen-Docta di Indonesia yang akan digunakan untuk pembangunan 23 rumah sakit internasional dan 650 klinik dalam periode 20 tahun ke depan.

“Indonesia dan Australia merupakan bagian dari IA-CEPA, kita harus mendorong lebih banyak investasi dan kolaborasi, termasuk dalam research and development,” ujar Menko Airlangga.

Perlu diketahui bahwa Rumah sakit internasional yang akan dibangun memiliki fasilitasi kesehatan bertaraf internasional, termasuk kapasitas diagnosa, dan 4 center of excellence penyakit khusus: brain and stroke, heart and cardiac, rehabilitation, and geriatric medicine.

Namun Menko Airlangga mengatakan bahwa setelah dikalkukasi, jika 1 rumah sakit dibangun dalam 30 bulan, maka target membangun 23 rumah sakit dalam 20 tahun tidak tercapai.

Untuk itu dihadapan Executive Chairman Aspen Medical dan CEO Sanusa Medika, Menko Airlangga mendorong agar pembangunan ini harus dipercepat agar tercapai sesuai target.

Dalam pertemuan tersebut Menko Airlangga juga menyampaikan terkait inovasi digital PeduliLindungi yang tercipta di masa pandemi.

Aplikasi PeduliLindungi yang digunakan oleh jutaan masyarakat tersebut menyinkronasikan data kesehatan masyarakat sehingga penyintas Covid-19 dapat terdeteksi dengan baik dan tingkat vaksinasi masyarakat juga dapat terdata dengan baik.

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa aplikasi PeduliLindungi merupakan inovasi unggulan yang hanya dilakukan di Indonesia karena obatnya langsung diantarkan ke rumah pasien.

Pada sesi doorstop dengan awak media, Menko Airlangga kembali menekankan bahwa investasi di sektor kesehatan ini merupakan salah satu milestone yang diharapkan tidak hanya di Depok, tetapi juga di daerah lainnya.

“Ini terbuka di daerah lain, karena Pemerintah sudah menyiapkan. Seperti kemarin dibuka juga di Bali KEK Kesehatan, kemudian sekarang di Jawa Barat. Tetapi dengan sedang dibahasnya dan selesainya keputusan Tingkat I diharapkan dengan revisi Undang-Undang Kesehatan akan membuka kesempatan pelayanan kesehatan yang lebih baik,” pungkas Menko Airlangga.

Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulut, Raski Mokodompit.

Berita Golkar – Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Raski Mokodompit menyambut baik hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruhnya gugatan sistem proporsional terbuka belum lama ini.

Menurut Raski, dengan begitu masyarakat dapat menentukan pilihannya secara langsung melihat gambar partai politik dan nama calon anggota legislatif yang akan di pilih.

“Ini berarti masyarakat dapat tetap mencoblos pada gambar partai atau nama calon seperti pada pemilu sebelumnya,” ungkap Raski kepada wartawan di gedung DPRD Provinsi Sulut, Senin (19/6/2023).

Raski yang juga sebagai Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulut itu mengungkapkan bahwa, pemilihan calon anggota legislatif 2024 nanti tidak didasarkan pada pengurutan sehingga seluruh caleg dari partai politik dapat bekerja maksimal untuk mencapai kemenangan.

“Jadi para caleg jangan lagi pedulikan soal nomor urut,” ujar Raski sambil tersenyum.

Raski sebagai kader Partai Golkar, meminta seluruh kader untuk terus bekerja dengan maksimal mengembalikan kejayaan Golkar khususnya di Provinsi Sulawesi Utara.

“Jangan sampai lengah. Kita harus terus bekerja keras memenuhi target yang sudah ditentukan dan menang bersama rakyat,” tutup Raski.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (tengah).

Berita Golkar – Untuk tahun 2023, Pemerintah telah meningkatkan target penyaluran KUR menjadi sebesar 450 triliun rupiah.

