BERITA

Anggota DPRD Kota Makassar, Apiaty Amin Syam.

Berita Golkar– Penyelesaian masalah persampahan di Kota Makassar sejak lama telah dilakukan.

Berbagai metode telah dilaksanakan pemerintah namun memang belum tuntas hingga hari ini. Masyarakat diminta bijak kelola sampah.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kota Makassar, Apiaty Amin Syam saat menggelar sosialisasi peraturan daerah (perda) nomor 4 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, di Hotel Khas Makassar, Senin (13/6/2022).

“Upaya pengentasan masalah sampah sudah kita lakukan sudah sejak lama. Bahkan berbagai metode telah dilaksanakan namun belum ada solusi berarti menyelesaikan persoalan ini,” jelas Apiaty.

Kata Politisi Golkar ini, sampah terbesar yang diproduksi berasal dari rumah tangga. Sehingga, dirinya berharap dan mengajak masyarakat untuk bijak soal sampah.

“Kita ingin peserta yang hadir membantu menyebarluaskan perda ke lingkungan masing-masing. Lebih dari itu, warga harus bijak terkait pengelolaan sampah ini,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, persoalan sampah tidak hanya pemerintah tetapi merupakan tanggung jawab bersama.

Bahkan, dalam konteks agama bahwa kebersihan itu sebagian dari iman.

“Kalau hanya pemerintah diharap untuk mengambil peran soal sampah. Saya yakin dan percaya kota ini tidak akan bersih makanya dituntut semua kalangan mengambil peran terkait penanganan sampah,” paparnya.

Sementara itu, Haerul Talurahim menyampaikan, perda ini telah ada sejak 2011 lalu.

Artinya, regulasi yang membahas persoalan sampah dianggap penting sebab jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi masalah besar.

“Regulasi ini penting untuk disebarluaskan. Masyarakat harus betul-betul memahami Perda ini sehingga perlu disosialisaikan ke lingkungan masing-masing peserta,” jelas Haerul.

Kata dia, perda ini dinilai lengkap sebagai acuan menjalankan pengelolaan sampah.

Sebab, semua telah diatur mulai penjelasan terkait sampah, jenis sampah hingga sanksi diberikan bagi mereka yang melanggar.

“Saya kira ini cukup baik. Semua diatur di dalam soal pengelolaan sampah. Termasuk, tugas dan fungsi pemerintah begitu juga hal dan kewajiban masyarakat soal sampah ini,” ungkapnya.

Foto bersama partai KIB Ketua PAN Jatim Ahmad Riski Sadig, Ketua DPD I Partai Golkar Jatim M. Sarmuji, dan Ketua PPP Jatim Mundjidah Wahab (kiri ke kanan).

Berita Golkar– Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mempersilakan partai politik di Jawa Timur bergabung dan bersama-sama ikut membahas kepentingan bangsa Indonesia ke depan.

“Kami dengan senang hati menerima apabila ada partai politik lain yang ikut bergabung. Kami persilakan,” kata Ketua DPD I Partai Golkar Jatim M. Sarmuji usai pertemuan pimpinan partai yang tergabung dalam KIB di Surabaya, Senin.

Selain Golkar, dua partai politik lain yang tergabung pada KIB adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

KIB terbentuk di tingkat pusat bersamaan dengan Silaturahim Nasional di Senayan Jakarta pada hari Sabtu (4/6) yang dihadiri pimpinan tiga partai politik tersebut.

Menurut Sarmuji, di Jatim ketiga partai berkomitmen untuk terus bersama-sama membahas persoalan politik hingga pembangunan di wilayah setempat.

Bahkan, kata dia, dalam waktu dekat akan ada pertemuan pengurus serta legislator mulai tingkat DPR RI daerah pemilihan Jatim, DPRD Jatim, serta DPRD kabupaten/kota.

“Pertemuannya setelah Iduladha mendatang. Nanti kami kumpulkan pengurus partai tingkat kabupaten/kota maupun dan anggota legislatifnya. Di sana kami akan menyamakan persepsi dan fokus pada koalisi,” ucap Sarmuji yang juga anggota DPR RI tersebut.

