BERITA

Berita Golkar – Ketua Umum DPP Organisasi Masyarakat (Ormas) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Adies Kadir, meminta kader di seluruh daerah bergerak memenangkan Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Pemilu 2024.

Adies menegaskan dirinya tidak segan mencopot ketua Ormas MKGR di daerah yang tidak aktif bergerak dan tidak menjalankan hasil rekomendasi musyawarah besar MKGR tahun 2020.

“Saya tidak akan sungkan-sungkan memberhentikan atau mem-PLT-kan Bapak Ibu ketua DPD yang tidak menggerakan roda organisasi MKGR,” kata Adies di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, yang dipantau daring, Ahad (17/4/2022).

Dalam sambutannya Adies juga menyinggung sejumlah Ormas MKGR di daerah yang dinilai belum bergerak secara optimal.

Di antaranya MKGR Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Selain itu MKGR Bengkulu, Aceh, dan Sumatra Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua, Papua Barat juga dirasakan Adies masih memble.

“Saya ingin agar semua ketua-ketua DPD siap, kalau tidak ya saya akan pakai tangan besi. Kami di pusat hasil mubes kita harus bergerak, kita harus bekerja, kita harus buat banyak kegiatan,” tuturnya.

DPR dan pemerintah menetapkan Pemilu tetap dilaksanakan 14 Februari 2024. Menyikapi itu Adies mengimbau agar MKGR mempersiapkan diri menuju Pemilu 2024.

“Artinya semua potensial Ormas MKGR harus bergerak. Tidak lagi kita ingin gaya-gayaan menjadi ketua MKGR di daerah, tapi gerakannya tidak ada. Teriak-teriak Golkar menang, MKGR solid, Airlangga presiden, presiden apanya kalau tidak pernah ada kegiatan,” tegasnya.

Adies menguraikan sejumlah hasil rekomendasi Mubes Ormas MKGR 2020 lalu. Di antaranya mengamankan kebijakan Partai Golkar, mengantarkan Airlangga Hartarto menjadi Presiden RI tahun 2024.

Selain itu. membantu Partai Golkar menyiapkan 900 ribu orang saksi di seluruh TPS di seluruh indonesia, serta melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Berita Golkar– Ramadan adalah bulan berbagi, tidak terkecuali bagi Partai Golkar Aceh di bawah kepemimpinan Ketua DPD I Partai Golkar Aceh Drs. H. T.M. Nurlif , S.E.

Serangkaian kegiatan pun digelar selama Ramadan. Bagi Partai Golkar Aceh, momentum Ramadan dimanfaatkan untuk berbagi kepada sesama guna mewujudkan solidaritas sosial, terutama bagi warga yang membutuhkan.

“Ramadan adalah momentum kita menguatkan kembali kesetiakawanan sosial, saya berharap kita terus merawat kepedulian bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Nurlif, Senin (18/04/2022) dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan.

Partai Golkar Aceh menyediakan takjil berbuka puasa sekitar 500 paket yang kemudian disalurkan bagi warga yang membutuhkan.

Selain membagikan penganan berbuka, kegiatan yang dilakukan oleh partai berlambang pohon beringin selama bulan suci Ramadan yaitu kegiatan Safari Ramadan Partai Golkar Aceh ke seluruh DPD II Kabupaten/Kota di Aceh.

Lebih lanjut, Kepala Sekretariat Partai Golar Aceh, Muhammad Taufiq Almusawwar mengatakan, pembagiaan takjil berbuka puasa itu turut dilaksanakan oleh Ormas Pendiri Partai Golkar, seperti apa yang dilaksanakan oleh MKGR dan Kosgoro 1957, begitu pun sayap partai Golkar Aceh, AMPG dan AMPI Aceh.

Taufiq yang juga Sekretaris SOKSI Aceh itu kembali menuturkan, penyaluran paket takjil dilakukan di beberapa tempat yang tersebar di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar, di antaranya yaitu, di Kepolisian Lalu Lintas Polresta Banda Aceh yang dipimpin oleh Ketua AMPG Aceh Ilham Akbar.

Ketua Harian AMPG Aceh, Aidhil Fitri alias Petty mengoordinasikan pembagian paket berbuka puasa untuk emak- emak yang berada di Pasar Al-Mahirah dan tukang parkir di seputaran kota Banda Aceh.

