BERITA

Berita Golkar –Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menekankan bahwa penempatan dana Pemerintah sebesar Rp 10 triliun pada sejumlah Himpunan Bank Negara (Himbara), dapat dijadikan momentum untuk memperkuat sektor UMKM. Menurutnya, pelaku usaha pada sektor tersebut saat ini masih dianggap sebelah mata oleh banyak pihak. Padahal, kekuatan perekonomian dalam negeri masih bersandar pada sektor UMKM.

“Sekarang pertumbuhan ekonomi kita turun ini banyak dikontribusi dari UMKM karena banyak masyarakat tidak melakukan kegiatan akibat pandemi. Ke depan kalau kita ingin memperkuat ekonomi kita, basis UMKM ini sangat penting. Kami ingin UMKM menjadi perhatian khusus dari BNI dan BTN. Kalau keempat bank Pemerintah (Himbara) memperkuat UMKM, pasti dampak ekonominya akan besar,” kata Mekeng dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR RI dengan Direksi BNI dan BTN secara virtual, Kamis (17/9/2020).

Oleh karena itu, politisi Fraksi Golkar ini mendorong perbankan lebih memanfaatkan teknologi digital dalam penguatan sektor UMKM di masa mendatang. “Ini sudah mulai harus dipikirkan oleh bankir-bankir ini, oke BNI fokus pada korporasi dan BTN pada perumahan, tetapi jangan mengecilkan peranan UMKM ini. Makanya saya berpesan agar UMKM lebih difokuskan, mungkin porsi UMKM lebih diperbesar baik dari sisi SDM dan sistemnya,” imbau Melchi, sapaan akrab Melchias Mekeng.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar dan Direktur Utama BTN Pahala Mansury. Berbeda dengan Bank BRI dan Bank Mandiri yang mendapat penempatan dana Pemerintah masing-masing Rp 10 triliun, dana Pemerintah yang didapatkan oleh Bank BNI dan BTN hanya senilai masing-masing Rp 5 triliun.

Di tengah ancaman resesi yang akan dihadapi perekonomian Indonesia, legislator dapil Nusa Tenggara Timur I itu berharap kepada pimpinan direksi kedua bank yang hadir untuk mempertahankan nasabah agar tidak lebih terpukul akibat pandemi. Sementara, semua pihak diuji dengan terkontraksinya pertumbuhan ekonomi sehingga sebaiknya semua pihak kita harus beorientasi pada untung besar yang ingin didapatkan.

“Kita nggak usah pikir harus untuk yang besar tapi risikonya semakin besar karena sekarang semua negara mengumumkan telah jatuh pada jurang resesi. Saya hanya titip pesan agar BNI dan BTN tetap menjadi bank yang sehat, nasabah-nasabah yang ada pun tetap di-maintain agar mereka tetap bisa menjalankan bisnisnya meski dengan pace yang lebih lambat. Kalau ekonomi sudah membaik BNI dan BTN nantinya bisa ikut menyehatkan perekonomian kita ini,” tutup Melchi.

Dpr.go.id

Berita Golkar– Tim Koalisi Pemenangan Rusdi-Ma’mun di Kabupaten Morowali menggelar rapat koalisi guna mengkonsolidasikan kerja tim pemenangan, di sekretariat Golkar, Selasa (15/9/2020).

Rapat koalisi dipimpin oleh Kuswandi selaku ketua tim pemenangan dan juga Taslim selaku penanggung jawab koalisi.

Taslim selaku penanggung jawab pada kesempatan itu menekankan pentingnya pendidikan politik yang mencerdaskan rakyat dalam mensosialisasikan figur calon gubernur/wakil gubernur, Rusdi-Ma’mun.

Utamanya kata dia, hal ini dilakukan agar masyarakat lebih memahami visi-misi dari pasangan calon pada pilkada ditengan pandemi covid-19

Sementara itu, pimpinan partai Golkar, Moh. Asra menyampaikan kesiapan Golkar jadi bagian koalisi dan menawarkan kantor Golkar sebagai sekretariat pemenangan Rusdi-Ma’mun.

Sedangkan Syarifudin Hafid selaku pimpinan Demokrat, juga menyampaikan kesiapannya menjadi bagian dari Koalisi Pemenangan Rusdi-Ma’mun.

Pihaknya menekankan pentingnya strategi kampanye yang lebih massif melalui media sosial dalam mensosialisasikan calon gubernur.

Selain mendengarkan masukan-masukan dari pimpinan partai pengusung, ada 3 poin yang disepakati pada rapat koalisi tersebut.

Kesepakatan itu ialah, strukturisasi tim pemenangan Rusdi-Ma’mun menyesuaikan dengan partai koalisi yang bergabung, menentukan total agenda kerja koalisi pemenangan Rusdi-Ma’mun, serta pengumpulan dana operasional secara swadaya dari para pimpinan parpol dan anleg pengusung.

