Bulan: April 2023

Ketua Golkar Sulsel HM Taufan Pawe silaturahmi dengan warga saat kunjungan Safari Ramadhan di Kabupaten Barru.

Berita Golkar – Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan, Taufan Pawe bersilaturrahim dengan warga di Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Senin, (3/4/2023).

Silaturrahim tersebut dirangkaikan dengan Safari Ramadan Peduli Partai Golkar Sulsel.

Taufan Pawe pada kesempatan itu memberikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada warga yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Ia pun berharap dengan kegiatan yang dilakukannya itu dapat memperkokoh kebersamaan dalam menjadikan Kabupaten Barru jauh lebih baik lagi.

“Semoga kita hadir disini membawa hati dan pemikiran kita untuk menata Barru yang jauh lebih baik lagi,” ucap Taufan.

“Ini bagian dari silaturrahim kita bersama dan saya datang menitipkan harapan dan salam bangga dari Bapak Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, beliau menitipkan kepada kami para kader Golkar untuk intens bergerak menyapa dan juga peduli akan kondisi masyarakat di masing-masing wilayah,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga Taufan Pawe memaparkan bagaimana dirinya membangun Kota Parepare, bukan hanya bagaimana memajukan masyarakatnya, tapi juga dirinya memiliki program khusus pembinaan pertanian, peternakan dan juga perikanan.

“Di Parepare selain kami berikan program kesehatan gratis dan pendidikan gratis kepada masyarakat Parepare, kami juga lakukan program asuransi usaha pertanian, peternakan dan perikanan warga. Ini menurut kami perlu karena menyangkut kebutuhan masyarakat dan bagaimana menjaga usaha mereka jika terjadi sesuatu hal tetap mereka dalam keadaan yang aman,” paparnya.

Dia pun menjelaskan, pada bencana alam yang lalu, ada warga Parepare yang sapinya hanyut terbawa arus, itu langsung diberikan asuransi uang pengganti sebesar 10juta rupiah.

“Alhamdulillah kemarin ada warga kami yang terdampak bencana, sapinya hanyut itu langsung kita tangani dengan memberikan bantan asuransi peternakan berupa uang pengganti 10juta,” jelas Wali Kota Parepare berlatar belakang ilmu hukum ini.

Ketua Fraksi Golkar Muaro Jambi Sartono (Kiri), Ketua DPD Muaro Jambi Ivan Wirata (Kanan).

Berita Golkar – Anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Muaro Jambi Batanghari Ivan Wirata mengaku mendapat keluhan dari para da’i pembangunan sudah tiga belum terima upah/gaji dari Pemkab Muaro Jambi.

“Itu mereka curhat sama saya sudah tiga bulan honor mereka belum dibayarkan, apalagi ini bulan puasa dekat lebaran,” kata Ivan kepada wartawan, Senin (3/4/2023).

Sebagai Wakil Rakyat sekaligus Ketua DPD Golkar Muaro Jambi Ivan Wirata meminta Fraksi DPRD Kabupaten Muaro Jambi dapat memperjuangkan apa yang menjadi hak da’i pembangunan.

“Saya meminta Fraksi Golkar untuk memperjuangkannya,” jelasnya.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Muaro Jambi Sartono pun menanggapi hal tersebut dan mengaku akan menindaklanjuti.

“Kita juga mempertanyakan itu, kenapa bisa sampai 3 bulan honor mereka belum di bayarkan, ya,” pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily optimistis Indonesia bisa menjadi pusat industri halal dunia.

Hal itu bisa dicapai dengan memastikan produk makanan dan minuman yang diproduksi termasuk obat-obatan betul-betul dijamin kehalalannya.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Golkar Jawa Barat itu saat menjadi narasumber Workshop Aplikasi Sistem Informasi Halal dan Self Declare bagi pelaku usaha di Hotel Sutan Raja Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (2/4/2023).

