BERITA

Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat Asep Suparman.

Berita Golkar – Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat Asep Suparman memastikan dukungan partainya terhadap calon gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, sangat solid.

Menurut Asep, selain mendapat dukungan dari pusat, kader dan simpatisan Partai Golkar di daerah saat ini terus terus bekerja keras mendongkrak elektabilitas pria yang kerap disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi).

Asep mengingatkan bahwa sosok KDM lahir dari rahim Golkar, dan lama jadi kader partai. Apalagi, kata dia, KDM adalah mantan Ketua DPD Golkar Jawa Barat.

“Kang Dedi Mulyadi masih di hati para kader Golkar Jabar. Beliau sukses saat menjabat Ketua DPD Golkar Jabar,” kata Asep kepada wartawan, dalam.keterangannya kepada wartawan di Bandung Jumat (6/9/2024).

Asep juga meyakini peluang Dedi Mulyadi memenangkan Pilgub Jabar 2024 terbuka lebar.

Selain dukungan penuh dari Gerindra dan Golkar, partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) di pilkada Jabar juga dipastikan sangat solid.

“Ini keputusan strategis. Terlebih, berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa di tiga provinsi penyangga Daerah Khusus Jakarta (DKJ), KIM wajib bersama-sama,” ujar Asep.

“Setelah Kang Ridwan Kamil menuju Jakarta, Kang Dedi sekarang yang memiliki popularitas dan elektabilitas paling tinggi,” imbuh Asep.

Selain itu, peran aktif Kang Dedi dalam mendampingi keluarga Pegi dalam kasus pembunuhan Vina menjadi salah satu faktor yang membuat popularitas mantan Bupati Purwakarta itu kian melambung.

Setelah Kang Dedi Mulyadi resmi daftar ke KPU Jawa Barat bersama Erwan Setiawan, Asep mengaku dirinya tambah optimis bahwa pasangan cagub cawagub ini bakal menang mutlak dengan dukungan penuh dari seluruh kader Partai Golkar Jawa Barat.

“Kami pastikan seluruh kader dan simpatisan Partai Golkar Jabar gas poll mendukung Dedi Mulyadi-Erwan,” pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Melanjutkan rangkaian kegiatan pada kunjungannya ke Kanada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan para pelaku usaha dan lembaga pendidikan negara bagian British Columbiadalam acara Business Roundtable yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Foundation of Canada (APFC) di Oceanic Plaza, Vancouver, Kanada, Selasa (3/09).

Pada sambutannya, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia telah berkomitmen mencapai Net Zero Emission pada 2060 dengan fokus pada energi terbarukan melalui optimalisasi potensi energi terbarukan yang saat ini pemanfaatannya baru sekitar 0,3% dari total perkiraan sebesar 3.689 GW.

“Indonesia juga telah memiliki Strategi Hidrogen Nasional untuk mengembangkan hidrogen sebagai bagian dari transisi. Selain itu, Pemerintah tengah mendorong mendorong produksi kendaraan listrik, mempercepat pengembangan ekosistem semikonduktor dan kecerdasan buatan (AI), serta menjadi hub regional untuk Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (CCS),” kata Menko Airlangga.

British Columbia menonjol sebagai pemimpin dalam inovasi dan teknologi bersih, dengan komitmen kuat untuk mencapai emisi nol bersih pada 2050. Proyek seperti Smart Hydrogen Energy District (SHED) dan perusahaan-perusahaan seperti Ballard Power Systems dan Carbon Engineering menunjukkan dedikasi British Columbia dalam memajukan penggunaan hidrogen dan teknologi bersih lainnya.

Selain itu, British Columbia juga unggul dalam pengembangan teknologi semikonduktor dan kecerdasan buatan (AI), dengan dukungan dari pemerintah, perusahaan teknologi, dan universitas.

