Bulan: Januari 2022

Berita Golkar – Memasuki tahun 2022, sejumlah organ dan sayap organisasi Partai Golkar mulai bergeliat. Ini ditandai dengan pengukuhan dan pengangkatan kepengurusan di sejumlah daerah.

Salah satunya ada pengukuhan kepengurusan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Provinsi Jambi periode 2020-2025 oleh Airin Rachmi selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat KPPG di Jambi, Kamis (20/1/2022).

Acara ini juga dihadiri Wakil ketua Umum Bidang penggalangan strategis Erwin Aksa, Ketua DPD Golkar Provinsi Jambi Cek Endra dan pengurus DPD Golkar Kabupaten/kota se Provinsi Jambi.

Dalam sambutannya, Ketua KPPG Provinsi Jambi, Rosita Endra optimis kehadiran KPPG dapat memberikan kontribusi untuk mendongkrak suara Golkar pada Pemilu 2024.

“Hari ini kita sudah dikukuhkan dan menggelar rakorda untuk mendapatkan beberapa materi oleh pemateri guna memberika bekal dan wawasan semangat militansi pengurus dan anggota KPPG sehingga bekerja secara terampil untuk memajukan KPPG dan medulang suara partai Golkar di Pikeg 2024,” katanya.

Ia juga menyampaikan telah terbentuk KPPG hingga tingkat kecamatan. Saat ini, KPPG sudah menggelar sejumlah acara yakni vaksinasi, bantuan sembako dan masker, memberikan santunan anak yatim, bantuan terkena banjir dan kebakaran.

“Yang tidak kalah penting dapat juga berkontribusi dalam pemenuhan 30 persen pada pemilu legislatif,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Golkar Provinsi Jambi Cek Endra mengucapkan selamat atas dikukuhkannya KPPG. Ia juga berterimakasih atas dukungan DPP atas kegiatan kegiatan di Provinsi Jambi.

“Kami akan terus memacu untuk meningkatkan kinerja Partai Golkar. Termasuk melalui acara ini,” katanya

Berita Golkar – Anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mengapresiasi serapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru tahun 2021.

Dalam program yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu, terdapat tiga isu besar yang menjadi perhatian utama.

Mulai dari guru yang lolos passing grade namun tidak dapat formasi, kedua guru yang mungkin lolos passing grade, tapi kalah dari beberapa guru swasta dari sisi ranking, dan ketiga adalah isu yayasan yang kehilangan guru.

“Terdapat 293.848 guru honorer yang lulus formasi pada ujian pertama dan kedua di tahun 2021. Mereka akan segera diangkat menjadi guru PPPK. Walau masih belum mencapai target sejuta formasi, capaian ini merupakan kemajuan yang luar biasa,” puji Hetifah dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Di sisi lain, politisi Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi X itu menyoroti pentingnya partisipasi Pemerintah daerah dalam menyukseskan PPPK Guru.

“Usulan formasi PPPK dari daerah hanya 44 persen (506.247) dari total kebutuhan 1.1 juta PPPK Guru. Bahkan terdapat 117.939 formasi yang tidak dilamar sama sekali. Hal ini sangat disayangkan,” tambah legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur tersebut.

Menurut Hetifah, pemda tidak perlu khawatir terkait pendanaan PPPK sebab sudah dijamin dalam APBN.

“Kebutuhan gaji pokok PPPK guru tahun 2021 dan 2022 telah ditetapkan alokasinya dalam Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2022. Gaji ini termasuk tunjangan hari raya dan gaji ke 14. Hal ini sudah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN 2022. Pemda tidak perlu khawatir lagi,” ujar Hetifah.

Terakhir, Hetifah juga mengingatkan niat utama PPPK. “Kita harus kembali mengingat niat awal PPPK untuk menunjukkan keberpihakan pada semua guru honorer, baik negeri maupun swasta. Kebijakan ini jangan diterjemahkan sebagai tidak berpihak bagi guru tertentu, penyelenggara, atau yayasan. Kemendikbudristek perlu menyiapkan antisipasi dan mitigasi kebijakan bagi pihak yang kemungkinan akan dirugikan. Semoga ke depannya, ada perbaikan dan kemitraan kita dengan semua pihak dapat kita jaga dengan maksimal,” tandasnya.

