BERITA – Laman 519 – Partai Golongan Karya

3 Daerah di Maluku Utara Masih Menanti Rekomendasi Golkar

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Maluku Utara, Alien Mus. Foto: Rajif Duchlun/cermat

Berita– Partai Golkar saat ini sudah memberikan rekomendasi dukungan ke lima daerah di Maluku Utara dari delapan kabupaten/kota yang akan ikut melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Maluku Utara, Alien Mus, usai mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Organisasi Partai Golkar Maluku Utara, mengaku lima daerah di Maluku Utara sudah final mendapatkan dukungan.

“Pilkada sudah lima kabupaten/kota yang sudah putus (final) yaitu Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Barat, terus juga di Taliabu dan Halmahera Timur,” ujar Alien, Senin (3/8). Ia bilang, mengenai rekomendasi B1-KWK Partai Golkar akan diberikan secara langsung untuk seluruh daerah yang mengikuti Pilkada serentak.

Sementara tiga daerah, yakni Ternate, Kepulauan Sula, dan Tidore Kepulauan, masih menunggu hasil survei. Setelah itu, baru akan diputuskan oleh DPP Golkar, ke mana dukungan tersebut akan berlabuh.
“Mungkin paling lambat Minggu depan sudah ada keputusan untuk tiga kabupaten/kota,” jelas Alien.

Sumber

Pastikan Usung Herman-Tb Mulyana Di Pilkada Cianjur, Golkar: Harus Menang

blank

Berita –Partai Golkar menargetkan menang di Pilkada Cianjur 2020 dan akan all out memenangkan pasangan Herman Suherman-Tb Mulyana Syahrudin.

“Harus menang. Karena kita mengusung inkumben, kita jadi wakil dari inkumben, ini targetnya harus menang. Di laporan kami pun targetnya menang. Cianjur jadi daerah prioritas,” ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar Jawa I (Jawa Barat dan Banten) MQ Iswara yang diwawancara pasca rapat Rekapitulasi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Pilkada 2020 Wilayah Pemilu Wilayah Jawa I (Jawa Barat dan Banten) di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (12/6/2020) lalu.

Iswara juga menegaskan bahwa partainya sudah pasti akan mengusung pasangan Herman Suherman-Tb Mulyana Syahrudin di Pilkada Cianjur 2020. Hal itu menepis rumor kalau Golkar dikabarkan belum pasti mengusung pasangan ini.

“Oh ya sudah pasti, kalau itu sudah pasti. Kan surat penetapannya sudah kita buat. Jadi sudah pasti ke Pak Herman dan kita (Golkar) jadi wakil Pak Herman yakni Pak TB Mulyana,” katanya

Iswara mengatakan pengusungan Herman-Tb Mulyana pada Pilkada Cianjur 2020 memiliki progres yang luar biasa.

“Kami bersyukur bahwa pasangan Herman Suherman dan Tb Mulyana sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati ini progresnya luar biasa termasuk partai pengusungnya, ” kata Iswara. Iswara yakin lima partai ini solid mengusung Herman Suherman dan TB Mulyana.

Iswara menanggapi santai terhadap mulai munculnya nama-nama calon pesaing Herman-Tb Mulyana. Baginya Pilkada Cianjur akan berlangsung dengan damai dan lancar.

“Kalau Cianjur kami melihat tidak terlalu panas lah ya. Bahwa ada calon yang sudah firm yaitu kita Pak Herman-Tb Mulyana nanti ada pasangan lain yg muncul itu hal yang biasa. Saya melihat ini dalam batasan yang wajar lah,” pungkasnya.

Sumber

PPP Jangan Risau, Golkar Kabupaten Gorontalo Masih Solid bersama Dadang

Ketua DPW PPP Gorontalo Nelson Pomalingo diapit Hendra (Dadang) Hemeto (kemeja kuning) dan Wasito Sumawiyono (batik). (Dok.HL)

Berita– Golkar Kabupaten Gorontalo menegaskan, bahwa mereka masih solid mendukung Hendra Dadang Hemeto yang akan berpasangan dengan petahana, dan PPP tak perlu meragukan itu.

