Bulan: Januari 2022

Berita Golkar – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Muhammad Said menilai pemerintah tidak melepaskan fokus dari upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Sedangkan untuk pembiayaan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) tergantung dari situasi perkembangan COVID-19 di tanah air.

“Tergantung situasi perkembangan COVID-19. Karena, fokus saat ini tetap penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi,” ujar Muhidin saat ditemui awak media Rabu, (19/1/2022).

Anggota DPR Komisi XI ini memandang, semakin melandainya penularan COVID-19 terkhusus Omicron akan membuat perekonomian negara semakin membaik.

“Dan pendapatan negara juga sudah melampaui target secara keseluruhan tahun 2021,” jelas dia.

Dengan demikian, Muhidin merespons positif, bantahan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani jika 54 persen untuk penandaan IKN.

“Karena itu pendanaan IKN apa yang disampaikan oleh Ibu Menkeu Sri Mulyani memungkinkan dan kelanjutan akan pembangunan nasional tetap berjalan,” pungkas Politikus Partai Golkar ini.

Berita Golkar – Sudah lumrah terjadi, jelang pemilihan presiden banyak bermunculan hasil survei yang membicarakan elektabilitas nama-nama calon yang mungkin akan maju dalam pesta demokrasi itu.

Hal serupa juga sudah marak terlihat untuk Pemilu 2024 mendatang. Namun begitu hal tersebut sebenarnya tak selalu mendidik, karena potensial membuat bingung publik, karena tak jarang itu digunakan untuk memanipulasi pihak-pihak tertentu.

Untuk itu, politisi senior Partai Golkar Azis Samual berharap agar publik tidak mudah percaya terhadap statement pengamat yang mengomentari setiap hasil survei yang muncul. Sering kali ada maksud-maksud lain dengan munculnya hasil survei.

“Jangan terlalu cepat percaya dan mudah ambil kesimpulan terhadap suatu hasil lembaga survei, karena itu bisa misleading,” kata Azis Samual kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Hal ini Azis Samual katakan menanggapi komentar seorang pengamat yang mengatakan elektabilitas Airlangga Hartarto rendah yang mengacu pada hasil salah satu lembaga survei.

“Saya kira terlalu dini bila kita belum apa-apa langsung menarik kesimpulan tentang segala sesuatu, terlebih bila yang dijadikan dasar kesimpulan itu adalah hasil suatu lembaga survei,” lanjut Azis.

Namun dirinya juga memahami tidak semua lembaga survei itu membuat hasil yang tidak benar, berdasarkan pesanan pihak tertentu.

“Saya yakin banyak lembaga survei yang bekerja independen tanpa agenda politik, sehingga hasilnya objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara, ada banyak juga hasil survei yang tidak independen, yang menjadi bagian dari agenda kepentingan politik tertentu dan mereka menjadi tidak netral, sehingga datanya tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Azis.

Dijelaskannya lagi, jika mendekati tahun politik, khususnya mendekati Pilpres 2024, publik akan banyak menjumpai lembaga survei yang merilis hasil survei yang beragam, tergantung dari latar belakang  masing-masing, atas pesanan siapa, untuk kepentingan siapa dan seterusnya.

“Intinya, kita harus hati-hati membaca data. Jangan sampai salah dalam menganalisa, apalagi pengamat politik yang mengambil statement,” tegas Azis.

Azis mengakui, sang Ketua Umum Airlangga Hartarto layak disebut sosok berkualitas baik sebagai Menko Perekonomian maupun sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Penilaian itu masuk dalam sebuah monitoring yang dilakukan lembaga independen seperti Indonesia Indicator terhadap tokoh-tokoh yang berpengaruh di media, awal Januari lalu menunjukkan temuan yang signifikan terhadap popularitas sejumlah pejabat publik di Indonesia.

Nama Airlangga Hartarto menempati posisi ketiga sebagai tokoh paling berpengaruh di media sepanjang tahun 2021. Urutan pertama diduduki Presiden Joko Widodo, sementara urutan kedua diduduki Kapolri Listyo Sigit.

