BERITA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, Undang-Undang Cipta Kerja memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mendirikan koperasi.

Airlangga mempersilakan masyarakat memanfaatkan kemudahan yang disediakan pemerintah untuk mengangkat perekonomian Indonesia.

Berbeda dengan UU Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, UU Cipta Kerja memberikan kemudahan syarat pendirian.

Jika UU 25/1992 mengharuskan koperasi primer didirikan sekurang-kurangnya 20 orang, UU Cipta Kerja hanya mensyaratkan minimal 9 orang.

“Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah memudahkan pendirian koperasi di Tanah Air, salah satunya jumlah minimal pendiri koperasi sekarang hanya 9 orang, dari sebelumnya 20 orang,” tutur Airlangga dalam keterangan, Selasa 12 Juli 2022.

Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, untuk pendirian koperasi sekunder, hanya dibutuhkan sekurang-kurangnya tiga koperasi.

Bahkan, koperasi juga bebas memanfaatkan teknologi untuk menggelar rapat.

Menurut Airlangga, selain memudahkan cara kerja koperasi, penggunaan teknologi juga bisa menuntun koperasi karib dengan perkembangan digital.

Bahkan, koperasi harus siap menghadapi digitalisasi yang bakal terjadi di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah koperasi di Indonesia memang mengalami peningkatan.

Namun, peningkatan ini belum signifikan. Pada 2021, jumlah koperasi di Indonesia berada di angka 127.846 unit di seluruh Indonesia.

Jumlah ini bertambah sekitar ratusan ribu dari tahun sebelumnya yang hanya 127.124 unit.

Menko Perekonomian berharap, kemudahan pendirian koperasi yang diberikan melalui UU Cipta Kerja bisa mendongkrak peningkatan jumlah koperasi di Indonesia.

Sebab, selain UMKM, koperasi merupakan soko guru ekonomi Indonesia.

Terlebih, UU Cipta Kerja memberi keleluasaan bagi koperasi untuk menerapkan prinsip syariah.

Airlangga mengatakan, UU Cipta Kerja memang merespons kondisi masyarakat Indonesia yang sudah mulai memberi ruang lebih besar pada prinsip syariah dalam ekonomi.

Hal ini merujuk pada demografi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Keleluasaan penerapan prinsip syariah itu diatur dalam beleid Pasal 86 UU Cipta Kerja yang menambahkan Pasal 44A dalam UU Perkoperasian.

“Kemudahan terhadap koperasi syariah bisa dimanfaatkan peserta majelis ilmu, organisasi Islam, pondok pesantren, dan kelompok muslim lain mendirikan koperasi sehingga dapat menjadi sumber perekonomian bagi umat,” tegas Menko Airlangga.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Bobby Adhityo Rizaldi.

Berita Golkar – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Bobby Adhityo Rizaldi meminta pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) agar segera melakukan evakuasi wajib terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Sri Lanka.

Sebab, berdasarkan catatan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kolombo, terdapat 340 WNI di Sri Lanka yang mayoritasnya adalah pekerja migran sektor pariwisata, konstruksi, serta WNI yang menikah dengan warga negara Sri Lanka.

“Kemenlu dan KBRI di Colombo perlu segera melaksanakan Mandatory Evacuation untuk WNI di Srilanka dan mempersiapkan rencana kontijensi kiranya ada pilihan-pilihan terbaik lainnya dalam menjaga keselamatan seluruh WNI beserta personel KBRI,” kata Bobby Adhityo saat dihubungi wartawan, Selasa (12/7).

Sri Lanka saat ini diketahui mengalami krisis keuangan terburuk dalam tujuh dekade terakhir, cadangan devisanya anjlok ke rekor terendah, dan uang pun habis untuk membayar impor barang-barang penting, seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bakar.

Bahkan, Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengatakan negaranya benar-benar bangkrut dan menderita krisis keuangan terparah dalam beberapa dekade terakhir.

