BERITA

Berita Golkar – Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen Rumania Nurul Arifin mengapresiasi pelaksanaan pertemuan antara Parlemen Indonesia dengan Parlemen Rumania.

Dalam pertemuan tersebut, GKSB DPR RI mendorong potensi kerja sama kedua negara di bidang ekonomi, pariwisata, olahraga hingga budaya dan pendidikan.

Dari sisi ekonomi, Nurul menjabarkan, Rumania berpotensi menjadi pintu masuk produk-produk Indonesia, terutama minyak sawit melalui pelabuhan negara itu.

“Rumania dapat menjadikan Indonesia sebagai hub ke kawasan ASEAN,” ujarnya saat menggelar pertemuan virtual dengan Ketua Grup Persahabatan Rumania-Indonesia Stefan Musoiu di Gedung Nusantara III, Senin (7/6/2021).

Menurut Nurul, diplomasi parlemen yang dilakukan DPR RI sangat strategis dalam mendukung kemajuan hubungan bilateral kedua negara.

“Terlebih di negara yang peran parlemennya sangat menentukan arah kebijakan pemerintah melalui legislasi, penganggaran dan pengawasan,” terang politisi dapil Jawa Barat I itu.

Tak hanya ekonomi, dalam pertemuan tersebut juga membahas potensi kerja sama pariwisata mengingat Indonesia dan Rumania memiliki keindahan alam yang sangat menarik.

Selain itu, GKSB DPR menilai Indonesia juga bisa menjajaki kerja sama di bidang budaya dan pendidikan.

“Di saat situasi sulit karena pandemi berskala global, maka kerja sama antar negara mutlak diperlukan. Mulai dari bilateral ataupun multilateral dengan melibatkan beragam kanal yang ada,” ungkap Nurul.

Pada prinsipnya, GKSB DPR berkomitmen mendukung persahabatan dan kerja sama antara Parlemen Indonesia dengan Parlemen Romania di forum Inter-Parliamentary Union (IPU) dan forum-forum parlemen lainnya.

Untuk diketahui, relasi Indonesia dengan Rumania sudah terjalin cukup lama. Di mana dari sisi total perdagangan kedua negara hingga periode Agustus tahun 2020 mencatatkan nilai 101,37 juta dolar AS.

Sedangkan, dari jejak investasi asal Rumania di Indonesia sejak 2018 – 2020 mencatatkan 11 proyek di berbagai sektor bisnis.

Ekspor utama Indonesia ke Rumania meliputi karet mentah, coklat, kopi, teh, minyak kelapa sawit, rempah-rempah, produk elektronik dan suku cadangnya, tekstil, kulit, serta bahan dasar plastik.

Sedangkan, impor utama Indonesia dari Rumania antara lain produk mesin, mineral dan kimia, metalurgi, peralatan perminyakan dan gas, serta peralatan industri.

Berita Golkar – Komisi VIII DPR RI melalui Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily memastikan pengelolaan dana haji aman dan tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sekaligus menepis isu di media sosial yang menyebutkan dana tersebut digunakan untuk proyek Pemerintah.

Hal ini menyusul langkah Pemerintah yang membatalkan keberangkatan haji tahun 2021 ini.

“Yang perlu kami sampaikan, tidak benar sama sekali kalau uang haji itu dipergunakan untuk hal-hal yang di luar kepentingan ibadah haji,” tegas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily dalam keterangan pers yang dikutip Selasa (7/8/2021).

Ace menjelaskan dana haji itu sepenuhnya dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan diawasi oleh Komisi VIII DPR RI.

“Dan sejauh yang kami amati, tidak ada anggaran haji yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur,” pasti Ace.

Ia menjelaskan, dana haji itu telah disimpan dengan mekanisme pembiayaan sukuk (obligasi syariah) atau surat berharga syariah negara (SBSN).

“Karena kan sebetulnya dana haji tersebut kalau hanya disimpan begitu saja tentu kan tidak akan memberikan manfaat yang besar buat kepentingan ibadah haji juga,” ujar Ace.