Pada kesempatan tersebut juga hadir Ketua PPP Jatim Mundjidah Wahab dan Ketua PAN Jatim Ahmad Riski Sadig beserta sekretaris masing-masing partai.

Menurut Ahmad Riski Sadig, koalisi tersebut juga berkomitmen untuk meletakkan ego masing-masing dan lebih mengedepankan kepentingan rakyat.

“Kalau membahas kepentingan 2024, seharusnya ada puluhan pilkada yang dapat kami ikuti sebagaimana aturan elektoral. Akan tetapi, kami sekarang masih fokus membahas rakyat Indonesia,” kata dia.

Di tempat sama, Ketua DPW PPP Jatim Mundjidah Wahab menyampaikan pada pertemuan lanjutan mendatang akan ada penataan dan mendengarkan arahan dari tiga ketua umum partai yang tergabung dalam KIB.

“Para ketua umum akan memberikan arahan tentang tujuan koalisi. Para kader juga akan diberi motivasi sehingga terdapat kesamaan pandangan,” tutur Bupati Jombang tersebut.

Sekretaris DPD Partai Golkar Sumsel Herpanto.

Berita Golkar– Jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sejumlah partai politik mulai mempersiapkan ‘mesin’ politiknya.

Salah satu nya yakni Partai Golkar, hal tersebut diungkapkan DPD Partai Golkar Sumsel, jika partainya saat ini sudah membentuk koalisi (KIB) untuk mengusung kandidat di Pilpres 2024 mendatang, bersama PAN dan PPP.

“KIB ini wadah dibentuk untuk pencapresan yang dibangun partai Golkar, PPP dan PAN, namun sampai saat ini siapa yg dicalonkan belum tahu,” ucap Sekretaris DPD Partai Golkar Sumsel Herpanto.

Meski belum ada kesepakatan siapa bakal calon yang akan diusung partai koalisi, namun Herpanto memastikan Golkar akan tetap mengusung ketum partai Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Partai Golkar tetap harga mati mengusung Airlangga, meski partai koalisi belum memutuskan,” tegasnya.

Diungkapkan mantan anggota DPRD Sumsel ini jika jajaran pengurus di daerah baik Golkar, PAN dan PPP sudah koordinasi dan melakukan silahturahmi.

“Para ketua partai sudah ketemu, sehingga akan ditindaklanjuti terus apa arahan dari pusat, yang pasti koalisi KIB sudah memenuhi syarat 24 persen untuk syarat pencapresan, ” paparnya.

Dilanjutkan Herpanto, dalam mempersiapkan Pilpres 2024 partai Golkar sudah menginstruksikan untuk jajaran yang ada bergerak melakukan sosialisasi Ketum ke masyarakat luas

“Jadi kita jalan terus melakukan sosialisasi sesuai amanat dalam Munas Golkar 2019, kalau Airlangga Capres ke depan. Jadi terus melakukan sosialisasi terus mulai pasang baliho, termasuk setiap kegiatan Golkar wajib pasang gambar Airlangga Hartarto,” tukasnya.

Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat (Jabar) MQ Iswara.

Berita Golkar– Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) berkomitmen untuk menjadi salah satu peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang menjungjung tinggi asas demokrasi dan menjauhi polarisasi politik identitas.

Demikian dikatakan Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat (Jabar) MQ Iswara, menurutnya KIB dilahirkan untuk mengawal suksesi agenda politik dua tahun ke depan tanpa adanya polarisasi politik identitas.

“Polarisasi politik identitas sempat terjadi dan terasa di hajatan demokrasi periode sebelumnya, hal ini kemudian menjadi komitmen KIB agar di pemilu kedepan hal tersebut tidak kemudian terjadi kembali,” katanya.

Kepada wartawan, Senin (13/6/22), Iswara menegaskan, Golkar, PPP dan PAN bersepakat tidak akan terjebak pada situasi politik tersebut, pasalnya politik identitas akan menyisakan trauma yang mendalam serta berkepanjangan.

“Tiga partai di KIB sepakat dalam Pemilu 2024 nanti tidak boleh terjebak dalam polarisasi politik identitas karena selain dapat menimbulkan perpecahan, politik identitas juga berdampak trauma,” tegasnya.

