BERITA

Andi Rio Minta Polri Kedepankan Pendekatan Persuasif Imbau Pelarangan Mudik Lebaran


Berita Golkar– Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Andi Rio Idris Padjalangi meminta aparat kepolisian yang bertugas di lapangan dalam melakukan pelarangan mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021, dapat mengedepankan pendekatan persuasif kepada seluruh masyarakat.

Langkah itu, menurut dia, agar tidak terjadi kesalahpahaman saat bertugas dalam melakukan pencegahan mudik Lebaran 2021.

“Jangan sampai ada gesekan dengan masyarakat, jika perlu lakukan pendekatan dengan kultur budaya setiap daerah yang akan dituju. Tentunya budaya masyarakat yang menuju Pulau Jawa dan Sumatera pasti berbeda,” kata Andi Rio, di Jakarta, Jumat (7/5/2021).

Dia juga meminta kepolisian dapat mengatur arus lalu lintas bagi para pengendara yang hendak putar balik, agar tidak terjadi penumpukan jumlah kendaraan.

Selain itu, menurut dia, untuk menghindari terjadinya penumpukan di rest area ketika hendak kembali ke rumah masing-masing.

“Kepolisian harus mengantisipasi hal itu, langkah ini upaya menghindari kelelahan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ujarnya.

Andi Rio berharap masyarakat dapat mengikuti anjuran Pemerintah untuk tidak melakukan mudik Lebaran demi kebaikan sanak keluarga.

Menurut dia, jangan sampai kehadiran pemudik di tengah keluarga di daerah justru membuat kekhawatiran dan penyebaran Covid-19.

“Jangan sampai Indonesia seperti Malaysia dan India yang mengalami ledakan jumlah penyebaran Covid-19 secara signifikan,” katanya pula.

Politisi Partai Golkar itu mengajak masyarakat membantu Pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, agar Indonesia dapat segera bangkit, ekonomi pulih dan masyarakat sejahtera.

Bobby Adhityo Rizaldi dorong Pemerintah Tuntaskan Masalah di Papua


Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mendorong Pemerintah tegas menuntaskan masalah di Papua. Apalagi, sudah ada koridor jelas untuk itu.

Koridor itu, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Ada 5 poin utama yang disinggung dalam beleid tersebut.

“Mulai dari mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, dan penghormatan hak asasi manusia,” ujar Bobby, dikutip dari salah satu berita pada media online, Jumat (7/5/2021).

Bobby menyebut poin keempat ialah percepatan pembangunan ekonomi. Sedangkan, poin terakhir ialah peningkatan kesejahteraan untuk kesetaraan.

“Identifikasi masalah dan bagaimana solusinya karena sudah jelas,” ujar dia.

Namun, perlu keseriusan dan ketegasan Pemerintah menunaikan poin-poin dalam Perppu tersebut. Politikus Golkar itu mencontohkan penegakan hukum atas tindakan rasis terhadap rakyat Papua.

“Kemudian, tangkap, adili, dan hukum aktor intelektual pencipta kerusuhan di Papua,” tegas Bobby.

Pemerintah juga perlu menggencarkan dialog, khususnya di 7 wilayah adat yang menjadi dasar pemekaran Papua. Wilayah itu, yakni Mamta, Saereri, Anim Ha, La Pago, Mee Pago, Domberai, dan Bomberai.

“Supaya ada usulan pembangunan bottom up (dari masyarakat ke Pemerintah) karena ada kesulitan sinergi dan kesetaraan,” tutur dia.

Ekonom CORE Apresiasi Kebijakan Menko Airlangga Tentang Kenaikkan Plafon KUR


Berita Golkar– Ekonom Center of Reform of Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, mengapresiasi kebijakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menaikkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pembiayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM), guna mendorong proses pemulihan ekonomi nasional.

“UMKM ini merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian. Sumbangannya terhadap PDB juga relatif besar di atas 50 persen, sehingga menjadi lumrah dan wajar ketika Pemerintah mendorong UMKM untuk bisa tumbuh lebih cepat di tengah proses pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini,” kata Yusuf dikutip melalui salah satu pemberitaan pada media online, Kamis (6/5/2021).

