BERITA

Berita Golkar – DPD Partai Golkar Jabar menerima kunjungan silaturahmi pengurus DPD Partai Demokrat Jabar.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPD Partai Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung itu, kedua pengurus partai membahas tentang Pilkada Serentak 2024 di Jabar.

Pengurus DPD Partai Demokrat Jabar yang dipimpin Anton Sukartono Suratto disambut oleh Ketua DPD Partai Golkar Jabar Tubagus Ace Hasan Syadzily yang akrab disapa Kang Ace.

Pertemuan dua pengurus partai politik di Jawa Barat itu berlangsung hangat.

Dalam pertemuan tersebut, Kang Ace didampingi Sekretaris MQ Iswara, Ketua Harian Daniel Mutaqien, Wakil Ketua Bidang Organisasi Yod Mintaraga, anggota Fraksi DPRD Jabar Cucu Sugyati, Ketua Bapilu Golkar Jabar Yomanius Untung, Bendahara Metty Triantika, serta pengurus DPD Partai Golkar Jabar lainnya.

“Kami merasa sangat berbahagia, sangat bergembira dengan silaturahmi melalui kunjungan yang dilakukan  DPD Partai Demokrat ke markas besar DPD Partai Golkar Jawa Barat. Ini merupakan kehormatan besar Pak Anton. Karena tentu kita selama ini satu perahu dalam Koalisi Indonesia Maju tapi untuk saling beranjangsana sesama partai baru kita laksanakan sekarang,” kata Kang Ace.

Dalam sambutannya, Kang Ace memuji Anton Sukartono Suratto sebagai orang hebat.

“Saya sama Pak Anton ini sering berkomunikasi karena sama-sama anggota DPR RI. Cuman beliau ini (Anton Sukartono Suratto) orang hebat, makanya di Komisi I (DPR RI). Kalau saya belakang-belakang aja, komisinya, Komisi VIII. Jadi kami sangat senang dengan kunjungan ini,” ujar Kang Ace.

Kang Ace menyatakan, walaupun dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2024, kedua partai bersaing, namun saat ini bisa bersanding.

Dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 juga Partai Golkar dan Demokrat juga bersanding dalam satu perahu Koalisi Indonesia Maju.

“Alhamdulillah dalam pemilihan legislatif mengalami kenaikan signifikan. Tentu, kenaikan Partai Golkar pada Pemilu 2024, dalam pileg harus kita satukan tekad bersama dalam konteks bagaimana membangun Provinsi Jawa Barat,” tutur Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.

Kebersamaan Partai Golkar dengan Demokrat, Kata Kang Ace, bukan sesuatu yang baru baik di tingkat nasional maupun provinsi.

Karena, sebagaimana diketahui, Partai Demokrat secara kultural segmentasi sama dengan Golkar, yaitu catch all party, partai yang memiliki kesamaan ideologis, yaitu, nasionalis kebangsaan.

“Karena itu, tentu kunjungan ini sangat berarti bagi kami. Apalagi nanti kita, insya Allah, Pak Anton, pada 27 November 2024 akan sama-sama melaksanakan Pilkada Serentak 2024,” ujar caleg terpilih dari Dapil Jabar II (Kabupaten Bandung dan Bandung Barat).

“Partai Golkar dan Demokrat, kata Kang Ace, tentu memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan calon-calon kepala daerah. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk bersama-sama dalam satu koalisi, meneruskan koalisi bersama kita dalam Koalisi Indonesia Maju,” ucap Kang Ace.

Yang paling penting, ujar dia, adalah kebersamaan Golkar dan Demokrat baik di tingkat pusat maupun provinsi.

Tentu banyak agenda yang diselesaikan bersama dalam konteks pembangunan Jawa Barat. Partai Golkar dengan 19 kursi, penting untuk menyatukan tekad memajukan Jawa Barat.