Sebagai kader Golkar di Jabar, Iswara mengungkapkan, akan fatsun terhadap setiap kebijakan yang digulirkan atau diberlakukan oleh Golkar dan KIB, serta akan mengawal suksesi berbagai agenda politik di Jabar tanpa harus menimbulkan berbagai dampak negatif ditengah masyarakat.

“Dalam gelaran agenda politik nasional yang akan berlangsung di Jabar, kami akan mengawal dan memastikan bahwa polarisasi politik identitas tidak akan terjadi pada 2024, sehingga proses demokrasi berjalan baik,” ungkapnya.

Adu strategi, gagasan, ide, track record dan tentunya mengedepankan aspirasi masyarakat, lanjut Iswara, merupakan bagian yang terpenting yang kemudian harus teraplikasikan oleh seluruh kader Golkar di Jabar, sehingga dapat mengukir prestasi yang gemilang.

“2024 harus menjadi kontestasi adu gagasan, ide, track record dan harus mengukir prestasi, serta harus menjadi momen kebangkitan untuk merebut kemenangan Golkar di Jabar dan menarik simpati masyarakat Jabar,” ujarnya.

Terakhir, dalam agenda politik 2024 khususnya Pilpres dan Pemilihan Legislatif (Pileg), Golkar Jabar harus mampu menghantarkan kader terbaik Golkar untuk duduk sebagai pucuk pimpinan di Indonesia, dan menduduki kursi parlemen terbanyak baik tingkat pusat, provinsi dan kota kabupaten di Jabar.

“Ini menjadi momen dimana Pak Airlangga Ketum Golkar harus dipastikan menjadi Calon Presiden dan terpilih menjadi Presiden 2024-2029, serta menghantarkan kader Golkar menjadi pimpinan dan anggota terbanyak di lembaga legislatif,” pungkasnya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Berita Golkar— Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersifat inklusif.

Ia mengatakan, baik Golkar, PAN, maupun PPP terbuka dengan partai manapun yang ingin bergabung.

Menurut Airlangga, KIB membuka pintu selebar-lebarnya bagi seluruh partai, termasuk partai non-parlemen.

“Semua termasuk. Jadi yang di parlemen maupun non-parlemen terbuka, karena sifatnya inklusif,” ujar Airlangga di Jakarta, Senin (13/6/2022).

Saat ditanya soal calon presiden yang ingin diusung KIB, Airlangga mengaku belum ingin membahasnya.

Ia mengatakan, pada waktunya nanti, KIB pasti akan mengumumkan pasangan calon yang akan diperjuangkannya di Pilpres 2024.

“Itu belum dibahas (pengusungan calon Presiden). Nanti dibahas pada waktunya,” kata dia.

Airlangga menambahkan, KIB memiliki target yang ingin diraih baik secara jangka pendek, maupun jangka panjang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatakan, target jangka pendek yang ingin dilakukan KIB yakni memberikan masukan terkait program pembangunan yang sedang berjalan dan akan dilakukan untuk pemerintah.

“Jangka panjang, tantangan Indonesia kan middle income trap, jadi harus dibuat program untuk bagaimana Indonesia bisa lolos dari middle income trap,” tegas Airlangga.

Ketum Golkar juga menyatakan, partainya siap bekerja dengan siapapun yang akan ditunjuk Presiden Joko Widodo jika terjadi perombakan kabinet.

“Dengan semua siap. Di luar kabinet siap. Siap (Di dalam kabinet) bekerja dengan seluruh (anggota) kabinet,” ujar Airlangga.

Golkar menegaskan perombakan kabinet merupakan hak prerogratif Presiden. Namun, Airlangga mengaku tidak ada bocoran soal reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi.

“Tanya kepada Presiden,” kata Airlangga.

Beredar kabar, sejumlah elite politik memperkirakan Presiden Joko Widodo akan melakukan perombakan kabinet Rabu (15/6).

Partai anggota KIB, PAN disebut berpeluang kuat masuk kabinet.

PAN bahkan sudah diajak dan dikenalkan dalam kabinet pada Agustus 2021 lalu.

Hingga saat ini, PAN yang menyatakan bergabung dengan pemerintah belum mendapat posisi dalam Kabinet Indonesia Maju.

Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar Institute Airlangga Hartarto bersama Ketua Dewan Pengurus Golkar Institute Ace Hasan Syadzily beserta jajaran.

Berita Golkar– Golkar Institute meluncurkan aplikasi “Golkar Institute Training App”. Aplikasi ini merupakan aplikasi pendidikan politik dan kebijakan publik pertama di Indonesia.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto secara resmi meluncurkan aplikasi tersebut bersamaan dengan pembukaan Executive Education Program for Young Political Leaders Angkatan 7, Senin (13/6/2022) di Kantor DPP Partai Golkar.

Airlangga Hartarto meminta kepada seluruh peserta untuk menyapa keluarga, menyapa tetangga, menyapa sahabat dan menyapa masyarakat, agar apa yang didapat dari Golkar Institute disampaikan. Ini untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya buka Executive Educatioan Program For Young Political Leaders Angkatan ke 7, dan saya luncurkan Golkar Institute Training App agar dapat memberikan sumbangsih untuk kemajuan politik Indonesia,” ujar Airlangga yang juga Ketua Dewan Pembina Golkar Institute.

Sementara itu Ketua Dewan Pengurus Golkar Institute, Ace Hasan Syadzily, menjelaskan bahwa dalam aplikasi Golkar Institute Training App terdapat rekaman dari 25 narasumber terkemuka tentang ekonomi, politik dan kepemimpinan.

Menurutnya, aplikasi ini adalah yang pertama di Indonesia. Aplikasi ini dapat diakses tidak hanya bagi kader Partai Golkar tetapi juga masyarakat luas.

“Ini adalah merupakan platform pendidikan politik pertama di Indonesia. Sebagaimana arahan Ketua Umum, bahwa Golkar Institute harus paling terdepan dalam melakukan transformasi,” kata Ace.

“Diharapkan dengan semakin mempermudah akses dengan menggunakan aplikasi digital ini pendidikan politik makin mudah diakses masyarakat, terutama oleh para kader. Mungkin saya kira Pengurus Golkar tingkat Desa, Pengurus Golkar tingkat Kecamatan di berbagai daerah itu bisa langsung menggunakan. Bahkan kalau sudah punya e-KTA, ia akan mudah mengklik dari program Golkar Institute Training App ini,” lanjut Ace.

“Ini bagian dari inovasi dari Golkar Institute berkat dukungan yang luar biasa dari Pak Erwin Aksa. Dan kami berharap bahwa ini adalah bagian dari ikhtiar kita. Golkar Institute memberikan kontribusi bagi pendidikan politik di Indonesia,” pungkas Ketua DPD Golkar Jawa Barat tersebut.

Foto bersama kegiatan Halal Bihalal DPP Pengajian Al-Hidayah di Hotel Ciputra, Sabtu (11/06/2022).

Berita Golkar– Dalam acara Halal Bihalal yang diadakan di Hotel Ciputra (11/6/2022), DPP Pengajian Al-Hidayah kembali menggelorakan dukungan kepada Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto untuk menjadi Calon Presiden RI 2024.

Dukungan ini disampaikan oleh Ketua Umum DPP Pengajian Al-Hidayah, Hetifah Sjaifudian.

Dalam sambutannya, ia menyampaikan pentingnya kolaborasi berbagai organisasi sayap perempuan untuk Bersatu di dalam inisiasi Perempuan Golkar Bersatu untuk solid mendukung Airlangga.

Menanggapi hal tersebut, Fahd Arafiq, Ketua Bidang Hubungan Organisasi Masyarakat DPP Partai Golkar menyampaikan pesan agar DPP Pengajian Al-Hidayah segera melakukan konsolidasi hingga ke daerah kabupaten dan kota.

Ace Hasan Syadzily, Ketua Bidang Kerohanian DPP Pengajian Al-Hidayah sendiri menggarisbawahi “The Power of Emak-Emak” di mana diharapkan DPP Pengajian Al-Hidayah bisa menjadi agen Islam yang mengedepankan Islam yang ramah dan menghadirkan kesejukan bagi masyarakat selain dapat menyampaikan dakwah dan syiar tetapi juga dapat memberikan dampak politik bagi Partai Golkar.