Ekonom CORE tersebut menjelaskan, salah satu permasalahan klasik yang sering timbul di UMKM, khususnya di tengah situasi pandemi, ialah masalah pembiayaan.

Terlebih, masih banyak UMKM yang tidak bank-able, sehingga UMKM ini tidak bisa mengakses pembiayaan dalam platfon tertentu. Akhirnya, UMKM tersebut kesulitan meningkatkan kapasitas produksinya.

“Di pandemi kemarin, masalah pembiayaan juga merupakan salah satu masalah yang kembali muncul dari UMKM, sehingga Pemerintah dalam hal ini ketika menerapkan atau mengeluarkan kebijakan perluasan pembiayaan plafon KUR ini merupakan salah satu upaya untuk menstimulasi agar UMKM tetap bisa berproduksi dan di sisi lain juga mendorong proses pemulihan ekonomi,” jelas Yusuf.

Namun untuk menentukan keefektifan dari kebijakan tersebut, Yusuf mengatakan masih perlu melihat dari berbagai sisi.

Hal itu disebabkan pulihnya UMKM tidak hanya dari sisi pembiayaan saja. Ia menilai perlu juga untuk memperhatikan komponen lain untuk mendorong proses pemulihan ekonomi, seperti menstimulasi konsumsi rumah tangga.

“Tapi yang pasti kita sepakat bahwa dalam rangka–sekali lagi–mendorong proses pemulihan ekonomi, kemudian juga mempengaruhi pendapatan masyarakat, program-program yang berkaitan dengan UMKM itu program-program yang saya kira cukup tepat,” pungkas Yusuf.

Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar


Berita Golkar– Ketua DPR RI Puan Maharani melantik dua anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) menggantikan anggota dewan dari Fraksi Golkar dan Fraksi PDI-Perjuangan di sisa periode 2019-2021 dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan V tahun sidang 2020-2021.

Dua anggota yang dilantik yaitu Ali Mufhti dari Fraksi Partai Golkar dan Itet Tridjayanti Sumarijanto dari Fraksi PDIP.

Puan mengatakan, bedasarkan tata tertib maka anggota pengganti sebelum memangku jabatan mengucapkan sumpah janji yang dipandu oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna.

“Sesuai peraturan DPR, pengucapan sumpah atau janji anggota pengganti antarwaktu dipandu oleh pimpinan DPR RI,” ujar Puan di ruang rapat Paripurna, Senayan, Jakarta, Kamis (6/5/2021).

Ali Mufhti anggota DPR Fraksi Partai Golkar dapil Jawa Timur VII menggantikan Gatot Sudjito. Sementara, Itet anggota DPR Fraksi PDIP daerah pemilihan (dapil) Lampung II menggantikan Bambang Suryadi.

Wamendag Jerry: Kemendag Jamin Kendalikan Harga dan Stok Pangan Jelang Lebaran


Berita Golkar– Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berupaya mengendalikan harga dan ketersediaan pangan selama Ramadan dan menyambut Lebaran tahun ini.

Sejauh ini, upaya itu menghasilkan inflasi yang rendah serta ketersediaan barang untuk masyarakat.

“Inflasi April 2021 sesuai yang dicatat BPS sebesar 0,13 persen. Sementara, ketersediaan barang relatif aman khususnya dalam hal kebutuhan pokok seperti beras, gula, bawang, daging, telur, dan ayam,” ujar Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga dalam keterangan resminya, Kamis, 6 Mei 2021.

Jerry menambahkan, stok beras di gudang Bulog, Pasar induk Cipinang, dan beberapa gudang lainnya relatif aman untuk memenuhi kebutuhan hingga beberapa bulan ke depan. Pun demikian dengan ketersediaan gula pasir yang cukup untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 2 bulan.

Kemudian, minyak goreng yang cukup untuk satu setengah bulan, tepung terigu dan kedelai hampir 1,8 bulan, daging sapi dan kerbau sekitar 1,3 bulan, daging ayam ras 1,34 bulan, telur ayam ras sekitar satu bulan, serta bawang putih yang ketersediaannya mencukupi untuk kebutuhan 3,5 bulan.