Sedangkan Anggota DPR Aceh Fraksi Partai Golkar, Ansari Muhammad menyalurkan paket berbuka puasa di Meunasah Lambleut.

Selanjutnya, Taufiq menambahkan, Ormas Pendiri Partai Golkar, Kosgoro 1957 menyalurkan takjil berbuka puasa di beberapa titik, yaitu Panti Asuhan Media Kasih Seutui, Rumah Singgah RSUZA dan Rumah Singgah Lampriek.

Berita Golkar– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Riau bersama organisasi sayap, menyalurkan bantuan berupa beras dan minyak goreng (migor) bagi para janda ‘Pejuang 45’, penyapu jalan dan mitra dari kalangan wartawan di Kantor DPD I Partai Golkar Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru.

Adapun bantuan beras dan migor tersebut langsung diserahkan oleh Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini, Erna Willianti yang Bersama Sekretaris Bidang MPO, Khairul Amri; Sekretaris APMG, M Yasmin; Sekretaris MDI Riau, Drs H Rasyidi Hamzah serta Ketua Himpunan Wanita Karya (HWK), Hj Dewi Sulastri SH, Minggu (17/4) di Kantor DPD Golkar Riau.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari aksi sosial dan juga kepedulian Partai Golkar Riau terhadap sesama. Kita tidak semua orang beruntung dalam menghadapi bulan Ramadhan ini. Untuk itu, Golkar akan selalu hadir untuk masyarakat,” ujar Erna Willianti.

Erna menjelaskan bahwa untuk hari ini jumlah bantuan yang diberikan sebanyak 50 paket. Namun untuk kegiatan serupa hampir setiap hari, para pengurus berkeliling langsung turun ke masyarakat.

“Sejak awal puasa kami menyantuni anak yatim dan dhuafa juga membawakan makanan nasi kotak untuk pengurus masjid,” ujarnya.

Erna Wilianti menambahkan, bantuan tersebut juga tidak lepas dari Perhatian Ketua DPD I Partai Golkar Riau, H Syamsuar yang berharap agar seluruh kader juga ikut peduli dengan kondisi masyarakat saat ini.

“Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau Bapak Syamsuar sangat peduli terhadap kondisi masyarakat Riau. Beliau berharap agar kegiatan Golkar berbagi ini dapat bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa,” harapnya.

Sementara itu, Sekretaris AMPG Riau, M Yasmin menambahkan, kegiatan berbagi ini tidak hanya sekali, tapi akan terus berlanjut sampai ke seluruh tingkatan pengurus.

“Harapannya kepada pengurus daerah juga melakukan hal yang sama. Semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat untuk masyarakat yang menjalankan ibadah puasa,” tutupnya.

Berita Golkar– Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto didoakan untuk bisa menjadi Presiden pada Pemilu 2024 mendatang.

Doa itu disampaikan pemimpin Majelis Bin Yahya Daarul Fadhililah, Cisarua, Bogor, Habib Usman bin Yahya saat buka bersama dan santunan anak yatim DPP MKGR, di Kantor DPP Partai Golkar, Minggu (17/4/2022).

Airlangga memimpin langsung pemberian santuan kepada puluhan anak yatim.

Airlangga didampingi Ketua Umum MKGR Adies Kadir, Sekjen Golkar Lodewijk F Paulus, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, serta sejumlah jajaran elite partai berlambang pohon beringin lainnya.

Usai pemberian santunan, Habib Usman bin Yahya mengawali doa dengan tausyiah dikatakan bahwa doa orang yang berbuka puasa diijabah atau dikabulkan Allah SWT.

“Saya bilang hajatkan doanya, saya titipkan satu di hatinya, Ya Allah jadikanlah Bapak Haji Airlangga Hartarto Presiden Republik Indonesia,” tutur Habib Usman dalam doanya, Minggu (17/4/2022).

Habib Usman juga mendoakan agar Allah membuka jalan agar masyarakat Indonesia cinta kepada Airlangga Hartarto.

Bahkan, Habib Usman mendoakan elektabilitas Airlangga dan partai Golkar terus meningkat sampai penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang.