“Jadi Pak Anton, sekali lagi kami menyampaikan selamat datang di Kantor DPD Partai Golkar Jabar. Mungkin bagi sebagian besar bapak dan ibu sekalian bukan sesuatu yang asing karena Demokrat itu bin Golkar,” katanya.

“Sebab, kita tahu juga Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sebagai pendiri Partai Demokrat, dulu adalah Ketua Fraksi ABRI DPR RI dan ABRI itu sudah pasti Golkar. Makanya dulu ada istilah ABG, ABRI, Birokrasi, dan Golkar. Namun karena sistem politik yang memungkinkan kita menjadi partai politik secara berbeda-beda, maka kita hormati. Yang terpenting adalah kesamaan gagasan, platform perjuangan partai untuk membangun bangsa sesuai ideologi kebangsaan,” lanjutnya.

Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Anton Sukartono Suratto mengatakan, dalam kunjungan ini didampingi oleh Sekretaris DPD Demokrat Jabar Andaru, Wakil Ketua DPD Demokrat Jabar Iwan Sudrajat, Bendahara Ratnawati, dan pengurus lainnya.

“Terima kasih atas kesediaan waktunya Kang Ace. maksud kedatangan kami, kita ini kan di KIM (Koalisi Indonesia Maju). Sebelum, saya takut, saya ada deklarasi dengan yang lain, saya di KIM dulu. Kira-kira KIM ini mau gabung atau tidak untuk Pilgub Jabar 2924, jangan sebut nama..Tapi mau gabung nggak. Kalau tidak ya kami cari yang lain,” kata Ketua DPD Demokrat Jabar.

Sebab, ujar Anton, Demokrat tidak mau tertinggal kereta dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024, terutama Pilgub Jabar. Sementara partai lain sudah maju ke depan. Saat ini, Golkar memiliki 19 kursi dan Demokrat 8 kursi di DPRD Jabar, sudah bisa mengusung pasangan calon siapapun orangnya.

“Mudah-mudahan Kang RK (Ridwan Kamil) dan wakilnya Kang Daniel Muttaqien. Tapi dibaginya berubah, Kang Daniel, Demokrat dulu,” ujar Anton.

Menanggapi ajakan koalisi itu, Kang Ace mengatakan, sesuai arahan DPP Partai Golkar, prioritas Golkar berkoalisi di Pilkada Serentak 2024 dengan partai dalam KIM.

“Jadi arahan dari Ketua Umum (Airlangga Hartarto) dalam rapat, arahan beliau kepada seluruh calon kepala daerah, menginstruksikan kepada pengurus partai, prioritas koalisi dengan partai yang sama-sama di dalam KIM. Karena kita sudah memiliki chemistry,” kata Kang Ace.

Partai Golkar, ujar Kang Ace, memiliki mekanisme sendiri dalam menentukan calon kepala daerah yang diatur dalam Juklak Nomor 3 Tahun 2020.

Proses dan tahapan dalam pilkada, telah berlangsung sebelum Pileg dan Pilpres 2024 lalu.

Beberapa nama calon kepala daerah di kabupaten kota dan provinsi, tuturnya, telah diberikan surat tugas oleh Ketua Umum Partai Golkar.

Untuk provinsi, DPD Golkar Jabar menginginkan Ridwan Kamil dicalonkan kembali menjadi Gubernur Jawa Barat. Walaupun, Ridwan Kamil juga mendapatkan tugas maju di Pilgub DKI Jakarta.

“Terus terang saja, kami lapor ke Pak Emil, kami akan mendapat kunjungan Pak Anton, Ketua DPD Partai Demokrat Jabar. Beliau (Ridwan Kamil) menyampaikan salam hormat. Namun, kata beliau, saya ini tergantung para dewa dewa di Koalisi Indonesia Maju. Jadi penugasannya tergantung oleh Pak Prabowo, Jokowi, Ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Karena ini menyangkut soliditas KIM di daerah,” ujar dia.

Bagi kepentingan subjektif Golkar Jabar, tutur Kang Ace, ingin Ridwan Kamil kembali menjadi gubernur, karena didorong maju di Pilgub Jabar.