“Untuk komoditas yang relatif kurang tahan lama seperti cabai, Kemendag terus mengupayakan agar stoknya bisa memenuhi permintaan konsumen,” tegas Jerry.

Selain menjamin ketersediaan dan harga pangan, Kemendag juga meningkatkan pengawasan pengamanan perdagangan. Hal ini dilakukan Kemendag bersama Satgas Pangan dengan melakukan berbagai langkah antisipasi, antara lain identifikasi awal dari stok termasuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah.

“Untuk kejadian-kejadian khusus, Kemendag melakukan langkah antisipasi dengan menggelar pasar murah di 34 provinsi,” paparnya.

Menurut Jerry, peran dan dukungan institusi lain sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan stok dan stabilitas harga. Oleh karena itu, ia mengapresiasi dukungan dan kerja sama yang diberikan TNI, Polri, Kemendagri, Kementan, serta berbagai kementerian lainnya.

“Semoga kerja sama dan koordinasi terus dilakukan sehingga masyarakat bisa menikmati momentum Lebaran dengan baik,” pungkas Jerry.

Menko Airlangga: Pemerintah Tingkatkan Plafon KUR tanpa Jaminan jadi Rp 100 juta


Berita Golkar– Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, untuk membantu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kini Pemerintah meningkatkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan dari Rp 50 juta ke Rp 100 juta.

Menko berharap kebijakan tersebut mampu mendorong pemulihan ekonomi sehingga di akhir tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai target 4,5%-5,3% year on year (yoy).

“Pemerintah menetapkan beberapa perubahan kebijakan KUR, salah satunya yaitu perubahan skema KUR tanpa jaminan yang awalnya tertinggi adalah Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta,” kata Airlangga saat Konferensi Pers, Rabu, dikutip Kamis (6/5).

Dia menambahkan, peningkatan plafon tersebut merupakan respon atas antusiasme yang tinggi dari para pelaku UMKM akan kehadiran KUR dengan suku bunga rendah dan juga harapan pemulihan usaha UMKM.

Periode pemberlakuan tambahan subsidi bunga KUR diperpanjang selama 6 bulan mulai dari 1 Juli 2021 hingga 31 Desember 2021.

Airlangga menyebutkan Pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp 4,39 triliun untuk perpanjangan tambahan subsidi bunga KUR selama jangka waktu tersebut.

Tambahan ini membuat total kebutuhan anggaran tambahan subsidi bunga KUR tahun 2021 menjadi Rp 7,84 triliun. Pemerintah juga memutuskan untuk menambah plafon KUR 2021 dari Rp 253 triliun menjadi Rp 285 triliun.

Adapun secara keseluruhan, realisasi penyaluran KUR sejak Januari 2021 sampai dengan 29 April 2021 telah mencapai sebesar Rp 82,56 triliun setara 32,63% dari target tahun 2021 sebesar Rp 253 triliun.

KUR itu telah diberikan kepada 2,28 juta debitur sehingga total outstanding KUR sebesar Rp 252,92 triliun dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) sebesar 0,71%.

Kembali Hadir, IIPG Berbagi Sejumlah Paket Lebaran dan THR untuk Tenaga Kesehatan


Berita Golkar– Dalam rangka menyambut hari Idulfitri 1442 Hijriah, Ketua Umum IIPG (Ikatan Istri Partai Golkar) Yanti Airlangga, beserta jajarannya kembali melakukan aksi sosial. Mereka membagikan sejumlah paket Lebaran untuk tenaga kesehatan dan karyawan rumah sakit.

Aksi yang digelar pada Rabu (5/5/2021) ini menyasar kepada beberapa rumah sakit di sekitar Jakarta. Mengawali kunjungannya rombongan IIPG menuju RSPAD dengan membawa ratusan paket lebaran yang dibagikan kepada nakes dan karyawan RS tersebut. Rombongan disambut oleh jajaran pengurus RSPAD.

Selanjutnya, rombongan mengarah ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet di Kemayoran. Rombongan IIPG menyerahkan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar puluhan juta rupiah kepada nakes yang sudah berada lebih dari satu tahun di Wisma Atlet Kemayoran dan diterima oleh dr. Arifin yg merupakan komandan lapangan dan koordinator Humas Wisma Atlet.