Acara Halal Bihalal ini sendiri turut mengundang berbagai organisasi perempuan diantaranya Wanita Swadiri, HWK, KPPG, IIPG, dan PP MDI.

Selain itu beberapa tokoh penting juga turut hadir diantaranya, Neti Marlisa, Nadiah Zainuddin Amali, Ade Khairunnida, hingga Harbiah Salahuddin.

Ketua DPD Golkar Kaltara, Syarwani.

Berita Golkar– Tiga partai politik yakni Golkar, PPP dan PAN mendeklarasikan Koalisi Indonesia Bersatu.

Deklarasi dan komitmen membangun koalisi tersebut dilakukan untuk menghadapi tahun politik Pemilu 2024.

Tak hanya di tingkat pusat, komitmen kerja sama tersebut juga diteruskan ke tingkat daerah, seperti halnya di Kaltara.

Ketua DPD Golkar Kaltara, Syarwani, mengatakan pihaknya diperintahkan oleh DPP Golkar untuk menjalin kerja sama dengan PAN dan PPP di tingkat daerah.

“Ya pasti, kita mendapat mandat, dari PAN dan PPP Kaltara kita juga hadir bersama-sama menyaksikan komitmen bersama dari tiga partai di Koalisi Indonesia Bersatu,” kata Syarwani, Jumat (10/6/2022).

“Jadi tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga ke daerah, karena kita struktural jelas dan hierarkinya tentu ketika di pusat membuat keputusan itu wajib sampai ke daerah,” ungkapnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Bupati Bulungan itu mengatakan, kerja sama yang dibangun baru berbentuk komitmen.

Syarwani menegaskan komunikasi antar tiga parpol belum sampai merumuskan nama-nama calon kepala daerah.

“Ini baru kerja sama bersepakat membangun Koalisi Indonesia Bersatu untuk menghadapi Pemilu 2024 bahkan sampai Pilkada, tapi sampai nama-nama itu belum,” katanya.

Kendati belum membahas nama calon, dirinya mengatakan tidak menutup kemungkinan Koalisi Indonesia Bersatu akan mengusung calon dari kader parpol masing-masing dalam Pilkada di Kaltara

Lantaran menurutnya hal tersebut adalah fitrah dari kehadiran dan tujuan partai politik.

“Pilgub mungkin saja, tapi mekansime penetapan calon kepada daerah ada mekanisme masing-masing partai, tapi kalau ada komitmen bersama tentu memudahkan komunikasi,” ucapnya.

“Sangat mungkin, sangat mungkin, karena tentu tujuan parpol hadir di tingkat eksekutif maupun legislatif,” papar Syarwani.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Jelang Iduladha 1443 Hijriah yang jatuh pada awal Juli nanti, Pemerintah bergerak cepat untuk menanggulangi virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang tengah menyerang hewan ternak di Indonesia saat ini.

“Kami akan terus monitor mingguan, dan secara teknis juga akan kami ikuti. Ini sesuai dengan permintaan Bapak Presiden, penanganannya kita buat sampai mikro. Kita tangani seperti penanganan pandemi Covid-19, karena ini sangat mempengaruhi perekonomian rakyat,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin langsung Rapat Koordinasi Terbatas terkait Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku yang digelar secara daring, Rabu (8/06).

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya penanganan PMK, mulai dari pembentukan Gugus Tugas Penanganan Virus PMK, yang rencananya sampai dengan di tingkat Kecamatan/Desa, Crisis Center yang berkolaborasi dengan TNI dan Polri beserta instansi terkait lainnya.

Selain itu, dilakukan pembatasan lalulintas ternak, distribusi bantuan obat, vitamin, disinfektan ke daerah.

Juga dilakukan penyiapan vaksin darurat (impor 3 Juta Dosis), pembuatan vaksin dalam negeri oleh Pusat Veteriner Farma Kementan, pelatihan penanganan PMK kepada petugas kesehatan hewan sebanyak 17.050 Orang, sosialisasi dan komunikasi publik, serta kerjasama dengan TNI, Polri, Pemda dan pihak terkait.

Sebagai informasi, Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan ternak disebabkan oleh virus yang sangat mudah menular antar ternak dan terutama menyerang ternak/hewan berkuku belah.