“Saya kira, kita sudah satu frame untuk di Jawa Barat. Perlu kami sampaikan ke Kang Anton dan Demokrat Jabar, kami memasuki tahap survei. Termasuk calon-calon yang ada di Demokrat pun kami deteksi. Ada 20 nama yang kami saring melalui survei tahap pertama. Kami belum membuka hasil survei tapi telah diserahkan ke DPP. Hasil survei juga akan menentukan koalisi ke depan dan siapa yang akan didukung,” tutur Kang Ace.

“Tidak menutup kemungkinan, ada kader-kader Demokrat yang akan maju, jika hasil surveinya ternyata memiliki elektabilitas yang tinggi, tentu Golkar akan memberikan dukungan. Tapi tentu take and give, simbiosis mutualisme,” ucapnya.

Menurut Kang Ace, untuk partai mungkin bisa bersama, tapi untuk tokoh yang akan diusung, belum tentu. Karena saat ini masih dalam tahap survei

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto bersama Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga.

Berita Golkar – Sejak tahun 2007 Indonesia telah menjadi mitra The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), bersama Brasil, India, RRT, dan Afrika Selatan. Di Asia Tenggara sendiri, OECD telah meluncurkan South East Asia Regional Program di tahun 2014.

Pada pertemuan Ministerial Council Meeting (MCM) OECD yang dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Paris 2 minggu lalu dalam rangka 10 tahun South East Asia Regional Program, OECD menerima permohonan Indonesia dan Argentina.

Terhitung hingga pertemuan tersebut berlangsung, Argentina telah berproses selama 5 tahun, sedangkan Indonesia telah berproses selama 7 bulan sejak surat yang dikirim OECD.

“Nah sekarang negara-negara yang sama statusnya seperti Indonesia adalah Argentina, Brasil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Rumania. Mereka sudah berproses rata-rata lebih dari 2 tahun. Bahkan Brasil sudah mendekati 5 tahun. Nah, Indonesia baru masuk dalam pendaftaran tersebut,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/05).

Beberapa negara yang sudah berhasil dalam proses aksesi dan menjadi anggota OECD membutuhkan waktu yang tidak singkat, contohnya Kosta Rika butuh waktu 6 tahun, Kolombia 7 tahun, dan Chile 3 tahun.

“Jadi kita harus belajar dari Chile bagaimana mereka bisa menjadi anggota dalam waktu yang lebih cepat. Kita targetnya 3 tahun, sama seperti Chile,” ungkap Menko Airlangga.

Setelah menjalani proses aksesi, pada proses berikutnya Indonesia perlu mengeluarkan memorandum.

Memorandum dimaksud akan terdiri dari dokumen yang mencakup seluruh Steering Committee yang ada di OECD, mulai dari keuangan, ekonomi, anti korupsi, persaingan sehat, sampai dengan yang lebih detail terkait consumer policy, digital economy, technology policy, steel committee, termasuk juga shipbuilding.

Untuk membangun memorandum akan diberikan waktu sekitar 250- 280 hari.

“Nah untuk itu, tadi arahan Pak Presiden, kita akan membentuk PMO di bawah kantor Kemenko. Di mana itu akan mencapai seluruh kementerian dan itu untuk mengawal proses transformasi menuju negara yang menjadi bagian dari OECD. Dan Sekretaris Jenderal Cormann akan segera ke Indonesia akhir bulan ini, tentunya akan mengadakan pertemuan dengan Bapak Presiden,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga melaporkan terkait dengan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), yang terdiri dari 4 pilar.

Saat ini Indonesia telah menyelesaikan negosiasi terhadap Pilar Kedua, yakni terkait supply chain. Presiden Joko Widodo memberi arahan agar ratifikasi terhadap supply chain segera dilakukan melalui Perpres.

Kemudian, Pemerintah telah menyelesaikan 5 dari 11 klaster dalam Pilar Pertama mengenai perdagangan yang direncanakan akan diselesaikan pada akhir tahun 2024.