“Acara ini tentu penting, terutama bagi pelaku usaha. Karena kita ingin Indonesia, khususnya di Kabupaten Bandung mendapatkan kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan maupun minuman sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh syariat agama kita,” jelas pria yang akrab disapa Kang Ace dikutip dalam keterangan tertulis, Minggu (2/4/2023).

Kang Ace menyampaikan pihaknya berterima kasih kepada BPJH yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah memfasilitasi acara ini.

UU No 33 Tahun 2014 itu selanjutnya telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang di dalamnya disisipkan pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya.

“Ya karena ini merupakan perintah dari undang-undang, maka kewajiban dari semua warga negara Indonesia yang melakukan usaha. Kemudian usaha tersebut memproduksi makanan dan minuman, termasuk juga obat-obatan untuk dilakukan sertifikasi halal,” sambung Kang Ace.

“Tentu saya punya harapan yang sangat besar di bawah kepemimpinan, Muhammad Aqil Irham, target-target sertifikasi halal sesuai dengan UU Nomor 33 tahun 2014 ini bisa tercapai,” harap Kang Ace.

Kang Ace yang terlibat dalam proses penyusunan undang-undang tersebut berharap Indonesia bisa segera menjadi pusat halal dunia.

“Saat ini menurut The Global Islamic Economy Indicator bahwa kita ini masih belum mampu menjadi pusat halal dunia. Walaupun dalam dua tahun terakhir terjadi peningkatan yang begitu sangat tajam,” papar Kang Ace.

Kang Ace melihat justru di negara-negara seperti Malaysia, Australia, juga Selandia Baru produk halalnya semakin baik dan diakui oleh dunia.

“Saya kemarin berkesempatan ke Selandia Baru di sana jaminan produk halalnya luar biasa. Sehingga kita nyaman untuk bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang dihasilkan oleh negara tersebut,” tutur Kang Ace.

Namun, Kang Ace yakin Indonesia juga mampu mengembangkan industri halal.

Bukan saja soal makanan, tapi juga keuangan syariah hingga fesyen, termasuk di kosmetik yang harus dijamin kehalalannya.

“Jilbab kita apalagi di Kabupaten Bandung ini, salah satunya adalah penghasil terbesar tekstil, bukan saja di Jawa Barat tapi mungkin di seluruh Indonesia sudah waktunya kedepan dapat melahirkan industri fashion muslim dan muslimah terbesar di dunia,” sebut Kang Ace.

Selain itu, Kang Ace menjabarkan di bidang pariwisata pemerintah saat ini tengah mendorong iklim dan ekosistem pariwisata halal yang patut didukung bersama.

“Kabupaten Bandung ini sangat potensial, di tengah kontraksi Kota Bandung yang luar biasa kan pada akhirnya para wisatawan larinya tidak ke mana, pasti ke Kabupaten Bandung juga,” ungkap Kang Ace.

Kang Ace mengajak Pemerintah Kabupaten Bandung membuat ekosistem pariwisata halal yang betul betul kompetitif.

Sebab, hal itu akan menjadi peluang usaha dan alternatif wisata halal di Jawa Barat.

“Ya karena itu kita akan terus mendorong kebangkitan pariwisata halal ini melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar peluang-peluang itu bisa dimanfaatkan oleh kita,” cetus Kang Ace.

Dikatakan Kang Ace sejumlah wisatawan terutama dari Timur Tengah kini tengah membidik daerah dan destinasi pariwisata baru yang nyaman bagi mereka.

Ia menekankan jangan sampai peluang itu justru diambil negara lain seperti Malaysia dan Thailand.

“Ada memang kunjungan wisata dari Arab Saudi atau dari negara Timur Tengah lainnya ke Indonesia, namun ya cuma ke Puncak (Bogor) saja, dan itu jumlahnya masih sedikit dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand,” sebut Kang Ace.

Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, lanjut Kang Ace, tentunya wajib menjamin agar setiap warga negaranya senantiasa dapat mengkonsumsi makanan dan produk lainnya yang terjamin kehalalannya.

Ia menjabarkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian merupakan salah satu pemimpin yang paling depan agar dunia usaha memiliki kemudahan dalam mendapat sertifikasi halal.

“Kita ini negara muslim dengan jumlah penduduk terbesar. Tentu akan memberi tempat terbaik untuk produk halal. Coba kalau sebuah produk tidak diketahui kehalalannya pasti tidak akan bakalan laku,” terang Kang Ace.

Fraksi Golkar, DPRD Kalimantan Barat, menggelar safari Ramadhan dengan mengunjungi panti asuhan Nurul Fauzi di Jalan Sepakat II, dan panti asuhan Uswatun Hasanah, di Komplek Bali Asri II, Jalan Ampera, Kubu Raya, Minggu (2/4/2023).

Berita Golkar – Fraksi Golkar, DPRD Kalimantan Barat, menggelar safari Ramadhan dengan mengunjungi panti asuhan Nurul Fauzi di Jalan Sepakat II, dan panti asuhan Uswatun Hasanah, di Komplek Bali Asri II, Jalan Ampera, Kubu Raya, Minggu (2/4/2023).

Kunjungan itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur dan Wakil Ketua Fraksi Golkar, Heri Mustamin.

Heri Mustamin mengatakan, kunjungan ini dalam rangka mengisi bulan suci Ramadhan.

Seperti biasanya, safari Ramadhan biasa dilakukan DPD Golkar Kalbar dengan mengundang anak yatim berbuka puasa bersama.

“Tahun ini berbeda, kita yang mendatangi, ini juga bagian dari safari Ramadhan Ketua DPD Partai Golkar, karena tidak semua tempat bisa diikuti Ketua DPD,” kata Heri Mustamin.

Dalam kunjungan ini, Fraksi Golkar DPRD Kalbar juga memberikan bingkisan, guna meringankan beban anak yatim dan kaum dhuafa.

Heri Mustamin memastikan, kegiatan ini akan terus dilakukan dan diikuti 14 DPD Golkar di kabupaten dan kota.

Heri juga mengajak semua pihak turut berbagi kebahagian kepada anak yatim dan kaum dhuafa di moment Ramadhan ini.

Anggota Komisi IV DPR RI, H.M. Salim Fakhry, S.E., MM.

Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI, H. M. Salim Fakhry, S.E., MM., mengajak komponen masyarakat agar berperan aktif membantu pihak pemerintah dan penegak hukum menghancurkan aksi mafia pupuk bersubsidi di Aceh Tenggara.

Pernyataan tersebut disampaikan di sela pembukaan acara Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh Angkatan ke-3, Wilayah koordinasi pembangunan Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, di Kantor DPD II Partai Golkar Aceh Tenggara, Minggu (2/4).

“Demi kepentingan rakyat dan petani kecil, saya siap bergabung menghancurkan mafia pupuk bersubsidi yang masih nekat dan masih ketagihan mempermainkan pupuk bersubsidi di Aceh Tenggara,” ujar Fakhry disertai aplaus dari ratusan petani yang menjadi peserta bimtek.

Kelangkaan pupuk dan mahalnya pupuk urea bersubsi yang terjadi selama ini dan sulit dihentikan, jelas sangat mengecewakan petani dan membuat petani merasa kesulitan mendapatkan pupuk urea bersubsisi yang sangat dibutuhkan.

Namun, karena langkanya pupuk bahkan harganya jauh di atas Harga Eceran Tertinggi, petani terpaksa mengurut dada karena tak bisa mendapatkan pupuk, meskipun mereka berhak mendapat pupuk bersubsidi karena telah terdaftar dalam Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Parahnya lagi, akibat mulusnya ulah mafia pupuk selama ini mempermainkan pupuk urea bersubsidi, mengakibatkan alokasi pupuk bersubsidi yang disediakan pemerintah pada petani Aceh Tenggara dan tebilang menvukupi, tak pernah cukup sampai pada petani, bahkan selalu kekurangan.