Seluruh stakeholder digerakkan agar target penyaluran KUR dapat tercapai seiring dengan manfaat yang diterima oleh para pelaku UMKM.

Menutup agenda kunjungan kerja di Kota Cirebon, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga berkesempatan menghadiri Pameran Produk Unggulan UMKM Debitur KUR yang dikemas dalam acara UMKM BERSUKUR (Bercerita Sukses KUR) dan kegiatan produksi pada sebuah kabin pesawat yang telah dirombak untuk tempat pameran cara produksi UMKM.

”Barusan ada akad kredit dari dua peserta prakerja yang tadi dalam acara sebelumnya meminta modal kerja, dan Alhamdulillah hari ini sudah diadopsi oleh BNI dan BSI. Jadi ini membuktikan bahwa kredit KUR itu mudah untuk didapat dan prosesnya juga mudah, apalagi kalau sudah punya referensi, salah satunya adalah lulusan-lulusan dari Kartu Prakerja,” ungkap Menko Airlangga dalam acara Pameran yang bertajuk UMKM Maju dan Terbang Tinggi bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Secara nasional, realisasi penyaluran KUR sepanjang tahun 2023 sampai dengan 12 Juni 2023 telah mencapai 87,48 triliun rupiah dan diberikan kepada 1,6 juta debitur.

Khusus di Kota Cirebon, KUR telah terealisasi sebesar 63 miliar rupiah untuk 942 debitur.

Pemerintah juga terus mendorong para pelaku UMKM di segala sektor untuk memanfaatkan KUR yang disediakan Pemerintah agar permodalan tidak lagi menjadi hambatan UMKM untuk naik kelas.

”Sektornya terbuka luas, seperti tadi UMKM diberikan seluas-luasnya dan semudah-mudahnya. NPL relatif kecil, satu koma sekian persen,” pungkas Menko Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga menyaksikan penyaluran KUR Super Mikro, penyerahan secara simbolis penerima kartu BPJS Ketenagakerjaan, penyerahan santunan program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan, dan penyerahan santunan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat berbincang santai menyapa para alumni Program Kartu Prakerja dalam kunjungan kerja di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (16/06).

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam setiap kunjungan kerja kerap menyempatkan waktu untuk menyapa para alumni Program Kartu Prakerja di berbagai kota.

Program yang memiliki penerima manfaat yang tersebar di hampir seluruh Indonesia ini juga bersifat inklusif, 3% di antaranya merupakan penerima manfaat dari penyandang disabilitas.

Program Kartu Prakerja juga turut mendukung kaum perempuan untuk mengoptimalkan potensinya, terbukti bahwa 49% penerima manfaat berasal dari kaum perempuan.

“Saya mengapresiasi dan saya yakin anda-anda ini akan menjadi orang yang sukses. Karena saya lihat semuanya punya fighting spirit. Fighting spirit itu berarti mengikuti proses seleksi dalam situasi pandemi ikut Kartu Prakerja, dan yang satu kali langsung dapat itu sedikit sekali, rata-rata ada tujuh kali. Berarti daya juangnya luar biasa dan dengan fighting spirit itu saya yakin anda akan menjadi orang yang sukses di kemudian hari,” ujar Menko Airlangga saat berbincang santai menyapa para alumni Program Kartu Prakerja dalam kunjungan kerja di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (16/06).

Dalam bincang santai tersebut, Menko Airlangga menerangkan bahwa Program Kartu Prakerja merupakan program dari Kemenko Perekonomian yang langsung ke masyarakat.

Menko Airlangga juga mengisahkan secara singkat tentang pertama kali Presiden Joko Widodo memberi arahan kepada Menko Airlangga untuk melaksanakan Program Kartu Prakerja.