Untuk itu, Bobby Adhityo yang juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Sumatera Selatan meminta pemerintah memastikan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Sri Langka, terkait krisis politik yang sedang terjadi di negara tersebut.

“Dan utamanya perlu upaya komprehensif melindungi pemenuhan hak-hak WNI disana, seperti pembayaran hak gaji dari pemberi kerja dan kecukupan makanan yg layak,” pungkasnya.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Berita Golkar – Menyambut gelaran Pemilu tahun 2024, berbagai macam tahap persiapan terus digalakkan guna mendukung kelancaran perhelatan politik lima tahunan ini, salah satunya adalah pemutakhiran data pemilih.

Terkait hal ini, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan perlu adanya pencocokan antara data yang ada di pemerintah daerah dengan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurutnya kesadaran masyarakat untuk beradministrasi yang masih rendah, dapat memicu ketidakakuratan DPT nantinya.

“Contohnya misalnya ada anggota keluarga yang meninggal, belum tentu keluarganya memiliki kesadaran melaporkan kepada aparat pemerintah, baik itu ke desa maupun ke kelurahan. KPU Kepulauan Riau sudah baik sudah berkoordinasi dengan dinas pemakaman,” ujarnya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI bertemu dengan Wakil Gubernur Kepulauan Riau beserta jajaran, Kakanwil BPN Kepri, Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri, Ketua KPU Kepri, serta Ketua Bawaslu Kepri, di Batam, Kepri, Senin (11/7/2022).

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, pihak penyelenggara Pemilu dan Pemerintah Daerah Kepulauan Riau perlu melakukan sinergi data DPT.

Tak hanya itu, menurut Doli, perlu juga segera disosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingnya pemutakhiran data kependudukan.

“Harus ada terobosan yang lebih proaktif, pertama sinergi antara penyelengara pemilu dengan pemerintah daerah harus terbuka, yang kedua harus lebih aktif lagi jemput bola serta sosialisasi lagi ke masyarakat agar lebih sadar tentang administrasi kependudukan,” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara II tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Berita Golkar– Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 yang mengangkat tema Advancing Digital Economy and Finance: Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery, resmi dibuka oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (11/7).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir mewakili Presiden Joko Widodo dalam kesempatan tersebut, menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 juga telah menciptakan prospek cerah pada potensi ekonomi dan keuangan digital Indonesia.

Pada tahun 2021, nilai perdagangan digital mencapai Rp401 Triliun seiring dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi berbelanja daring serta didukung perluasan sistem pembayaran digital dan akselerasi digital banking.

Pada tahun 2025 potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp2.050 Triliun, kemudian pada tahun 2030 diproyeksikan naik menjadi Rp4.531 Triliun.

“Indonesia juga menjadi tujuan investasi digital terpopuler di Asia Tenggara atau mewakili 40% digitalisasi di Asia Tenggara dengan didukung upaya perbaikan iklim usaha yang kondusif,” kata Menko Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah saat ini tengah mengoptimalkan peluang digitalisasi melalui implementasi sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan digital.

Selain itu juga terwujud dalam upaya penguatan kerjasama dan konektivitas pada lingkup regional maupun global di berbagai sektor, termasuk sektor perdagangan dan pembayaran di ASEAN.

“Digitalisasi ekonomi dan keuangan digital terus diakselerasi dengan perbaikan-perbaikan dan telah mendorong capaian inklusi keuangan nasional,” kata Menko Airlangga.

FEKDI 2022 hadir setiap hari selama 5 hari hingga tanggal 15 Juli 2022 secara hybrid, dengan ragam bahasan dan diskusi perkembangan ekonomi dan keuangan digital oleh otoritas, pelaku industri, akademisi dan lembaga internasional.