“Dan ini yang belum selesai adalah terkait dengan labor, environtment, digital economy, dan juga trade facilitation dan competition policy. Itu yang belum selesai seluruh negara, bukan cuma Indonesia,” jelas Menko Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan akan ada penyelesaian Pilar Ketiga mengenai clean economy, yang telah menyelesaikan legal reviu dan akan ditandatangani tanggal 6 Juni nanti.

Demikian halnya dengan Pilar Keempat mengenai fair economy yang juga akan ditandatangani pada tanggal 6 Juni 2024.

“Dan oleh karena itu, berikutnya kita akan mempersiapkan Critical Mineral Dialogue, kemudian Cooperative Work Program, dan Clean Economic Investor Forum,” imbuh Menko Airlangga.

Dalam Clean Economic Investor Forum tersebut Indonesia mengajukan beberapa project.

Ada 17 project yang dokumentasinya sudah dianggap selesai, seperti geothermal, green refinery, sorghum to biofuel, hingga blue ammonia.

Selain itu, semikonduktor turut menjadi sorotan penting dalam rapat tersebut mengingat semikonduktor menjadi bagian yang strategis selain critical mineral.

“Semikonduktor ini penting karena dalam OECD salah satunya juga mengirim fact-finding misson mengenai ekosistem semikonduktor di Indonesia di pertengahan tahun ini,” jelas Menko Airlangga.

Menko Airlangga menegaskan bahwa Indonesia harus membangun kembali ekosistem semikonduktor.

Hal utama dari industri semikonduktor adalah chip design, yang membutuhkan ahli di bidang mikroelektronik.

Oleh karena itu, LPDP akan didorong untuk dapat memberikan beasiswa, juga melakukan training for the trainer.

Keterlibatan Indonesia dalam OECD diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, baik dari sisi investasi maupun best practice secara global.

Dengan begitu, Menko Airlangga percaya Indonesia akan masuk ke dalam ekosistem semikonduktor global.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar DPRD Medan, M Rizki Nugraha.

Berita Golkar – Juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Medan, M Rizki Nugraha, S.E., mengatakan pengelolaan sampah telah menjadi isu yang penting selain masalah lingkungan lainnya.

Hal ini dikatakan Rizki Nugraha saat membacakan pandangan Fraksi Golkar dalam Rapat Paripurna beragendakan Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan Terhadap Penjelasan Pengusul DPRD Kota Medan Atas Ranperda Kota Medan Tentang Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan, Selasa (14/5/24) di gedung dewan.

Rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., dan dihadiri anggota dewan lainnya.

Oleh karena itu, lanjut Rizki, pemerintah perlu menyediakan fasilitas pengelolaan sampah menggunakan teknologi baru agar sampah dapat ditangani dan tidak lagi menyebabkan polusi lingkungan dan bahaya kesehatan.

Dijelaskannya, Pasal 28 H (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Begitu juga dalam Pasal 33 Ayat (3) disebutkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan ayat (4) perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi.

“Berdasarkan kedua pasal di atas, maka sudah jelas bahwa UUD 1945 juga telah mengakomodasi perlindungan konstitusi baik terjadap warga negaranya untuk memperoleh lingkungan hidup yang lestari atas dampak negatif dari aktivitas perekonomian nasional,” jelas Rizki Nugraha.

Selain itu, lanjutnya, UU Nomor 18 Tahun 2008 juga memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah sesuai dengan wewenang otonomi daerah.

Dengan kewenangan otonomi yang dimiliki, pemerintah daerah memiliki hak untuk menerjemahkan berbagai ketentuan di tingkat nasional yang terkait masalah pengelolaan sampah ini.

Karenanya, Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Medan nenyambut gembira diajukannya Revisi Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Medan.

“Sehingga kedepannya dapat menjawab permaslahan dan menjadi solusi atas problema dapam tata kelola sampah yang harus ditata lebih baik. Disamping itu diharapkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari peningkatan perolehan retribusi sampah,” urai Rizki Nugraha.