Mendikbudristek Nadiem Makarim memaparkan bahwa proses rekrutmen guru PPPK sangat dipengaruhi oleh Undang-Undang ASN.

“Pertama, UU ASN mengunci bahwa baik dari pihak swasta maupun negeri harus diberi kesempatan untuk masuk dalam seleksi guru. Kedua, pegawai ASN harus bekerja di dalam organisasi pemerintahan. Ini adalah dua hal yang memang dikunci oleh UU ASN,” jelas Nadiem

Berita Golkar – Dalam acara BAZNAS Award 2022, Airlangga Hartarto mendapatkan penghargaan sebagai salah satu tokoh penggerak zakat nasional.

Penghargaan ini diberikan atas peran Airlangga dalam melakukan koordinasi pengelolaan zakat sebagai salah satu instrumen implementasi keuangan syariah.

“Selamat untuk Bapak Airlangga Hartarto atas terpilihnya beliau sebagai Tokoh Penggerak Zakat Nasional, apresiasi ini menunjukkan kinerja beliau dan Kemenko Perekonomian RI yang luar biasa dalam menggerakkan ekonomi umat,” ungkap Hetifah Sjaifudian, Ketua Umum DPP Pengajian Al-Hidayah.

Kemenko Perekonomian RI yang dipimpin oleh Airlangga, telah berperan aktif melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang bekerja sama dengan BAZNAS dan berbagai kementerian/lembaga terkait untuk mendorong peningkatan indeks keuangan inklusif melalui zakat.

Atas dasar inilah, BAZNAS juga memberikan penghargaan kepada Kemenko Perekonomian sebagai salah satu lembaga negara pendukung zakat Indonesia.

Menurut Hetifah, selain menjadi hal yang wajib sesuai rukun Islam yang keempat, zakat juga memiliki peran penting untuk pengembangan ekonomi syariah.

Apalagi Indonesia merupakan negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk muslim sebesar 231,06 juta.

Mengutip Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2020, zakat merupakan instrumen yang strategis dan esensial untuk mendukung capaian target indeks keuangan inklusif sebesar 90% pada tahun 2024.

Berdasarkan survei DNKI tahun 2020, indeks keuangan inklusif meningkat dari 76,19% pada tahun 2019 menjadi 81,4% pada tahun 2020 untuk aspek penggunaan akun/rekening.

Hetifah juga menyampaikan harapan ke depan agar terjadi sinergitas antara Kemenko Perekonomian, BAZNAS dan juga DPP Pengajian Al-Hidayah untuk meningkatkan kebermanfaatan zakat dan ekonomi syariah bagi masyarakat Indonesia.

Berita Golkar – Ketua MPR Bambang Soesatyo berharap pemerintah dan pengurus perlu duduk bersama dengan Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan untuk mencari solusi terbaik dalam pengelolaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).

Ini bertujuan agar jalan keluar yang dibuat tak membuat ada pihak yang merasa ditinggalkan sehingga mengganggu kinerja pelabuhan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengomentari hal tersebut terkait penolakan Inkud TKBM kepada terkait rencana pencabutan SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan.

Aturan yang sebelumnya memberi hak kelola TKBM ditangan koperasi TKBM dicabut, dan  diganti dengan Peraturan Presiden dengan yang berisi kebijakan pengalihan pengelolaan TKBM kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan Perusahaan Bongkar Muat (PBM).

“Kebijakan tersebut khawatir mengganggu keberadaan 637 ribu anggota koperasi TKBM, yang memiliki keluarga untuk dinafkahi. Karenanya pemerintah dan pengurus harus duduk bersama menjawab berbagai kekhawatiran tersebut,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus KAHMI dan juga Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan, di Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Turut hadir Ketua Umum Induk Koperasi TKBM Pelabuhan H.M. Nasir. Hadir pula Pengurus KAHMI, antara lain Sekretaris Jenderal Manimbang Kahariady, Rudy Gani, Dadan, dan Khairul.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, duduk bersama antara pengurus Induk Koperasi TKBM dan juga pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi kegiatan di pelabuhan, khususnya di Tanjung Priok, untuk menurunkan ongkos logistik dan memberantas mafia pelabuhan.