Data yang dipantau Indonesia Indicator berdasarkan dari pantauan jumlah pemberitaan, jumlah pernyataan dan jumlah quotasi tokoh Nasional di Media.

Sepanjang 2021 tercatat sebanyak 309.659 kali pernyataan Airlangga dimuat oleh Media. Di bawahnya ada nama Gubernur DKI Anies Baswedan dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan. Hasil ini menunjukkan jika Airlangga adalah figur yang berpengaruh di Indonesia.

Azis berharap agar lembaga survei dan pengamat politik untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi, karena dapat menimbulkan misintepretasi

Berita Golkar – Penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang (UU) merupakan sebuah keputusan penting.

Dengan status yang sudah ditetapkan menjadi UU itu kepastian hukum tentang status dan pemindahan tersebut telah mendapat kepastian hukum.

Seperti disampaikan Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung, kesepakatan yang telah dibuat dan disahkan menjadi UU itu membuktikan bahwa Pansus IKN selama ini telah bekerja dengan konsentrasi yang tinggi sesuai dengan mekanisme yang ada dalam merampungkan RUU tersebut.

“Kami selalu memegang teguh agar undang-undang ini dapat memenuhi syarat formil dan materiil. Jadi kami tidak berhenti siang malam, Sabtu, Minggu, masa reses juga kami pakai untuk melaksanakan seluruh agenda yang telah kami tetapkan di awal dalam penyusunan undang-undang ini,” kata Doli di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Kepastian hukum tersebut, sebut Doli, merupakan landasan yang diperlukan sebagai langkah awal pemindahan ibu kota negara baru.

Sebab, selama ini Presiden Joko Widodo telah berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait skema kerjasama antara pemerintah dengan berbagai pihak terkait pendanaan agar perencanaan pemindahan ibu kota baru tidak terlalu membebani APBN.

“Mereka (swasta dan investor) meminta ada kepastian hukum. Karena negara kita negara hukum dan kekuatan hukum setelah UUD 1945 berikutnya adalah UU maka kemudian yang paling diperlukan untuk dapat melakukan tahap berikutnya dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota ini adalah kalau ada UU,” sebut politisi Partai Golkar asal daerah pemilihan Sumatera Utara III itu.

Lebih lanjut, Doli menambahkan bahwa isu pemindahan ibu kota negara bukanlah isu baru. Isu tersebut bahkan sudah ada sejak zaman Presiden Soekarno.

Untuk itu, menurut Doli, pemindahan ibu kota negara merupakan visi dan misi Indonesia dalam membangun pertumbuhan pemerataan pembangunan di Indonesia.

“Jadi kalau selama ini hanya Jakarta, Jawa sementara pertumbuhan penduduk semakin meningkat besar. Jakarta dan Jawa tidak bisa akan menampung, kalau pusatnya hanya semua di Jakarta. Nah, oleh karena itu kita ingin membagi dan melahirkan episentrum baru di daerah lain di Sumatra, Sulawesi setelah Kalimantan dijadikan ibu kota negara,” imbuhnya.

Doli menilai, setelah diundangkannya UU IKN ini, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Seperti adanya peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang teknis pemindahan ibu kota.

“Terutama tentang rencana induk atau master plan yang nanti akan dibicarakan lebih detail kalau ada perubahan perubahan pokok pendahuluan, visi, misi dan prinsip dasar, indikator kinerja termasuk skema pembiayaan itu harus dibicarakan pemerintah dengan DPR,” ujar Doli.

Berita Golkar – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui perannya dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) juga telah aktif bersinergi dengan BAZNAS dan berbagai Kementerian/Lembaga untuk mendorong peningkatan indeks keuangan inklusif melalui pemberdayaan zakat.

Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan sosial syariah yang memiliki peranan penting dalam pemulihan ekonomi nasional.

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yakni sebanyak 87,2% dari total penduduk, Indonesia diperkirakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mempunyai potensi zakat yang mencapai Rp327 triliun.

