BERITA

Berita Golkar– Di tengah masih berlanjutnya pembatasan aktivitas masyarakat pada Agustus 2021, inflasi masih tetap terkendali sebesar 0,03% (mtm) atau 1,59% (yoy). Inflasi ini utamanya disumbang oleh komponen inflasi inti dengan andil sebesar 0,14%.

Perkembangan inflasi inti ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan bulan Juli 2021 sebesar 0,07% (mtm) menjadi sebesar 0,21% (mtm) pada Agustus 2021.

Peningkatan inflasi inti terutama didorong dari kelompok Pendidikan yang mengalami inflasi sebesar 1,20% (mtm), sejalan dengan momentum dimulainya tahun ajaran baru 2021/2022.

“Inflasi inti yang masih tetap meningkat pada Agustus 2021 merupakan suatu hal yang positif. Meskipun ini tetap perlu menjadi perhatian, melihat permintaan domestik yang belum kuat sepenuhnya,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Jakarta, Rabu (1/9).

Komponen Harga Diatur Pemerintah (Administered Prices/AP) mengalami inflasi sebesar 0,02% (mtm) atau 0,65% (yoy). Namun, ini tidak memberikan andil terhadap inflasi Agustus.

Andil inflasi Rokok Kretek sebesar 0,01% telah di-offset oleh deflasi tarif angkutan udara dengan andil sebesar -0,01%, dikarenakan pembatasan aktivitas masyarakat.

Sementara itu, komponen Harga Bergejolak (Volatile Food/VF) mengalami deflasi sebesar -0,64% (mtm), dan 3,80% (yoy). Komoditas yang mengalami penurunan harga dan memberikan andil deflasi yakni Cabai Rawit (-0,05%), Daging Ayam Ras dan Cabai Merah (andil masing-masing sebesar -0,04%), Bayam, Buncis, Kacang Panjang, Kangkung, dan Sawi Hijau (andil masing-masing sebesar -0,01%).

Sedangkan, komoditas VF yang masih mengalami kenaikan harga dan menyumbang inflasi yakni Minyak Goreng (0,02%); Tomat, Ikan Segar, dan Pepaya (andil masing-masing sebesar 0,01%).

“Realisasi inflasi VF secara tahunan masih sesuai dengan target yang telah disepakati pada High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat pada 11 Februari 2021 lalu, yakni sebesar 3% – 5% (yoy). Ke depan, pasokan yang memadai dan kelancaran distribusi di tengah pembatasan aktivitas masyarakat akan terus dijaga melalui sinergi yang erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia serta seluruh stakeholders untuk mendukung pencapaian inflasi tahun 2021,” ujar Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menambahkan bahwa inflasi yang terkendali ini juga dibarengi dengan demand yang mulai meningkat yang tercermin dari PMI pada bulan Agustus juga meningkat.

Selanjutnya, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Agustus 2021 berada pada level 43,7.

Level tersebut menunjukkan adanya kenaikan performa sektor manufaktur dari bulan sebelumnya yang berada pada level 40,1.

Level PMI Indonesia juga lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN, seperti Myanmar (36,5), Vietnam (40,2), dan Malaysia (43,4).

Level PMI Indonesia yang membaik menunjukkan adanya potensi peningkatan permintaan yang diiringi dengan naiknya kapasitas output dan penyerapan tenaga kerja.

Membaiknya level PMI Agustus 2021 sejalan dengan meningkatnya efektivitas PPKM sehingga situasi Covid-19 terus menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

Kondisi ini mengangkat ekspektasi perusahaan manufaktur tentang perkiraan produksi dalam 12 bulan ke depan mampu mencapai level yang optimis.

Selain itu, berbagai program pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang terus dilakukan oleh Pemerintah diharapkan mampu mendorong tingkat permintaan ke level yang lebih baik dan menjadi insentif dalam mengakselerasi output di sektor manufaktur.

Berita Golkar– Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak masyarakat tidak termakan provokasi yang dilakukan berbagai pihak, baik dalam bentuk ujaran kebencian, hasutan, maupun mural, dan berbagai bentuk ekspresi lainnya.

Fokus bangsa Indonesia saat ini adalah bagaimana bisa keluar secepat mungkin dari pandemi Covid-19.

Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, semua elemen bangsa patut mendukung berbagai langkah Pemerintah yang sedang bekerja keras mengatasi pandemi sekaligus memulihkan perekonomian nasional.

“Setelah berhasil mencapai target penyuntikan vaksin Covid-19 sebanyak 2 juta dosis per hari, kini Pemerintah meningkatkannya menjadi 2,3 juta suntikan per hari. Per 30 Agustus 2021, tercatat dunia sudah menyuntikan 5,29 miliar dosis vaksin Covid-19. Tiongkok Daratan menempati peringkat pertama karena telah menyuntikan 2,04 miliar dosis vaksin. Sementara, Indonesia berada di peringkat ketujuh dengan telah menyuntikan 98,1 juta dosis vaksin Covid-19,” ujar Bamsoet dikutip melalui salah satu media pada pemberitaan online, Kamis (2/9/2021).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, seiring dengan gencarnya vaksinasi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah, MPR RI juga terus gencar melaksanakan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

Berupa internalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika kepada berbagai kelompok masyarakat.

