BERITA

Sebanyak 5000 paket daging kurban disebar DPD Partai Golkar Kota Bogor kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar Kota Bogor dan masyarakat Kota Bogor.

Berita Golkar – Sebanyak 5000 paket daging kurban disebar DPD Partai Golkar Kota Bogor kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar Kota Bogor dan masyarakat Kota Bogor.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor, Rusli Prihatevy, mengatakan bahwa kegiatan pembagian hewan kurban sudah rutin dilaksanakan DPD Partai Golkar Kota Bogor sejak dahulu, namun untuk tahun ini sedikit berbeda.

“Biasanya kita melakukan penyembelihan di DPD Partai Golkar Kota Bogor seperti tahun tahun sebelumnya. Kali ini, kami sudah menyiapkan paket daging kurban, sehingga pengurus tinggal menyalurkannya kepada keluarga besar Partai Golkar Kota Bogor dan masyarakat,” kata Rusli kepada wartawan.

Rusli menambahkan, untuk tahun ini DPD Partai Golkar Kota Bogor membagikan sekitar 5000 paket daging kurban yang disalurkan melalui pengurus di wilayah.

“Saya berharap momen Iduladha ini memberikan kebahagian bagi semua keluarga besar DPD Partai Golkar Kota Bogor dan masyarakat pada umumnya,” kata Rusli.

Dalam kesempatan tersebut, Rusli juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada fraksi partai Golkar Kota Bogor, seluruh pengurus DPD partai Golkar Kota Bogor sampai ke tingkat bawah.

“Saya haturkan terima kasih kepada fraksi partai golkar Kota Bogor, dan jajaran pengurus yang telah membuat kegiatan penyaluran paket daging kurban ini berjalan dengan lancar dan diterima oleh keluarga besar partai Golkar,” katanya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto saat menyerahkan surat dukungan kepada Bobby Nasution untuk bisa mencalonkan diri sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Utara, didampingi oleh Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu, Ahmad Doli Kurnia.

Berita Golkar – Partai Golkar resmi menyerahkan surat dukungan agar menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution bisa mencalonkan diri sebagai gubernur Provinsi Sumatra Utara (Sumut).

Surat dukungan terhadap Wali Kota Medan Bobby Nasution diserahkan Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Ahmad Doli Kurnia Tandjung didampingi Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2024).

“Pada kesempatan ini sudah dibahas Pak Bobby (Nasution) akan maju menjadi gubernur Sumatra Utara, dan telah mendapatkan dukungan dari beberapa partai, termasuk dari Partai Golkar. Untuk itu saya minta Pak Doli (Kurnia Tandjung) untuk menyerahkan dukungan dari Partai Golkar,” tutur Airlangga usai menggelar pertemuan dengan Bobby, di Jakarta, Rabu.

Airlangga menegaskan keputusan mendukung Bobby maju sebagai cagub Sumut sudah melalui proses yang panjang, bahkan sebelum Pemilu 2024.

Ia mengaku, dukungan kepada suami dari Kahiyang Ayu ini didasarkan masukan dari DPD Golkar Provinsi Sumatra Utara.

“Surat sudah diberikan sebetulnya sebelum Pemilu (2024), dan sesudah pemilu sudah dirapatkan secara nasional dan terakhir tentu dari Provinsi Sumatra Utara sudah menyampaikan dukungan kepada Pak Bobby. Jadi dengan dukungan bulat ini sudah memilih Mas Bobby untuk maju dari Partai Golkar,” tegas Airlangga.

Ketum Golkar juga memastikan pihaknya mendorong nama bakal calon wagub yang akan mendampingi Bobby berasal dari internal koalisi pengusung Bobby. Airlangga memastikan menyodorkan nama kader muda yang masih memiliki hubungan dengan Sumatra Utara untuk mendampingi Bobby.

“Khusus Partai Golkar, kami menyodorkan nama-nama kader-kader muda. Antara lain Ketua Hipmi dan Mbak Sekar (Tandjung) yang baru kita sodorkan,” ujar Airlangga.

Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatakan, nama Sekar Tandjung dipilih menjadi salah satu nama yang disodorkan karena masih merupakan bagian dari keluarga besar mantan ketum Golkar Akbar Tandjung.

“Mbak Sekar ini kan juga punya hubungan dengan Sumatra Utara, keluarga besar Akbar Tandjung,” tegas Airlangga.