“Pada waktu itu format dan jenisnya belum kelihatan, tetapi tujuan utamanya sudah jelas bahwa ini adalah program untuk re-training dan re-skilling untuk jumlah yang besar, bukan hanya untuk 100 orang pertahun,” ungkap Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, para alumni peserta Program Kartu Prakerja berharap program tersebut dapat terus dilaksanakan agar semakin banyak masyarakat yang menerima manfaat dari Program Kartu Prakerja.

Menanggapi hal tersebut, Menko Airlangga menegaskan bahwa Program Kartu Prakerja akan tetap dilanjutkan.

Bahkan, Program Kartu Prakerja terus dikembangkan salah satunya yakni melalui skill week yang bisa diikuti oleh alumni Program Kartu Prakerja untuk terus meng-upgrade ilmunya.

Sebelum mengakhiri bincang santai tersebut, Menko Airlangga memberi semangat kepada para alumni Program Kartu Prakerja agar dapat terus berdaya, mandiri, dan menjadi manusia yang lifelong learning.

“Fighting spirit, kemauan yang tinggi, saya rasa itu menjadi jaminan masa depan yang lebih baik,” pungkas Menko Airlangga.

Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady saat melakukan kunjungan ke Kel. Parang Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sabtu (17/6/2023).

Berita Golkar – Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady melakukan kunjungan ke Kel. Parang Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sabtu (17/6/2023).

Kunjungan tersebut dimanfaatkan warga untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi ke politisi Partai Golkar ini.

Di hadapan Hamka B Kady, salah seorang warga, Rostina Dg. Taco mengharapkan adanya lapangan kerja untuk anak muda karena masih banyak anak muda yang belum memiliki pekerjaan.

Notos Marno, selaku Ketua RW mengharapkan solusi terkait masalah kanal. Karena setiap datang hujan pasti air meluap dan menyebabkan banjir.

Hal senada disampaikan Abdul Azis Dg. Taba. Bahwa talud kanal tersebut sudah rusak mohon bantuan penyelesaiannya.

Mendengar aspirasi warga, Hamka B Kady mengatakan, terkait lapangan kerja di setiap program aspirasinya itu melibatkan masyarakat setempat disebut dengan padat karya sehingga diharapkan masyarakat setempat juga mampu mendapatkan pekerjaan melalui program tersebut.

“Selain itu Menteri Perekonomian Indonesia Pak Airlangga Hartarto yang juga selaku Ketua Umum Golkar memiliki program prakerja. Diharapkan anak muda bisa daftar program tersebut karena di situ kita bisa mendapatkan pelatihan untuk berwirausaha dan juga bisa mendapatkan modal usaha,” kata Hamka B Kady.

“Terkait kanal pak, saya akan koordinasikan dengan balai terkait titik koordinatnya sebab persoalan kanal ini biasanya saling lempar tanggung jawab, antara pemerintah kota, provinsi dan pusat. Tapi jika itu dibawah wewenang balai kementerian PU maka saya pastikan balai langsung cek dan segera diselesaikan permasalahannya,” tegasnya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Sumedang,  Sidik Jafar.

Berita Golkar – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Sumedang,  Sidik Jafar mengungkap keuntungan sistem pemilu proporsional terbuka.

Diputuskannya sistem Pemilu proporsional terbuka oleh MK sendiri disambut baik peserta Pemilu 2024.

Terlebih partai Golkar, yang dari awal menolak sistem proporsional tertutup dan lebih memilih sistem terbuka.

“Kami DPD Golkar Kabupaten Sumedang merasa bangga dan bahagia dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan sistem pemilu 2004 ini sistem terbuka,” ujar Sidik.

Menurutnya, dengan sistem terbuka ini, semua caleg yang berjumlah 50 orang bisa mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama memperoleh kursi di parlemen.

“Dengan sistem terbuka, membuka peluang kepada kader-kader terbaik agar bekerja lebih keras lagi di masing-masing Dapil untuk turun ke bawah, mengambil sedari para calon pemilih untuk memilih caleg dari partai Golkar,” ungkap Sidik.