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan yang tersibuk di Indonesia, yang menangani lebih dari 30 persen komoditi non migas Indonesia, serta 50 persen lebih dari seluruh arus barang yang keluar dan masuk Indonesia melewati pelabuhan ini. Tidak heran jika pelabuhan Tanjung Priok juga dikenal sebagai barometer perekonomian Indonesia.

“Pemerintah terus mengembangkan pelabuhan agar mampu mengantisipasi percepatan bongkar muat barang melalui penyediaan dan kelengkapan fasilitas pelayanan spesialisasi. Antara lain melalui pembangunan inner road, pelebaran alur dan pintu gerbang masuk kapal menjadi lalu lintas dua arah, serta pendalaman alur hingga mencapai -14 mLWS. Kesemuanya itu perlu dukungan dari sumber daya manusia yang handal, sekaligus kondusifitas dalam lingkungan pekerjaan,” kata mantan Ketua Komisi III DPR RI ini.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini juga mengapresiasi kinerja Kementerian Perhubungan yang telah melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi kegiatan di pelabuhan.

Seperti optimalisasi aset, pengembangan pelabuhan/terminal baru yang terintegrasi dengan kawasan industri, pembangunan green port atau pelabuhan ramah lingkungan.

Selain itu, Kemenhub juga meningkatkan kompetensi para pegawai, digitalisasi operasi di terminal seperti improvement TOS dan autogate system, serta optimalisasi proses bisnis seperti I-Hub dan logistic marketplace yang semuanya tergabung dalam Inaportnet.

“Menjadikan pelayanan di pelabuhan lebih efektif dengan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan dalam waktu 24 jam sehari serta tujuh hari dalam seminggu,” ujar Bamsoet.

Berita Golkar – Dalam dialog publik yang digelar oleh Gerakan BerkAH (Gerakan Berkreasi Bersama Airlangga Hartarto) di Kota Malang, Rabu (19/1/2022).

Achmad Fajar Ridwan Hisjam, Founder Sekolah Rekreasi (Remaja Kreasi dan Inovasi) menilai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan stimulus tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif. Bahkan, Airlangga Hartarto disebut menginspirasi tumbuhnya komunitas ekonomi kreatif.

“Bahkan saat Bapak Airlangga Hartarto menjadi Menteri Perindustrian, tanggal 4 April 2016, saat beliau menyampaikan Revolusi Industri 4.0, itu yang menginspirasi kami untuk membuat Sekolah Rekreasi,” kata Fajar.

Fajar menambahkan, ekonomi kreatif merupakan peluang besar dan tantangan bagi anak muda ke depan. Fajar mencontohkan, di tahun 2021 saja, dunia e-sport telah mencatatkan pendapatan mencapai Rp30 triliun.

“Itu dari e-sport saja, sebagai salah satu bagian dari ekonomi kreatif. Esport telah menyerap banyak tenaga kerja, dan gamers sudah menjadi profesi tersendiri. Oleh sebab itu, kami di sekolah kreatif membuat sejumlah program untuk menyokong tumbuhnya ekonomi kreatif, terutama di Kota Malang. Salah satunya melalui pelatihan e-sport, untuk mewadahi anak-anak muda yang senang dengan game, bisa berdaya juga secara ekonomi,” tuturnya.

Ke depan, tambah Fajar, dibutuhkan sinergitas antara komunitas kreatif, terutama di Kota Malang dengan program-program dari pemerintah.

Salah satu program pemerintah yang bisa dimanfaatkan dari Kemenko Perekonomian adalah Kartu Prakerja, dan program KUR untuk UMKM.

“Sehingga, pelaku UMKM, anak-anak muda kreatif yang tengah mengembangkan bisnis kreatifnya bisa semakin berkembang dengan memanfaatkan permodalan dari program KUR, dan pengembangan skill melalui Prakerja,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD Kota Malang Fraksi Golkar Suryadi menyebut Kota Malang merupakan kota kedua di Indonesia yang ditetapkan sebagai Kota Ekonomi Kreatif, setelah Kota Bandung.