Legislator Fraksi Partai Golkar itu menambahkan, dana haji tersebut ada yang disimpan di bank-bank syariah, ada yang diinvestasikan atau ditingkatkan melalui surat berharga.

Surat berharga itu menurutnya memiliki nilai manfaat yang didapatkan dari penempatan di sukuk tersebut.

Ace mengatakan karena uang haji ditempatkan dengan skema SBSN maka bagi siapa pun yang mempergunakan SBSN tersebut menjadi hak yang menggunakannya.

Namun, lanjutnya, ada kewajiban untuk memberikan nilai manfaat bagi penggunaan SBSN itu.

“Yaitu ya rata-rata flat di angka 7 persen, nah karena itu dana haji akan mengalami kenaikan dari nilai manfaat yang didapatkan dari mekanisme pemanfaatan di perbankan syariah, ada yang diinvestasi dalam negeri, investasi luar negeri, termasuk di antaranya soal surat berharga syariah negara itu,” paparnya.

Dia meyakinkan masyarakat bahwa jemaah mendapatkan nilai manfaat dari penempatan dana haji tersebut.

Contohnya pembiayaan total haji per orang untuk 2019 lalu sesungguhnya mencapai Rp70 juta sementara jemaah haji hanya membayar Rp35 juta.

“Nah dari mana sisa pembayaran yang Rp35 juta sisanya? Ya itu diambil dari nilai manfaat dana kelolaan haji itu. Jadi memang dana haji tersebut ya ada, dan aman,” ucap Ace.

Ia pun mengimbau masyarakat agar jangan terlalu percaya terhadap informasi yang kebenarannya belum terbukti, termasuk mengenai dana haji tersebut.

Kalau ada sesuatu yang meragukan informasi tersebut sebaiknya kata dia tabayyun (mencari kejelasan) termasuk juga soal dana haji ini.

“Kalau, misalnya, masyarakat menarik dana haji, itu diperbolehkan, tapi tentu nanti ada konsekuensi, konsekuensinya, misalnya, dia tidak bisa mendapatkan nomor porsi, atau nomor porsinya akan gugur,” pungkas legislator dapil Jawa Barat II itu.

Berita Golkar– Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani mengatakan terdapat sejumlah sorotan yang harus diperhatikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyusul sinetron “Suara Hati Istri: Zahra” yang belakangan ini ramai dibincangkan, salah satunya adalah KPI agar lebih meningkatkan pengawasan penyiaran.

“Dalam konteks ini, kami mengingatkan kembali pada lembaga-lembaga penyiaran, agar lebih hati-hati dan bijak dalam menayangkan konten-konten siaran, utamanya terkait isu anak dan perempuan. Kejadian ini menjadi pembelajaran yang baik untuk memperbaiki isi siaran dari lembaga penyiaran kita ke depannya,” kata Christina dalam keterangan pers yang dikutip, Selasa (8/6/2021).

“Kami mendorong KPI agar terus melakukan kerja-kerja pengawasan optimal, sehingga tidak terkesan sebagai pemadam kebakaran atau menunggu adanya aduan dari masyarakat. Kami harapkan KPI menjemput bola, membantu lembaga penyiaran berjalan pada koridor yang baik dan benar,” imbuh politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Lebih lanjut Christina mengatakan, hal seperti pelibatan anak di bawah umur untuk adegan dewasa merupakan isu yang serius dan urgent untuk segera disikapi.

“Saya melihat kejadian ini lebih dari sebuah kekeliruan kecil melainkan situasi serius yang membahayakan masa depan anak-anak kita. Isu besarnya menyangkut kesadaran pelaku usaha penyiaran kita tentang dampak buruk perkawinan anak,” katanya.

“Apakah rumah produksi dan stasiun televisi tidak lagi bisa membedakan mana siaran yang mendidik maupun menghibur padahal Undang-Undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) telah memberikan batasan jelas tentang hal ini,” tambah Christina.

Anggota Badan Legislasi DPR RI itu melanjutkan, Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah meluncurkan Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak, dinyatakan bersama karena diperlukan kerja kolektif segenap elemen bangsa untuk membangun kesadaran masyarakat akan bahaya perkawinan anak.