“Ya Allah dengan berkahnya di bulan Ramadhan, baca Alquran di bulan Ramadhan, ya Allah kabulkan doa kami ya Allah, ijabah lah setiap permintaan kami ya Allah. Hajatuna ilaikal katsri, ya Allah, permintaan kami banyak ya Allah, tapi kami khususkan ya Allah agar Bapak H. Airlangga Hartarto menjadi Presiden Republik Indonesia,” tegas Habib Usman.

Sementara, Ketua Umum DPP MKGR Adies Kadir menegaskan siap membantu Golkar menyiapkan 900 ribu saksi di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat Pemilu 2024.

Ini menjadi ikhtiar agar Airlangga berhasil terpilih sebagai Presiden seperti doa Habib Usman bin Yahya.

Adies juga menegaskan, ada beberapa daerah yang pengurus MKGR-nya masih kurang terlihat dalam berbagai kegiatan.

Menurutnya, ini menjadi teguran keras bagi seluruh kader MKGR, karena dilihat dan dipantau langsung Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

Ketum MKGR menegaskan tidak akan segan mengganti ketua MKGR di daerah yang kurang greget untuk bekerja memenangkan Golkar dan Airlangga di Pemilu 2024.

“Saya mohon maaf, saya tidak akan sungkan-sungkan memberhentikan atau mem-pltkan Bapak Ibu Ketua DPD (MKGR) yang tidak menggerakkan roda organisasi,” tegas Adies Kadir di hadapan Airlangga Hartarto.

Ketum Golkar Airlangga berpesan, seluruh pihak dilibatkan dalam konsolidasi kekuatan menyongsong Pemilu 2024.

Termasuk seluruh pengurus maupun ormas yang dimiliki Partai Golkar.

Airlangga meminta agar MKGR merevitalisasi kepengurusan untuk mengkonsolidasikan seluruh kekuatan.

Sebab, konsolidasi dan soliditas menjadi kekuatan Golkar agar memiliki daya juang tinggi menghadapi Pemilu 2024.

Menurutnya, Golkar adalah partai pemenang kedua pada Pemilu 2019.

Airlangga menginstruksikan seluruh kader dan ormas Golkar, termasuk MKGR berupaya mencapai jumlah pemilih 17 juta ini pada akhir tahun ini.

“Saya minta juga melalui seluruh kegiatan-kegiatan Golkar ini harus di-blast, ke anggota-anggota termasuk ormas-ormas. Sehingga tidak ada gap informasi antara pusat dan daerah, baik itu provinsi maupun kab/kota. Semakin banyak range yang kita lakukan, akan semakin baik,” tegas Airlangga.

Berita Golkar– Partai Golkar mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai jadwal. Hal itu senada dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan, Pemilu dan Pilkada digelar pada 14 Februari dan November 2024.

“Golkar tak mungkin beda dengan sikap Jokowi. Wajar kalau kemudian Golkar tegaskan dukung pemilu tetap waktu on schedule,” ujar Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno dalam keterangannya, Rabu (13/4/2022).

Menurut Adi, wacana penundaan pemilu tidak akan kembali mengemuka dengan sikap tegas yang diungkap Partai Golkar dan Presiden Jokowi. Langkah partai berlogo pohon beringin ini sudah sesuai dengan harapan rakyat.

“Saya kira tidak ada perdebatan lagi Golkar dukung Pemilu 2024 tanpa penundaan. Itu artinya, usulan penundaan pemilu secara otomatis gugur, karena ditolak presidan dan melarang menterinya bicara pilpres,” paparnya.

Selain mengikuti aspirasi publik kata dia, sikap Golkar itu juga menunjukkan ketaatan terhadap pemimpin koalisi pemerintah, yakni Presiden Jokowi.

“Ajeg dan senapas dengan sikap Jokowi,” tutupnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Kominfo Nurul Arifin mengatakan, Partai Golkar sangat mendukung keputusan Pemerintahan Presiden Jokowi yang akan menggelar pemilu sesuai jadwal yang disepakati dengan DPR dan KPU, pada 14 Februari 2024.

“Golkar selalu tegak lurus pada peraturan,” tegasnya. Dia juga mengklaim Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto juga tidak pernah menyatakan persetujuannya untuk menunda pemilu atau pengusulan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Dalam setiap kesempatan, kami dari Partai Golkar termasuk Ketua Umum Pak Airlangga terus menyosialisasikan program-program yang sudah kami buat untuk menuju Pilpres dan Pileg 2024,” bebernya.