Untuk terus mengembangkan ekonomi kreatif di Kota Malang, perlu kolaborasi dan sinergi dengan Pemerintah Kota, Provinsi sampai Pusat.

“Dengan adanya pandemi Covid-19 kemarin, dilihat dari sisi positifnya, ekonomi kreatif mengalami percepatan pertumbuhan, karena pembatasan aktifitas. Sehingga, penggunaan aplikasi dan internet mengalami perkembangan pesat. Dan menurut saya, Bapak Airlangga Hartarto, sebagai Menko Perekonomian, berhasil melaksanakan tugas dari Presiden Jokowi, membawa Indonesia dari jurang resesi ekonomi di masa pandemi, dan menuju pemulihan ekonomi,” jelas Suryadi yang juga Ketua Karang Taruna Kota Malang ini dalam diskusi yang digelar Gerakan BerkAH.

Sebelum di Kota Malang, Gerakan BerkAH telah menyerap aspirasi dan masukan di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan di Jawa Timur Gerakan BerkAH menggelar dialog di Kota Madiun dan Kota Surabaya.

Berita Golkar – Anggota Baleg Partai Golkar Lamhot Sinaga mengusulkan pembahasan RUU (Rancangan Undang-Undang) BUMN yang diinisiasi Komisi VI DPR RI ditunda untuk semantara waktu.

Selain karena belum terlalu penting, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN masih bisa digunakan, khususnya dalam proses transformasi seluruh BUMN yang masih berlangsung hingga saat ini.

Penundaan tersebut juga dimaksudkan untuk menghindari potensi penyimpangan, jika hal itu tetap dipaksakan berjalan.

Seperti diketahui, tujuan BUMN sebagaimana dimaksud UU Nomor 19 tahun 2003 adalah menjadi penyumbang perkembangan perekonomian nasional, mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Selain itu, perusahaan plat merah tersebut bertugas sebagai perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, serta turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

“Kita harus dorong proses transformasi yang dilakukan oleh kementerian BUMN terhadap seluruh BUMN harus dituntaskan dulu, jika proses transformasi ini berhasil maka kita mempunyai landasan yang kuat menetapkannya dalam sebuah UU,” kata Lamhot.

Jangan sampai RUU ini bersifat kasuistik, jika saat ini 85% deviden BUMN kepada pemerintah hanya dikontribusi oleh 10 BUMN, masih ada BUMN yang masuk kualifikasi dhuafa (miskin) dan masih ada BUMN yang salah urus, maka penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan Rencana Strategis Kementerian BUMN yang perlu dibenahi, bukan langsung mengubah UU eksisting yaitu UU BUMN No 19 tahun 2003.

Salah satu yang disoroti Lamhot dalam RUU BUMN adalah kehadiran Badan pengelola BUMN, kehadiran badan pengelola BUMN dikuatirkan akan tumpang tindih dengan peran holding BUMN.

Holding BUMN berperan membuat BUMN bersinergi antar-anak perusahaan melalui koordinasi, pengendalian, serta pengelolaan yang dilakukan oleh induk perusahaan, sehingga memperkuat keuangan, aset, dan prospek bisnis.

Lamhot memilih mendorong kementerian BUMN agar memaksimalkan pengelolaan Holding BUMN. Holding harus mampu memonitor pengelolaan anak perusahaannya, misalnya dengan integrasi system keuangan, SDM, procurement, IT dan lain-lain.

Pada rapat Baleg dengan Komisi VI DPR yang menjadi pengusul, Lamhot menganjurkan penundaan karena masyarakat lebih menunggu hasil kongkrit dari restrukturisasi yang sedang berlangsung, peran pengawasan dan pengawalan dari stakeholder BUMN masih sangat dibutuhkan.

“Sehingga dengan demikian, kami Fraksi Golkar mengusulkan agar RUU BUMN ini ditunda dulu”, kata Lamhot.

Sebagai penutup, Lamhot menyampaikan penundaan pembahasan RUU BUMN ini untuk menghindari isu-isu liar menjelang konstelasi politik dalam waktu dekat ini.

Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menyoroti belanja pupuk subsidi dalam belanja APBN 2021 yang tak berjalan maksimal.