Selain itu, dengan sistem terbuka, tak terpengaruh nomor urut dan senioritas di fungsionaris. Semuanya mendapatkan hak yang sama dan adil.

“Berbeda dengan sistem tertutup, hanya nomor urut 1 saja yang memperoleh peluang besar. Imbasnya, para calon nomor 2 sampai 8 jadi tidak bekerja. Karena mereka yakin tidak akan terpilih, dan ini akan membuat raihan suara kursi di DPR akan berkurang karena mesin kerja Partai tidak maksimal,” paparnya.

Sidik Jafar mengatakan, keputusan MK sesuai skenario Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional 2 minggu lalu bahwa keputusannya yaitu Golkar memilih sistem pemilu terbuka.

“Dan dijawab usulan dari Partai Golkar ini seperti yang diumumkan pada hari Kamis kemarin bahwa inilah harapan seluruh kader di Golkar dan masyarakat pada umumnya. Sebab, pesta demokrasi ini adalah hajat rakyat 5 tahunan dan kesempatan mereka memilih wakil rakyatnya yang sesuai keinginan masyarakat,” ungkapnya.

Sidik Jafar mengatakan, pihaknya juga menyiapkan para bacaleg Golkar yang betul-betul siap turba alias turun ke bawah.

Termasuk kader keterwakilan gender perempuan, bukan asal memenuhi kuota perempuan 30%, tetapi betul-betul kader-kader yang siap turba dan dibekali pendidikan politik.

“Harapan kami, sekali lagi bahwa ini sesuai dengan tujuan dan keinginan Partai Golkar dengan sistem pemilu terbuka. Dirinya optimis dengan bacaleg yang ada bisa membawa kemenangan bagi partai Golkar tidak hanya di Sumedang tetapi secara nasional,” ungkapnya.

Dirinya yakin, Partai Golkar Sumedang bisa meraih 10 kursi di Pileg 2024 mendatang.

Sebab, pada 2019 silam, Golkar hanya meraih 7 Kursi. Sisanya, 3 kursi dapat diambil di dapil 3, 5, dan 6.

“Di dapil 3, kita punya Bunda Bilqis yang mana memiliki basis besar. Kemudian di dapil 5 ada inkumben Asep Kurnia dan pengusaha Muda Laddy Puspita. Kemudian di dapil 6 ada inkumben Jajang Heryana dan Sonia Sugian yang sama sama memiliki simpatisan yang luar biasa jumlahnya. Kemudian, kader kader lain yang tak diragukan kemampuan politiknya,” pungkas Sidik Jafar.

Ketua DPD Partai Golkar Jabar Tubagus Ace Hasan Syadzily.

Berita Golkar – Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (Depicab) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Kabupaten Bandung.

Pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jabar itu diberi tugas memenangkan Partai Golkar pada Pemilu 2024.

Ketua DPD Partai Golkar Jabar Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan, optimistis dengan kepemimpinan Sahrul Gunawan sebagai Ketua Depicab SOKSI Kabupaten Bandung, akan mampu membawa semangat baru dalam menyukseskan Partai Golkar di Kabupaten Bandung.

“Tugas Kang Sahrul memenangkan Partai Golkar di Kabupaten Bandung. Semua harus bersatu dan solid sebab dengan waktu hanya tinggal 240 hari lagi,” kata Ketua DPD Partai Golkar Jabar pada acara pelantikan Depicab SOKSI Kabupaten Bandung di Aula Gedung DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung, Minggu (18/6/2023).

Kang Ace, sapaan akrab Tubagus Hasan Syadzily menyatakan, tugas memenangkan Partai Golkar pada Pemilu 2024, bukan hanya diemban Sahrul, tetapi seluruh anggota SOKSI Jabar.

Apalagi, banyak kader SOKSI jadi bakal calon legislatif (bacaleg).

Karena itu, SOKSI harus menjadi garda terdepan dalam memenangkan Partai Golkar di Jawa Barat pada Pemilu 2024.