“Sebagaimana vaksinasi Covid-19, dalam melakukan vaksinasi ideologi pun terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Harus diakui, masih sering terjadi keteledoran, ketidaktaatan, dan penyelewengan atas nilai-nilai Pancasila oleh bangsa sendiri. Terutama oleh para penyelenggara negara yang membuat bintang penuntun itu pun secara perlahan seakan akan meredup ditelan bumi,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, kalangan masyarakat, terutama kaum milenial, menyaksikan ideologi-ideologi lain telah berkembang sebagai sistem pemikiran yang koheren dan atraktif.

Sementara, Pancasila sendiri belum sungguh-sungguh didalami dan kembangkan ke dalam kerangka konseptual, kerangka normatif, dan kerangka operatif.

Pancasila masih diekspresikan sebatas klaim kehebatan dalam berbagai pernyataan dan pidato, atau diajarkan sebatas hafalan sejumlah butir moralitas.

“Untuk itu, MPR terus mengembangkan berbagai metode internalisasi dengan contoh nyata yang mudah dipahami dan mudah di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. MPR harus mampu membumikan Pancasila. Menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia ini juga menyoroti rencana MPR RI sejak dua periode MPR RI 2009-2014 dan 2014-2019 lalu menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Keberadaan PPHN jelas berbeda dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kalaupun PPHN tetap dianggap sebagai romantisme masa lalu, maka semua pihak harus memiliki kelapangan kesadaran, bahwa masa lalu itu tidak pernah sepenuhnya gelap dan tidak pernah sepenuhnya terang.

Perkembangan sejarah bangsa yang sehat harus bisa memiliki kedewasaan untuk meneruskan yang terang dan meninggalkan yang gelap.

“Sebuah bangsa yang tidak bisa melihat sisi gelap dari masa lalu terancam dihukum mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya, sebuah bangsa yang tidak bisa melihat sisi-sisi terang dari masa lalu tidak memiliki jangkar untuk menambatkan visi ke depan,” sorot Bamsoet.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengakui, amandemen UUD Tahun 1945 yang dilakukan di awal Era Reformasi membuat lembaga MPR ini tidak lagi menjadi lembaga tertinggi meski demikian, disebut MPR masih mempunyai kewenangan tertinggi.

“Seperti mengamandemen UUD, melantik dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam konstitusi atau UUD NRI 1945,” tuturnya.

Lebih dari itu, tambah Bamsoet, diskursus amandemen terbatas untuk menghadirkan PPHN yang kemudian banyak “dipelintir” dan “digoreng” sebagai upaya perubahan periodesasi Presiden menjadi 3 kali atau upaya perpanjangan masa jabatan Presiden serta isu-isu lain serta kecurigaan yang tidak masuk akal, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki beragam pikiran dan pendapat.

“Sebagai rumah kebangsaan, MPR sangat terbuka bagi siapa saja untuk menyampaikan saran maupun kritik. Karena saya yakin dan percaya, semua yang disampaikan ujungnya adalah untuk kepentingan bangsa agar Indonesia maju dan tumbuh,” ujar Bamsoet.

Kepala Badan Penegakan Hukum dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menekankan, visi kebangsaan merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan, dan sarana untuk memperjuangkannya adalah melalui pembangunan.

Hakikat pembangunan adalah proses kolektif menuju kemajuan yang membutuhkan pedoman atau haluan, agar seluruh pemangku kepentingan mempunyai persepsi dan perspektif yang sama.

Kesamaaan pandangan ini penting, mengingat Indonesia memiliki tingkat heterogenitas yang luar biasa dari berbagai sudut pandang, baik latar belakang ekonomi, sosial, politik, serta adat istiadat dan budaya.

“PPHN dihadirkan untuk menjamin kesinambungan visi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanpa menghilangkan ruang kreatifitas Presiden dan Wakil Presiden dalam menyusun visi, misi, dan program pembangunannya,” pungkas Bamsoet.

Berita Golkar– Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar Airlangga Hartarto secara resmi melantik dan mengukuhkan pengurus DPD Partai Golkar tingkat I Provinsi Papua Barat periode 2020 – 2025, bertempat di salah satu ruangan pertemuan, Hotel Vega, Kota Sorong, Papua Barat, Kamis (2/9/2021).

Dengan demikian garis Komando kepartaian DPD tingkat I Golkar Papua Barat, resmi berada di tangan Drs. Ec. Lambert Jitmau MM, yang juga selaku Walikota Sorong, Papua Barat.

Kegiatan pelantikan ini, sesuai pantauan berlangsung penuh hikmat serta menerapkan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 secara ketat.