Waketum Golkar ini juga menyatakan, partainya mendukung pernyataan Presiden Jokowi yang menginginkan seluruh masyarakat dan peserta tidak menggunakan isu politik identitas dan SARA di Pemilu 2024.

“Golkar juga berharap pelaksanaan Pileg dan Pilpres serta Pilkada 2024 berjalan dengan baik, tertib, dan memunculkan pemimpin nasional yang bisa diterima seluruh rakyat,” pungkasnya.

Ketua MPO DPP Partai Golkar Meutya Hafid menyatakan hal senada. Bahwa Partai Golkar tidak akan melawan arus suara rakyat. Prinsipnya jelas, suara Golkar adalah suara rakyat.

“Golkar mendukung pernyataan presiden bahwa tidak ada penundaan jadwal Pemilu. Hal itu sudah tepat dan sesuai konstitusi saat ini, serta sejalan dengan aspirasi publik,” ucapnya.

Berita Golkar— Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menerima naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP), Rabu (13/4/2022).

Menko Airlangga mengapresiasi persetujuan tingkat I antara Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah atas draf RUU tersebut.

Menurut Airlangga, revisi UU PPP menjadi kebutuhan pembentuk undang-undang dalam rangka pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji formil Omnibus Law Cipta Kerja.

MK memerintahkan pembentuk undang-undang melakukan perbaikan UU Cipta Kerja dalam jangka dua tahun.

Salah satu pertimbangan MK adalah, pembentuk UU agar memberikan landasan hukum baku yang dapat menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang menggunakan metode omnibus law.

Airlangga optimistis, kesepakatan atas perubahan UU PPP membuat pembentukan undang-undang lebih efisien.

“Pembentukan peraturan perundang-undangan akan lebih efektif, efisien, tanpa mengurangi asas pelaksanaan keterbukaan yang menerapkan prinsip meaningfull participation,” tutur Airlangga dalam keterangan, Kamis (14/4/2022).

Menko Airlangga menambahkan, ada sejumlah hal penting yang dimasukkan dalam perubahan UU PPP nantinya. Salah satunya pemanfaatan teknologi informasi untuk dalam pembentukan undang-undang.

Airlangga menegaskan, ketentuan ini dibutuhkan agar bisa mengikuti perkembangan dunia modern. Selain itu, pembentukan undang-undang berbasis elektronik juga bisa membuat prosesnnya lebih efisien.

“Pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik yang mana sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan berbasis digital saat ini,” tegas Airlangga.

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengatakan, selain berbasis elektronik, beberapa beleid yang disepakati yakni soal pengaturan penanganan perkara pengujian UU di MK, pengujian peraturan di bawah UU berada di Mahkamah Agung (MA), serta pelaksanaan pengundangan peraturan perundang-undangan.

DPR dan pemerintah bersepakat pengundangan dilakukan Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg).

“Terkait dengan pengundangan, yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang disahkan dan ditetapkan oleh Presiden yang mencakup UU, PP, Perpres. Dalam rangka efektifitas administrasi pemerintahan dan percepatan pemberlakuan di masyarakat,” ujar Ketum Golkar.

Sebelumnya, Baleg mengagendakan pengambilan keputusan tingkat I atas revisi UU PPP, pada Rabu (13/4/2022) malam.

Sebanyak delapan fraksi menyetujui perubahan UU PPP, sementara, hanya Fraksi PKS yang menolak menyetujui poin-poin dalam revisi tersebut.

Setelah disepakati Baleg dan pemerintah, Menko Airlangga menerima langsung naskah RUU PPP dari Ketua Baleg Supratman Andi Agtas. Airlangga didampingi Menko Polhukam Mahfud MD, mewakili pemerintah.

Berita Golkar– Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian menyampaikan, revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan penting dilakukan. Salah satunya terkait perubahan tren pariwisata nasional.

“Covid-19 menjadi salah satu faktor yang mengubah tren pariwisata nasional misalnya sekarang ada tren wisata olahraga dan wisata kesehatan. Perkembangan teknologi juga mengharuskan dunia pariwisata untuk mampu beradaptasi dengan platform digital,” kata Hetifah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Dia menilai sektor pariwisata memiliki peran besar terhadap ekonomi nasional karena mampu menyedot banyak tenaga kerja.