Perusahaan terkemuka seperti D-Wave Systems dan pusat riset seperti CAIDA di University of British Columbia memperkuat posisinya sebagai pemimpin nasional dan global dalam bidang ini.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan, untuk menarik minat investasi, Indonesia menetapkan 20 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan bertambah menjadi 26 pada 2024 dengan menawarkan berbagai insentif fiskal dan non fiskal, termasuk pembebasan pajak dan kemudahan izin imigrasi.

Pemerintah juga memperkenalkan Super Tax Deduction dan Tax Allowance untuk mendorong penelitian dan pengembangan (R&D) serta pendidikan vokasi, dengan pengurangan pajak hingga 300% untuk R&D dan 200% untuk vokasi.

Kegiatan Business Roundtable yang dipandu oleh Presiden & CEO Asia Pacific Foundation off Canada (APFC) Jeff Nankivell tersebut membahas upaya peningkatan kerja sama ekonomi kedua negara.

Pada 27 November 2022, Kanada telah meluncurkan Strategi Indo-Pasifik untuk meningkatkan perdagangan dan investasi di kawasan tersebut, dengan beberapa inisiatif utama seperti diversifikasi pasar untuk memperluas hubungan dagang ke negara-negara seperti India, Jepang, Korea Selatan, dan anggota ASEAN.

Kemudian, untuk memperkuat peran ekonominya di kawasan Indo-Pasifik dengan investasi mencapai USD1,7 miliar selama lima tahun ke depan, penyelesaian perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (ICA-CEPA), serta peningkatan keamanan siber dan melawan campur tangan asing untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

Indonesia memainkan peran penting dalam perdagangan dan kerja sama regional, mewakili lebih dari 50% perekonomian dan populasi ASEAN menjadi mitra yang tepat untuk mengimplementasikan Strategi Indo-Pasifik Kanada.

“Kami adalah negara dengan perekonomian kepulauan yang luas dan terletak di jantung jalur perdagangan global, dengan bonus demografi menempatkan Indonesia sebagai pintu gerbang menuju ASEAN,” ujar Menko Airlangga.

Pada akhir pertemuan, Menko Airlangga mengundang pelaku usaha Kanada, khususnya British Columbia, untuk berkolaborasi memanfaatkan berbagai peluang ekonomi, termasuk mengundang institusi pendidikan seperti Simon Fraser University dan British Columbia Institute of Technology menjadi salah satu Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) Indonesia, serta Asia Pacific Foundation Canada membuka perwakilannya di Indonesia.

Pelaku usaha yang hadir pada Business Roundtableantara lain BC Forestry Innovation Investment Ltd., Foresight Clean Tech Accelerator, Damon Motorcycles, Paper Excellence, EDC, Kryton International, Chop Velue, Simon Fraser University, British Columbia Institute of Technology,dan Westport Fuel Systems.

Anggota DPR RI, Nusron Wahid.

Berita Golkar – Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Penyelenggaraan Haji DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Rapat yang dipimpin oleh Anggota DPR RI Nusron Wahid ini menghadirkan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait pelaksanaan dan pengelolaan dana haji 2024.

Dalam rapat tersebut, Nusron Wahid menyatakan bahwa Pansus ingin menggali lebih dalam mengenai dua aspek utama.

Pertama, terkait dengan pembayaran pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 yang menjadi sorotan anggota Pansus.

Kedua, mengenai sistem pengelolaan keuangan haji secara menyeluruh, yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola keuangan haji di masa mendatang.

Salah satu isu yang diangkat adalah dugaan adanya ketidaksesuaian antara surat dari Kementerian Agama (Kemenag) yang diterima BPKH pada 10 Januari 2024 dengan hasil kesepakatan rapat antara pemerintah dan DPR RI.

“Surat tersebut diduga memuat soal jumlah kuota jemaah haji yang berbeda dengan hasil kesepakatan dalam rapat antara pemerintah bersama DPR RI,” ujar Nusron Wahid.