Saat menyampaikan orasinya, Airlangga meminta, agar pengurus DPD Papua Barat wajib memenangkan pemilu, karena secara presentase jumlah suara partai Golkar pada pemilu lalu 63 persen.

Airlangga juga tidak lupa mengingatkan agar pengurus DPD Golkar Papua Barat yang baru dilantik untuk memperkuat kepengurusan Golkar pada tingkat distrik dan kelurahan guna memenangkan partai Golkar pada pemilu mendatang.

“Siap memenangkan partai Golkar di Papua Barat pada pemilu legislatif dan pilpres, siap,” kata Airlangga disambut tepuk tangan oleh kader Golkar.

Airlangga juga meminta agar Lambert Jitmau sebagai Wali Kota Sorong, untuk melanjutkan penanganan Covid-19 di Kota Sorong yang dinilai sangat baik.

“Saya yakin dengan kerja keras, pasti Kota Sorong turun ke level 2 Covid-19,” pungkas Airlangga.

Sementara, Ketua DPD Golkar Papua Barat Lambert Jitmau berjanji untuk siap mengibarkan panji Partai Golkar di Provinsi Papua Barat, bahkan ia juga akan bekerja keras untuk memenangkan Airlangga Hartarto di Papua Barat pada pemilu presiden 2024 mendatang.

Lambert juga meyakini, kekuatan Golkar masih sangat kuat di Papua Barat, ini mengacu pada kepala daerah kabupaten dan Kota se Provinsi Papua Barat yang di dominasi oleh kader Golkar.

“Kami punya mesin politik yang kuat disini, makanya saya yakin Golkar masih kuat di Papua Barat,” kata Lambert.

Lambert menginginkan agar ke depan kader Golkar harus bisa bertarung pada pilgub 2024 nanti.

“Kader-kader Golkar di Papua Barat adalah kader terbaik, maka saya berharap agar bisa berkompetisi pada pilkada nanti,” tegasnya.

Diketahui, selain melaksanakan agenda kepartaian, Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) dijadwalkan akan melaksanakan peninjauan ke lapangan terkait lokasi isolasi Terpusat Apung dan Sentra Vaksinasi Pelabuhan Sorong, di Kota Sorong, Jumat (3/9).

Tujuannya agar dapat berdialog langsung mengenai kondisi di lapangan terkait implementasi penanganan Covid-19.

Bersamaan dengan hal itu, Menko Airlangga juga direncanakan akan mengadakan Rapat Koordinasi bersama Gubernur Papua Barat, Kepala BNPB Papua Barat, tim Gugus Tugas Covid-19, yang juga akan dihadiri secara virtual oleh seluruh Bupati dan Wali Kota di Provinsi Papua Barat.

Di mana tujuan Rakor tersebut nantinya sebagai wadah menyerap aspirasi dari para pemimpin daerah tersebut tentang evaluasi capaian dan juga kendala dalam menangani kasus Covid-19 di wilayahnya masing-masing.

Berita Golkar– Pemerintah memberikan beberapa insentif untuk pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), bantuan kepada PKL, perluasan penjamin kredit, dan tambahan subsidi bunga baik KUR maupun Non KUR.

Dalam rangka mendukung peran wanita dan Ibu Rumah Tangga untuk berusaha, Pemerintah telah menerbitkan skema KUR Super Mikro untuk Ibu Rumah Tangga dan pekerja terkena PHK yang ingin berusaha.

Untuk mempercepat pemulihan UMKM, Pemerintah juga meningkatkan plafon KUR sebanyak 2 kali pada tahun 2021 yaitu kenaikan plafon pertama dari Rp220 triliun ke Rp253 triliun dan terakhir ditingkatkan kembali menjadi Rp285 triliun.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) juga telah dianggarkan bagi 8,8 juta pekerja di sektor non kritikal di PPKM level 3 dan 4, di mana masing-masing akan menerima Rp1 juta dan akan disalurkan dalam 5 tahap.

Proses DIPA dari Program BSU senilai Rp8,78 triliun ini sudah selesai dilakukan dan telah dicairkan untuk 2,09 juta pekerja.

Pada Triwulan III-2021, BPUM ditargetkan dapat tersalurkan sebesar Rp 3,6 triliun kepada 3 juta peserta baru dan Bantuan PKL ditargetkan dapat tersalurkan sebesar Rp 1,2 triliun kepada 1 juta peserta baru.

Program bantuan PKL ini akan akan menjaga keberlangsungan usaha pedagang kaki lima dan warung yang tersebar di seluruh Indonesia.

Realisasi penyaluran BPUM hingga pertengahan Agustus lalu telah mencapai Rp14,21 triliun untuk 11,84 juta pelaku usaha mikro atau sebesar 92,52% dari total anggaran Rp15,36 triliun.