“Total dana yang terkumpul sebesar Rp.107, 000,000 untuk dana operasional awal tim pemenangan Rusdi-Ma’mun,” jelas Ketua Tim Pemenangan, Kuswandi.

Turut hadir dalam rapat 10 pimpinan partai politik pengusung, yakni NasDem, Demokrat, Golkar, Hanura, PKB, PKS, Perindo, PPP, PAN, PRD, serta unsur relawan.

Kabarselebes

Berita Golkar – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menyoroti penanganan korban banjir yang mereka nilai cukup lamban padahal masyarakat sudah sangat membutuhkan bantuan.

“Sampai saat ini, telah satu minggu bencana banjir melanda, kami belum melihat langkah nyata tanggap bencana dari pemerintah daerah untuk melakukan penanganan dampak bencana banjir. Paling tidak, memberikan bantuan bagi yang terdampak secara langsung,” kata Juru Bicara Fraksi Golkar, Riskon Fabiansyah saat rapat paripurna, Rabu.

Sejak pekan lalu, banjir melanda kawasan utara dan cenderung terus meluas. Lima kecamatan dilanda banjir yaitu Antang Kalang, Telaga Antang, Mentaya Hulu, Tualan Hulu dan Bukit Santuai. Informasi terbaru, banjir kini meluas ke Kecamatan Parenggean.

Riskon mengatakan, Fraksi Golkar mengucapkan rasa prihatin yang mendalam atas musibah banjir yang terjadi di bebarapa kecamatan di daerah hulu Sungai Mentaya dan
Tualan, khususnya di Kecamatan Antang Kalang, Telaga Antang, Mentaya Hulu, Bukit Santuai, Tualan Hulu dan Parenggean.

Kondisi ini sekaligus menjadi catatan bagi pemerintah
daerah, khususnya melalui instansi terkait dengan melakukan mitigasi bencana. Apalagi, Kotawaringin Timur telah memiliki Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.

Pemerintah kabupaten diingatkan supaya bergerak cepat menanggulangi banjir dan dampaknya. Warga yang menjadi korban maupun terdampak, wajib dibantu karena banjir membuat mereka tidak bisa beraktivitas mencari nafkah.

Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengambil langkah. Dengan aturan itu, seharusnya upaya yang dilakukan bisa lebih maksimal.

“Seharusnya pemerintah daerah dapat melaksanakannya mengingat ancaman banjir ini berpotensi terjadi di setiap tahun. Kami berharap agar ini menjadi perhatian serius bagi
pemerintah daerah,” harap Riskon.

Pemerintah daerah diharapkan cepat tanggap menanggulangi bencana banjir ini, khususnya mencegah korban jiwa dan membantu warga terdampak banjir. Jangan sampai masyarakat menderita dan berteriak karena lambannya bantuan dari pemerintah, sementara warga tidak bisa bekerja mencari nafkah karena tempat usaha mereka terendam banjir.

Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana dibuat juga berdasarkan aspirasi pemerintah daerah untuk kepastian hukum serta memangkas birokrasi agar bantuan untuk korban bencana bisa disalurkan dengan cepat.

Kini peraturan daerah tersebut sudah bisa dilaksanakan sehingga seharusnya pemerintah daerah bisa bekerja lebih cepat dalam membantu warga yang menjadi korban dan terdampak banjir saat ini.

kalteng.antaranews

Berita Golkar –  Penyebab kebakaran hebat yang beberapa waktu lalu terjadi di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) telah berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Hasilnya sampai sejuah ini diduga kuat adanya unsur pidana atau kesengajaan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR Supriansa mengapresiasi langkah pihak kepolisian yang telah mengumumkan motif dari pembakaran tersebut.

“Saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kepolisian yang sudah berkerja cepat dalam mengungkap motif pembakaran tersebut,” ujar Supriansa, kamis (17/9).

Politikus Partai Golkar ini menambahkan, saat ini tugas kepolisian adalah mencari orang yang diduga terlibat dalam pembakaran gedung Kejagung tersebut. Sehingga bisa menjadi titik terang dari kebakaran itu.

“Tugas polisi selanjutnya cari dan tangkap pelakunya kalau memang sengaja dibakar oleh orang. Siapa dalang atau otak utamanya juga harus bisa diungkap,” ungkapnya.

Sebelumnya, Polri telah menyimpulkan penyebab kebakaran di gedung Kejagung RI berasal dari nyala api terbuka atau open flame. Atas dasar itu, Polri menduga adanya unsur pidana dalam kasus tersebut, sehingga proses penyelidikan dinaikan menjadi penyidikan.