Pansus juga menyoroti pengelolaan keuangan haji oleh BPKH, terutama terkait nilai manfaat operasional biaya haji 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (kiri).

Berita Golkar – Dalam kunjungan kerjanya kali ini di Vancouver Kanada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tengah memburu dan membawa pulang teknologi bersih untuk mempercepat transisi energi ke Indonesia.

Ekonomi bersih dengan basis teknologi di bidang industri ekstraktif, energi terbarukan, semikonduktor termasuk pemanfataan dana pensiun Kanada untuk investasi infrastruktur di Indonesia.

Menko Airlangga bertemu dan bertukar pandangan dengan para pelaku bisnis yang saat ini mengembangkan ekonomi dan energi bersih di Kanada, di antaranya Ballard Power, Westport Fuel Systems, ChopValue, Foresight Clean Tech Accelerator, dan SFU International dalam forum Business Roundtable.

Menko Airlangga juga siap membuka kesempatan kerja sama ekonomi untuk jangka menengah-panjang.

Kerja sama antara Indonesia dan Kanada di sektor energi bersih dan teknologi bersih dapat mencakup beberapa inisiatif strategis yang saling menguntungkan.

Pertama, kedua negara dapat bekerja sama dalam pengembangan dan penerapan teknologi energi terbarukan.

Kanada, dengan pengalaman dan keahliannya dalam bidang teknologi seperti tenaga angin, tenaga surya, dan penyimpanan energi, dapat membantu Indonesia untuk mempercepat transisi menuju energi bersih melalui penerapan teknologi, riset dan pengembangan, serta pelatihan tematik.

Kedua, Indonesia dan Kanada dapat berkolaborasi dalam proyek-proyek pengelolaan limbah dan daur ulang.

Kanada memiliki teknologi canggih dalam pengelolaan limbah dan daur ulang yang dapat diterapkan di Indonesia, untuk mengurangi dampak lingkungan dari limbah industri dan rumah tangga.

Kerja sama ini dapat mencakup pembangunan fasilitas daur ulang modern, pengolahan air limbah, program edukasi masyarakat tentang pentingnya daur ulang, dan pengembangan kebijakan yang mendukung ekonomi sirkular.

Lebih lanjut, bekerja sama dalam proyek Research and Development (R&D) bersama, menggabungkan sumber daya dan keahlian dari universitas, lembaga penelitian, dan sektor swasta, keduanya dapat menciptakan inovasi baru dalam teknologi bersih.

Proyek R&D bersama ini, dapat mencakup pengembangan bahan bakar alternatif, teknologi pengurangan emisi, dan solusi untuk meningkatkan efisiensi energi di berbagai sektor industri.

Kerja sama ini tidak hanya akan memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga berkontribusi pada upaya global untuk mengatasi perubahan iklim.

Kanada juga dikenal sebagai tempat desain komponen semikonduktor yang melayani berbagai perusahaan industri komputer kelas dunia.

Untuk terus mendorong pembangunan ekosistem semikonduktor Indonesia yang saat ini banyak mendapat tawaran kerja sama dari dunia serta telah menjadi salah satu Global Supply Chain Semikonduktor Amerika Serikat, Menko Airlangga siap berkolaborasi dengan pebisnis Kanada untuk pengembangan semikonduktor yang berkelanjutan melalui penyediaan energi terbarukan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa semula Indonesia hanya mendapatkan 221 ribu kuota haji.

Namun, setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke pemerintah Arab Saudi, maka selanjutnya Indonesia mendapatkan tambahan kuota sebanyak 20 ribu jemaah untuk tahun 2024.

Setelah mendapatkan kuota tambahan itu, legislator dari Fraksi Golkar ini mengatakan, DPR bersama Kementerian Agama melakukan rapat untuk menyepakati tambahan kuota 20 ribu itu dari pemerintah Arab Saudi.