“Bukan saja karena sudah dilarang undang-undang, tetapi terutama diperlukan usaha bersama untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melindungi anak sebagai aset bangsa dan mensosialisasikan bagaimana perkawinan yang ideal bagi mereka,” ujar Christina sembari mengapresiasi KPI yang telah responsif terhadap pengaduan masyarakat sehingga tayangan sinetron di televisi swasta tersebut sejauh ini telah dihentikan sementara.

Legislator dapil DKI Jakarta II itu pun mengimbau masyarakat agar bersama-sama membantu dunia penyiaran menjadi lebih baik dengan masukan-masukan positif, termasuk jika menemukan pelanggaran agar tidak segan-segan mengadukan ke KPI.

“Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua agar tidak ditemukan lagi ke depannya,” pungkasnya.

Berita Golkar – Kementerian Perindustrian (Kemperin) terus mendukung upaya peningkatan daya saing industri dalam negeri untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan berkesinambungan.

Jaminan kepastian mutu produk yang dihasilkan industri tersebut menjadi hal penting yang harus dipertahankan dan ditingkatkan.

“Standardisasi memiliki peran penting sebagai acuan untuk pemastian dan pengendalian mutu produk industri,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (7/6/2021).

Guna mewujudkan daya saing produk industri, Menperin menegaskan, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Lingkup pengaturan dari PP Perindustrian itu meliputi bahan baku dan/atau bahan penolong, pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian, industri strategis, peran serta masyarakat dalam pembangunan industri, serta tata cara pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri,” paparnya.

Menperin optimistis, PP 28/2021 dapat mendukung akselerasi pertumbuhan sektor industri di Tanah Air sekaligus memacu pengembangannya agar mampu berdaya saing di kancah global.

Pasalnya, peraturan ini akan memberikan kemudahan dan kepastian usaha bagi pelaku industri, sesuai dengan maksud dan tujuan UU Cipta Kerja.

“PP Perindustrian ini mengatur lebih lanjut terkait mekanisme pengawasan standardisasi industri tidak hanya di pabrik maupun di pasar saja, namun juga terhadap Lembaga Penilaian Keseuaian (LPK),” tutur Menperin.

LPK meliputi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro), Laboratorium Uji, dan Lembaga Inspeksi.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Doddy Rahadi mengatakan, terdapat beberapa pointpenting yang perlu diketahui masyarakat, antara lain rasionalisasi LPK, dalam hal ini adalah LSPro.

“Beberapa regulasi terkait LSPro kita perkuat, antara lain dengan mewajibkan LSPro untuk melaksanakan sertifikasi sesuai dengan ruang lingkup dan kompetensi yang dimilikinya. Selain itu, melaporkan sertifikasi melalui Portal Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), menggunakan personil WNI yang berkompeten, berdomisili di Indonesia serta lancar berbahasa Indonesia, dan memiliki laboratorium uji,” papar Doddy.

Doddy menambahkan, Pemerintah bertekad akan terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penjaminan kepastian mutu produk yang dihasilkan industri.

Saat ini, BSKJI Kemenperin sedang menyusun peraturan menteri sebagai bentuk turunan dari PP 28/2021 khususnya terkait dengan Standardisasi Industri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

“Melalui penyusunan peraturan menteri ini, diharapkan implementasi dari PP 28/2021 dapat dilakukan secara komprehensif,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengawasan Standardisasi Industri Sopar Halomoan Sirait menyatakan, unit kerja tersebut siap dan berkomitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait pengawasan standardisasi industri dan pengawasan lembaga penilaian kesesuaian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenperin, Pusat Pengawasan Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian standardisasi industri dan pengawasan lembaga penilaian kesesuaian serta pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dan petugas pengawas standar industri.

“Terkait rencana implementasi PP 28/2021, kami telah adakan kegiatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas kepada asosiasi, pelaku usaha dan pembina industri terkait peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah, dalam hal ini pelaksanaan PP 28/2021 khususnya terkait dengan Standardisasi Industri,” papar Sopar.