Berita Golkar – Tiga partai politik (parpol) mendeklarasikan diri membentuk gerbong Koalisi Indramayu Maju (KIM). Ketiga parpol tersebut adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat.

Deklarasi yang dihadiri oleh sejumlah perwakilan parpol non parlemen itu berlangsung di aula salah satu hotel di Indramayu, Rabu (15/5/2024).

Dalam deklarasi tersebut, pengurus ketiga parpol yang tergabung dalam KIM sepakat untuk bersama-sama mengusung dan mendukung satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Indramayu dalam Pilkada Serentak 2024.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu, Syaefudin menyampaikan, sejumlah poin penting nota kesepakatan di antaranya, gabungan parpol tersebut diberi nama Koalisi Indramayu Maju (KIM), sebagai turunan dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung Capres dan Cawapres terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Berikutnya, setiap parpol dalam koalisi ini memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam mengusulkan bacabup dan bacawabup Indramayu.

Adapun nama-nama yang akan diusulkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masing-masing parpol adalah nama-nama yang telah mendaftarkan diri pada parpol yang tergabung di dalam koalisi ini.

Selanjutnya, pasangan cabup dan cawabup Indramayu yang akan dicalonkan oleh koalisi ini adalah paslon yang mendapatkan persetujuan bersama dari DPP parpol yang tergabung di dalam Koalisi Indramayu Maju.

“Seluruh elemen parpol yang tergabung di dalam koalisi ini berkewajiban untuk memenangkan paslon yang diusung dan didukung oleh partai-partai politik yang tergabung di dalam Koalisi Indramayu Maju,” ujar Syaefudin.

Di tempat yang sama, Ketua DPC Partai Gerindra Indramayu, Kasan Basari menyebutkan, poin lain dalam kesepakatan menyatakan koalisi tersebut masih terbuka untuk bergabungnya parpol lain, baik parlemen maupun non parlemen untuk mewujudkan Indramayu lebih baik melalui Pilkada Indramayu 2024.

“Koalisi ini masih terbuka bagi parpol lain yang ingin bergabung, tentunya yang memiliki tujuan yang sama untuk memenangkan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Indramayu yang diusung oleh Koalisi Indramayu Maju,” kata dia.

Sementara, Ketua DPC Partai Demokrat Indramayu, Nico Antonio menambahkan, visi, misi, program pembangunan, dan hal-hal lain yang belum tertuang di dalam nota kesepakatan akan dirumuskan bersama oleh Tim Pemenangan Pilkada yang dibentuk oleh koalisi ini.

“Tentu Juga akan disertakan sebagai addendum yang tidak terpisahkan dari nota kesepakan tersebut,” ucap dia.

Ketua DPD Partai Golkar Aceh, TM Nurlif. (tengah).

Berita Golkar – Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, TM Nurlif hadir di silaturrahmi dan halalbihalal bersama keluarga besar Golkar Bener Meriah pada Rabu (15/5/2024).

Pada acara itu, Nurlif memuji semangat dari para kader di Bener Meriah dalam melakukan berbagai persiapan demi menghadapi Pilkada 2024 mendatang.

Menurutnya, pada Pilkada 2024 ini adalah momentum bagi Golkar untuk bekerja maksimal untuk meraih kemenangan.

Ia berharap, pada Pilkada ini juga Partai Golkar dapat meraih kemenangan hingga 40 persen untuk seluruh kepala daerah di Provinsi Aceh.

“Mari rapatkan barisan demi membawa perubahan dan raih kemenangan,” ucap Nurlif.

Ia juga mengatakan sebagai kader Partai Golkar yang telah di tunjuk untuk bertarung dan maju sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur Aceh ia pun mengharapkan dukungan.

Terkhusus di Kabupaten Bener Meriah, karena kader- kader Partai Golkar disini sangat sukses pada pileg kemarin.