Selain didampingi Airlangga, penyerahan surat dukungan dari Partai Golkar kepada Bobby juga dihadiri Ketua DPD Golkar Sumut Musa Rajeksah (Ijeck), Menpora Dito Ariotedjo, Sekar Tandjung, dan Rizal Mallarangeng.

Ketum Golkar optimistis Bobby dan bakal calon pasangannya nanti akan memenangkan Pilkada Provinsi Sumut. Optimisme itu muncul karena sebagian besar parpol akan ikut bergabung mendukung pengusungan Bobby sebagai cagub Sumut.

“Dengan kekuatan yang ada dan hasil survei yang dimiliki Partai Golkar, Insya Allah yang didukung Partai Golkar ini posisinya unggul,” tegas Ketum Golkar.

Bobby sendiri mengaku berterima kasih atas dukungan yang diberikan Partai Golkar untuk maju di Pilkada Sumut 2024.

Ia mengaku, surat rekomendasi paslon dari partai berlambang pohon beringin akan resmi diserahkan Ketum Airlangga setelah bakal cawagub Bobby Nasution resmi muncul.

“Alhamdulillah hari ini saya diberi surat tugas oleh Bapak Ketum (Airlangga), yang tadi disampaikan akan diberikan surat rekomendasi apabila sudah ada nama calon wakil gubernurnya,” tutur Bobby.

Wali Kota Medan menegaskan, surat dukungan dari terbesar kedua di Pemilu 2024 ini menambah semangat dirinya dan masyarakat Sumut untuk menyongsong Pilkada Serentak 2024.

“Mudah-mudahan, sore ini, di kesempatan ini menjadi penyemangat bagi pribadi dan penyemangat bagi seluruh warga Sumatra Utara,” ujarnya.

Menantu Presiden Jokowi ini mengaku sosok bakal cawagub yang akan mendampinginya akan diputuskan bersama seluruh partai koalisi. Diketahui, selain mendapat dukungan dari Golkar, Bobby sudah mendapat dukungan dari Gerindra, PAN, dan Demokrat.

“Untuk waktunya (pengumuman cawagub) tentunya ini akan diputuskan melalui partai koalisi. Jadi waktu pastinya nanti saya ngikut juga,” ujar Bobby.

Kegiatan pemotongan hewan kurban DPD Golkar Jombang.

Berita Golkar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jombang berbagi pada perayaan Hari Raya Iduladha 1445 Hijriah atau 2024 Masehi, dengan menyalurkan ratusan paket daging untuk anggota dan masyarakat.

Ratusan paket daging kurban dari kegiatan penyembelihan hewan kurban 4 ekor sapi dan 6 ekor kambing yang disembelih secara serentak di kediaman ketua DPD Partai Golkar Jombang Desa Godong, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Selasa (18/6/2024).

Ketua DPD Partai Golkar Jombang, Andik Basuki Rahmat mengatakan, rasa syukur atas pelaksanaan kegiatan kurban pada tahun 2024.

Selain menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi antar sesama anggota, Golkar Jombang juga bisa berbagi daging kurban kepada sesama.

“Ada beberapa ekor sapi dan kambing yang disembelih untuk dibagikan kepada masyarakat,” kata politikus yang akrab disapa Pakde Andik kepada media ini, Selasa (18/6/2024).

Adapun empat ekor sapi merupakan sumbangsih dari DPD Partai Golkar Jombang, dari anggota Fraksi Golkar DPRD Jombang, dari politikus Julianto PH, dan KH Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans.

Sementara untuk 6 ekor kambing bantuan dari H Warsubi, Yahya Zaini, Sumardi, Bank Jombang dan dari Ketua DPD Partai Golkar Jombang.

“Terima kasih atas dukungan dari politisi dan kader Golkar untuk bantuan hewan kurban pada Iduladha tahun ini,” terang Pakde Andik.

Menurut Pakde Andik daging kurban yang disembelih akan dibagikan kepada masyarakat sekitat dan jajaran anggota Partai Golkar Jombang.

“Dibagikan ke PK, Pengurus Pleno, Masyarakat Sekitar,” tandasnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Budhy Setiawan.

Berita Golkar – Kampanye All Eyes On Papua belakangan ini menggema di berbagai laman media sosial sebagai kampanye atas protes masyarakat terhadap alih fungsi lahan di Papua yang berimbas pada Suku Awyu di Papua Selatan serta Suku Moi di Sorong, Papua Barat.