“Peristiwa yang terjadi sementara penyidik berkesimpulan dapat dugaan peristiwa pidana,” kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (17/9).

Dugaan adanya unsur pidana ini dikuatkan berdasarkan pemeriksaan 131 orang saksi. Kemudian dilengkapi dengan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan enam kali dan pemeriksaan laboratorium forensik. “Kami berkomitmen sepakat untuk tidak ragu-ragu memproses siapapun yang terlibat. Jadi saya harapakan tidak ada polemik lagi,” tegas Listyo.

Saat ini penyidik masih melakukan penyidikan untuk mencari tersangka. Pemeriksaan kepada pihak-pihak yang dianggap sebagai potensial suspek akan dilakukan.

Nantinya, tersangka bisa dijerat dengan 187 KUHP tentang dengan sengaja menimbulkan kebakaran atau Pasal 188 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan terjadinya kebakaran. Dari dua pasal tersebut, tersangka bisa dipidana di atas 5 tahun penjara, atau maksimal penjara seumur hidup apabila ada unsur membahayakan nyawa orang lain dari kebakaran yang terjadi.

jawapos

Berita Golkar –Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Gandung Pardiman memberikan bantuan bagi para warga Dusun Seropan 2, Muntuk, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Yogyakarta yang selama ini mengimpikan memiliki jalan layak di wilayah padukuhannya Selasa (15/9).

Anggota Komisi VII DPR RI itu melunasi hutang pembangunan jalan dusun itu yang masih tersisa hampir Rp.15 juta.

Jalan selama ini menjadi infrastruktur terpenting yang sudah seharusnya dimiliki suatu wilayah. Lebih-lebih untuk kawasan pedesaan yang geografisnya tak melulu datar.

Impian memiliki jalan layak pakai nan bagus di kawasan berbukit itu pun menjadi harapan lama yang terpendam para warga Dusun Seropan 2, Muntuk, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Yogyakarta.

“Untuk membangun jalan di Seropan II ini prosesnya lama karena semua swadaya. Dana patungan warga yang terkumpul awalnya hanya Rp 3 juta,” ujar Camat Dlingo Denny Ngajis Hartono saat bicara dalam peresmian pembangunan jalan Dusun Seropan 2 yang dihadiri anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Gandung Pardiman Selasa 15 September 2020.

Pihak padukuhan Seropan II yang terdiri dari 33 kepala keluarga (KK) itu sudah berupaya menghimpun bantuan dari berbagai pihak.

Namun jumlahnya tak kunjung mencukupi karena total hanya bisa menghimpun sekitar Rp 19,7 juta saja. Padahal kebutuhan untuk membangun jalan itu totalnya hampir Rp 35 juta atau kurang sekitar Rp.14 juta lebih.

“Kami tidak tega jika harus meminta patungan dari masyarakat lagi untuk menutupi kekurangan biaya pembangunan jalan itu, apalagi saat ini sedang wabah Covid-19. Akhirnya hutang itu kami biarkan sementara,” ujar Denny.

Menanggapi keinginan tulus warga Dusun Seropan 2 yang ingin memiliki jalan layak itu, anggota DPR RI Gandung Pardiman mengaku kagum sekaligus trenyuh.

“Satu satunya cara untuk menyelesaikan pembangunan jalan dusun ini ya dengan melunasi hutangnya,” ujar Gandung yang saat itu juga langsung memberikan sumbangan untuk melunasi hutang pembangunan jalan yang dimiliki Dusun Seropan II senilai Rp 14.750.000.

Peresmian jalan setelah tuntasnya pelunasan hutang pembangunan jalan itu ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Gandung Pardiman yang diberikan kepada para perangkat dusun, desa dan kecamatan.

Gandung mengaku paling tak suka dan tega jika ada masyarakat dikejar-kejar hutang. Apalagi kebutuhan jalan itu adalah kebutuhan mendesak warga setempat.

Gandung yang saat itu didampingi Bakal Calon Wakil Bupati Bantul Totok Sudarto, mengaku takjub dengan semangat warga Dusun Seropan II yang gigih memperjuangkan impiannya memiliki jalan layak.

Anggota Komisi VII DPR RI itu mengatakan semangat Dusun Seropan II itu seperti semangat Partai Golkar yang dalam pilkada 2020 ini untuk Kabupaten Bantul sudah bulat mengusung pasangan Suharsono-Totok Sudarto yang disingkat NOTO.

“Partai Golkar tidak pernah asal memilih untuk mengusung pasangan calon kepala daerah. Selalu dengan perjuangan, kajian-kajian, survei hingga akhirnya memilih Pak Totok Sudarto selaku kader Golkar untuk mendampingi Pak Suharsono dalam pilkada 2020 nanti,” ujarnya.