Berita Golkar – Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI) dan Pengurus Pusat Kick Boxing Indonesia (PP KBI) meluncurkan program Fighting Tournament Series Airlangga Hartarto Cup 2022 yang memperebutkan total hadiah Rp2 miliar.

“Fighting Tournament Series Airlangga Hartarto Cup 2022 ini merupakan program PB WI dan PP KBI dalam melahirkan pertarung-petarung tangguh yang akan diandalkan dalam berbagai event internasional,” kata Ketua Umum PP KBI sekaligus Sekjen PB WI Ngatino kepada media, di Jakarta, Minggu (6/6/2021).

Menurut dia, PB WI dan PP KBI terus melakukan inovasi dalam menjalankan program pembinaan jangka panjang, yakni cabang olahraga wushu khusus Sanda dan kick boxing akan berkolaborasi untuk melahirkan petarung-petarung tangguh.

“Ini merupakan program jangka panjang dari kolaborasi cabor wushu dan kick boxing,” kata Ngatino.

Ngatino juga sudah beraudiensi dengan Ketua Umum PB WI dan Dewan Pembina PP KBI, Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu (2/6/2021), mengenai program tersebut.

“Rencananya Fighting Tournament ini memperebutkan total hadiah Rp2 miliar tetapi Pak Airlangga Hartarto mengusulkan adanya tambahan hadiah di setiap kluster,” tambahnya.

Ngatino menjelaskan babak kualifikasi Fighting Tournament akan digelar per kluster atau area yang bersifat open tournament. Nantinya, petarung yang masuk dalam peringkat 4 hingga 6 besar akan didorong untuk menjadi petarung profesional.

Program tersebut, kata Ngatino, mendapat dukungan penuh dari Airlangga Hartarto yang juga Menko Perekonomian yang begitu komitmen membangun prestasi wushu dan kick boxing Indonesia.

“Di tengah kesibukannya menjalankan tugas sebagai Menko Perekonomian, pak Airlangga Hartarto masih menyempatkan mendengar berbagai kegiatan wushu dan kick boxing yang telah dijalankan selama Covid-19 dan yang akan dilakukan ke depan,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Ngatino juga melaporkan berbagai kegiatan wushu dan kick boxing di tengah Covid-19 dan program pembinaan yang akan dijalankan ke depan.

Termasuk, persiapan Musyawarah Nasional Wushu, Sirkuit Wushu Nasional II, Seleksi Nasional (Seleknas) Sanda, Pelatnas SEA Games dan persiapan penyelenggaraan PON XX/2021 wushu maupun kick boxing (ekshibisi).

“Hampir selama dua jam penuh pertemuan itu dan beliau juga banyak memberikan masukan untuk program pembinaan dalam upaya meningkatkan prestasi wushu dan kick boxing,” pungkasnya.

Hadir dalam pertemuan itu, Haryanto Adikoesoemo (Ketua Dewan Kehormatan PB WI), Ilham Permana (Waketum II PB WI & amp; Sekjen PP KBI), Karan Sukarno Walia (Bendahara Umum PP KBI dan Wakabid Luar Negeri PB WI), Nicola The (Bendahara Umum PB WI).

Kemudian, Tjokro Gunawan (Wabendum PB WI dan Wakil Ketua Dewan Pembina PP KBI) dan Iwan Kwok (Wakil Sekjen PB WI dan Komisi Dana dan Bisnis Olahraga PP KBI), serta Sudarsono (Kabid Binpres Sanda PB WI dan TD PON XX/2021 Cabor Wushu).

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Gde Sumarjaya Linggih mengapresiasi langkah tegas Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang saat ini lebih fokus terhadap penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi masyarakat.

Mengingat, sektor kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi adalah benteng pertahanan nasional di tengah pandemi Covid-19.

Demikian diungkapkan Demer, sapaan akrabnya, dikutip melalui keterangan pers, Senin (7/6/2021) usai menghadiri acara Jumpa UKM Muda Bali, Sosialisasi Ultra Mikro di Denpasar, Bali, baru-baru ini.