“Dimana terbukti maupun merebut kembali puncak kursi pimpinan DPRK Bener Meriah hingga mengantarkan satu kader ke kursi DPR Aceh,” terangnya.

Partai Golkar di Aceh di pemilu 2024 ini punya peningkatan yang luar biasa bila dibanding pada pemilu sebelumnya.

Kali ini Golkar Aceh menyumbang 3 kursi DPR RI dan ini belum bisa didapatkan oleh partai lain.

Golkar Aceh juga sukses mendapatkan jatah 9 kursi di DPRA, serta memperoleh 88 kursi untuk tingkat DPRK di seluruh kabupaten dan kota di Aceh.

“Maka, dengan ini kita punya modal besar untuk kembali berperan dalam kontestasi Pilkada mendatang.” katanya.

“Saya berharap kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar Bener Meriah, saatnya kita bertarung kembali dan terpenting memiliki komitmen berjuangan bersama. Agar Partai Golkar menjadi dambaan masyarakat Aceh seluruhnya,” sebut Nurlif.

Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Bener Meriah M. Amin menyampaikan pihaknya pun siap mendukung dan memenangkan TM Nurlif dalam Pilkada 2024.

“Kita DPD II Partai Golkar Bener Meriah siap mendukung dan memenangkan Pak TM Nurlif ,kita tentu akan terus merapatkan barisan demi menyambut Pilkada 2024 mendatang,” terang M Amin.

Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Lampung, Aprozi Alam.

Berita Golkar – Nama Aprozi Alam masuk dalam rekomendasi Partai Golkar untuk maju di Pilkada Lampung Utara (Lampura) 2024.

Namun, pengusaha sekaligus politisi ini lebih memilih untuk tetap fokus di Senayan sebagai anggota DPR RI.

Aprozi mengungkapkan bahwa pilihannya untuk tetap berkiprah sebagai wakil rakyat di DPR RI adalah bagian dari perjuangannya untuk membangun Lampung Utara.

Meskipun telah menerima mandat dari Golkar untuk maju sebagai calon bupati, Aprozi tetap berkomitmen untuk menjalankan tugasnya sebagai legislator dan menjaga kepercayaan masyarakat yang telah memilihnya pada pemilu legislatif lalu.

Keputusan Aprozi untuk tidak maju dalam Pilkada Lampura 2024 mempersempit daftar kandidat potensial yang akan memimpin Lampura.

Di antara calon potensial tersebut, nama Hamartoni Ahadis muncul sebagai kandidat yang dianggap mampu mengalahkan petahana Wakil Bupati Lampura, Ardian Saputra.

Pengalaman Hamartoni sebagai birokrat membuatnya layak memimpin Lampung Utara.

Selain Hamartoni, ada juga Syaiful Dermawan, tokoh Lampura yang juga mantan birokrat.

Syaiful telah menunjukkan keseriusannya untuk maju dengan mendaftar di penjaringan PAN Lampura.

Dengan pengalaman dan komitmennya, ia dianggap sebagai kandidat potensial untuk memimpin dan membenahi berbagai permasalahan di Kabupaten Lampura.

Hamartoni dan Syaiful diperkirakan akan mendominasi peraihan suara masyarakat Lampura, mengungguli petahana Ardian Saputra dalam kontestasi Pilkada 2024 mendatang.

Anggota DPRD DKI Jakarta F-Golkar, Judistira Hermawan.

Berita Golkar – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menertibkan juru parkir (jukir) liar di kawasan Pasar Senen dan Kemayoran.

Anggota DPRD DKI Jakarta F-Golkar Judistira Hermawan menilai langkah yang dilakukan Dishub Jakarta telah tepat.

“Ya saya kira langkah Dishub DKJ ya sudah tepat,” ujar Judistira saat dihubungi, Rabu (15/5/2024).

Dia mengaku sempat bicara dengan Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo terkait masalah jukir.

Menurutnya, tak dapat dipungkiri bahwa jukir merupakan warga yang juga membutuhkan pekerjaan.