“Selamat kepada kepengurusan yang baru dilantik ini. Semoga IWAPI dapat terus menjadi sebuah organisasi perempuan pengusaha Indonesia yang semakin kuat dan berjaya di tingkat nasional dan Internasional, serta dapat mendorong menyebarkan semangat kewirausahaannya kepada wanita-wanita lain di Indonesia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) periode 2021-2026 pada Rabu (1/09) dikutip melalui siaran keterangan pers pada Kamis (2/9/2021).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, jumlah pengusaha di Indonesia terus meningkat.

Bukan hanya jumlah pengusaha secara keseluruhan saja, tetapi jumlah wirausaha wanita di Indonesia juga terus meningkat.

Berdasarkan hasil riset Global Entrepreneurship Monitor, jumlah womenpreneur di Indonesia mencapai 14% dari total penduduk.

“Saya mengapresiasi kepada IWAPI yang terus mendorong agar pengusaha wanita untuk selalu maju ke depan dan terus terdepan di berbagai sektor. Hal juga dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat termasuk wanita yang ingin membangun bisnis,” ujar Menko Airlangga.

Sejalan dengan itu, survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga memperlihatkan bahwa lebih dari 60% UMKM di Indonesia dijalankan oleh perempuan atau sekitar 37 juta perempuan.

Data ini menunjukkan partisipasi dan peran perempuan dalam mendukung perekonomian Indonesia sangat besar khususnya di sektor pelaku UMKM.

Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan reformasi struktural dalam mewujudkan transformasi ekonomi dan keberlanjutan ekonomi pasca pandemi.

Pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di tengah peningkatan pengangguran dan kemiskinan pada masa pandemi Covid-19, serta untuk keluar dari Middle Income Trap dalam jangka menengah panjang.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah ini akan membantu memperkuat kembali momentum pemulihan ekonomi, sehingga diharapkan ekonomi dapat kembali tumbuh ekspansif di Triwulan IV-2021.

Ekonomi Indonesia diproyeksikan dapat tumbuh di kisaran 3,7-4,5% di tahun 2021 dan tumbuh di kisaran 5,0-5,5% di tahun 2022. Proyeksi ekonomi Indonesia ini sejalan dengan ekspektasi pemulihan ekonomi global.

“Saya yakin dengan penguatan sinergi dan koordinasi antara Pemerintah dengan seluruh stakeholders, termasuk para wanita pengusaha yang tangguh, dapat meningkatkan resiliensi ekonomi kita selama masa pandemi dan sekaligus mempercepat momentum pemulihan ekonomi,” pungkasnya

Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Koperasi dan UMKM RI Teten Masduki, Ketua Umum DPP Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Anita Prihapsari, Ketua Umum Kadin Arsyad Rajid, Para Dewan Konsultasi DPP IWAPI, Tim Formatur IWAPI, dan peserta pelantikan dan pengukuhan DPP IWAPI.

Berita Golkar– Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi turut menyoroti dugaan perundungan dan pelecehan seksual yang diceritakan oleh Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yakni MS.

Menurutnya hal ini harus di bawa ke ranah hukum dan tak hanya di internal KPI saja.

“Ya ini harus dilaporkan ke penegak hukum dan diproses secara hukum, bukan hanya internal KPI saja,” ungkap Bobby kepada wartawan, Kamis (2/9/2021).

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan mengapa dirinya mendorong agar kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual yang dialami oleh MS diproses ke hukum agar menemui titik terang.

“Ini harus diproses hukum agar ada kejelasan apakah ada pelanggaran hukum, bukan fitnah,” katanya.

Di sisi lain Bobby menekankan kasus yang sedang menjadi sorotan ini tentu untuk memberikan pelajaran dan efek jera kepada semua pihak, agar kejadian serupa tidak terulang baik di tempat yang sama maupun di tempat lain.

“Hal ini bisa terjadi di instansi mana saja, dan tidak boleh berulang lagi, sehingga bila memang terbukti ada konsekuensi hukum nya. Apalagi di KPI yang lembaga publik dan ada representasi publik, tindak lanjut soal ini harus dituntaskan,” imbaunya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, seorang pria yang mengaku sebagai pegawai KPI Pusat mengaku sebagai korban perundungan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh 7 pegawai di Kantor KPI Pusat selama periode 2011-2020.

Pengakuan korban itu muncul ke publik lewat siaran tertulis yang diterima oleh sejumlah media nasional di Jakarta, Rabu (1/9/2021).

Dalam pengakuan itu, korban mengaku mengalami trauma dan stres akibat pelecehan seksual dan perundungan yang menjatuhkan martabat dan harga diri korban.

Korban menyampaikan ia sempat melapor ke Komnas HAM dan kepolisian. Namun, saat melaporkan kasus yang dia alami, polisi yang menerima laporan meminta korban menyelesaikan masalah itu di internal kantor.

Korban pun melapor ke kantor, tetapi aduan itu hanya berujung pada pemindahan divisi kerja dan pelaku tidak mendapat hukuman. Pemindahan itu, tidak menghentikan perundungan dari para pelaku.

Di sisi lain, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat buka suara terkait kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual sesama jenis yang dialami oleh pegawainya berinisial MS.