Alih fungsi lahan ini dikabarkan terjadi di Hutan Papua tepatnya di Boven Digoel yang luasnya 36 ribu hektar dan akan dibangun Perkebunan kelapa sawit.

Menanggapi persoalan alih fungsi lahan ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan menyatakan hal ini sedang ditindak lanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dicarikan jalan keluar.

Karena memang ada persoalan miskomunikasi dengan masyarakat adat. Ia pun berharap pemanfaatan hutan untuk penanaman kelapa sawit tersebut akan memperhatikan keseimbangan terhadap zona perlindungan di hutan sekitar.

“Ini akan ditindak lanjuti, kita sudah memberikan persoalan tersebut kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan supaya dicarikan jalan keluar bagi adanya penolakan tersebut,” ujar Budhy Setiawan kepada Parlementaria di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (13/06/2024).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Merauke, bahwasanya persoalan yang terjadi dengan masyarakat adat Papua ini terjadi lantaran adanya miskomunikasi.

Persetujuan atas adanya alih fungsi lahan pada hutan tersebut seharusnya melibatkan masyarakat adat yang dapat diwakili oleh para tetua adat, namun yang terjadi malah diwakili oleh karyawan yang diakui berasal dari suku masyarakat adat tersebut.

“Jadi masyarakat adat yang hadir di situ adalah sebenarnya karyawan yang kemudian berasal dari suku tersebut yang diakui sebagai masyarakat adat. Seharusnya kan masyarakat adat yang hadir adalah mewakili tetua-tetua adat tersebut. Nah ini persoalan miskomunikasi ini sedang dijembatani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” jelasnya.

Ia pun berharap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat segera menuntaskan persoalan di tanah Papua ini, baik persoalan miskomunikasi dengan masyarakat adat maupun persoalan terhadap keseimbangan antara zona pemanfaatan dan zona produksi, apabila rencana alih fungsi lahan ini tetap berjalan.

Sehingga tetap ada keseimbangan terhadap zona perlindungan hutan di sekitar.

“Kita sampaikan kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ketika memang itu diberikan pemanfaatan terhadap penanaman kelapa sawit kita ingin ada keseimbangan terhadap zona perlindungan di hutan-hutan sekitar. Jangan sampai kemudian luas pemanfaatan yang diberikan kemudian terus melebar sampai membabat banyak hutan di sana,” pungkas Legislator dapil Jawa Barat III itu.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.

Berita Golkar – Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 Kemendikbudristek RI baru saja disetujui oleh Komisi X DPR RI pada 13 Juni 2024 di Jakarta.

Salah satu anggaran yang disorot oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, adalah turunnya anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mencapai lebih dari 40 persen.

Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024, anggaran Badan Bahasa sebesar Rp1.007.392.086,00.

Angka ini menurun drastis dalam usulan PAGU Indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp595.197.362,00.

“Saya sangat menyayangkan turunnya PAGU Indikatif Kemendikbudristek pada RAPBN TA 2025 menjadi sebesar Rp83.187.821.056.000,00. Salah satu yang sangat merasakan dampaknya adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mengalami penurunan anggaran lebih 40 persen,” terang politisi Partai Golkar itu.

Hetifah mengapresiasi Balai Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang telah mengukir capaian prestasi yang membanggakan selama tahun 2023, seperti ditetapkannya Bahasa Indonesia sebagai Bahasa resmi di UNESCO; peringatan 100 tahun sastrawan nasional AA Navis oleh UNESCO; peningkatan indeks kemahiran berbahasa Indonesia; peningkatan buku bacaan bermutu bagi satuan pendidikan yang literasinya masih rendah; peningkatan sasaran bahasa daerah yang direvitalisasi; dan, meningkatan lembaga BIPA di luar negeri.

Di tempat yang sama Hafidz Muksin selaku Sekretaris Badan Bahasa menjelaskan bahwa capaian-capaian Badan Bahasa didukung oleh anggaran yang memadai.

Anggaran Rp1,07 triliun yang dialokasikan di tahun 2024 dirasa ideal.

Pengurangan lebih dari 40 persen di Pagu Indikatif TA 2025, dinilainya dapat mengakibatkan program-program prioritas Badan Bahasa tidak dapat berlanjut.

Program tersebut diantaranya percetakan buku bacaan bermutu untuk sekolah, bantuan pemerintah unntuk komunitas sastra dan literasi, dan penerjemahan buku bacaan bermutu.