“Di dalam rapat tersebut disepakati bahwa kuota kita adalah 221 ribu plus tambahan 20 ribu jadi 241 ribu, yang penggunaannya sesuai dengan UU yaitu 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus,” kata Ace Hasan di Gedung Nusantara II, DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Kemudian, lanjut Ace, Kementerian Agama membuat kebijakan baru bahwa kuota tambahan itu hanya 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus tanpa sepengetahuan DPR.

“Kami nilai bahwa Kementerian Agama telah menyalahi kesepakatan,” sambungnya.

Disinggung mengenai kuota 10 ribu haji yang diberikan kepada haji khusus itu untuk menghindari kepadatan di tenda-tenda Mina, Ace Hasan mengaku tidak mengetahui secara rinci apa alasan Kemenag memberikan kuota tambahan 10 ribu kepada haji khusus.

“Kami tidak tahu, soal alasan itu, karena itu tidak pernah dilaporkan ke Komisi VIII, karena (berbeda) yang dilaporkan ke Komisi VIII,” tegasnya.

Ace menegaskan kebijakan tersebut dari Indonesia dalam hal ini Kemenag, bukan dari pihak Arab Saudi.

“Enggak ada urusan kita dengan Arab Saudi. Itu kan kebijakan murni pemerintahan Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama. Jadi jangan dibolak-balik logikanya,” ucapnya.

“Justru Kemenag membuat keputusan sepihak di mana kuota haji dia buat kebijakan 10 ribu tanpa persetujuan,” tutupnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (tengah).

Berita Golkar – Pada akhir Agustus ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja selama beberapa hari ke Vancouver, Kanada, yang dimaksudkan untuk menjajaki peningkatan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan Kanada, khususnya dengan wilayah Provinsi British Columbia yang berada di bagian barat Kanada, merupakan bagian wilayah Kanada yang lebih dekat ke wilayah Asia Pasifik.

Mengawali acara kunjungan kerja pada hari pertama, Jumat (30/08), Menko Airlangga menghadiri acara Pertemuan dengan Pengusaha/ Diaspora, Masyarakat dan Mahasiswa Indonesia di Vancouver Kanada, yang diselenggarakan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Vancouver bekerjasama dengan jajaran Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) di Vancouver.

Pertemuan dihadiri oleh banyak Perusahaan dan Asosiasi Usaha di Vancouver yang dimiliki dan dijalankan oleh Pengusaha/ Diaspora Indonesia, juga dihadiri beberapa Pimpinan Canada-Indonesia Chamber of Commerce (Chapter Pantai Barat Kanada), dan dihadiri oleh Pengurus PERMIKA (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Kanada), serta para Mahasiswa Indonesia yang berada di Vancouver.

Pada pertemuan tersebut, Menko Airlangga menjelaskan update terkini ekonomi global dan perekonomian Indonesia.

“Di tengah ekonomi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, perekonomian Indonesia tumbuh kuat didukung oleh peningkatan daya saing, Inflasi yang terkendali dan kualitas pertumbuhan ekonomi yang terus membaik,” terang Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga menjelaskan mengenai berbagai isu strategis yang akan menjadi tantangan ekonomi Indonesia ke depan, mulai dari isu Bonus Demografi dan Upaya keluar dari Middle Income Trap, isu tentang transisi energi dan energi terbarukan yang ramah lingkungan, ekonomi digital dan Digital Economy Framework Agreement (DEFA), isu hilirisasi industri sampai urusan critical minerals dengan US dan RRT, serta isu mengenai Kelas Menengah Indonesia dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim di Indonesia.

“Di bidang Ekonomi Digital, Indonesia menjadi Pemain Utama Start-up di ASEAN dan menduduki ranking ke-6 dunia, dengan startup inovatif terbanyak atau ranking ke-1 di ASEAN,” ujar Menko Airlangga.