Turut hadir Nuril Islamiah (Pimpinan Kanwil VII PT. Pegadaian (Persero)), Rudy Andimono (CEO Regional BRI Bali Nusra) dan Jimy Firmansyah (GM PT. PNM Bali).

“Menko Airlangga menyatakan fokus pada penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi untuk secepat mungkin membantu masyarakat. Pertama, adalah sisi kesehatan dan kedua adalah pemulihan ekonomi masyarakat. Terlebih, sisi kesehatan masyarakat dan kemudian pemulihan ekonomi khususnya UMKM adalah benteng pertahanan ekonomi,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Seperti diketahui, acara Sosialisasi Ultra Mikro Oleh Gde Sumarjaya Linggih tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada sejumlah pelaku usaha Ultra Mikro mengenai akses permodalan usaha dan program-program Pemerintah pro wirausahawan.

Salah satu upaya Pemerintah untuk mendorong kebangkitan UKM adalah dengan memberi dukungan sebesar Rp184,83 triliun.

Alokasi tersebut termasuk dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang total anggarannya mencapai Rp699,43 triliun pada tahun 2021.

Artinya 20 persen lebih dana PEN difokuskan untuk UMKM. UMKM berkontribusi 61,1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap 97 persen dari total angkatan kerja.

Berita Golkar – Pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan nasional mencapai 3,9% dan pertumbuhan wirausaha baru sebesar 4% pada tahun 2024.

Hal ini menjadi penting untuk terus didorong karena kewirausahaan berperan menciptakan lapangan pekerjaan dan secara otomatis dapat membantu pemulihan ekonomi nasional.

Upaya peningkatan jumlah wirausaha ini juga diiringi oleh Program Kartu Prakerja yang merupakan inisiasi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Saya bangga hari ini dapat bertemu lagi secara langsung dengan para pejuang yang tangguh. Negara ini tentunya membutuhkan masyarakat yang mampu dan terus semangat beradaptasi dengan keadaan. Saya ucapkan terima kasih kepada alumni Kartu Prakerja yang telah menerapkan ilmunya untuk berwirausaha sehingga membantu Pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan di masa pandemi seperti ini,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam talkshow yang bertajuk “Antara Tren, Produk dan Konsumen” di Bandung dan dihadiri oleh alumni Kartu Prakerja, Jumat (4/6).

Data hasil survei independen menyebutkan bahwa setelah mengikuti Program Kartu Prakerja terjadi peningkatan sebesar 13% dalam jumlah kelompok wirausaha.

Naiknya jumlah wirausahawan saat ini telah sesuai dengan sasaran Program Kartu Prakerja. Semakin banyak jumlah wirausahawan dan jumlah usaha yang berkembang maka akan terjadi penyerapan tenaga kerja.

Airlangga juga mengucapkan terima kasih kepada para alumni Program Kartu Prakerja yang telah memanfaatkan program Pemerintah untuk skilling, upskilling, dan reskilling.

Secara umum, hasil survei tersebut juga merilis data animo masyarakat yang sangat tinggi terhadap Program Kartu Prakerja.

Tingginya minat itu diikuti juga dengan kepuasan terhadap pelayanan dan manfaat Kartu Prakerja.

Hasil survei persepsi penerima Program Kartu Prakerja juga menyatakan di samping memiliki tambahan keterampilan, program tersebut berfugsi sebagai jaring pengamanan sosial di tengah pandemi dan menurunkan tingkat pengangguran.

Airlangga mengatakan bahwa kunci kesuksesan Program Kartu Prakerja bukan hanya pada penyelenggara atau seberapa besar dana yang digelontorkan oleh Pemerintah, tetapi juga pada perubahan positif khususnya dari segi skill yang dimiliki oleh para penerima Kartu Prakerja.

“Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Pemerintah diharapkan dapat maksimal memberikan dampak baik kepada masyarakat. Alumni Program Kartu Prakerja juga berkesempatan mendapatkan manfaat Kredit Usaha Rakyat yang saat ini Pemerintah mengupayakan dengan maksimal hingga bunganya hanya 3%. Manfaatkan kesempatan ini. Kembangkan bisnis hingga memiliki dampak maksimal pada roda perekonomian nasional,” tutur Airlangga.