Diketahui, kejadian memalukan itu terjadi di lingkungan kerja KPI Pusat, tepatnya di Gedung Bappeten KPI Pusat, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat.

KPI Pusat dalam pernyataan sikapnya menyampaikan turut prihatin dan tidak menoleransi segala bentuk perundungan dan pelecehan seksual terhadap siapapun dan dalam bentuk apapun.

Menindaklanjuti kasus tersebut, KPI Pusat akan melakukan penyelidikan dan meminta penjelasan dari kedua belah pihak yang bersangkutan.

“Melakukan langkah-langkah investigasi internal, dengan meminta penjelasan kepada kedua belah pihak. Mendukung aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus tersebut sesuai ketentuan yang berlaku,” demikian bunyi poin pernyataan sikap KPI Pusat dikutip oleh wartawan, Kamis (2/9/2021).

Berita Golkar– Pemerintah menekankan pentingnya realokasi dan refocusing anggaran dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Refocusing anggaran dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Tahun Anggaran (TA) 2021 merupakan salah satu upaya yang telah diwujudkan secara konkret melalui penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dioptimalkan untuk mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi serta penggunaan minimal sebesar 8% dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk vaksinasi Covid-19 dan insentif tenaga kesehatan daerah (Inakesda).

“Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran guna memanfaatkan APBD dalam membantu masyarakat, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan penanganan Covid-19. Hal ini dapat diimplementasikan melalui anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai kewenangan masing-masing Pemda,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam acara Economic Talk yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam dengan tajuk “Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Inovasi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19” secara virtual, Selasa (31/8).

Alokasi TKDD TA 2021 yaitu sebesar Rp780,48 triliun, dan dari jumlah tersebut, earmarked DAU/DBH, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa, dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk penanganan Covid-19 baru terserap 37,77%.

Pada 24 Agustus 2021, earmarked DAU/DBH untuk penanganan Covid-19 secara nasional sebesar Rp10,95 triliun (27,97% dari anggaran).

Dalam penanganan pandemi ini, lanjut Menko Airlangga, Pemda diharapkan dapat bergerak cepat dan berinovasi, baik dalam bentuk kebijakan dalam kewenangannya, maupun dalam bentuk program-program kerja.

Beberapa inovasi dari beberapa daerah yang dapat direplikasi seperti dari Kabupaten Kudus yang sudah berhasil menekan angka kasus Covid-19 dengan mewajibkan Isolasi Terpusat (Isoter) ketika kasus aktif sedang pada puncaknya.

Inovasi lainnya yakni aksi tanggap Pemda Kalimantan Selatan yang membantu membeli hasil panen petani untuk kemudian disumbangkan kepada masyarakat yang sedang Isolasi Mandiri (Isoman).

Kemudian, di Kota Palu terdapat Kampung Tangguh dengan Posko PPKM dan Posko Induk Kelompok Informasi Masyarakat yang didukung Duta Covid-19 untuk mengedukasi masyarakat agar taat protokol kesehatan, juga menjelaskan perihal vaksinasi, dan mendukung percepatan pelaksanaan 3T.

Kampung Tangguh ini juga menyediakan fasilitas check point untuk pemeriksaan ke luar masuk warga, penyediaan ruang isolasi, serta menyediakan kebutuhan pangan untuk warga terpapar Covid-19.

Kota Semarang juga ikut berinovasi dengan membebaskan PBB untuk membantu meringankan biaya pengusaha dan warga.

Demikian juga Kota Makassar yang mencetuskan Program Makassar Recover untuk membangkitkan kembali kondisi masyarakat dari sisi kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi ini.

Selain menganjurkan pelaksanaan inovasi kepada Pemda, target program vaksinasi juga harus dicapai, supaya kita dapat mempersiapkan diri hidup bersama dengan Covid-19 dan mengubah pandemi menjadi endemi.

Total vaksinasi yang telah diberikan hingga akhir Agustus ini sudah menembus angka lebih dari 100 juta dosis, dan secara global menempatkan Indonesia pada urutan ke-7 untuk jumlah suntikan yang telah diberikan.

“Strategi percepatan vaksinasi di daerah salah satunya dilakukan dengan menyediakan dashboard untuk memonitor stok vaksin secara real time di daerah. Khusus untuk daerah aglomerasi di mana terdapat aktivitas ekonomi dan mobilitas yang tinggi, Pemerintah memberi alokasi tambahan dan peningkatan dukungan tenaga vaksinator dari TNI/Polri dan lembaga lainnya,” tutup Menko Airlangga.

Turut hadir dalam webinar ini adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan, Wali Kota Makassar Moh. Ramdan Pomanto, Bupati Batang Hari M. Fadhil Arief, dan Staf Khusus Wapres RI Ahmad Erani Yustika.