Dari pasangan NOTO yang sudah resmi diusung oleh koalisi besar enam partai yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Nasdem, PPP, PKS, dan PBB itu Gandung menyerukan semangat holobis kuntul baris untuk memenangkannya dalam pilkada 2020 pada 9 Desember nanti.

“Kemenangan pasangan NOTO ini bukan sekedar untuk menduduki jabatan bupati-wakil bupati saja. Melainkan memilih pasangan Pancasilais sejati, bukan orang yang akan memeras-meras Pancasila,” kata Gandung.

Gandung menyebut Bantul harus dipimpin orang-orang yang sakinah, mawadah, warohmah. Menurut Gandung kesuksesan membina atau memimpin keluarga menjadi awal kesuksesan menjadi pemimpin di lingkup lebih besar.

“Selama dipimpin Pak Suharsono tidak ada korupsi juga di Bantul ini. Bahkan mendapat penghargaan dari KPK. Tidak nekak nekuk, tidak ubrek ubrek, tidak merekayasa APBD. Sehingga pembangunan Bantul terlaksana baik. Itu sebabnya Partai Golkar mendukung pasangan ini,” ujarnya.

Menurut Gandung, modal utama pasangan NOTO hanyalah kejujuran. Sehingga sangat bisa diandalkan memimpin Bantul ke depan.

Dalam kesempatan itu, sebagai hiburan, Gandung mengundang belasan warga untuk maju ke atas panggung dan memberi kuis untuk menyebutkan sila-sila Pancasila. Sebagian besar warga hafal dan mendapat apresiasi dari anggota DPR RI itu berupa uang tunai.

Tak hanya itu, warga Seropan II yang sudah lunas pembangunan jalannya juga mendapatkan bantuan paket sembako hasil kerjasama Komisi VII DPR RI dengan SKK Migas.

Koranjogja

Berita Golkar – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo untuk menangani kasus virus Korona di delapan provinsi.

Kedelapan provinsi tersebut DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua. Publik pun bertanya, kenapa bukan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto yang ditunjuk oleh Presiden untuk membenahi persoalan kesehatan itu?

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian‎ beralasan, penunjukan Luhut da Doni karena Jokowi menganggap Covid-19 bukan melulu soal isu kesehatan. Tapi multi sektoral. Jadi ada kesehatan, ekonomi, sosial, budaya dan segala macam.

“Jadi penunjukan Pak Luhut lebih karena dia kan menteri koordinator beliau mengkoordinasikan kementerian untuk bisa bersama-sama mengatasi Covid-19,” ujar Donny kepada Wartawan, Rabu (16/9).

Donny mengatakan, selama ini memang Presiden Jokowi sangat percaya kepada Luhut Binsar Panjaitan dalam mengesekusi program-program penting. Sehingga bisa juga lebih kepada faktor kepercayaan dari Presiden Jokowi.

“Beliau selama ini dipercaya Presiden Jokowi karena mampu mengesekusi intruksi-intruksi Presiden terhadap beliau. Jadi karena kepercayaan itu makanya beliau ditunjuk menurunkan angka positif di 8 provinsi,” katanya.

Sementara tugas Menkes Terawan adalah untuk memastikan rumah sakit tetap ada. Kemudian ketersediaan obat-obatan dan juga yang lainnya. Tentunya nantinya Luhut berkoordinasi dengan Menkes Terawan Agus Putranto.

‎”Pak Menkes tentu saja untuk SDM, rumah sakit, alat kesehatan, kemudian obat-obatan. Tapi untuk policy di delapan provinsi ini Pak Luhut yang ditugaskan dan dikoordinasikan dengan Pak Menkes‎,” ungkapnya.

‎Dalam penugasan ini, Luhut dan Doni Monardo hanya akan mengawal delapan provinsi. Sementara provinsi lainnnya di serahkan ke Ketua Komite yang juga Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Airlangga Hartarto.

“Untuk 8 provinsi ke Pak Luhut. Sementara Kominte ada 37 provinsi. Jadi saya kira tidak ada masalah 8 provinsi itu berkoordinasi dengan Pak Luhut. Sisanya di bawah komite‎,” ungkapnya.

Adapin Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dipimpin oleh Airlangga Hartarto. Kemudian di bawahnya ada enam wakil ketua komite yakni Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Kemudian Ketua Pelaksana Komite Kebijakan adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Di bawah pelaksananya ada Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo dan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin.

Nantinya jika kepala daerah ingin memberlakukan PSBB ataupun kebijakan lainnya yang berhubungan dengan virus Korona ini. Maka para kepala daerah bisa melaporkannya kepada Ketua Komite Airlangga Hartarto a‎taupun ke Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Erick Thohir.

“Kalau yang 8 provinsi ke Pak Luhut, di luar itu tentu saja dengan Pak Airlangga dan Pak Erick,” pungkasnya.