Menurut politisi Partai Golkar ini realisasi belanja pemerintah APBN tahun 2021, khususnya belanja subsidi pupuk tak berjalan maksimal.

Hal itu diketahuinya setelah pupuk subsidi tengah jadi persoalan di beberapa daerah seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.

“Apalagi sekarang ini kita sudah memasuki musim tanam sehingga pemerintah perlu memastikan dan menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi secara merata,” kata kata Puteri saat rapat kerja bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (19/1/2022).

Legislator daerah pemilihan Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta, ini menerangkan di tiga daerah pemilihannya yang merupakan lumbung padi nasional, petani selalu mengeluhkan ketersediaan pupuk.

Rapat itu membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2021 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 serta rencana PEN 2022, Puteri menekankan belanja subsidi ini harus dipastikan menjangkau para petani.

Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar itu pun berharap target penerimaan perpajakan tahun 2022 bisa tercapai secara maksimal.

Sehingga Kemenkeu harus memastikan kesiapan secara memadai baik dari segi peraturan pelaksana, SDM, teknologi.

“Hingga strategi implementasi sehingga UU HPP ini dapat bekerja optimal dalam mengejar target penerimaan negara dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang,” kata Puteri.

Puteri juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan atas capaian penerimaan pajak maupun bea dan cukai yang telah melebihi target.

Capaian ini tentu menjadi modal semangat bagi Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk mengejar target penerimaan perpajakan pada APBN 2022. “Apalagi berbagai upaya reformasi fiskal tahun ini juga didukung secara regulasi seiring disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP),” kata Puteri.

Dalam rapat itu, Puteri juga menekankan pentingnya alokasi anggaran untuk perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaan kepemudaan.

“Kita ingin mengetahui realisasi tracking anggaran berbasis gender dalam APBN untuk mengukur sejauh mana dukungan pemerintah dalam mewujudkan perlindungan atas perempuan dan anak,” kata Puteri.

“Selain itu, saya kira hal serupa juga bisa dilakukan atas anggaran untuk pemberdayaan pemuda yaitu pengarusutamaan tracking program berbasis kepemudaan. Sehingga kita bisa mengetahui seberapa besar dukungan APBN untuk kemajuan pembangunan sumber daya manusia,” pungkasnya.

Berita Golkar — Anggota DPR fraksi Golkar Nusron Wahid memberi apresiasi atas langkah dan kebijakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang berhasil menurunkan harga minyak goreng di masyarakat menjadi hanya Rp14.000. Semula, harga di pasaran sempat mencapai Rp25.000 per liter.. Namun dengan gebrakan yang dikakukan Ketua Umum Partai Golkar itu, harga di tingkat konsumen berhasil ditekan. Dana yang digunakan Ketua Umum Partai Golkar tersebut adalah berasal dari instrumen subsidi milik Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) yang mencapai Rp7,5 triliun.

“Kebijakan ini menampakkan kalau Pak Menko ini seorang pemimpin dan pembantu presiden yang pro rakyat, paham akan jeritan rakyat akibat melambungnya harga minyak goreng, yang sudah menjadi salah satu bahan pokok rakyat,” ujar Nusron Wahid, dalam RDPU Komisi VI DPR dengan beberapa asosiasi produsen minyak makanan di Gedung Parlemen, Jakarta Rabu (19/2/2022).

Menurut Nusron yang mewakili kawasan Kudus, Jawa Tengah dan sekitarnya ini, pola operasi pasar yang sempat dipilih Menteri Perdagangan tidak pas. Sebab, diskriminasi harga pasti akan menimbulkan moral hazard. Dengan kebijakan Menko Perekonomian, di mana harga dipatok di level Rp 14.000, itu mencerminkan keadilan yang merata bagi rakyat. Apalagi, subsidinya tidak diambilkan dari APBN, melainkan dari dana iuran pengusaha kelapa sawit, yang dikelola oleh BLU BPD PKS.

“Kebijakan ini win win solution. Kondisi fiskal aman karena tidak terbebani subsidi. Rakyat selaku konsumen pun menjadi sejahtera karena bisa beli minyak goreng dengan harga wajar, kendati di tengah-tengah naiknya harga CPO dunia. Ini namanya konsep keadilan,”tegasnya.