Berita Golkar– Di sela-sela pemberian bantuan sosial (Bansos) di beberapa daerah di Depok, Tangsel dan Slipi seorang warga meminta Ketua Balitbang Jerry Sambuaga untuk menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Pasalnya menurut warga, kehidupan mulai berangsur normal dan ekonomi mulai bisa berjalan. Peran Airlangga sebagai Menko Perekonomian dinilai sangat besar dalam penanganan pandemi baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi.

“Terima kasih buat Pak Airlangga dan timnya. Sekarang keadaan lebih baik. Jumlah penderita turun dan ekonomi juga mulai berjalan,” kata seorang warga Tangsel.

Menanggapi hal tersebut Jerry berjanji akan menyampaikan terima kasih kepada Airlangga yang juga merupakan Ketua Umum Golkar.

Ia senang dengan tanggapan positif warga terhadap upaya-upaya Pemerintah dalam menangani Covid-19. Ini menandakan dukungan masyarakat yang menjadi modal untuk mengelola dampak Covid-19.

PPKM di berbagai level masih diberlakukan di seluruh Indonesia, tapi banyak yang sudah turun levelnya. Jumlah angka penderita, positivity rate dan mortality rate juga turun signifikan. Sinyal positif juga nampak di bidang ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi 7,07 persen dinilai akan terus membaik di kuartal-kuartal mendatang. Jika ini terjadi, Indonesia akan menjadi salah satu negara yang punya pemulihan ekonomi cepat pasca pandemi.

Kembali ke bakti sosial Balitbang Golkar, sambutan positif nampak di semua daerah sasaran. Akhir pekan lalu Balitbang sebar bantuan di Pamulang, Depok dan Slipi. Menurut warga bantuan ini sangat membantu mereka yang sedang isolasi mandiri terutama mereka yang kekurangan.

Ketua Balitbang Golkar Jerry Sambuaga mengatakan bahwa bakti sosial ini merupakan kerja sama Balitbang dengan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO).

Kali ini yang mendukung adalah Hypermart, Indomaret, Alfamart dan Mayora. Untuk kali ini dibagi sekitar 1000 paket, menyusul ribuan paket yang sudah disampaikan sebelumnya.

Menurut Jerry, baik masyarakat maupun pelaku usaha sama-sama punya kepentingan untuk segera lepas dari pandemi. Oleh karena itu, Jerry mendorong perlunya kolaborasi semua sektor dan stakeholder.

“Semua punya kepentingan sama, karena itu kita harus kerja sama. Balitbang Golkar menilai masyarakat Indonesia punya modal sosial yang kuat sebagai modal menjalin sinergi dan kolaborasi antar elemen bangsa.” Kata Jerry.

Partai Golkar menurut Jerry punya filosofi merangkul dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat. Ia berharap semua masyarakat bahu membahu demi kepentingan bersama.

Selain memberikan bantuan sosial Balitbang Golkar juga menyampaikan berbagai masukan kepada pengambil keputusan di berbagai sektor, khususnya yang berasal dari Golkar.

Jerry sendiri senang dengan partisipasi dan sambutan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam penanganan pandemi.

Menurutnya masyarakat menjadi pelaku utama dalam upaya mengatasi Covid-19. Oleh karena itu, peran serta masyarakat perlu ditingkatkan dan difasilitasi.

Berita Golkar– Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Korbid Kesra, DPP Partai Golkar, mengadakan rangkaian acara penutupan kursus daring gratis “Learn IELTS with GOLKARPINTAR”.

Menanggapi aspirasi peserta kursus dan harapan masyarakat yang masuk melalui media sosial GOLKARPINTAR, acara penutupan diadakan pada hari Jumat, 27 dan 28 Agustus 2021 dengan menyelenggarakan webinar membahas pemanfaatan bahasa asing untuk karir dan mendapatkan beasiswa belajar.

Narasumber menghadirkan pengurus DPP Bidang Dikbud, Amirah Kaca, ST. MPA penerima beasiswa doktoral di bidang Public Policy, dari University of Oxford & Jardine Scholar.

Selain itu, GOLKARPINTAR mengundang pembicara muda belia, Athalia Permatasari M.Sc, seorang profesional milenial, Chief Operating Officer Meyerfood dan Alumni LPDP S2 Queen Mary University of London.

Jonathan Gultom, M.Buss., Alumni Australia Awards, dari University of Queensland. Ketua panitia penyelenggara, Fitri Krisnawati Tandjung, B.Sc dalam kesempatan acara penutupan menyampaikan masyarakat rupanya telah beradaptasi menggunakan teknologi pembelajaran daring.

Terbukti program “Learn IELTS  with GOLKARPINTAR”  telah diikuti oleh 30 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain Raja Ampat, Papua, Pontianak Kalimantan Tengah, Samarinda Kalimantan Timur, Makassar Sulawesi Selatan, Palu Sulawesi Tengah, Dompu Sumbawa, dan peserta dari kota-kota di Sumatera dan Jawa seperti Sibolga, Tanjung Pinang, Surabaya, Solo, Semarang, Jogja, Bandung dan Jakarta.