Sebagai motor penggerak pembiayaan yang utama untuk UMKM, Plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2021 ditingkatkan dari Rp253 T menjadi Rp285 T.

Peningkatan plafon KUR merupakan respon atas antusiasme yang tinggi dari para pelaku usaha UMKM akan kehadiran KUR dengan suku bunga rendah.

Untuk itu, Program Kartu Prakerja diluncurkan oleh Pemerintah, agar dapat memberikan peluang dan harapan bagi seluruh masyarakat utamanya bagi anak-anak muda di Indonesia, agar mau berubah, mau bangkit, mau meningkatkan kemampuannya hingga menjadi SDM yang kompeten, produktivitas tinggi dan berdaya saing.

Pada kesempatan yang sama, Airlangga secara simbolis memberikan KUR kepada alumni Program Kartu Prakerja dilanjutkan dengan berdialog dan mengunjungi Pojok Karya didampingi oleh Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, Direktur Hubungan Kelembagaan Bank BNI Sis Apik Wijayanto dan Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari.

“Dalam situasi pandemi ini kita membutuhkan sumber daya manusia yang multi skill, dan itu hanya bisa dicapai dengan pembelajaran terus-menerus. Jadi, terima kasih, Pemerintah senang dan tentunya Program Kartu Prakerja ini diharapkan bisa membantu seluruh masyarakat Indonesia. Alumni Kartu Prakerja adalah champion-champion Bangsa Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan selamat, dan Pemerintah akan terus mendorong agar usahanya bisa meningkat,” pungkas Airlangga.

Berita Golkar – Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) memberikan bantuan kepada Saung Angklung Udjo, di Jalan Padasuka, Kota Bandung, Jumat (4/6/2021).

Yanti K. Isfandiary, Ketua Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) yang juga istri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto ini datang bersama rombongan membawa ratusan paket sembako, masker, mukena serta kerudung untuk diserahkan kepada pengurus Saung Angklung Udjo.

Yanti menyampaikan, ia sengaja datang dari Jakarta bersama rombongan untuk memberikan dukungan kepada para pekerja seni di Saung Angklung Udjo yang terdampak Covid-19.

“Jauh-jauh dari Jakarta kami ke sini karena ingin bertemu dengan para seniman, saya membawa ibu-ibu sahabat. Kami ingin membantu para seniman di Saung Angklung Udjo yang sudah terkenal ini, ini juga bentuk cinta kami kepada para pekerja seni,” ujar Yanti, saat ditemui seusai penyerahan bantuan, Jumat (4/6/2021).

Menurutnya, ia bersama anggota di partai Golkar memiliki ketertarikan dengan dunia seni. Sehingga, ia sangat berharap Saung Angklung Udjo dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19.

“Kami di Golkar senang dengan kesenian, kami berharap semoga pandemi ini akan cepat berlalu dan walaupun dengan kondisi seperti ini, tidak menutup tekad kita untuk menggelar acara dengan prokes yang ketat, kami harap Saung Udjo ini tetap menjadi icon di dalam dan luar negeri,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Yanti bersama rombongan diberikan kesempatan untuk memainkan angklung. Meski terlihat masih kaku, namun Yanti mengaku sangat tertarik dengan alat musik tradisional ini.

“Ternyata bermain angklung ini menyenangkan dan membuat jiwa menjadi tenang mendengar suaranya,” ucapnya.

Ketua Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) ini juga berharap, ke depan Saung Angklung Udjo ini dapat kembali didatangi wisatawan. Namun, tetap harus dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.

“Tentunya kami menyesuaikan dengan Pemerintah Daerah, karena bukannya tidak memperbolehkan mereka untuk manggung tapi dengan kondisi seperti ini Pemerintah menjaga supaya tidak terjadi penyerbaran Covid-19, tapi show must go on dengan prokes ketat dan pengunjung yang dikurangi, diharapkan tidak membuat pekerja seni semakin terpuruk,” katanya.