Pengumpulan dan penyaluran zakat melalui layanan keuangan digital, serta penggunaan rekening lembaga keuangan formal merupakan salah satu bentuk implementasi keuangan inklusif yang mendukung pemulihan ekonomi nasional menghadapi pandemi Covid-19.

Berbagai bentuk dukungan Kemenko Perekonomian dalam pemberdayaan zakat tersebut mendapatkan apresiasi dalam BAZNAS Award tahun 2022 di Jakarta, Senin (17/01).

Kemenko Perekonomian dianugerahi sebagai salah satu dari 6 lembaga negara pendukung gerakan zakat Indonesia dengan koordinasi yang sinergis dan optimal dalam pengelolaan zakat.

“Dalam rangka percepatan inklusi keuangan, Kemenko Perekonomian akan senantiasa berperan aktif mengkoordinasikan stakeholder untuk mendukung program BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) secara sinergis dan berkesinambungan pada seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, hingga korporasi,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir yang dalam kesempatan tersebut menerima penghargaan mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Peningkatan inklusi keuangan melalui zakat menjadi agenda pembahasan saat audiensi pimpinan BAZNAS dengan Menko Airlangga Hartarto selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) pada November 2021 lalu. Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan UPZ pada berbagai entitas di Indonesia.

Dalam ajang BAZNAS Award 2022 tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut menjadi penerima penghargaan sebagai salah satu tokoh penggerak zakat nasional.

Penghargaan tersebut diberikan dengan memperhatikan dukungan yang senantiasa diberikan oleh Menko Airlangga dalam koordinasi pengelolaan zakat yang merupakan salah satu bentuk perluasan implementasi keuangan syariah.

Sesuai amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, zakat merupakan instrumen yang strategis dan esensial untuk mendukung capaian target indeks keuangan inklusif sebesar 90% pada tahun 2024, sebagaimana telah ditetapkan oleh Presiden selaku Ketua DNKI.

Berdasarkan survei DNKI tahun 2020, indeks keuangan inklusif meningkat dari 76,19% pada tahun 2019 menjadi 81,4% pada tahun 2020 untuk aspek penggunaan akun/rekening.

“Apresiasi sebesar-sebesarnya kepada Kemenko Perekonomian yang telah menyampaikan surat kepada seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta BUMN untuk mendorong tata kelola zakat secara kelembagaan melalui pembentukan UPZ, mendukung keuangan syariah secara terintegrasi,” ujar Ketua Umum BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA dalam sambutan pembukaan kegiatan tersebut.

Turut hadir pada kegiatan tersebut antara lain Perwakilan Keluarga Presiden RI Periode 1998-1999, Perwakilan Keluarga Presiden RI Periode 1999-2021, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Efendy, Gubernur/Bupati/Walikota dari berbagai wilayah di Indonesia, Pimpinan BAZNAS se-Indonesia, penerima BAZNAS Award 2022, serta perwakilan dari para tokoh, lembaga negara, dan organisasi masyarakat Islam.

Berita Golkar – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui perannya dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) juga telah aktif bersinergi dengan BAZNAS dan berbagai Kementerian/Lembaga untuk mendorong peningkatan indeks keuangan inklusif melalui pemberdayaan zakat.

Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan sosial syariah yang memiliki peranan penting dalam pemulihan ekonomi nasional.

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yakni sebanyak 87,2% dari total penduduk, Indonesia diperkirakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mempunyai potensi zakat yang mencapai Rp327 triliun.

Pengumpulan dan penyaluran zakat melalui layanan keuangan digital, serta penggunaan rekening lembaga keuangan formal merupakan salah satu bentuk implementasi keuangan inklusif yang mendukung pemulihan ekonomi nasional menghadapi pandemi Covid-19.

Berbagai bentuk dukungan Kemenko Perekonomian dalam pemberdayaan zakat tersebut mendapatkan apresiasi dalam BAZNAS Award tahun 2022 di Jakarta, Senin (17/01).