Fitri Tandjung berharap peserta kursus daring IELTS angkatan pertama ini berlatih terus untuk penguasaan bahasa Inggrisnya, namun juga tetap menjalin komunikasi dengan sahabat sahabat muda dari seluruh Indonesia melalui GOLKARPINTAR.

Dr. Agustian Budi Prasetya, MPA, Ketua Bidang Dikbud DPP Partai Golkar, di sambutan penutupan webinar, menyampaikan bahwa GOLKARPINTAR merupakan salah satu program kegiatan Bidang Dikbud DPP.

GOLKARPINTAR merencanakan membuka angkatan kedua untuk kursus bahasa Inggris secara daring. Harapannya peserta nantinya tidak hanya masyarakat umum, seperti peserta angkatan pertama.

Namun, kursus daring ke depan juga dapat dirancang khusus secara eksklusif, ditujukan bagi kader Partai Golkar yang tergabung di dalam Ormas-ormas, maupun organisasi sayap Partai Golkar.

Berdasarkan pengalaman menyelenggarakan kursus daring, ke depan GOLKARPINTAR bukan tak mungkin menyelenggarakan kelas paralel hingga 100 peserta yang terbagi hingga 3 kelas.

Wakil Sekjen Bidang Dikbud., Sekarwati, M.Si menutup acara rangkaian kursus daring “Learn IELTS with GOLKARPINTAR”  angkatan pertama ini dengan menyerahkan sertifikat penghargaan untuk 3 peserta dengan pencapaian skor IELTS tertinggi.

Mereka adalah Sina Delphia, Michelle Andriana, dan Evan Dewanda. Sementara Pranoto, mendapatkan penghargaan peserta paling aktif dan rajin, Maya Mustika dan Muhammad Fathan Alfikri sebagai peserta yang paling banyak kemajuan hasil belajarnya.

Mewakili Bidang Dikbud DPP, Sekarwati menyampaikan penghargaan atas partisipasi segenap peserta,  khususnya kepada mentor Dang Arif Hartono dan Stefanus Angga, yang aktif mengajar selama 24 sesi kursus daring, setiap hari Selasa dan Jumat, terselenggara dari tanggal 20 Mei – 27 Agustus 2021.

Michelle Andriana, mewakili teman-teman peserta mengucapkan terima kasih kepada GOLKARPINTAR atas prakarsa mengadakan kursus daring bahasa Inggris.

Selain mentor yang dapat beradaptasi dengan kemampuan peserta yang berbeda latar belakang, namun juga pengelolaan program dan komunikasi yang berkelanjutan selama kursus berjalan sehingga peserta termotivasi.

Andriana juga menyampaikan bahwa banyak teman-temannya yang menyesal tidak ikut kursus di Angkatan I ini.

Berita Golkar– Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar Tb Ace Hasan Syadzily menyesalkan mekanisme yang berlaku di perbankan. Legislator itu mempertanyakan adanya ribuan penerima manfaat yang belum bisa mencairkan dananya.

Pernyataan Ace disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini di aula Gedung Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Sabilulungan Soreang Kabupaten Bandung (27/08/2021).

Turut hadir anggota Komisi VIII fraksi PDIP Ina Ammania, anggota Fraksi Golkar John Kenedy, anggota Fraksi Golkar Muh Ali Ridha, anggota Fraksi Gerindra M Husni, anggota Fraksi Demokrat Achmad, anggota Fraksi Nasdem Sri Wulan, dan anggota Fraksi Golkar Itje Siti Dewi Kuraesin.

Dalam pertemuan ini terungkap bantuan yang belum terdistribusi antara lain 2.537 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), 5.390 KKS untuk KPM Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) dan 1.400 KPM Bantuan Sosial Tunai (BST).

Data ini membuat anggota Komisi VIII DPR terheran-heran. Menurut mereka angka ini sangat fantastis.

“Ini banyak sekali. Terlalu banyak. Misalnya 5.390 untuk BPNT pada satu kabupaten, ini kalau seluruh kabupaten/kota se Indonesia angkanya akan besar sekali,” kata Ace dalam pertemuan dengan perwakilan BNI, PT Pos, dan sejumlah pendamping tersebut (27/08).

Anggota Fraksi Golkar ini menyatakan, dalam pertemuan ini dilaksanakan klarifikasi data mengapa kartu tidak terdistribusi dan KPM tidak dapat mencairkan bantuan.

“Di mana masalah sebenarnya. Di bank, di pendamping atau di Kemensos. Ternyata salah satunya ada di bank,” katanya.

Atas dasar itu, ia menekankan Komisi VIII akan memanggil Himpunan Bank Bank Milik Negara (Himbara).

“Komisi VIIl akan memanggil bank Himbara. Bagaimana bisa ribuan penerima bantuan belum mendapatkan bantuannya,” kata Ace.

Komisi VIlI DPR mengapresiasi langkah Mensos yang langsung menangani masalah di lapangan.