“Saya kebetulan minggu lalu sempat bertemu dengan Kadis Perhubungan ya Pak Syafrin sebelum rapat Komisi B, saya sampaikan bahwa jukir ini kan masyarakat kecil yang butuh kerja, membiayai keluarganya, dan terus terang di Jakarta ini kerja jukir ini juga membantu,” kata Judistira.

Ia menilai perlu adanya pembinaan bagi para jukir. Namun, juga perlu adanya penegasan agar jukir tidak melakukan pemaksaan yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Hanya saya sampaikan agar ini dilakukan pembinaan, kamu silakan kerja jukir tapi kalau memaksa, bikin resah apalagi mengancam, ada pidananya lho, kan begitu,” tuturnya.

Selain itu, menurutnya, perlu juga adanya pendataan jukir yang diketahui oleh lingkungan sekitar. Ia menilai hal ini diperlukan sebagai upaya saling kontrol di masyarakat.

“Ya dan perlu juga terdata dengan baik siapa-siapa jukir di titik mana dan diketahui lingkungan sekitar kan RT/RW, jadi saling kontrol, macam-macam ya mikir kan, juga sosialisasi kepada masyarakat bahwa jukir liar ini sifatnya tidak ada paksaan, seikhlasnya dari masyarakat kepada mereka, ya media tolong bantu informasi ini, ada yang nakal ancam-ancam laporkan ke Satpol PP atau Kepolisian,” ujarnya.

Jukir Liar Ngeyel Bisa Diberi Sanksi

Diketahui sebelumnya, Dishub DKI Jakarta menegaskan bakal menindak jukir liar yang ngeyel tetap beroperasi meski sudah ditertibkan. Mereka yang ngeyel bisa dikenai sanksi kurungan maupun denda.

“Dalam Pasal 10 dan 11 sudah diatur larangan terhadap orang atau badan memungut biaya di parkir di jalan dengan tanpa izin gubernur. Kemudian sanksinya di dalam Pasal 61 sudah disebutkan bahwa tindakannya termasuk dalam tindak pelanggaran yang kemudian bisa dalam bentuk kurungan badan 10 sampai dengan maksimum 60 hari, atau denda sebesar Rp 100 ribu sampai dengan Rp 20 juta,” kata Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo di IRTI Monas, Jakarta kepada wartawan, Rabu (15/5).

Syafrin mengungkapkan lokasi parkir minimarket masuk dalam lokasi privat. Dia mengatakan jukir yang berada di minimarket akan dibina.

“Untuk pungutan liar di lokasi minimarket, misalnya, itu tentu kita tidak bisa masuk melakukan pengaturan, karena lokasi itu adalah lokasi privat yang kemudian statement dari pengelola itu parkirnya gratis. Oleh sebab itu, yang kami lakukan adalah pembinaan dan tindakan lanjutan (kepada jukir liar di minimarket),” jelas Syafrin.

“Ketika kami masuk sana, selama dari pengelola itu menetapkan parkir gratis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak masuk, baik itu dari sisi perizinan sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2012 terkait dengan perparkiran, baik itu dari sisi pengelolaan, baik itu pajak parkir,” lanjut dia.

Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto (tengah).

Berita Golkar – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku, pihaknya masih menunggu hasil survei terkait keputusan akan memasangkan Dico Ganinduto dengan artis kondang Raffi Ahmad sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub) pada Pilkada Jawa Tengah.

“Tergantung hasil surveinya. Kalau hasil bagus, bakalan terus. Kalau hasil enggak bagus, tarik lagi,” kata Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Menurut dia, Partai Golkar akan melakukan survei untuk menjaring calon kepala daerah pada Mei hingga Juli 2024.

Nantinya, Golkar akan melihat sosok-sosok potensial yang mendapat dukungan tinggi dari masyarakat untuk diusung di Pilkada 2024.