“SOKSI adalah organisasi yang memiliki ikatan kesejarahan panjang dengan Partai Golkar. Banyak kader SOKSI yang menjadi bacaleg Partai Golkar. Karena itu, menjadi kewajiban kader SOKSI Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung untuk secara bersama-sama memenangkan Partai Golkar pada Pemilu 2024,” ujar Kang Ace.

Hadir dalam acara itu, Ketua SOKSI Jabar Ali Hasan, dan Ketua DPD Partai Golkar Kab Bandung Sugianto, serta mantan Bupati Bandung dua periode Dadang M Nasser yang juga kader Partai Golkar.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu menuturkan, di tubuh SOKSI mengalir semangat karya kekaryaan dalam segala kiprahnya.

Sehingga, kekuatan SOKSI harus tercermin dalam gerak langkah organisasi ini. Terlebih, mereka yang duduk menjadi anggota fraksi (DPRD) dari Golkar.

“Kebetulan Ketua Depicab SOKSI Kabupaten Bandung ini, Kang Sahrul Gunawan, selain Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jabar adalah Wakil Bupati Bandung. Sebab itu, fraksi harus memberikan bobot politik kuat untuk mendukung program pembangunan yang dilakukan beliau,” tutur dia.

Kang Ace mencontohkan, jika yang diperjuangkan Sahrul bagi masyarakat Kabupaten Bandung tidak dianggap dalam pemerintahan, Fraksi Golkar di DPRD Kabupaten Bandung harus melakukan protes.

“SOKSI adalah organisasi besar yang juga pendiri Golkar. Karenanya, SOKSI harus mampu memenangkan Partai Golkar, termasuk mengawal semua program pembangunan yang selama ini diperjuangkan Partai Golkar,” ucap Kang Ace.

Dia mengingatkan, pentingnya politik karya kekaryaan yang selama ini menjadi landasan kekuatan Partai Golkar.

“Saya ingatkan SOKSI adalah kekuatan kekaryaan itu. Partai Golkar adalah partai yang sudah berpengalaman dan paling lincah dalam kekuasaan sehingga selalu mampu beradaptasi dalam setiap dinamika politik apa pun,” tutur dia.

Semua kader termasuk kader SOKSI, kata Kang Ace, harus menjadi tim partai.

“Tugas bapak dan ibu, besarkan dulu Partai Golkar, agar mencapai elektabilitas tertinggi,” ucap Kang Ace kepada ratusan kader SOKSI dan pengurus Partai Golkar Kabupaten Bandung.

Rakyat, ujar Kang Ace, selama ini telah merasakani saat kader Golkar hadir dalam kekuasaan. Banyak program karya dan kekaryaan telah mereka rasakan dalam mendapatkan kesejahteraan.

“Nah bagi para Caleg Golkar asih ada waktu bagi partai untuk menilai mana caleg yang bekerja atau tidak. Sebab Partai Golkar ingin mereka yanv menjadi caleg nanti benar-benar kader PDLT yakni mereka kader partai yang memiliki Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela,” ujar Kang Ace.

Saatnya seluruh kader, tutur dia, bekerja untuk merebut kembali kemenangan Golkar di Jabar.

“Target 14 kursi di Kabupaten Bandung harus terlampaui. Sebab kalau kita punya 14 kursi di DPRD, artinya kita bisa maju sendiri dalam pilkada serentak 2024,” tutur Kang Ace.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar DPRD Medan, M Rizki Nugraha.

Berita Golkar – Anggota Komisi III DPRD Medan dari Fraksi Partai Golkar, M Rizki Nugraha, menyebut anggota dewan periode 2019 – 2024 punya kewajiban mensosialisasikan perda yang telah disahkan oleh kedua belah pihak eksekutif dan legislatif.

Salah satu perda tersebut adalah Perda Kota Medan Nomor 6/2015 tentang Pengelolaan Persampahan.