Karena itu, Fakhry mengajak semua komponen masyarakat agar bersatu padu bersama aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menghancurkan mafia pupuk yang selama ini telah meresahkan petani, demi meraup keuntungan pribadi.

“Jangan gara-gara ulah beberapa mafia, lantas ratusan petani di Aceh Tenggara jadi susah, jadi lebih baik ringkus beberapa orang mafia baik dari distributor dan kios yang selama ini selalu bermain dan memainkan pupuk urea bersubsidi,” tegas Fakhry, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar.

Penangkapan beberapa ton pupuk bersubsidi oleh polisi dari Aceh Tenggara yang akan dibawa menuju luar daerah, merupakan bukti nyata jika selama ini pupuk mahal dan langka karena ulah mafia pupuk.

Jadi, ujar Fakhry yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Agara tersebut, agar harga pupuk stabil dan tidak langka, maka mafia pupuk yang telah beroperasi selama bertahun-tahun itu yang duluan harus dihancurkan.

Bayangkan saja, harga HET pupuk urea bersubsidi itu per zaknya hanya Rp112.500, namun karena ulah mafia pupuk, harga tebus yang sampai pada petani menjadi Rp150.000 sampai Rp175.000, bahkan ada yang per zak nya mencapai Rp200.000, ini jelas membunuh usaha petani dan akibat beberapa mafia pupuk membawa pupuk bersubsidi dari Aceh Tenggara keluar daerah.

Turut hadir pada acara Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh tersebut, Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, Ir. Yuliana Kansrini, M.Si., Kadis Pertanian Agara, Riskan.SP dan beberapa narasumber lainnya.

Sebelumnya, pihak Polres Aceh Tenggara Sabtu (1/4) malam di kawasan Kecamatan Babul Makmur, berhasil mengamankan upaya penyelundupan pupuk urea bersubsidi yang dimuat dalam satu unit mobil dump truk dari Kutacane menuju perbatasan Aceh-Sumut.

Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Satkar Ulama Buya H Idris Laena, bersama jajaran pimpinan lainnya.

Berita Golkar – Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar mengharapkan Satuan Karya (Satkar) Ulama Indonesia berperan aktif dan berkontribusi bagi kemenangan Partai Golkar dan kemajuan bangsa Indonesia.

Satkar Ulama harus mampu menghimpun dan menggalang aspirasi para ulama.

Demikian pernyataan Ketum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di acara Tasyakuran dan Buka Puasa Bersama Harlah ke-53 Satkar Ulama di Alexandria Islamic School Bekasi, Jalan Pengasinan, Kota Bekasi, Minggu (2/4/2023).

“Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-53 untuk Satkar Ulama Indonesia. Semoga Satkar Ulama terus berperan aktif dan berkontribusi bagi kemenangan Partai Golkar dan kemajuan bangsa Indonesia,” kata Airlangga.

Di hadapan 5.000 jemaah, kader Satkar Ulama, dan pengurus Partai Golkar dari berbagai daerah, Airlangga Hartarto mengapresiasi Ketua Umum Satkar Ulama Buya H Idris Laena dan seluruh jajaran yang telah melakukan konsolidasi organisasi dan pembinaan kepada masyarakat.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus, Wakil Ketua Umum Hetifah Sjaifudian, Nurul Arifin, dan Waketum Satkar Ulama Indonesia Mujib Rohmat Ferdiansyah dan pengurus teras Partai Golkar.

Dalam acara yang juga diisi tausiah Wakil Ketua Umum MUI Pusat Dr KH Marsudi Syuhud itu, Airlangga berharap Satkar Ulama bisa semakin mendekatkan Partai Golkar kepada umat Islam, baik dalam rangka penggalangan elektoral maupun dalam memperjuangkan aspirasi melalui Partai Golkar.