Proses penularan dapat melalui kontak langsung dan angin, tetapi penyakit ini tidak menular ke manusia (bukan zoonosis).

Walaupun tidak bersifat zoonosis, namun wabah PMK ini sangat merugikan Peternak dan berdampak luas pada Perekonomian Nasional. Pada 5 Mei 2022, telah dilaporkan kasus positif Penyakit Mulut dan Kuku pertama kali di Provinsi Jawa Timur (pada 4 Kabupaten: Gresik, Sidoarjo, Lamongan, Mojokerto) dan pada tanggal 7 Mei 2022 di Provinsi Aceh (Kabupaten Aceh Tamiang). Hingga tanggal 6 Juni 2022, kasus PMK di Indonesia telah terjadi pada 18 Provinsi, atau di 163 Kabupaten/ Kota.

Dalam Rakortas tersebut, Menko Airlangga mengarahkan agar alat tes kesehatan untuk sapi perlu diadakan, sehingga data yang didapat benar-benar merupakan hasil tes, dan bukan hanya berbasis penglihatan mata.

Menko Airlangga juga meminta agar vaksinasi diperbanyak, mengingat populasi hewan yang banyak dan agar tidak sampai menular ke hewan lain.

Terkait izin edar obat, pendistribusian obat, dan surat keterangan kesehatan hewan, Menko Airlangga meminta kepada Kementerian Pertanian dan KL terkait, agar prosesnya disegerakan dan dipermudah.

“Penanganan secara mikro sangat penting, sertifikat kesehatan hewan dan pengawasan juga penting. Untuk itu, perlu kita buat InMendagri untuk 18 Provinsi dan 163 Kabupaten/ Kota. Dengan demikian kita kejar terus, dan kita percepat penanganannya,” tegas Menko Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kakorbinmas Baharkam Polri, dan Ketua Komisi Fatwa – Majelis Ulama Indonesia, mendukung semua arahan Menko Airlangga dan akan segera menindaklanjuti hasil Rakortas tersebut.

Perangkat Pemerintah Daerah yang juga turut hadir dalam kesempatan tersebut, antara lain Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Timur, sepakat untuk bergerak cepat menangani dan mengendalikan PMK ini.

Wabah PMK juga berdampak langsung kepada perekonomian rakyat, terutama bagi para Peternak.

“Pak Mentan, tolong juga diidentifikasi para Peternak yang terkena dampak dari adanya penyakit ini, dan kita akan mintakan restrukturisasi awal, terutama di daerah-daerah yang termasuk dalam 163 Kabupaten/ Kota,” pungkas Menko Airlangga.

Ketua Umum Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) Yanti Airlangga (tengah).

Berita Golkar– Pengurus Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) seluruh Indonesia dilantik oleh Ketua IIPG Yanti Airlangga di Graha Golkar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Jakarta, dengan dihadiri pengurus tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dari seluruh Indonesia, Rabu (8/6/2022).

Pada kesempatan itu, Yanti Airlangga mengajak seluruh pengurus dan anggota IIPG agar mempererat silaturahmi, peduli terhadap kondisi lingkungan dan saling membantu masyarakat.

“Kita ini ibu-ibu, orientasinya lebih kepada kegiatan social, dan ingin mengajak ibu-ibu seluruh daerah untuk melakukan kegiatan yang sama dengan kegiatan pusat. Ya itu, kegiatan sosial seperti berbagi peduli kepada Nakes (tenaga kesehatan) seperti kegiatan vaksin, dan kegiatan yang bisa membantu UMKM,” paparnya.

Yanti juga mengingatkan kepada seluruh pengurus dan anggota IIPG agar lebih sering menggelar bakti sosial guna membantu masyarakat yang baru pulih dari pandemi Covid-19.

Kegiatan sosial tersebut, lanjutnya, kerap dilakukan para pangurus IIPG tingkat Pusat sejak awal pandemi.

Selain berupa bantuan langsung Sembako, juga dukungan kepada para Nakes yang terlibat mengatasi pandemi Covid-19, selain kegiatan sosial Ikatan Istri Partai Golkar juga ikut membantu mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah agar kembali bangkit membangun ekonomi.