Hetifah menegaskan bahwa dirinya akan terus mengawal anggaran Badan Bahasa sebagai bentuk kontribusi terhadap salah satu lambang negara Indonesia yaitu Bahasa Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus bersama Anggota Timwas Haji DPR RI saat melakukan inspeksi mengecek kondisi kasur di salah satu tenda jemaah Indonesia, Arafah, Mekkah, Arab Saudi, Rabu (13/06/2024).

Berita Golkar – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa titik di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) untuk mengecek kesiapan fasilitas bagi jemaah haji Indonesia.

Salah satu temuan penting dalam sidak tersebut adalah kondisi kasur di tenda Arafah yang dianggap tidak memadai.

Pengecekan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus bersama Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi; Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Ace Hasan Syadzily, Abdul Wachid; serta anggota Komisi VIII DPR RI Syaifullah Tamliha, M Fauzan Nurhuda Yusro, Sri Wulan, dan Iskan Qolba Lubis.

Dalam sidak tersebut, Timwas menyoroti ukuran kasur yang digunakan oleh jemaah haji di tenda Arafah. Kasur-kasur tersebut berukuran kecil dan disebut mirip karpet anak TK.

“Ini sebetulnya kekecilan. Anak TK itu pada sekolah dikasih karpet kayak ini,” kata Ashabul Kahfi sambil mengangkat salah satu kasur tersebut, di salah satu tenda jemaah Indonesia, Arafah, Mekkah, Arab Saudi, Rabu (13/06/2024).

Abdul Wachid, Syaifullah Tamliha, dan M Fauzan Nurhuda Yusro juga sempat menjajal kasur itu dan menganggap ukurannya terlalu kecil dan tidak nyaman.

Sementara itu, Nurcholis Bin Turmudzi dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Makkah mengaku tidak mengetahui alasan di balik desain kasur yang kecil tersebut.

“Nggak tahu saya (kenapa ukurannya kecil). Ini kan yang menyediakan masyarik sama maktab,” jelasnya.

Selain masalah kasur, Timwas juga menyoroti kapasitas tenda jemaah di Arafah.

Tenda yang dikunjungi memiliki kapasitas untuk 360 jemaah, namun dari penghitungan Timwas, tenda tersebut hanya mampu menampung 330 orang.

“Sekarang gini, itu ada tulisan kapasitas 130. Ada nggak 130?” tanya Ace Hasan Syadzily kepada Nurcholis.

Setelah dihitung, ternyata tenda yang seharusnya berkapasitas 360 orang hanya mampu menampung 330 orang, yang berarti ada 30 jemaah yang tidak tertampung.

“Untuk 360? Sementara hitungan kita hanya 330. Yang 30 orang terpaksa di luar?” kata Ace lagi, menyoroti ketidakcocokan kapasitas tenda.

Dari pantauan di lapangan, kasur-kasur tersebut disusun dua baris di dua sisi tenda, berdempetan sehingga jemaah harus tidur berdempetan. Di antara dua sisi tersebut terdapat lorong untuk jemaah berjalan.

Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk Freidrich Paulus, menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan fasilitas untuk memastikan jemaah haji terlayani dengan baik selama menjalankan ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

“Kami mengecek ke sini untuk memastikan kondisi tenda untuk wukuf, kemudian di Muzdalifah dan Mina sampai kembali ke hotel nanti, apakah kondisinya sudah memadai atau tidak,” ujar Lodewijk.

Dengan adanya temuan ini, diharapkan pemerintah dan penyedia layanan haji dapat segera mengambil langkah perbaikan agar jemaah haji dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan aman.

Foto Ketua DPD I Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena bersama peserta Golkar Academy Batch 2, pada Jumat (14/6/2024) pagi, di Kantor DPD I Partai Golkar NTT.

Berita Golkar– Ketua DPD I Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena membuka dengan resmi Golkar Academy Batch 2, pada Jumat (14/6/2024) pagi, di Kantor DPD I Partai Golkar NTT.

Golkar Academy merupakan wadah pendidikan kader Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sudah dilaksanakan sejak awal bulan Mei 2024.

Ketua DPD I Partai Golkar Melki Laka Lena dalam sambutannya mengatakan, Golkar Academy Batch 2 merupakan upaya Partai Golkar untuk mempersiapkan kader secara baik menghadapi Pilkada serentak 2024.