“Golkar kan akan survei bulan Mei, Juni, dan Juli. Jadi kalau kita lihat Mei, Juni dan Juli angkanya,” ujarnya.

Airlangga menuturkan Golkar baru memberikan surat rekomendasi untuk maju di Pilgub Jawa Tengah 2024. Di sisi lain, dia menyambut baik wacana Dico Ganinduto dan Raffi Ahmad berpasangan di Pilgub Jawa Tengah 2024.

“Makin viral, makin bagus,” ucap Airlangga.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo.

Berita Golkar – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Golkar Firman Soebagyo mengusulkan usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tak dibatasi.

Hal tersebut disampaikan saat pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang mengupayakan menghapus ketentuan angka mutlak 34 kementerian.

Dia mengusulkan kementerian disesuaikan kebutuhan presiden. Namun, memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Diberikan kebebasan kepada presiden terpilih untuk menentukan sesuai kebutuhan, bahkan termasuk usia presiden dan wakil presiden,” kata Firman di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024.

Firman mengeklaim pernah membaca beberapa literatur terkait tidak adanya negara yang mengatur batas usia capres dan cawapres. Literatur itu, kata dia, mestinya dapat dipelajari.

“Tidak pernah ada di negara manapun yang menentukan presiden wakil presiden diatur usianya. Oleh karena itu hal-hal ini seperti pembelajaran kita,” ucap Firman.

Sementara itu, terkait aturan jumlah menteri, Firman sepakat tak perlu diatur angka.

Karena, menyesuaikan kebutuhan pemerintahan dalam menjalankan program-programnya.

“Saya sepakat bahwa dalam masalah ketentuan yang terkait dengan jumlah menteri itu memang sebaiknya tidak perlu diatur-atur atau tidak perlu didefinitifkan jumlahnya berapa,” ujar Firman.

Revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mulai dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Salah satu muatan yang diubah yakni pada Pasal 15 yang sejatinya mengatur jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34.

Pada usulan perubahan pasal tersebut menjadi ditetapkan sesuai kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan negara. Sehingga, tidak ditetapkan angka baku jumlah kementerian.

“Pasal 15 dirumuskan berbunyi sebagai berikut, jumlah keseluruhan kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 semula berbunyi paling banyak 34 kementerian, kemudian diusulkan perubahannya menjadi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,” kata salah satu tim ahli Baleg dalam pemaparannya di ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2024.

Revisi UU Kementerian Negara ini tak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Namun, mempertimbangkan adanya putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan partai-nya memberikan dua surat penugasan untuk Ridwan Kamil (Kang Emil) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Ridwan Kamil tuh tetap Golkar memberikan dua surat penugasan, Jawa Barat dan DKI,” kata Airlangga ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Menurut Airlangga, elektabilitas Ridwan Kamil menjanjikan baik di Jawa Barat maupun Jakarta.

“Kami melihat baik di Jawa Barat maupun di DKI Pak Ridwan Kamil menjanjikan,” ujar dia.

Sebelumnya secara terpisah Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa partai-nya lebih mendorong Ridwan Kamil untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Jawa Barat, daripada di Jakarta.

“Dengan segala perhitungan kami secara politik dan juga untuk kepentingan pembangunan di Jawa Barat, mungkin Pak Ridwan Kamil lebih relevan, lebih bermanfaat, lebih berguna untuk masyarakat Jawa Barat,” kata Doli ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, April 2024.

DPP Partai Golkar menugaskan Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat.

Ridwan Kamil sejauh ini merupakan calon tunggal dari Golkar untuk penugasan di Jawa Barat.

Sementara di Jakarta, selain Ridwan Kamil ada juga nama Ahmad Zaki Iskandar dan Erwin Aksa yang tengah dipertimbangkan Golkar.

Jika Ridwan Kamil benar-benar diputuskan untuk maju ke Pilkada Jabar, kata Doli, maka Golkar akan berfokus pada pencalonan Ahmad Zaki Iskandar dan Erwin Aksa untuk Pilkada Jakarta.