Penegasan itu disampaikan Rizki Nugraha, saat menggelar sosialisasi produk hukum Perda Kota Medan Nomor 6/2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Rahmad Menteng VII, Kompleks PIK Kelurahan Medan Tenggara (Menteng) Kecamatan Medan Denai, Minggu (18/6).

“Namun yang kita butuh adalah bukan kegiatan sosialisasinya, tapi kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan. Baik itu di dalam rumah sendiri maupun lingkungan. Percuma juga kalau sosialisasi perda ini gencar, tapi kesadaran kita untuk menjaga kebersihan gak tumbuh, percuma saja bapak dan ibu,” ungkapnya.

Mengenai pengelolaan sampah, sebut Rizki, pihaknya pernah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi DKI Jakarta.

Pemerintahan di sana mengalami krisis tempat pembuangan akhir sampah. Kondisi itu tak jauh berbeda dengan apa yang dialami Pemko Medan.

“Tapi warga di sana punya solusinya, bapak dan ibu. Mereka memanfaatkan sampah menjadi nilai ekonomi, yakni dengan membudidayakan ulat magot untuk pakan ternak. Di Medan pun bisa kita buat seperti itu, asalkan mau bekerja sama,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD AMPI Kota Medan ini mengajak seluruh masyarakat Kelurahan Medan Tenggara untuk menjaga kelestarian lingkungan, jangan buang sampah sembarangan dan pilah serta pilih lah sampah sebelum diangkut mobil truk sampah.

“Nanti saya akan perjuangkan agar tempat penampungan sampah ada di tiap lingkungan. Supaya apa, petugas kebersihan kita semakin ringan bebannya. Dan secara tak langsung, bapak dan ibu telah membantu meringankan beban Wali Kota Medan kita, bapak Bobby Nasution. Karena kebersihan masuk ke dalam program prioritasnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Darmansyah Siregar yang mewakili Lurah Menteng Tenggara juga mengajak masyarakat agar peduli terhadap lingkungan sekitar.

“Jangan buang sampah ke dalam saluran drainase. Nanti kalau sudah banjir, kita juga yang repot. Pilah dan pilih sampah dengan menerapkan pola 3R, Reuse, Reduce, Recycle. Ini saja kita terapkan setiap hari, mudah-mudahan masalah sampah di Kelurahan Medan Tenggara bisa teratasi,” pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily mendorong penceramah atau pendakwah untuk terus meningkatkan kompetensi, termasuk dalam penggunaan media sosial.

Menurutnya, perkembangan dan dinamika yang terjadi di lapangan melahirkan banyak tantangan bagi para pendakwah dalam menyampaikan dakwahnya.

Hal itu disampaikan politisi yang akrab disapa Kang Ace itu pada acara ‘Penguatan Kompetensi Penceramah Agama Islam Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Barat’ di Sari Ater Hotel, Bandung, Senin (19/6/2023).

“Sebagaimana kita ketahui arus informasi semakin deras melalui media sosial. Seiring dengan itu masyarakat menginginkan hal instan dalam persoalan agama, cukup bertanya hanya ke ‘Kyai Google’. Padahal sebuah pemahaman agama harus diotentifikasi sanadnya (asal usul dari sumber utamanya). Ini adalah sebuah tantangan bagi para pendakwah saat ini,” papar Kang Ace dikutip dalam keterangan tertulis, Senin (19/6/2023).

Menurut Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat itu, ceramah dengan mengumbar ujaran kebencian harus dihindari karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dakwah sesungguhnya.

Oleh sebab itu, kata dia, penguatan kompetensi penceramah tentu sangat diperlukan.

“Para pendakwah itu selain harus memiliki ilmu agama yang mumpuni, juga harus menjadi teladan bagi umat. Memanfaatkan teknologi informasi dengan memanfaatkan media digital tentu sangat baik tetapi tetap harus dalam koridor dan adab yang benar dengan tidak melakukan hal-hal yang berbau kebencian terhadap sesama,” sambung Kang Ace.