Wakil Ketua DPD II Golkar Kabupaten Gorontalo, Roli Hippy merasa perlu meluruskan pernyataan bahwa, Hendra Dadang Hemeto harus bawa Golkar utuh jika ingin koalisi dengan PPP.

Roli memastikan, hingga kini satu satunya pemegang mandat di Pilkada Kabgor yang diterbitkan DPP Partai Golkar adalah Hendra Dadang Hemeto, dan mandat tersebut masih berlaku.

Ada tiga poin dalam surat yang ditandatangani Ketum Golkar Arlangga Hartarto dan Sekjen itu. Pertama mencari partai koalisi. Kedua, mencari pasangan calon bupati atau wakil bupati. Tiga, melaporkan ke DPP Partai Golkar berkenaan degn poin 1 dan 2 untuk segera diterbitkan SK atau Rekomendasi pada pilkada 2020.

“Karna Partai Golkar dalam hal ini Ketua Hendra Hemeto (pemegang mandat) hanya membidik wakil bupati maka yang harus lebih dahulu mengeluarkan rekomendasi adalah PPP yg mengusung calon Bupati. Jika rekom PPP sudah keluar, maka rekom Golkar juga akan segera dikeluarkan dengan melampirkan rekom PPP,” ujarnya, dalam pesan whatsap, Senin (2/8/2020).

Dia juga menambahkan, hanya ada satu surat mandat yang dikeluarkan oleh DPP Golkar untuk daerah daerah yang menggelar pilkada, dan diprioritaskan untuk para Ketua DPD 2 Golkar, atau Ketua DPD 1 untuk pemilihan gubernur.

“Jadi kalau rekom sudah keluar, maka koalisi PPP – Golkar akan segera terwujud dan pelaksnaan musda Golkar Kabupaten Gorontalo juga akan berjalan mulus tentunya dengan prioritas pemegang rekomendasi,” imbuhnya.

Terakhir Roli juga kembali menegaskan, bahwa tidak ada perpecahan di internal Golkar. Dan dalam setiap hajatan musda, Golkar selalu mengedepankan azas musyawarah dan mufakat.

Sumber

5 Daerah di Maluku Utara Resmi Kantongi Rekomendasi Golkar

Berita– Sebanyak lima pasangan calon di Maluku Utara yang maju Pilkada Serentak 2020 yang dihelat 9 Desember nanti telah resmi mengantongi rekomendasi B1 KWK DPP Partai Golkar.

Rekomendasi pasangan calon atau paslon ini diberikan kepada bakal calon di Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, dan Pulau Taliabu.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar Maluku Utara, Alien Mus menyatakan, rekomendasi B1 KWK tersebut sudah diberikan kepada masing-masing pasangan calon.

“Sementara untuk rekomendasi Golkar di Kota Ternate, Sula, dan Tidore masih menunggu hasil survei, setelah itu baru diputuskan di tingkat DPP Golkar,” katanya, begitu disambangi kieraha.com, usai Rapat DPD Partai Golkar Malut, di Ternate, Senin 3 Agustus 2020.

Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Malut itu mengemukakan, terkait rekomendasi di tiga kabupaten kota yang belum diputuskan itu akan disampaikan paling lambat pekan depan.

“Keputusannya paling lambat minggu depan untuk bakal calon tersebut,” sambungnya.

Sumber

Putri Wali Kota Bekasi Mencalonkan Ketua DPD Golkar

Berita –Terkait pencalonan Putri Walikota Bekasi Ade Puspitasari dalam Musda Golkar Ke-5 Ketua Biro Pemberdayaan Masyarakat , Bidang Organisasi Keluarga Intelektual Muda Partai Golkar, Arita Tarigan (Castro)mengatakan bahwa itu sah saja .Karena menurutnya anak persiden juga bisa saja maju dalam Musyawarah Daerah (Musda) .