Topik bahasan FEKDI 2022 meliputi (i) sinergi dan kolaborasi EKD, (ii) mata uang digital, (iii) ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, (iv) pembayaran lintas negara (cross border payment) dan pembiayaan hijau (green financing), serta (v) strategi kebijakan dalam mendorong digitalisasi untuk pemulihan ekonomi.

FEKDI 2022 juga menyuguhkan showcasing yang menampilkan berbagai produk dan inovasi, implementasi kebijakan serta pencapaian dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital.

Sebelumnya juga telah dilakukan berbagai kegiatan ­pre-event FEKDI di  46 wilayah di Indonesia.

Masyarakat dapat memperoleh informasi lengkap serta mengikuti sesi diskusi dan hadir dalam FEKDI 2022 secara virtual dengan mengunjungi laman www.fekdi.co.id.

Sinergi dan inovasi bauran kebijakan ekonomi dan keuangan digital nasional dilaksanakan bukan hanya pada level nasional namun juga regional untuk memperkuat integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital.

Berbagai inisiatif telah dilakukan melalui percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, termasuk transaksi Pemerintah Daerah, serta digitalisasi bantuan sosial, sektor transportasi dan jalan tol, digitalisasi UMKM melalui Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dan Gerakan Bangga Wisata Indonesia (GBWI), program Kartu Prakerja, dan implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yang difasilitasi oleh akselerasi digitalisasi di sistem pembayaran.

Dukungan kebijakan fiskal, penguatan infrastruktur digital serta pengembangan inovasi dan SDM menjadi penopang untuk percepatan digitalisasi.

Akselerasi digitalisasi telah mendorong perbaikan inklusi keuangan yang tercermin pada hasil Survei Nasional Keuangan Inklusif 2021 yang mencatat kepemilikan akun sebesar 65,4%, penggunaan produk dan layanan keuangan sebesar 83,6%.

Angka tersebut menunjukkan perbaikan inklusi keuangan, sehingga timbul optimisme tercapainya target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024.

Pada acara pembukaan tersebut juga dilaksanakan Leader’s Talk bertajuk Advancing Digital Economy and Finance: Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery sejalan dengan tema FEKDI 2022, serta Casual Talk bertema Dukungan Industri dalam Inisiatif Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Digital Nasional.

Diskusi turut menghadirkan Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dan Menkominfo, Johny G. Plate.

Selain itu, hadir pula perwakilan industri antara lain Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Santoso Liem, Sekretaris Jenderal AFTECH, Budi Gandasoebrata, Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Kewirausahaan, Aldi Haryopratomo, dan Ketua Kompartemen Digitalisasi Perbankan Perbanas, Kaspar Situmorang.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi Novel Saleh Hilabi membagikan hewan kurban sapi dan beras sebanyak 1,5 ton untuk didistribusikan kepada masyarakat dan ormas yang hadir, seperti Gibas, GMBI, dan FBR.

Berita Golkar– Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi Nofel Saleh Hilabi didampingi pengurus DPD Partai Golkar Kota Bekasi bertemu dengan 11 aliansi organisasi masyarakat.

Pada kesempatan itu, Nofel membagikan hewan kurban sapi dan beras sebanyak 1,5 ton untuk didistribusikan kepada masyarakat dan ormas yang hadir, seperti Gibas, GMBI, dan FBR.

“Semoga bantuan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat khususnya yang tergabung ke dalam ormas di bawah kepemimpinan Anwar Sadat,” kata Nofel kepada wartawan, Minggu (10/7).

Nofel berharap ormas di Kota Bekasi menjadi semakin solid dan tidak terpecah belah.

“Kita harus menjaga kebersamaan, menjaga perdamaian. Sehingga Kota Bekasi menjadi Kota yang kuat, baik, dan adem,” pesannya.

Lanjutnya, kegiatan pembagian hewan kurban akan dilakukan rutin dengan jangkauan masyarakat yang diperluas.