Ia menyebut, sesuai dengan tema yang diusung yakni Kaum Muda Milenial dan Perempuan Solid Terkonsolidasi Menangkan Paslon Partai Golkar di Pilkada se-NTT, maka Golkar Academy Batch 2 fokus untuk pengembangan potensi kader muda milenial dan perempuan Partai Golkar NTT.

“Sejak awal menjadi saya menjadi Ketua (DPD I Partai Golkar), 2 kelompok ini menjadi perhatian dari kita. Kita ingin agar fokus ini kita tidak abaikan, sebagai penghormatan kepada kaum muda milenial dan perempuan,” kata Melki Laka Lena.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini menyatakan, Partai Golkar ingin agar dalam proses Pilkada 2024, kaum muda milenial dan perempuan menjadi bagian dari panggung utama yang menggerakan semua proses pemenangan baik di tingkat daerah maupun provinsi.

“Prinsipnya adalah kaum muda milenial dan perempuan bisa belajar bersama TMPG untuk bagaimana kita menggerakan kampanye secara produktif, dan penuh pesan-pesan bagus untuk mengajak masyarakat memilih dan memutuskan dengan baik pilihannya di Pilkada Kabupaten/Kota hingga Provinsi,” jelasnya.

Melki juga ingin, agar peserta Golkar Academy Batch 2 menjadi aktor yang bisa mengubah mind set masyarakat, yang selama ini selalu mengandalkan uang maupun suku, agama dan ras dalam menentukan pilihan politik.

“Kita tidak sekadar ingin menang, tapi kita ingin agar masyarakat menjadikan Pilkada sebagai pendidikan politik dan makin cerdas serta makin mengerti politik dengan baik,” tegas Melki Laka Lena.

Ia berharap agar peserta Golkar Academy Batch 2 bisa menjadi prajurit Partai Golkar NTT yang mampu melakukan kampanye, baik di darat maupun udara.

“Semoga 50 peserta yang mengikuti Golkar Academy Batch 2 bisa mendapat pengetahuan dan keterampilan yang akan diaplikasikan di masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Golkar Academy Dr. Acry Deodatus mengatakan, ada sejumlah metode yang dipelajari dalam Golkar Academy Batch 2.

Metode-metode tersebut adalah metode kasus, metode demonstrasi, metode discoverage atau menemukan sendiri pengetahuan atau konsep baru, dan metode-metode baru yang dapat digunakan oleh peserta di tengah masyarakat.

“Kurang lebih ada 23 topik yang dibahas pada kesempatan ini,” pungkas Acry Deodatus.

Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Endang Maria Astuti.

Berita Golkar – Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Endang Maria Astuti, menyampaikan keprihatinannya terhadap kualitas makanan yang disajikan kepada jemaah haji Indonesia.

Endang mengungkapkan temuan serius di sektor 5 mengenai makanan siang yang disajikan kepada para jemaah.

Menurut Endang, makanan siang tersebut didominasi oleh karbohidrat dengan porsi sekitar 85 persen, tanpa sayuran, dan hanya disertai lauk ikan.

Ia menekankan bahwa komposisi makanan seperti ini sangat berbahaya bagi kesehatan jemaah haji.

“Kita ingin memanusiakan, menghormati, dan memuliakan jemaah haji kita, sehingga konsumsi seperti itu sangat berbahaya,” ujarnya kepada wartawan, di Makkah, Arab Saudi, Rabu (12/06/2024).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menyoroti laporan dari jemaah di sektor lain yang mengalami keracunan makanan akibat makanan basi. Akibatnya, banyak jemaah mengalami diare dan pusing.

“Jemaah kita dengan makanan yang basi tersebut akhirnya semua diare, ada yang pusing, dan sebagainya,” kata Endang.

Makanan yang disajikan hanya bernilai sekitar 8 hingga 10 Riyal, jauh di bawah nominal kontrak sebesar 15 Riyal.

Temuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas katering yang dipesan.

Endang menekankan pentingnya evaluasi terhadap kontrak katering, apakah sesuai dengan yang telah disepakati atau terjadi penyimpangan.

Ia juga membandingkan nominal yang dianggarkan dengan kualitas makanan yang disajikan.

Menurutnya, makanan yang disajikan hanya bernilai sekitar 8 hingga 10 Riyal, jauh di bawah nominal kontrak sebesar 15 Riyal.