“Dalam Musda Partai Golongan Karya (Golkar) kali ini ,Panitia menggunakan Juklak dua yang artinya para calon pernah menjadi pengurus selama satu periode atau lima tahun dan beliau (Ade Puspitasari)pernah menjabat sebagai pengurus di salah satu Pengurus Kecamatan.Untuk PK mana ?,silahkan tanya tim ferivikasi atau SC,”ujar Ari Casto di Gedung DPD Golkar Kota Bekasi (3/8).

blank

Ari menjelaskan bahwa jika ada yang menganggap Ade Puspitasari tidak layak mencalonkan atau di calonkan dasarnya apa.Semua Kader Partai yang memenuhi syarat dapat di calonkan atau mencalonkan diri.

“Kalo di anggap Bu Ade ,anak Pak Walkot ya memang ?, tapi kan Anak Persiden saja bisa mencalonkan diri.Bu Ade sudah membuktikan untuk pertama kalinya mencalonkan di pemilihan anggota legislatif DPRD Jawa Barat hasilnya sangat memuaskan, 65 ribu lebih suara.Menurut saya beliau sangat kompeten memimpin DPD Golkar Kota Bekasi,”ujarnya.

Silahkan beri kesempatan untuk maju di Musda besok (5/8).Hasil akhirnya nanti di serahkan pada saat Musda.Bagi yang mempermasalahkan pencalonan Ade ,Ari menegaskan bahwa hal tersebut tidak mendasar dan tidak dapat di pertanggung jawabkan.

“Mari kita beri kesempatan dulu ,baru tau nantinya bagemana kepemimpinan Bu Ade,Kemarin saja pada saat di Calonkan sebagai anggota DPRD Jabar hasilnya 65 ribu lebih suara ,sangat luar biasa punya kemampuan luar biasa ,bisa meyakinkan masyarakat sebanyak itu,”ujarnya.

Musda DPD Golkar Kota Bekasi akan berlangsung pada Rabu (5/8/20)bertempat di Graha Girsang Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi.Diikuti oleh empat kader terbaik Golkar diantaranya Ade Puspita Sari (Anggota DPRD Partai Golkar Jabar),Zaenul Miftah (Fungsionaris DPD Golkar Kota Bekasi),TB Hendera Suherman (Dari Kosgoro),Novel Saleh Hilabi (Ketua Baladika Karya Pusat). (Adi T)

Sumber

DPRD Lembata Soroti Masalah Aset Daerah

Masalah pengelolaan aset daerah di Kabupaten Lembata mendapat sorotan tajam dalam sidang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lembata dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lembata, Senin (3/8/2020).

Berita– Masalah pengelolaan aset-aset daerah di Kabupaten Lembata mendapat sorotan tajam dalam sidang Badan Anggaran ( Banggar) DPRD Lembata dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lembata, Senin (3/8/2020).

Anggota DPRD Lembata Petrus Bala Wukak mengakui selama ini tidak ada koordinasi yang baik soal pengelolaan aset daerah oleh Pemkab Lembata. Masalah aset daerah ini, lanjut Bala Wukak, kemudian terbawa terus dari tahun-tahun sebelumnya.

Bahkan, Politisi Partai Golkar ini menilai para kepala dinas masih bekerja dengan sistem Asal Bapak Senang (ABS) sehingga pemerintah belum meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Ini sistemnya harus mengecek secara detail kalau tidak target WTP tidak akan tercapai. Nanti kepala daerah yang jadi sasaran tembak. Padahal model kerja OPD-nya harus ditekan dulu baru bisa kerja,” tambah Bala Wukak.

Dia meminta Pemkab Lembata mengevaluasi kinerja kepala dinas terutama pada dinas-dinas yang asetnya bermasalah dan ada temuan dari BPK.

Dia mengusulkan supaya ada pertemuan khusus antara anggota Badan Anggaran DPRD Lembata dan dinas yang ada temuan dari BPK.

“Banggar DPRD harus rapat kerja dengan OPD yang ada temuan supaya kita ikuti dulu mekanismenya. Sekarang kita masih dapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” kata Bala Wukak.

Masalah pengelolaan aset daerah ini juga menjadi sasaran kritik anggota Badan Anggaran lainnya.
Kristoforus Ricam, Anggota Banggar dari Partai Nasdem mengakui kalau dari dulu pengelolaan aset daerah selalu bermasalah.