“Ini adalah bentuk komitmen partai Golkar untuk terus membantu para tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam penanggulangan Covid-19”, ujar Yanti Airlangga.

Selanjutnya, Yanti Airlangga beserta jajaran IIPG mengahiri kunjungannya di RSCM dan disambut oleh Direktur Utama yakni dr. Lies Dina Liastuti. IIPG menyerahkan ratusan paket lebaran untuk membantu tenaga kesehatan di RSCM.

Program berbagi Lebaran ini merupakan wujud solidaritas dan kepedulian IIPG terhadap tenaga kesehatan yang selama ini terus berjuang untuk memerangi Covid-19. Mereka yang selama ini rela meninggalkan keluarga dan berada dalam posisi yang senantiasa berat bahkan bertarung nyawa merawat pasien-pasien Covid-19.

“Ini adalah wujud dari kepedulian kami untuk saling berbagi dengan masyarakat, terutama tenaga kesehatan yang selama ini telah bersungguh-sungguh bekerja untuk merawat dan menyembuhkan masyarakat pasien Covid-19. Kami bangga dan salut kepada mereka,” ungkap Yanti Airlangga, kepada media.

Semangat berbagi dan bergotong-royong selama ini menjadi ciri utama dari IIPG dan Partai Golkar. Kegiatan sosial IIPG ini diharapkan dapat meringankan beban para nakes yang sudah secara luar biasa berkorban untuk masyarakat dan negara.

“Kami dari Ikatan Istri Partai Golkar, benar-benar ingin menghargai dan berbagi dengan para tenaga kesehatan yang pada bulan suci Ramadan ini harus rela jauh dari keluarganya. Harapan kami, pandemi ini segera berlalu agar para nakes bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Semoga kita semua dikuatkan dalam menghadapi pandemi ini,” tutup Yanti.

Puteri Komarudin Salurkan Paket Sembako Bagi Korban Tanah Longsor di Purwakarta


Berita Golkar– Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin bersama Bank Indonesia turun langsung menyalurkan bantuan sebanyak 1.000 paket sembako dan alat kesehatan kepada masyarakat di Desa Ciririp, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, sebagai upaya untuk meringankan beban korban.

Bencana tanah longsor yang melanda Desa Ciririp pada Februari lalu, membawa banyak kerugian bagi masyarakat setempat.

Selain rusaknya akses jalan penghubung, longsor juga berimbas pada rusaknya tempat tinggal serta area persawahan milik masyarakat.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Herawanto serta Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Bambang Pramono.

“Saya turut prihatin atas bencana yang menimpa Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini saya hadir di sini bersama Bank Indonesia. Dengan berbagai potensi wisata desa, sumber daya alam, serta UMKM yang dimiliki Desa Ciririp, saya harap ke depannya Bank Indonesia dapat ikut membantu pemulihan ekonomi yang sempat lumpuh akibat longsor,” urai Puteri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/5/2021).

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Desa Ciririp Mahdum mengucapkan terima kasihnya atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat di daerahnya.

Mahdum menyampaikan bahwa bantuan ini akan sangat berguna bagi masyarakat yang saat ini masih berupaya untuk memulihkan kondisi perekonomian mereka pascabencana.

“Merupakan suatu kehormatan bagi saya dan masyarakat Desa Ciririp, yang notabene desa terpencil ini, untuk dapat disambangi oleh Ibu Puteri serta perwakilan dari Bank Indonesia. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada Ibu Puteri, Bank Indonesia, serta semua pihak yang terlibat dalam penyerahan bantuan ini. Semoga bantuan ini dapat menjadi amalan bulan Ramadan bagi semua pihak yang terlibat,” tutur Mahdum.

Menutup keterangannya, Puteri pun berpesan kepada masyarakat Desa Ciririp agar senantiasa menjalankan protokol kesehatan demi menghindari penyebaran virus Covid-19 terlebih sepanjang momentum bulan Ramadan kali ini.