“Kita berharap ke depannya akan semakin banyak masyarakat yang dapat menerima pembagian daging kurban kita. Jangkauannya juga kita harapkan dapat semakin luas hingga ke seluruh wilayah Kota Bekasi,” pungkasnya.

Foto bersama kegiatan pelantikan Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Sumut..

Berita Golkar – Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara Musa Rajekshah melantik Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Sumut, Melanie Armelia Desky (Millie Desky), Jumat (8/7) malam, di Kantor DPD Partai Golkar Sumut, Jalan Sudirman Medan.

Dalam kesempatan itu, Musa Rajekshah mengatakan, bahwa pengukuhan Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG), KPPG dan deklarasi mahasiswa beringin harus menjadi semangat membesarkan Partai Golkar.

“Semangat kita harus bergelora sampai menuju puncak target politik yakni 2024 mendatang. Saya harap kita semuanya menjaga kebersamaan,” ujarnya.

Ia juga mengaku senang karena di Golkar Sumut sudah ada mahasiswa beringin. Mereka peduli dengan politik.

Hal ini yang diinginkannya. Apalagi Golkar juga memiliki Golkar Institute yang mengajak anak-anak muda untuk belajar politik.

“Semoga ini menjadi panduan yang lainnya untuk membuat hal yang sama,” kata Musa Rajekshah.

Ketua KPPG Sumut, Millie Desky mengatakan bahwa pada dasarnya perempuan harus menjadi perekat bukan pemecah. Amanah partai yang diberikan kepada KPPG harus sama-sama dijunjung tinggi.

“Saya berharap kami perempuan Golkar bisa lebih baik dan berseniar. KPPG harus menjadi perekat bukan pemecah. Makanya Golkar yang isinya perempuan semua itu tidak satu. Dan tidak ada ormas yang isinya laki-laki semua,” ucap Millie.

Ia juga menginginkan agar perempuan diperhitungkan dan dibutuhkan. Millie mengajak pengurus bergandengan tangan.

“Saya yakin jika ketua aktif pasti pengurusnya juta aktif. Harus kita tunjukkan bahwa kita kuat,” sebut Millie.

Foto saat pemotongan salah satu hewan kurban DPD Partai Golkar DKI Jakarta.

Berita Golkar – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta menyalurkan hewan kurban ke masyarakat dalam memperingati Hari Raya Idul Adha 1443H.

Sebanyak 46 ekor sapi dan 7 ekor kambing yang diberikan kepada masyarakat.

Sebelum pemotongan kurban, Golkar DKI Jakarta juga menggelar sholat Idul Adha di Masjid Golkar DKI dengan Khatib Profesor Ahmad Syahid dan Imam Ridwan Saleh.

Hadir juga sejumlah petinggi Golkar, di antaranya Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Kosgoro 1957, HR Agung Laksono.

Ketua Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, dengan kegiatan rutin tersebut, Golkar ingin berkurban dan berbagi kepada sesama sebagai inti Idul Adha yaitu membagi kepada mereka yang membutuhkan.

“Pemotongan hewan dilaksanakan di berbagai tempat dan didistribusikan ke pada masyarakat yang berhak menerima,” kata Ahmed Zaki Iskandar.

Zaki menyampaikan, kegiatan kurban rutin dilakukan dengan harapan memperoleh ridho Allah SWT dan mencerminkan nilai ketaqwaan.

“InsyaAllah dengan hari raya idul qurban dan Golkar berbagi melaksanakan pemtongan hewan qurban sebagai wujud ketaatan atas perintah Allah SWT,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Zaki memohon doa jamaah agar Golkar meraih kemenangan pada Pemilu Serentak 2024.

Termasuk juga, memenangkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Presiden.

“Mohon doa untuk kemenangan Golkar di Pileg nasional dan DKI Jakarta,” pungkasnya.