Pada sesi akhir, Menko Airlangga juga menjelaskan mengenai Peta Kerjasama Ekonomi Internasional Indonesia, mulai dari kerja sama multilateral G20, regional ASEAN, kerja sama APEC, Perundingan IEU CEPA, ICA CEPA, dan skema Kerjasama Kawasan di Asia Pasifik yaitu RCEP, CP-TPP dan IPEF (Indo Pacific Economic Framework).

Kemudian juga dijelaskan mengenai perkembangan proses aksesi Indonesia untuk menjadi negara Anggota OECD.

“Indonesia telah menyatakan keinginan untuk bergabung ke CP-TPP, dan mengambil pengalaman dari Inggris yang baru saja bergabung ke CP-TPP,” ungkap Menko Airlangga.

Juga dijelaskan Menko Airlangga bahwa untuk mendorong percepatan aksesi OECD, telah dibentuk Tim Nasional yang bersama semua Kementerian/ Lembaga melakukan self-assessment dan menyampaikan Initial Memorandum yang menggambarkan kesesuaian standar Indonesia dibandingkan OECD.

Dari pihak Diaspora Indonesia, Luthfi Doffier dan Matthew Riyanto dari Canada-Indonesia Chamber of Commerce menyampaikan dukungan dan menanyakan apa yang diperlukan Pemerintah RI dari para Diaspora, agar membuat Kanada lebih menarik dan kerjasama lebih meningkat.

Monica Khoe dari Indigo Prima menyampaikan bahwa beberapa produk agro Indonesia yang over-supply sehingga harga turun dan pentingnya logistik yang efisien untuk menekan biaya logistik.

Sedangkan Erick Gunawan dari PERMIKA (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Kanada) menanyakan terkait pertumbuhan populasi Indonesia dan upaya menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam rangkaian kunjungan di Vancouver Kanada ini, Menko Airlangga dijadwalkan juga akan berbicara di depan acara Business Forum yang akan diselenggarakan oleh KJRI dan ITPC di Vancouver pada tanggal 3 September 2024, sekaligus akan bertemu dan dialog langsung dengan para Pengusaha dan Potential Investor yang diharapkan bisa terdorong untuk segera berinvestasi dan melakukan kegiatan usahanya di Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus.

Berita Golkar – Momentum hari ulang tahun DPR RI ke-79 menjadi pengingat bagi DPR RI untuk mengevaluasi kinerja satu tahun lalu dan mengurai kembali apa yang harus dilakukan dalam satu tahun ke depan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus kepada Parlementaria usai menghadiri Rapat Paripurna Peringatan HUT ke-79 DPR RI.

“Hari ini adalah hari ulang tahun yang ke-79 DPR RI dan tentunya kalau kita berbicara ulang tahun berarti kita mengevaluasi apa yang sudah dilakukan satu tahun lalu dan apa yang akan dilakukan pada satu tahun ke depan,” kata Lodewijk, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Lodewijk mengapresiasi setiap kerja dari Anggota DPR RI Periode 2019-2024 serta jajaran staf di Sekretariat Jenderal DPR RI, dan rekan-rekan media yang sudah membantu kerja-kerja DPR RI dalam melaksanakan ketiga fungsinya, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.

“Nah ini tentunya hasil kerja dari seluruh teman-teman anggota DPR RI kemudian staf Setjen dan tentunya media yang selalu memberitakan kegiatan DPR RI, baik di daerah maupun tingkat pusat,” ungkap Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Terakhir, ia pun berharap DPR RI dapat terus meningkatkan kinerja-kinerja baik yang telah dilakukan selama ini.

“Kita berharap tiga fungsi dari DPR dilaksanakan makin intens. Tentunya kita berharap dengan kinerja yang sudah bagus pada era waktu 2024 ini akan dapat dilanjutkan pada era-era berikutnya. Dan harapan saya tentunya DPR RI terus dapat meningkatkan kinerjanya,” tutup Legislator Dapil Lampung ini.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin.