“Ini bentuk sikap proaktif menteri terhadap masalah yang ada. Dan ini merupakan bagian dari proses transparansi anggaran,” kata dia.

Kepada Himbara, Ace menekankan kesempatan ini menjadi momentum untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan bantuan sosial.

Pada pertemuan tersebut terungkap, keterlambatan pencairan dana antara lain disebabkan pemblokiran kartu, kartu yang belum terdistribusi, kesalahan data, buku tabungan yang belum terdistribusi.

Dalam kesempatan tersebut, Mensos Risma menginstruksikan kepada pihak terkait untuk dijadikan momentum untuk memperbaiki berbagai prosedur. Ia meminta koordinasi antara unsur di daerah yakni Kepala Dinas, kepala desa/lurah, dan RT-RW, untuk ditingkatkan.

“Kadinsos harus mengawal dengan baik proses pemutakhiran data. Sebab ada informasi kalau kepala desa tidak suka sama seseorang nanti tidak dibagikan. Atau ada yang tiba-tiba pindah ngga kasih tahu. Nah ini harus dikawal,” kata Mensos.

Mensos menargetkan, pada hari Senin dan Selasa minggu depan agar hak-hak penerima manfaat dipenuhi.

Untuk itu, ia menginstruksikan dilakukan pertemuan antara jajaran Kemensos, Dinsos Kabupaten Bandung, PT Pos, dan pendamping.

Serahkan Bantuan

Pada kesempatan itu pula, Mensos dan para anggota Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan.

Bantuan dari 13 Unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial merupakan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) untuk anak, penyandang disabilitas, lansia, korban penyalahgunaan (KP) Napza dan tuna sosial di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.

Jenis bantuan terdiri dari berbagai jenis di antaranya peralatan batik, laptop, kursi roda, sembako, mesin jahit dan obras, peralatan batik, motor roda tiga, bantuan nutrisi, perlengkapan sekolah, bantuan wirausaha kepada 825 penerima manfaat dengan nilai total Rp971.557.750.

Dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial disalurkan bantuan vitamin dan 1.274 lembar masker yang didistribusikan oleh Karang Taruna.

Dalam kesempatan tersebut Mensos juga menyaksikan hasil produksi Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS).

Berita Golkar– Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, M Sarmuji membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Saksi Nasional (BSN). Rakorda sehari itu berlangsung di Kantor DPD Partai Golkar Jatim, Jalan A Yani Surabaya, Minggu (29/8/2021).

Rakorda BSN diikuti 38 Kepala BSN Partai Golkar kabupaten/kota se-Jawa Timur. Tujuannya, sebagai persiapan menghadapi sekolah saksi menghadapi Pemilu 2024 baik Pemilu Presiden dan Legislatif, Pilgub serta Pemilukada.

Ketua Golkar Jatim, Sarmuji mengatakan, Pemilu Presiden dan Legislatif 2024 memang masih panjang. Tapi harus disiapkan mulai sekarang agar 2024 Golkar menang.

“Ada tiga hal yang harus dilakukan, pertama membangun persepsi positif kepada partai, menyiapkan calon legislatif yang berkualitas dan terakhir menyiapkan saksi yang loyal dan militan,” kata Sarmuji.

“Partai telah juga telah melakukan banyak kegiatan mulai dari lomba-lomba, sosialisasi melalui medsos dan media cetak, online maupun elektronik serta vaksinasi. Fraksi juga kita minta untuk terjun lapangan. Itu semua dalam kerangka membangun citra positif partai. Semakin baik citra positif, elektabilitas partai akan naik. Bahkan ada yang mengatakan bahwa politik itu adalah persepsi,” imbuhnya.

Sarmuji meminta tolong agar setelah acara ini, semua Ketua DPD, baik yang sudah melakukan atau yang akan melakukan, mulai sekarang harus mencari caleg yang berkualitas.

Pihaknya yang ada di DPD, kata Sarmuji, juga lagi hunting mencari caleg berkualitas. “Apalagi kalau kita petakan, pengurus DPD Provinsi kalau kita jadikan fungsionaris, sumber daya kita tidak cukup. Jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi kuota caleg,” tuturnya.

Anggota DPR RI ini mengatakan, Golkar membutuhkan saksi TPS yang memiliki loyalitas dan militansi tinggi. Soal saksi di Pemilu ini tidak bisa hanya sekadar membayar orang yang nilainya hanya Rp 100 ribu atau Rp 200 ribu. Diperlukan orang orang yang betul-betul mau berjuang.

“Jadi, mulai sekarang harus kita petakan dan kita inventarisir. Kalau masing-masing dapil ada 4 caleg yang mau bekerja keras, Insya Allah kursi semua dapil akan bertambah,” jelasnya.

Kepala BSN Partai Golkar Jawa Timur, Hery Sugihono menjelaskan, Rakorda ini diselenggarakan dalam rangka persiapan sekolah saksi yang akan diadakan di setiap kota-kabupaten seluruh Jawa Timur. Sekolah saksi akan dimulai awal Oktober 2021.