“Satkar Ulama harus menjadi organisasi dan wadah perjuangan para ulama, kiai, dan ustaz yang sesuai cita-cita Golkar dalam bidang keagamaan,” ujar Menko Bidang Perekonomian tersebut.

Walaupun bukan partai agama, ujar Airlangga Hartarto, Partai Golkar menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.

Partai Golkar mendorong sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Partai Golkar selalu menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat,” tutur Airlangga.

Golkar, kata Airlangga, merupakan partai tengah. Dalam bahasa Arab disebut wasathiyah. Partai moderat, tidak berideologi kiri maupun kanan.

“Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW, disebutkan, “Sebaik-baiknya urusan adalah yang pertengahan”. Tidak ekstrem kiri dan bukan ekstrem kanan,” ucap Ketum Partai Golkar.

Airlangga menyatakan, Partai Golkar merupakan partai berideologi karya kekaryaan atau dalam bahasa agama mengedepankan amal salih.

“Kami mengedepankan kerja dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat guna mewujudkan kesejehateraan,” ujar dia.

Sebagai partai yang berorientasi pada pembangunan, tutur Airlangga, Partai Golkar juga mendorong pembangunan spiritual bangsa. Kebijakan terkait ekonomi syariah tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia.

“Alhamdulillah, saat ini telah tumbuh perbankan dan lembaga keuangan syariah di negara kita. Demikian pula dengan produk halal telah menjadi perhatian serius pemerintah,” tutur salah satu pimpinan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tersebut.

Karena itu, kata Airlangga, Golkar terus mendorong agar pelaku usaha, terutama UMKM, dapat secara mudah memperoleh sertifikasi halal. Dia berharap Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, akan menjadi pusat halal terbesar di dunia.

“Kami juga mendorong pondok pesantren, selain menjadi lembaga pendidikan Islam, juga institusi pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat. Kami mendorong pesantren menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mandiri,” ucap calon presiden dari Partai Golkar ini.

Satkar Ulama, ujar Airlangga, diharapkan dapat berperan aktif di tengah tantangan yang dihadapi bangsa saat ini.

Satkar Ulama harus berada di garis depan, berkontribusi bagi kemajuan ekonomi bangsa.

“Dengan bertambahnya usia, kami berharap  Satkar Ulama menjadi organisasi keagamaan Partai Golkar yang terdepan dan penggerak utama bagi dakwah Islam yang damai, moderat atau wasathiyah, toleran, dan inklusif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujar Airlangga.

PD KPPG Kabupaten Kuningan saat membagikan paket takjil gratis.

Berita Golkar – Ratusan supir angkot, serta ojek online dapat paket takjil gratis dari para perempuan Golkar yang tergabung dalam PD KPPG (Pimpinan Daerah Kesatuan Perempuan Partai Golkar) Kabupaten Kuningan, Minggu. (2/4/23).

Sebanyak 300 paket takjil itu, dibagikan organisasi sayap Partai Golkar itu di Jalan Sudirman (tepatnya depan BNI) Kuningan mulai pukul 15.00 WIB.

Paket takjil yang diberikan, mulai dari teh gelas, roti, kurma sampai makanan ringan lainnya.

Ketua KPPG Kuningan Saw Tresna Septiani didampingi Sekertaris Mamah Salamah mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang rutin digelar di Bulan Ramadhan.

“Sumber anggaran kegiatan ini dibiayai kas KPPG dan partisipasi pengurus dan anggota,” ujar anggota DPRD Kabupaten Kuningan tersebut.

Kegiatan sendiri, nampak diikuti oleh para pengurus dan anggota. Mereka membagikan paket takjil secara langsung pada pengendara yang lewat di area tersebut.

Nampak, para pengendara dan penerima takjil sumringah menerima paket takjil dari KPPG.

Meskipun belum sampai ke rumah, atau ada potensi menunggu hujan hingga belum sampai rumah, mereka tetap bisa berbuka puasa tanpa khawatir harus merogoh kocek.