Berita Golkar – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengusulkan sejumlah target dalam penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2025, diantaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong pemerintah untuk senantiasa memperkuat daya beli masyarakat.

“Konsumsi menyumbang hingga 54 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) kita. Sehingga, untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 2025, pemerintah perlu terus mendorong kebijakan yang dapat mengintervensi daya beli masyarakat. Tidak hanya menyasar pada kelompok miskin, tetapi juga kebijakan yang menyasar kelompok menengah,” ungkap Puteri melalui rilis yang diterima Parlementaria, Rabu (29/8/2024).

Berdasarkan data BPS mencatat jumlah penduduk kelas menengah dan menuju kelas menengah mencapai 185,35 juta orang atau setara 66,4 persen dari total penduduk Indonesia tahun 2024.

Selain itu, kelompok ini memiliki pengeluaran mencakup 81,49 persen dari total konsumsi masyarakat.

Oleh sebab itu, Puteri menilai potensi kelas menengah harus dioptimalkan untuk menggerakkan perekonomian.

“Memang pada RAPBN 2025, pemerintah mengusulkan anggaran perlindungan sosial hingga Rp504,7 triliun. Namun, harus dipastikan penyalurannya tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, sejumlah insentif pajak untuk kelas menengah memang telah diterapkan, seperti insentif pembelian properti dan kendaraan listrik. Sehingga, kami harap ada perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dari insentif ini,” urai Puteri.

Lebih lanjut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan perlunya perbaikan dari segi desain pajak maupun instrumen fiskal secara keseluruhan untuk menargetkan setiap kelompok masyarakat, terutama pada kelompok menengah ke bawah yang seharusnya bisa menikmati insentif yang lebih banyak.

“Bansos mayoritas mungkin dinikmati oleh 40 persen terbawah. Tapi, subsidi dan kompensasi itu dinikmati merata oleh seluruh kelas masyarakat, dari kelas yang paling bawah hingga kelas yang paling atas. Dan untuk PPN yang dibebaskan tadi yang jumlahnya lebih dari Rp100 triliun itu mayoritas dinikmati oleh kelompok atas,” papar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja di Komisi XI DPR RI, Rabu (28/8).

Menutup keterangannya, Puteri mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai perlambatan permintaan masyarakat yang berpotensi berdampak pada kinerja industri manufaktur di Indonesia.

Apalagi, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia tercatat sedikit mengalami pelemahan menjadi 50,7 pada Juni 2024, dari Mei 2024 yang mencapai 52,1.

Ketua DPD Partai Golkar Berau, Andi Amir Hamsyah.

Berita Golkar – Ketua DPD Partai Golkar Berau, Andi Amir Hamsyah menyebut saat ini Partai Golkar tetap solid untuk mendukung pasangan Sri Juniarsih dan Gamalis (Sragam) dalam Pilkada 2024.

Hal itu dikatakannya sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh DPP Partai Golkar kepada DPD Partai Golkar Berau, untuk memenangkan pasangan Sragam di Pilkada pada November mendatang.

“Di koalisi Sragam, Golkar paling besar suaranya. Partai Golkar siap bergerak total untuk pemenangan Sragam,” ujarnya ditemui usai pendaftaran paslon Sragam di KPU Berau, Rabu (28/8/2024).

Lanjut Andi Amir, saat ini keyakinan dirinya terhadap kemenangan paslon Sragam berada di presentase 60 persen. Namun ia yakin presentase itu akan terus bertambah seiring dengan solidaritas dan kinerja tim yang mengusung paslon Sragam.

“Kalau kami selaku partai pengusung koalisi, berkeyakinan menang 60 persen ke atas. Karena sisanya kita harus tetap berupaya keras melalui kerja-kerja keras, kerja tim yang baik, harus solid di lapangan,” katanya.

Dikatakannya, meski telah dikenal masyarakat luas, namun paslon Sragam tetap harus bisa membaca peta politik di mana masyarakat tidak hanya terpaku pada satu paslon.