Selain itu, memiliki multiplier effect yang besar bagi sektor-sektor ekonomi lainnya seperti akomodasi, kuliner, perdagangan, transportasi, dan pergudangan.

“Indonesia juga termasuk negara yang kompetitif terkait daya saing kepariwisataan di tingkat internasional,” ujarnya.

Dia menjelaskan, beberapa permasalahan di UU Kepariwisataan misalnya masalah regulasi antara pemerintah pusat-daerah, kelembagaan pariwisata, serta sumber daya manusia. Menurut dia, semua itu belum optimal sehingga perlu diperbaiki.

Hetifah menilai sosialisasi kepada masyarakat terkait RUU Kepariwisataan perlu digencarkan karena UU Kepariwisataan bukan sesuatu yang baru.

“Maka sangat penting untuk dapat meyakinkan kepada publik bahwa perubahan UU ini diperlukan. Jangan seperti RUU Sistem Pendidikan Nasional yang gaduh di masyarakat,” katanya.

RUU Kepariwisataan tersebut merupakan usulan Komisi X DPR melalui surat Nomor 549/KOM.X/11/2021, tanggal 8 November 2021.

Sesuai dengan Program Legislasi Nasional 2020-2024 dan berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022, RUU Kepariwisataan sudah mulai memasuki babak pembahasan awal.

Berita Golkar– Saat melakukan kunjungan kerja ke kota Padang yakni untuk menghadiri Pengangkatan dan Pengukuhan Profesor Kehormatan Universitas Negeri Padang Dr. Fahmi Idris, S.E., M.H., dalam Bidang Ilmu Sumber Daya Manusia.

Sebagai tambahan informasi, penelitian Prof. Fahmi sendiri terkait dengan perkembangan humanistik manajemen model dalam organisasi bisnis untuk meraih kesuksesan dengan memanusiakan manusia.

“Memang tujuan utama dari berbagai program Pemerintah adalah memanusiakan manusia, yang terkait dengan martabat, harga diri, dan juga kebanggaan sebagai seorang manusia. Oleh karena itu, program yang disampaikan Prof. Fahmi ini sangat relevan, karena saat ini kita menghadapi perubahan yang luar biasa,” kata Menko Airlangga dalam kunjungannya ke Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Sabtu (9/04).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menjelaskan bahwa esensi dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah manusia itu sendiri.

“Dua hal yaitu kehidupan dan penghidupan manusia inilah yang diseimbangkan Pemerintah, dan tentu pendekatannya adalah humanistik, yaitu bagaimana nilai-nilai kemanusiaan itu menjadi tertinggi di dalam kebijakan publik,” tambah Menko Airlangga.

Terkait dengan tantangan global akibat kondisi geopolitik Rusia dan Ukraina, Pemerintah telah mengantisipasi dampak dari kenaikan harga komoditas global terutama komoditas pangan dan energi melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dengan mempertebal bantuan sosial.

Tidak hanya itu, agar masyarakat sejahtera dan bisa lepas dari kemiskinan ekstrem, Pemerintah juga telah memiliki roadmap yang menargetkan angka kemiskinan ekstrem bisa mendekati 0 di tahun 2024.

“Pemerintah terus mendorong dan mempertebal perlindungan masyarakat, yaitu perlindungan kepada manusianya dalam bentuk perlindungan sosial dan bansos,” jelas Menko Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa Pemerintah juga telah memiliki Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang diharapkan bisa membantu pendanaan yang produktif bagi dunia pendidikan.

Selain itu, dengan berkolaborasi dengan pihak swasta, Pemerintah juga menyediakan insentif fiskal berupa Super Deduction Tax hingga 300% untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.

Usai mengikuti acara pengukuhan tersebut, Menko Airlangga menyapa para mahasiswa Universitas Negeri Padang dan menyempatkan waktunya untuk berdialog singkat serta meladeni mahasiswa yang meminta tanda tangan pada buku Pembiayaan UMKM yang ditulis oleh Menko Airlangga.

“Pak Menko, kalau di Padang suka kuliner apa?” tanya salah satu mahasiswi dengan antusias. Menko Airlangga dengan ramah menjawab bahwa rendang merupakan kuliner favoritnya di Kota Padang.

Turut hadir pada kesempatan tersebut yakni Anggota DPR RI, Gubernur Sumatera Barat, Rektor beserta jajaran civitas akademika Universitas Negeri Padang.