Anggota Komisi II DPR RI, Agung Widyantoro.

Berita Golkar – Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro meminta Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN), Bambang Susantono dapat lebih aktif bersinergi dan berkomunikasi dengan Komisi II terkait progres pelaksanaan penyelenggaraan IKN.

Menurut Agung, hal ini penting, karena Komisi II sebagai mitra Kepala Otorita IKN mempunyai ruang lingkup tugas, satu diantaranya adalah mengenai pemerintahan dalam negeri.

”Kalau sudah Kepala Otorita ini ada tugas pokok fungsi penyelenggaraan pemerintahan, apapun sepanjang masih dalam wilayah kedaulatan NKRI, mitra dari pemerintahan dalam negeri itu ada dengan komisi II. Sehingga progress report perkembangan pelaksanaan dari penyelenggaraan IKN, pemerintahan mulai dari persiapan pembangunan harus setidaknya kita sama-sama ada pembahasan di komisi II ini ke depan,” jelas Agung dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II dengan Kepala Otorita IKN di Gedung Nusantara II, di Jakarta, Senin (3/4/2023).

Agung juga mengungkapkan pihaknya terbuka, terlebih keduanya merupakan mitra dalam bekerja.

”Mudah-mudahan pimpinan Otorita ini tidak alergi dengan teman-teman komisi II, yakin dan percaya teman-teman komisi II Tidak galak seperti teman-teman komisi lain. kita bersahabat. tetapi juga bapak jangan sampai melupakan teman-teman komisi II karena aspek pemerintahan dalam negeri ada di sini,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Disisi lain, Legislator Dapil Jawa Tengah IX ini meminta terkait persoalan-persoalan yang ada di IKN, termasuk persoalan tanah agar segera diselesaikan dengan tetap mengedepankan pemenuhan hak-hak dan tetap dilaksanakan dengan secara cermat, sesuai aturan regulasi yang ada.

”Persoalan tentang tanah dan lain lain, saya hanya titip saja, mana yang merupakan wilayah kedaulatan adat dan juga ada berapa yang mungkin sudah dikuasai oleh pengusaha, sipil, atau warga negara yang merupakan hak milik, hal-hal terkait dengan pemenuhan hak-hak mereka mohon tetap dilaksanakan dengan secara cermat, sesuai aturan regulasi yang ada. Kami tetap berbaik sangka, selamat bertugas dan nanti kita mohonkan ada progress report dari itu,” tutupnya.

Anggota Komisi IV DPR RI, H.M. Salim Fakhry, S.E., MM.

Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI, H. M. Salim Fakhry, S.E., MM., mengajak komponen masyarakat agar berperan aktif membantu pihak pemerintah dan penegak hukum menghancurkan aksi mafia pupuk bersubsidi di Aceh Tenggara.

Pernyataan tersebut disampaikan di sela pembukaan acara Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh Angkatan ke-3, Wilayah koordinasi pembangunan Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, di Kantor DPD II Partai Golkar Aceh Tenggara, Minggu (2/4).

“Demi kepentingan rakyat dan petani kecil, saya siap bergabung menghancurkan mafia pupuk bersubsidi yang masih nekat dan masih ketagihan mempermainkan pupuk bersubsidi di Aceh Tenggara,” ujar Fakhry disertai aplaus dari ratusan petani yang menjadi peserta bimtek.

Kelangkaan pupuk dan mahalnya pupuk urea bersubsi yang terjadi selama ini dan sulit dihentikan, jelas sangat mengecewakan petani dan membuat petani merasa kesulitan mendapatkan pupuk urea bersubsisi yang sangat dibutuhkan.