Kemenko Perekonomian dianugerahi sebagai salah satu dari 6 lembaga negara pendukung gerakan zakat Indonesia dengan koordinasi yang sinergis dan optimal dalam pengelolaan zakat.

“Dalam rangka percepatan inklusi keuangan, Kemenko Perekonomian akan senantiasa berperan aktif mengkoordinasikan stakeholder untuk mendukung program BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) secara sinergis dan berkesinambungan pada seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, hingga korporasi,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir yang dalam kesempatan tersebut menerima penghargaan mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Peningkatan inklusi keuangan melalui zakat menjadi agenda pembahasan saat audiensi pimpinan BAZNAS dengan Menko Airlangga Hartarto selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) pada November 2021 lalu. Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan UPZ pada berbagai entitas di Indonesia.

Dalam ajang BAZNAS Award 2022 tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut menjadi penerima penghargaan sebagai salah satu tokoh penggerak zakat nasional.

Penghargaan tersebut diberikan dengan memperhatikan dukungan yang senantiasa diberikan oleh Menko Airlangga dalam koordinasi pengelolaan zakat yang merupakan salah satu bentuk perluasan implementasi keuangan syariah.

Sesuai amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, zakat merupakan instrumen yang strategis dan esensial untuk mendukung capaian target indeks keuangan inklusif sebesar 90% pada tahun 2024, sebagaimana telah ditetapkan oleh Presiden selaku Ketua DNKI.

Berdasarkan survei DNKI tahun 2020, indeks keuangan inklusif meningkat dari 76,19% pada tahun 2019 menjadi 81,4% pada tahun 2020 untuk aspek penggunaan akun/rekening.

“Apresiasi sebesar-sebesarnya kepada Kemenko Perekonomian yang telah menyampaikan surat kepada seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta BUMN untuk mendorong tata kelola zakat secara kelembagaan melalui pembentukan UPZ, mendukung keuangan syariah secara terintegrasi,” ujar Ketua Umum BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA dalam sambutan pembukaan kegiatan tersebut.

Turut hadir pada kegiatan tersebut antara lain Perwakilan Keluarga Presiden RI Periode 1998-1999, Perwakilan Keluarga Presiden RI Periode 1999-2021, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Efendy, Gubernur/Bupati/Walikota dari berbagai wilayah di Indonesia, Pimpinan BAZNAS se-Indonesia, penerima BAZNAS Award 2022, serta perwakilan dari para tokoh, lembaga negara, dan organisasi masyarakat Islam.

Berita Golkar — Anggota DPR RI,  Dave Akbarsyah Fikarno Laksono mengaku sangat prihatin dan geram terhadap masih terjadinya peristiwa kekerasaan yang berujung kematian terhadap perempuan dan anak. Bukti terakhir masih terjadinya kasus tersebut  adalah peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Penkase Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Peristiwa pembunuhan di NTT bisa disebut dengan “femisida” (femicide) yang secara sederhana diartikan sebagai “penghilangan nyawa perempuan atau anak perempuan karena dia perempuan atau karena kekerasan berbasis gender. Pembunuhan tersebut menunjukkan kekejian yang luar biasa baik dari motif, pola pembunuhan hingga dampak pada korban dan keluarganya,” ujar  pria yang akrab disapa Dave Laksono ini di  Jakarta, Senin (17/1/2022).

Anggota Komisi I  Fraksi Partai Golkar ini meminta Kepolisian mengusut tuntas kasus penghilangan nyawa yang termasuk pembunuhan dengan pemberatan (pasal 339) dan pembunuhan berencana (pasal 340) sehingga penjatuhan hukumannya pun pidana yang setimpal dengan kesalahan pelaku pembunuhan tersebut.

“Saya di DPR RI akan terus memonitor dan mengawasi proses hukum kasus NTT ini sesuai kewenangan dewan yang salah satunya adalah fungsi pengawasan agar tidak terjadi abuse of power dan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi korban dan keluarga yang ditinggalkan,” tegas Wakil Rakyat Dapil Jabar VIII (Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu) ini.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Dewan Pakar PPK Kosgoro 1957, Henry Indraguna yang juga Tenaga Ahli Anggota DPR RI Dave Laksono saat mendampingi di Gedung Parlemen juga mendukung langkah-langkah penegak hukum untuk mengutamakan supremasi hukum sesuai tempatnya.