Ia berharap para pendakwah bisa menjadi terdepan dalam membangun toleransi dan kemaslahatan umat.

“Kalau ada ribut-ribut soal pendirian rumah ibadah, tolong didamaikan. Jangan malah memanas-manasi. Sebab tujuan beragama kita itu tiada lain hanya untuk kemaslahatan umat,” pesannya.

Pada acara yang dihadiri sejumlah tokoh agama dan pendakwah itu, Kang Ace menekankan masyarakat membutuhkan kondisi yang aman dan tenang dalam beribadah. Ia mengingatkan bahaya konflik antar umat beragama seperti yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah.

“Kita jaga bangsa ini. Kita tidak tenang beribadah kalau ada perang. Karena itu, mari kita menjaga NKRI. Karena menjaga NKRI sama dengan membela agama,” ungkap alumnus Ponpes Cipasung Tasikmalaya itu.

Kang Ace menyatakan menjaga bangsa dan negara adalah sejalan dengan prinsip maqasid syariah dalam Islam, yaitu hifdzu nafs serta memajukan kesejahteraan umum (hifdzu mal).

“Sebab itu mari kita lakukan ceramah dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip dakwah yang benar agar kedamaian, kerukunan dan kemaslahatan umat bisa terbangun di negeri tercinta ini,” ujar Kang Ace.

Ketua DPD Golkar Jawa Timur, M Sarmuji.

Berita Golkar – Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Jawa Timur mengumpulkan pengurus dari 38 DPD II atau tingkat kabupaten/kota melalui Rapat Kerja Daerah (Rakerda) membahas strategi persiapan untuk memenangkan kontestasi Pemilihan Umum 2024.

“Rakerda juga menindaklanjuti hasil Rakernas dengan kerja-kerja konkret,” ujar Ketua DPD I Partai Golkar Jatim M. Sarmuji di sela Rakerda di Surabaya seperti yang diikuti wartawan, Minggu (18/6/2023).

Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Ketua Umum DPP Golkar Firman Subagya, Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah III DPP Misbakhun, Ketua Dewan Pertimbangan DPD Harsono beserta jajaran pengurus dan perwakilan DPD Golkar Jatim dari 38 kabupaten/kota se-Jatim.

Pada Rakerda tersebut, kata dia, terdapat tiga agenda poko yang dibahas, yaitu konsentrasi pada konsolidasi kelembagaan mulai tingkat desa sampai tingkat wilayah, mempersiapkan saksi di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan fokus berorientasi menentukan bakal calon kepala daerah.

Dalam pemenangan Pemilu, menurut Sarmuji, tidak ada strategi tunggal sehingga setiap pihak atau dalam hal ini jajaran pengurus partai tingkat pusat hingga wilayah memiliki kontribusi masing-masing dalam pemenangan.

“Oleh karena itu, semua harus ada penyatuan tekad. Seluruh pendekatan harus kami ambil, baik pendekatan konsolidasi, organisasi, keagamaan dan opini. Tidak ada satu unsur tinggal yang bisa memenangkan Pemilu 2024 sendirian,” ucap dia.

Golkar Jatim, lanjut dia, dalam tiga tahun terakhir terus merapatkan barisan dengan menelurkan program-program demi mencapai kemenangan di ujung pesta demokrasi, seperti menyisir setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota.

“Kami mempunyai tanggung jawab bersama untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita. Namun, salah satu sisa pekerjaan sangat signifikan dalam Pemilu adalah mempersiapkan saksi di TPS,” kata Sarmuji.

“Saksi di masing-masing TPS belum lengkap. Ada 153 ribu orang kader baru masuk tahun ini. Padahal sebenarnya sudah tiga kali lipat lebih banyak. Kami tekad mengejar, semua komponen harus terlibat,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu menambahkan.