Muslim Jaya Butar-Butar Ungkap Bahaya Penundaan Pemilu 2024
[ad_1]
Berita Golkar – Fungsionaris DPP Partai Golkar Muslim Jaya Butar-butar mengkritisi suara-suara yang menginginkan penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum 2024.
Ketua PPK (Pimpinan Pusat Kolektif) Kosgoro 1957 ini mengatakan jika wacana tersebut potensial merusak serta sangat berbahaya bagi demokrasi.
“Pemilu hanya bisa ditunda jika negara dinyatakan presiden dalam keadaan darurat perang dan terjadi kekacauan luar biasa, yang memaksa presiden membuat darurat Sipil,” ujar Muslim Jaya Butar-butar di Jakarta, Kamis (24/2/2022).
Muslim menyebut, selain tidak ada legitimasi pemerintah di mata rakyat, penundaan pemilu juga bisa memicu gejolak dan potensial berujung kudeta pemerintahan. Semua itu bisa menjadi preseden buruk bagi sistem Demokrasi di Indonesia.
Muslim Jaya mengingatkan bahwa Pemilu Lima Tahunan adalah periode yang menjadi amanat konstitusi dan nafas Demokrasi. Ini yang membedakan dengan sistem lain yang ada.
Kata Muslim Jaya, Pemerintah dan KPU sudah sepakat menetapkan jadwal pemilu serentak Pilpres dan Pileg tanggal 14 Februari 2024.
“Maka mari kita jaga siklus demokrasi yang sudah berjalan dengan baik,” tegas Muslim Jaya.
Pria asal Toba ini juga menyebut usul penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan Abdul Muhaimin Iskandar (beken disapa Cak Imin) sangat tidak bisa diterima.
Ia menilai, tidak ada urgensi apapun untuk menunda pemilu tahun 2024 selama dua tahun ke depan. Penundaan pemilu akan merusak sistem Pemerintahan, dan bisa menjadi presiden atau catatan buruk bagi negara Indonesia ke depan.
“Yang lebih parahnya lagi, legitimasi Pemerintahan dua tahun pasca-ditunda tidak mempunyai kekuatan di mata rakyat. Usulan itu justru akan menimbulkan persoalan yang bisa menjurus kudeta Pemerintahan,” tegas Muslim Jaya.
Ia pun meminta Pemerintah dan KPU tetap konsisten untuk menjalankan agenda pemilu tahun 2024. Tidak perlu terpengaruh dengan usulan pemilu 2024 ditunda seperti yang disampaikan oleh Cak Imin.
“Usulan tersebut ngawur dan mencederai semangat demokrasi yang salah satunya adalah melaksanakan pemilihan umum sesuai agenda yakni tahun 2024,” pungkas Muslim Jaya Butar-butar.
[ad_2]