“Law enforcement tetap harus menjadi panglima bagaimana menegakkan keadilan dan kebenaran agar tidak akan muncul lagi kejahatan pembunuhan yang justru dilakukan di lingkungan keluarga terdekat. Asas ultimum remedium agar dijatuhkan dengan hukuman paling berat kepada tersangka dan sebagai penegasan tidak akan ada upaya damai jika mereka yang berkepentingan mencoba “bermain” dalam kasus hukum ini,” terang Henry yang juga Wakil Ketua Bidang Hukum PPK Kosgoro 1957 ini.

Diberitakan sebelumnya Wakil Ketua DPRD NTT Dr. Inche Sayuna bersama Chris Mboeik dan Aloisius Maloladi telah mendatangi Kapolda NTT yang baru Irjen Pol. Setyo Budiyanto di Mapolda NTT, Senin lalu (10/1) untuk melaporkan dan meminta Pimpinan Polri di NTT ini memproses kasus pembunuhan ibu dan anak ini.

Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Penkase, yang menurut penilaian wakil rakyat di DPRD NTT sungguh sadis dan biadab harus diusut tuntas oleh Polda NTT.

“Kami sangat menaruh perhatian besar karena menyangkut nyawa manusia. Tingkat kejahatannya sangat tinggi dan ini menyita perhatian publik yang serius. Kami meminta Kapolda untuk mengawal dan mengungkap tuntas kasus ini sampai ke akar-akarnya,” tegas Inche Sayuna.

Dia juga menggarisbawahi pertemuan dengan Kapolda dengan maraknya kasus kekerasan yang hampir merata terjadi di NTT termasuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan seksual, dan kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan.

Politisi perempuan dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) ini menyebutkan, data dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi NTT yang disampaikan kepada DPRD NTT sepanjang tahun 2020 tercatat  ada 564 kasus yang dilaporkan, belum termasuk yang tidak dilaporkan.

Persoalan ketiga yang menjadi perhatian serius kepada Kapolda NTT adalah penegakan hukum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE di NTT agar publik bisa menggunakan medsos secara cerdas dan bertanggung jawab.

“Kapolda telah berjanji kepada kami untuk ada kunjungan balasan secepatnya ke gedung DPRD NTT dan tiga agenda itu akan menjadi perhatian serius Bapak Kapolda dan jajaran untuk didiskusikan bersama. Karena kami merasa banyak persoalan di NTT sangat membutuhkan peran penting Pak Kapolda dan kerja sama dengan semua pihak untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut,” jelas Srikandi Beringin NTT ini.

Berita Golkar – Pemerintah harus memprioritaskan melakukan penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau oleh masyarakat, sekaligus menciptakan stabilisasi harga minyak goreng di dalam negeri.

Hal tersebut dikarenakan, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan bahwa prioritas utama pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan rakyat. Harga minyak goreng harus terjangkau masyarakat.

Arahan Presiden tersebut ditujukan untuk merespon dengan cepat tren kenaikan harga pangan, khususnya minyak goreng yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

Tercatat pada minggu ke-5 Desember 2021, harga minyak goreng kemasan mencapai rata-rata Rp18.492,00 per liter atau mengalami peningkatan sebesar 8,31% (MtM).

“Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan menyediakan minyak goreng untuk masyarakat dengan harga Rp14.000,00 per liter di tingkat konsumen yang berlaku di seluruh Indonesia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada press briefing kebijakan Pemerintah terkait harga minyak goreng, di Jakarta, Rabu (5/01).

Minyak goreng kemasan sederhana dengan harga khusus tersebut akan disediakan sebanyak 1,2 miliar liter selama jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Sementara itu, kebutuhan biaya untuk menutup selisih harga, PPN dan biaya Surveyor sebesar Rp3,6 Triliun yang bersumber dari anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS). Selisih harga yang dimaksud adalah selisih harga produksi dan distribusi dengan harga eceran/retail.