Namun, karena langkanya pupuk bahkan harganya jauh di atas Harga Eceran Tertinggi, petani terpaksa mengurut dada karena tak bisa mendapatkan pupuk, meskipun mereka berhak mendapat pupuk bersubsidi karena telah terdaftar dalam Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Parahnya lagi, akibat mulusnya ulah mafia pupuk selama ini mempermainkan pupuk urea bersubsidi, mengakibatkan alokasi pupuk bersubsidi yang disediakan pemerintah pada petani Aceh Tenggara dan tebilang menvukupi, tak pernah cukup sampai pada petani, bahkan selalu kekurangan.

Karena itu, Fakhry mengajak semua komponen masyarakat agar bersatu padu bersama aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menghancurkan mafia pupuk yang selama ini telah meresahkan petani, demi meraup keuntungan pribadi.

“Jangan gara-gara ulah beberapa mafia, lantas ratusan petani di Aceh Tenggara jadi susah, jadi lebih baik ringkus beberapa orang mafia baik dari distributor dan kios yang selama ini selalu bermain dan memainkan pupuk urea bersubsidi,” tegas Fakhry, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar.

Penangkapan beberapa ton pupuk bersubsidi oleh polisi dari Aceh Tenggara yang akan dibawa menuju luar daerah, merupakan bukti nyata jika selama ini pupuk mahal dan langka karena ulah mafia pupuk.

Jadi, ujar Fakhry yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Agara tersebut, agar harga pupuk stabil dan tidak langka, maka mafia pupuk yang telah beroperasi selama bertahun-tahun itu yang duluan harus dihancurkan.

Bayangkan saja, harga HET pupuk urea bersubsidi itu per zaknya hanya Rp112.500, namun karena ulah mafia pupuk, harga tebus yang sampai pada petani menjadi Rp150.000 sampai Rp175.000, bahkan ada yang per zak nya mencapai Rp200.000, ini jelas membunuh usaha petani dan akibat beberapa mafia pupuk membawa pupuk bersubsidi dari Aceh Tenggara keluar daerah.

Turut hadir pada acara Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh tersebut, Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, Ir. Yuliana Kansrini, M.Si., Kadis Pertanian Agara, Riskan.SP dan beberapa narasumber lainnya.

Sebelumnya, pihak Polres Aceh Tenggara Sabtu (1/4) malam di kawasan Kecamatan Babul Makmur, berhasil mengamankan upaya penyelundupan pupuk urea bersubsidi yang dimuat dalam satu unit mobil dump truk dari Kutacane menuju perbatasan Aceh-Sumut.

Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani.

Berita Golkar – Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani turun tangan membantu biaya persalinan seorang ibu yang dirawat selama lebih kurang sepekan di RSU Tiara Kasih Sejati Pematang Siantar.

Timbul Sibarani yang juga Ketua DPD Partai Golkar Simalungun bersama Ketua DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Simalungun Rudianto Panjaitan dan Ketua JPKP Jorlang Hataran Freddy Rajaguguk, Kamis (30/3), datang ke rumah sakit tersebut.

Timbul Sibarani membantu biaya rumah sakit sebesar Rp4 juta, JPKP Rp2 juta, dan manajemen rumah sakit Rp2 juta.

Usai urusan administrasi selesai, Sri Astika Sari (32) pun dibawa pulang dengan mobil ambulans sosial DPD Golkar Simalungun ke kediamannya di Dusun Sidomulyo, Desa Kasindir, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun.

Sri dirawat di rumah sakit, karena melahirkan anaknya dengan tindakan operasi mencapai Rp8 juta.

Ibu rumah tangga ini tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, sehingga tidak mampu membayar biaya rumah sakit yang mencapai Rp8 juta.

“Sebagai manusia kita wajib saling membantu,” ujar Timbul Sibarani.

Dia juga berpesan kepada JPKP bersama orang tua Sri supaya segera mengurus BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah, sehingga dapat digunakan untuk mendapat perawatan di rumah sakit pemerintah dan swasta tanpa bayar.

Jumangi, ayah Sri, menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani yang memberikan perhatian membantu masyarakat yang kesusahan.