“Bulan Ramadan bukan menjadi alasan untuk melonggarkan disiplin protokol kesehatan. Sebaliknya, justru kita harus semakin disiplin menjalankan protokol kesehatan. Karena meskipun tren kasus Covid-19 di Indonesia sedang menurun dan vaksinasi tengah bergulir, kita tetap harus berhati-hati agar Indonesia tidak mengalami lonjakan kasus positif seperti yang terjadi di India,” tutup Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini.

Ace Hasan Minta Pemerintah Pastikan Tidak Ada Data Ganda Penerima Bansos


Berita Golkar– Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily meminta Pemerintah memastikan tidak ada kerugian negara akibat 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (Bansos). 21 juta data itu sebelumnya dinonaktifkan Kementerian Sosial.

“Harus dipastikan bahwa tidak boleh ada data ganda yang berpotensi adanya penerima Bansos yang berpotensi adanya kerugian negara,” kata Ace, dikutip Rabu (5/5/2021).

Ace mengatakan, sejak awal Komisi VIII konsisten agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Pusdatin Kementerian Sosial dibenahi pemuktahiran data, verifikasi dan validasi data dan mekanisme penggunaan untuk bantuan sosial.

“Kami ingin program-program bantuan sosial ini tepat sasaran kepada masyarakat yang menerimanya,” kata politikus Golkar ini.

Ia mengingatkan supaya 21 juta data ganda ini harus segera dihentikan penerimaan Bansos. Ace meminta Kemensos menjelaskan secara terbuka agar tidak timbul masalah.

“Dengan demikian segala bantuan sosial yang menggunakan ke 21 juta penerima Bansos ini harus dihentikan juga. Langkah tersebut juga harus dijelaskan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka agar tidak menimbulkan permasalahan,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mensos Tri Rismaharini menyebut, pihaknya telah menonaktifkan 21 juta lebih data ganda penerima Bansos.

PP KPPG Lakukan Pengukuhan Pengurus Daerah KPPG Jabar


Berita Golkar– Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar (PP KPPG), Airin Rachmi Diany, mengukuhkan Pengurus Daerah KPPG Jabar, di aula kantor DPD Partai Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Bandung, Selasa (4/5/2021).

Airin mengatakan, peran perempuan dalam pentas politik baik nasional maupun daerah amatlah strategis.

Terlebih lagi, undang-undang akan mensyaratkan, minimal 30 persen kuota keterwakilan perempuan, di lembaga legislatif.

“Setiap partai, termasuk Golkar, harus menyediakan kader perempuan yang bisa memainkan peran sentral di panggung politik, agar persoalan kesetaraan gender atau problem perempuan lainnya bisa diselesaikan secara tuntas,” ujar mantan wali kota Tangerang Selatan ini, dikutip Rabu (5/5/2021).

Airin meyakini, perempuan akan hadir menjadi fondasi pendirian Indonesia yang lebih baik lagi.

Pengukuhan KPPG Jabar yang baru di Jabar, kata dia, akan bisa mewarnai kiprah perempuan dalam sistem politik sehingga bisa membuat kebijakan yang berpihak ke masyarakat.

Ketua PLT DPD Partai Golkar Jabar, Ace Hasan Syadzily, mengatakan peran politik perempuan sangat penting dalam konteks politik karena secara kuantitatif jumlah perempuan lebih besar. “Tapi bukan hanya soal kuantitatif.”

“Yang lebih penting seungguhnya adalah bagaimana perjuangan politik untuk memastikan agenda-agenda kesetaraan gender, kehidupan perempuan, angka kematian ibu dan anak, sustainment development goals, bisa naik ke permukaan, dan terselesaikan dengan baik,” ujar anggota DPR RI asal dapil Kabupaten Bandung ini.

Ketua Pengurus Daerah KPPG Jabar, Cucu Sugyati, berjanji akan membantu mendongkrak suara Partai Golkar, baik itu untuk pilkada, pileg, maupun pilpres.

“Banyak hal yang dilakukan KPPG, seperti pengkaderan ataupun sosialisasi Partai Golkar lewat kegiatan yang memperoleh simpati masyarakat,” ujar Cucu, yang juga anggota DPRD Jabar.

Scroll to top