Kebijakan pembiayaan minyak goreng kemasan sederhana untuk keperluan rumah tangga diharapkan dapat terealisasi dalam waktu dekat.

Kebijakan ini sebagai bentuk upaya nyata Pemerintah dalam mendukung penyediaan pangan yang terjangkau untuk masyarakat.

Pemerintah juga telah menugaskan kepada Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, dan Direktur Utama BPDP KS untuk mempercepat implementasi dari kebijakan ini.

Menteri Perdagangan akan bertugas untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, menyiapkan regulasi serta mekanismenya, dan menyiapkan regulasi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sementara itu, Kementerian Keuangan akan menyiapkan peraturan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran PPN atas selisih kurang harga minyak goreng oleh BPDP KS dengan mengadopsi Peraturan Dirjen Pajak Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPN Atas Selisih Kurang Harga BBN Jenis Biodiesel Oleh BPDP KS.

Selanjutnya, BPDP KS akan bertugas menyiapkan pendanaan dan pembayaran terhadap selisih harga pasar dengan HET minyak goreng kemasan sederhana selama 6 bulan beserta PPN-nya, menyiapkan pembiayaan dan menetapkan Surveyor independen, dan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Produsen penyalur minyak goreng kemasan, sesuai daftar dari Kementerian Perdagangan.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang juga hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa dalam upaya stabilisasi harga minyak goreng, Pemerintah juga tengah mengadakan kegiatan operasi pasar.

“Pada saat ini kita juga sebenarnya masih mengadakan operasi pasar untuk 11 juta liter di 47 ribu gerai pasar modern. Hari ini sudah terealisasi sebanyak 4 juta liter, jadi 7 juta liter on-going dilaksanakan,” ucap Menteri Lutfi.

Berita Golkar – Anggota Panja RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dari Fraksi Golkar Christina Aryani, menyambut baik arahan Presiden Joko Widodo yang mendorong agar RUU tersebut segera disahkan.

Menurutnya, RUU TPKS adalah kebutuhan hukum atas kegelisahan masyarakat, di mana belakangan ini marak kasus kekerasan seksual. Utamanya yang menimpa perempuan dan anak-anak.

“Kami senapas dengan sikap beliau yang menjawab kegelisahan masyarakat bahwa RUU ini sudah menjadi kebutuhan hukum dan karena itu tidak bisa ditunda-tunda lagi,” ujar Christina kepada wartawan, Jumat, (7/1).

Dalam proses penyusunan di Badan Legislasi (Baleg), Christina menjelaskan, RUU yang menjadi inisiatif DPR ini telah mengalami banyak penyesuaian.

Perspektifnya, kata dia, mengarah pada perlindungan korban, proses hukum acara dan upaya pencegahan.

“Selama ini yang kerap terjadi adalah reviktimisasi pada korban kekerasan seksual dan banyak korban pelapor yang kemudian dilaporkan balik atas dasar pencemaran nama baik. Ini kami pastikan masuk dalam draft RUU agar korban tidak perlu khawatir lagi untuk melaporkan kejadian yang menimpanya,” jelasnya.

Ketua DPP Golkar itu mengatakan, dalam penyusunan RUU TPKS, Baleg DPR juga telah menyerap dan mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak.

Meskipun, ungkapnya, konsultasi publik masih akan dibuka lagi agar partisipasi publik dalam penyusunannya bisa maksimal.

“Artinya sebelum dan dalam proses pembahasan dengan pemerintah nanti akan tetap dibuka ruang partisipasi publik untuk menyampaikan masukan dan pandangan yang konstruktif,” kata Christina.

Oleh karena itu, Anggota Komisi I DPR ini berharap, tidak lama lagi DPR bersama pemerintah bisa segera mengesahkan RUU TPKS ini.

“Sekali lagi ini adalah kebutuhan hukum yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Masyarakat sudah menantinya sejak lama,” demikian Christina.