“Harusnya bagian aset sudah siap format yang paten dan bagi ke OPD-OPD. Soal temuan BPK, Kita harus pressure kepada OPD-OPD. Jangan sampe honor diambil untuk menutup ini itu dari hasil temuan,” kata Ricam mengingatkan.

Catatan penting juga turut dilontarkan Anggota DPRD Lembata Lorens Karangora. Menurut dia, ada target dari kepala daerah untuk ‘Go WTP’ sehingga hal ini harus diperhatikan betul oleh para kepala dinas.

“Jangan sampai temuan BPK tahun 2018 baik itu aspek Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan jangan sampai hal yang sama saja. Artinya kalau masih sama kita jalan di tempat dan kita bisa nilai kinerja kita menindaklanjuti temuan BPK atau tidak,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Ketua TAPD Kabupaten Lembata Paskalis Ola Tapobali, mengakui tidak ada tenaga pegawai yang punya kapasitas keahlian atau orang-orang yang tahu baik soal pengelolaan aset atau yang sekolah khusus tentang hal ini.

Namun, Paskalis yang juga menjabat Sekda Lembata ini tetap optimistis di tahun mendatang pemerintah akan lebih maju lagi dalam pengelolaan aset dari tahun ini.

Paskalis menyebut pihaknya akan melakukan inventarisasi menyeluruh aset-aset daerah yang ada.
“Kami tidak sesumbar tapi kita harapkan bisa dapat opini BPK yang diharapkan bersama,” pungkasnya.

Sumber

Terpilih Jadi Ketua, Juhaili Akan Pikul Misi Besar Golkar

Berita –Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Bengkulu Utara digelar pada Senin Kemarin (03/08/2020) bertempat di Kantor DPD II, hasilnya Juhaili terpilih secara aklamasi menjadi Ketua periode 2020-2025.

Dalam aklamasi ini, Juhaili mengantongi 19 dukungan dari Pengurus Kecamatan, Organisasi Mendirikan dan Didirikan, serta Sayap Partai se-Bengkulu Utara. Musda kali ini berlangsung secara aman, lancar dan cepat mengingat durasi musda hanya satu jam.

Dijelaskan Ketua Bidang Infokom DPD I Golkar Provinsi Bengkulu Zulkarnanin Kaka Jodho pada Selasa (04/08/2020) bahwa Musda Kabupaten Bengkulu Utara ini merupakan Musda ketiga setelah selesainya Musda di Kaur dan Lebong.

Kaka Jodho berharap di bawah kepemimpinan Juhaili, kedepan Golkar Bengkulu Utara dapat menunjukkan eksistensinya dan turut menyukseskan misi besar memenangkan Rohidin Mersyah di Pilgub mendatang, memenangkan Pilkada, Pileg dan Pilpres di 2020.

“Alhamdulillah Musda DPD II Bengkulu Utara, setelah Musda Kaur dan Kabupaten Lebong tadi, Bengkulu Utara secara aklamasi terpilih adinda Juhaili yang juga Waka I DPRD Bengkulu Utara dan harapan saya Ketua Terpilih lanjutkan perjuangan Partai Golkar. Dalam jangka pendek memenangkan Rohidin Mersyah menjadi Gubernur, kemudian Memenangkan Pilkada Kabupaten masing-masing dan berharap memenangkan Pileg dan Pilpres 2024 serta membesarkan Partai Golkar di Kabupaten Bengkulu Utara. Semoga amanah ini menjadi tujuan bersama bahwa ini titipan,” ujarnya.

Sumber

Golkar Sumut Dukung Pencalonan Bobby di Pilwalkot Medan

Partai Golkar.

Berita –Partai Golkar Sumut dukung pencalonan menantu presiden Joko Widodo, Bobby Nasution sebagai calon Walikota Medan. Bobby diyakini mampu memenangkan kontestasi Pilkada Medan 2020.

lt Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya kini terus melakukan konsolidasi untuk mengatur strategi pemenangan.

“Insya Allah kami optimis memenangkan pak Bobby, sejak awal mengusung (Bobby) targetnya harus menang, siapapun yang akan jadi kompetisinya pak Bobby,” ujar Doli.