“Kalau yang kami usung ini kan memang di tengah-tengah masyarakat sudah dikenal luas. Tapi masyarakat bukan melihat dari situ biasanya. Ya, dari pergerakan nanti tim Sragam ini bagaimana ke depan.,” jelasnya.

Andi Amir juga menyebut hingga saat ini belum ada penentuan susunan kepengurusan di dalam koalisi.

“Besok malam ya rencananya (malam ini), baru semua ketua partai, sekjen sama bendahara mau ketemu. Habis itu ada pembentukan tim pemenangan. Baru ada dibagi job masing-masing sesuai dengan partai,” terangnya.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI, John Kenedy Azis.

Berita Golkar – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI John Kenedy Azis menyebut bahwa ada temuan baru terkait adanya ketidaksesuaian.

Ketidaksesuaian yang dimaksud yakni ketidaksesuaian antara keterangan satu dengan keterangan narasumber lainnya dalam proses bertemunya tim pansus dengan para narasumber yang dihadirkan mengenai haji.

“Ya, kita kait-kaitkan. Misalnya keterangan siapa yang sudah kita periksa, kita hubungkan dengan keterangan dengan Pak Nasrullah. Dari penemuan ini, kami melihat ada suatu ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian antara keterangannya satu dengan keterangannya lainnya. Jadi seperti dibuat-buat gitu ya. Ya silahkan aja,” jelas John kepada tim Parlementaria disela rapat pansus haji, Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Sebelumnya, ia mengungkapkan bahwa alasan diundangnya Kepala Kantor Urusan Haji di Arab Saudi, yakni Nasrullah Jasa, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum yakni karena posisinya yang merupakan penanggung jawab terkait urusan haji di luar negeri.

Jabatan ini merupakan jabatan yang yang menentukan, yang mengkoordinasikan tentang pelaksanaan haji di luar negeri, baik itu berkaitan dengan merekrut syarikat untuk masyair atau untuk yang di armusna, hotel, katering, atau lainnya.

“Mereka lah yang mengkoordinasikan Pak Nasrullah ini. Begitu juga dengan pertemuan-pertemuan menteri yang berkaitan dengan urusan haji di luar negeri atau khususnya di Arab Saudi. Nah, kami mencoba menggali keterangan antara keterangan saksi yang lain dengan keterangan Pak Nasrullah ini,” lanjut Politisi Fraksi Partai Golkar ini

John melanjutkan, ketidaksesuaian yang dimaksud olehnya yakni terkait kuota haji. Ia menjelaskan bahwa pada awalnya, kesepakatan mengenai kuota haji telah dibahas dan diputuskan dalam rapat.

Adapun kesimpulan rapat juga menjadi dasar hukum atas terbitnya peraturan presiden.

“Nah, kemudian yang menjadi intinya kita gitu kan, titik sentralnya kita. Kok keputusan rapat dengan mudahnya dibatalkan lagi sama kementerian agama gitu. Itu yang kita inginkan,” lanjutnya

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang MD3 itu, lanjutnya, keputusan rapat itu wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Sehingga menurutnya, istilah kuota tambahan tersebut sudah tidak ada lagi.

“Pasca kesimpulan rapat itu tidak ada lagi keputusan rapat. Tidak ada lagi kuota tambahan. Pasca kesimpulan rapat itu. Karena apa? Dalam kesimpulan rapat itu kuota itu sudah digabungin semua. Menjadi 241 ribu. Jelas di situ berapa untuk haji reguler, berapa itu untuk haji khusus,” tekannya.

Maka dari itu, dirinya mengungkapkan masih akan memantau kelanjutan dari penggalian informasi dalam panja haji ini.

“Ya, gitu. Ya, nanti kita sama-sama lihat lah. Ya, saya tidak bisa menjustifikasi orang salah besar atau salah apa,” pungkasnya.