Wakil Ketua Umum PBNU ini mengungkapkan, dengan adanya penetapan harga minyak goreng Rp 14.000 ini, Menko Perekonomian Airlangga membuktikan bahwa negara hadir melindungi rakyat kecil dan menepis adanya kecemburuan sosial. Mengingat, para produsen kelapa sawit menanam di lahan negara dengan mekanisme HGU sampai 80 tahun.

“Awalnya memang rakyat cemburu, kok ada pengusaha enak banget, dikasih konsesi jutaan hektare untuk tanam kelapa sawit. Tapi rakyatnya menderita beli minyak goreng diam saja. Enak banget pengusahanya,” ujar Nusron. “Dana yang dikelola BPD PKS memang dapat digunakan untuk subsidi harga. Di samping juga untuk peremajaan tanaman kelapa sawit yang sudah tua dan tidak produktif,” pungkas Nusron

Berita Golkar – Badan Anti-Doping Dunia (WADA) telah mengizinkan Indonesia untuk mengibarkan bendera Merah Putih dan menyelenggarakan event-event olahraga internasional mulai Februari 2022 mendatang.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyambut dengan gembira kabar tersebut karena dalam beberapa event internasional sebelumnya Indonesia tidak dapat mengibarkan bendera Merah Putih.

“Ini menjadi kabar bahagia bagi masyarakat Indonesia mengingat Oktober 2021 lalu, Indonesia mendapat pukulan telak tidak dapat mengibarkan bendera di Thomas Cup walau sudah menanti selama hampir dua dekade,” ujar Hetifah Sjaifudian, Selasa (18/1).

Sejak September 2021, WADA telah mengirimkan surat surat peringatan resmi kepada LADI (Lembaga Anti Doping Indonesia) tentang ketidakpatuhan.

Negara yang mendapatkan teguran tersebut memiliki waktu 21 hari untuk klarifikasi. Indonesia dinilai lalai, karenanya dijatuhi sanksi selama setahun.

“Namun, dengan cepat, Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia (Menpora), Zainudin Amali membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Investigasi Sanksi WADA dengan Raja Sapta Oktohari sebagai ketuanya. Alhasil, dalam waktu 4 bulan, sanksi dicabut dan bendera dapat kembali berkibar,” ujarnya.

Politisi Golkar ini pun memberikan apresiasi dan pujian kepada Menpora Amali dan jajaran Kemenpora, Tim Satgas dan LADI yang telah bekerja dengan cepat dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

“Alhamdulillah, berkat kerja keras Kemenpora, Satgas WADA, dan LADI, Indonesia kembali bisa mengibarkan bendera merah putih dalam waktu 4 bulan walau sanksi sebenarnya setahun. Indonesia serius membuktikan niat baik untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan memperbaiki komunikasi dengan WADA bahkan hadir langsung untuk bertemu dengan pengurus WADA,” ujar Hetifah.

Hetifah pun mengingatkan agar kasus ini menjadi pelajaran bagi dunia olahraga Indonesia terkait besarnya konsekuensi dari miskomunikasi antar lembaga.

“Tidak hanya bagi LADI, saya juga menekankan agar semua lembaga olahraga di Indonesia kedepannya membangun komunikasi yang transparan dengan Kemenpora. Agar pemerintah juga dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya dan mengambil langkah strategis secepatnya,” ujarnya.

Terakhir, Hetifah juga menyampaikan dukungan DPR RI terhadap usulan pemerintah untuk membuat pengaturan yang lebih tegas tentang kelembagaan antidoping di Indonesia dalam Undang-undang.

“Sebetulnya, tanpa adanya sanksi dari WADA pun, pemerintah dan Komisi X telah menyoroti masalah kelembagaan antidoping dengan sangat serius. Selama 1.5 tahun terakhir, pemerintah dan Komisi X DPR aktif memastikan payung hukum serta regulasi badan antidoping di RUU SKN. Selain itu, Komisi X DPR RI juga menyetujui usulan anggaran Kemenpora untuk LADI sebesar Rp8 Miliar di tahun 2022,” tandasnya.