“Ini perlu evaluasi kembali ke depannya agar jemaah kita dimuliakanlah dari sisi konsumsi. Komisi VIII sudah mendorong agar perbaikan ini betul-betul dilaksanakan di tahun ini,” jelas Endang.

Endang menambahkan, insiden makanan basi yang mengakibatkan lebih dari 50 jemaah sakit, hampir mendekati 100 orang, harus segera ditindaklanjuti. “Ini perlu segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Keprihatinan ini muncul di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji Indonesia.

Evaluasi dan perbaikan kualitas makanan diharapkan dapat mencegah insiden serupa di masa mendatang, demi kesehatan dan kenyamanan jemaah haji.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.

Berita Golkar – Dalam lanjutan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora RI) Dito Ariotedjo dengan agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) & Rencana Kerja Pemerintah (RKP) K/L Tahun 2025, Kamis (13/6/2024).

Komisi X secara resmi mengesahkan menyetujui pada hari ini untuk adanya penambahan anggaran bagi Kemenpora hingga mencapai kurang lebih sebesar Rp2 triliun.

Penambahan anggaran tersebut bukanlah tanpa alasan. Saat diwawancarai Parlementaria, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengungkapkan tambahan anggaran itu didasarkan atas keprihatinan terhadap anggaran Kemenpora sebelumnya yang sempat mengalami penurunan padahal prestasi olahraga Indonesia secara nasional sudah mengalami berbagai kemajuan.

Terlebih, dalam waktu dekat juga akan diselenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON) serta lomba internasional lainnya.

“Jadi kami Komisi X menyetujui pada hari ini untuk adanya penambahan anggaran bagi Kemenpora sebesar 2 triliun lebih. Semoga dengan demikian akan lebih leluasa untuk kita bisa meningkatkan, bukan hanya prestasi olahraga kita tapi juga membudayakan olahraga,” ujar Hetifah di Ruang Rapat Komisi X, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta.

Selain itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini pada kesempatan tersebut juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya khususnya kepada dunia sepakbola melalui Tim Nasional (Timnas) Indonesia menorehkan tinta emas dengan mencatatkan sejarah lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

“Saya ingin mengucapkan selamat ya kepada Timnas kita atas kerja kerasnya. Dan atas dukungan luar biasa dari para pecinta sepak bola. Dan juga tangan dingin dari berbagai pihak termasuk PSSI dan Kemenpora. Dan juga andil Komisi X DPR RI. Mudah-mudahan kita bisa bukan saja mempertahankan tapi terus meningkatkan prestasi olahraga kita. Mohon dukungannya dari seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir memimpin rapat kerja dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), dalam rapat ini Komisi III menyetujui usulan anggaran Kejagung pada 2025 sebesar Rp26,54 triliun.

Usulan tersebut akan dibawa ke Badan Anggaran DPR untuk dibicarakan lagi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Persetujuan itu diambil dalam rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengan jajaran petinggi Kejagung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis (13/6/2024).

Dalam kesempatan ini Adies mempersilahkan kepada Anggota Komisi III DPR RI Riezky Aprilia, untuk membacakan kesimpulan rapat “Komisi III DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan usulan program Kejaksaan Agung Republik Indonesia sesuai dengan pagu indikatif tahun anggaran 2025 sebesar Rp10,97 triliun dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp15,57 triliun, sehingga menjadi sebesar Rp26,54 triliun,” paparnya.

Sementara itu Adies Kadir kemudian menanyakan persetujuan anggota komisi III yang lain.

Setelah disepakati, Adies lalu mengetok palu menandakan usulan penambahan anggaran 2025 untuk Kejaksaan Agung itu diterima Komisi III.

Sebelumnya Wakil Jaksa Agung Sunarta meminta tambahan anggaran hingga Rp15,57 triliun kepada Komisi III karena pagu indikatif 2025 sebesar Rp10,97 triliun yang diberikan pemerintah dirasa kurang.

Sunarta menjelaskan, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tertanggal 5 April 2024, Kejagung mendapatkan alokasi pagu indikatif 2025 sebesar Rp10,97 triliun.

Lebih lanjut Kejagung membutuhkan tidak kurang dari Rp26,54 triliun untuk mengeksekusi sejumlah proyek prioritas pada tahun depan. Oleh sebab itu, pagu anggaran dirasa masih kurang hingga Rp15,57 triliun.

“Untuk itu Kejaksaan RI mohon dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran,” jelas Sunarta dalam rapat.