Sementara itu, mengenai calon wakil walikota yang akan dampingi Bobby di Pilkada Medan 2020, partai berlogo pohon beringin itu telah menyerahkan sepenuhnya kepada Bobby untuk menentukan.

“Kami sebagai pengusung memberikan dukungan penuh siapapun yang dipilih pak Bobby, sebagai wakilnya nanti,” sambung Doli.

Kini bentuk komitmen Partai Golkar telah memberikan dua surat kepada suami dari Kahiyang Ayu tersebut, pertama surat tugas sebagai calon yang diusung Golkar pada Maret 2020, kemudian surat mencari calon wakil walikota.

Sumber

Golkar Serahkan ke Bobby Nasution untuk Calon Wakil Walkot Medan

Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Ahmad Doli Kurnia.

Berita –Partai Golkar telah memilih Bobby Nasution sebagai calon Wali Kota Medan.

Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Bobby untuk memilih calon wakilnya.
“Kita sebagai partai politik pengusung tentu memberikan dukungan penuh siapapun yang akan diputuskan Pak Bobby sebagai wakilnya,” kata Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Ahmad Doli Kurnia, Senin (3/8).

Ia mengatakan, Golkar telah memberikan dua surat kepada Bobby. Pertama surat tugas (rekomendasi) untuk membangun komunikasi dengan partai politik lain untuk mendapatkan dukungan. Selain itu berkomunikasi dengan calon-calon wakilnya.

“Dua minggu yang lalu kami sudah mengeluarkan surat keputusan bahwa Partai Golkar sudah final mencalonkan Pak Bobby. Tinggal sekarang kita menunggu siapa calon Pak Bobby,” ujarnya.

Doli mengatakan, saat ini sudah ada beberapa opsi dan mengkerucut menjadi dua nama untuk calon wakil Bobby Nasution.

“Pak Bobby kan nanti akan mendengarkan aspirasi dari kelompok masyarakat, termasuk nanti akan didiskusikan dengan partai politik pengusungnya,” jelasnya.

Ia mengatakan, Golkar memilih Bobby Nasution karena yakin dapat menang di Pilkada 2020.

“Kami (Golkar) sejak awal mengusung (Bobby) targetnya harus menang. Siapa pun yang akan jadi kompetisi Pak Bobby tentu akan terus melakukan konsolidasi untuk pemenangan,” pungkasnya.

Sumber

Musda Ulangan Partai Golkar Sumatera Utara Digelar Agustus

blank

Berita-DPD Partai Golkar Sumatera Utara akan kembali menggelar musyawarah daerah (Musda) X pada Agustus ini. Kegiatan tersebut dihelat seiring dengan dibatalkannya hasil Musda X sebelumnya yang dihelat pada Februari 2020 lalu.

Hal itu disampaikan Plt Ketua DPD Golkar Sumut, Ahmad Doli Kurnia, Senin (3/8/2020).

Menurut Doli, musda ulangan itu sedianya digelar sebelum akhir Juli lalu. Namun beberapa faktor menyebabkan musda ulangan belum bisa digelar.

“Karena ada Hari Raya Iduladha makanya nggak sempat. Jadi diundur Agustus ini,” ujar Doli.

Saat ditanya mengenai lokasi pelaksanaan Musda ulang, Waketum DPP Golkar ini belum bersedia mengungkapkan. Namun, ia menyebut jika pelaksanaan Musda ulang akan bersamaan waktu dengan Musda di 4 provinsi lain.

“Masih ada 5 provinsi lain yang belum Musda seperti Sumut, NTB, Kalimantan Utara, Sulsel dan Papua Barat. Semua akan digelar secara bergantian di bulan ini,” ungkapnya.

Diketahui, Mahkamah Partai Golkar membatalkan hasil Musda ke-X DPD I Golkar Sumut yang digelar Februari 2020 lalu di Hotel JW Marriot, Medan. Saat Musda itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Yasir Ridho Lubis terpilih secara aklamasi.

Dalam putusannya, Mahkamah Partai Golkar memerintahkan agar Musda ke-X DPD Golkar Sumut kembali digelar dengan pengawasan Mahkamah Partai.

Sumber