Wakil Gubernur Sumut yang juga Ketua DPD Golkar Sumut Musa Rajekshah (Ijeck) menyerahkan hewan kurban untuk disembelih saat Hari Raya Iduladha di Kampung Besilam, Langkat. Hewan kurban itu diterima Tuan Guru Besilam Syekh Dr Zikmal Fuad MA.

Berita Golkar– Menyambut Hari Raya Idul Adha 1443 H /2022 M, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah (Ijeck) menyerahkan hewan kurban untuk disembelih saat Hari Raya Idul Adha di Kampung Besilam, Langkat.

Hewan kurban itu diterima Tuan Guru Besilam Syekh Dr Zikmal Fuad MA.

Ijeck yang juga Ketua DPD Golkar Sumut mengatakan rencananya akan ada dua lembu kurban yang diserahkan ke Kampung Besilam itu.

Dua hewan kurban itu dari dirinya secara pribadi dan dari Golkar Sumut.

“Dan saat ini menyambut Idul Adha, kami kirimkan hewan kurban ke sini dari Partai Golkar,” kata Ijeck,

Ijeck menuturkan seharusnya penyerahan hewan kurban tersebut bersamaan dengan kunjungan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto ke Sumatera Utara.

Tapi beliau berhalangan hadir. Setelah itu, Ijeck memberikan pesan agar memperhatikan hewan ternak yang akan dikurbankan.

Ijeck meminta agar hewan ternak yang akan dikurbankan itu terbebas dari penyakit mulut dan kuku.

Sekretaris dari Tuan Guru Besilam, Nawawi, mengatakan pihaknya akan melakukan salat Idul Adha pada Minggu (10/7/2022).

Di lokasi itu, ada 35 hewan kurban yang akan disembelih. “Tanggal 10 Dzulhijjan bertepatan dengan 10 Juli 2022 mengikuti ketentuan pemerintah. Kita menyelesaikan pemotongan hewan kurban 35 ekor,” tutur Nawawi.

Nawawi menjelaskan hewan kurban yang akan dipotong itu nantinya dikerjakan oleh 245 orang.

Setelah disembelih, hewan kurban ini akan dibagikan kepada masyarakat yang ada di Kampung Besilam itu.

“Daging itu nanti kita bagikan ke 9 dusun, Babussalam (Besilam) ini kan 9 dusun,” sebutnya.

Penyerahan hewan kurban Golkar Jawa Timur kepada organisasi keagamaan seperti PW NU dan PW Muhammadiyah.

Berita Golkar– Partai Golkar Jatim memanfaatkan perayaan Hari Raya Idul Adha di untuk berbagi sekaligus mencarikan solusi dalam rangka membantu peternak dan pedagang sapi korban Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Perayaan Idul Adha kali ini Partai Golkar Jatim menyumbang hewan ternak kepada organisasi keagamaan seperti PW NU dan PW Muhammadiyah.

Ketua DPD Partai Golkar Jatim M Sarmuji mengatakan Hari Raya Idul Kurban tahun 2022 ini sebenarnya bisa dijadikan momen untuk kebangkitan ekonomi pasca musibah Covid-19.

Namun karena terjadi wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan ternak, membuat pendapatan peternak dan pedagang daging di pasar menurun tajam.

“Sangat perlu segera kita dorong melalui kebijakan pemerintah untuk memberikan afirmasi kepada peternak, yang hewannya terjangkit PMK,” harap Sarmuji, usai melakukan sholat Idul Adha sekaligus pemotongan hewan kurban di Kantor DPD Partai Golkar Jatim Jl A Yani Surabaya, Minggu (10/7/2022).

Para peternak di Jawa Timur yang hewanya terjangkit PMK saat ini jumlahnya cukup besar.

Dampaknya, harga sapi atau kambing yang terjangkit tidak laku dijual. Begitu pula pedagang daging di pasar-pasar, juga mengalami problem menurunnya daya beli masyarakat karena kuatir mengkonsumsi daging.

Maka, Partai Golkar mendesak kepada pemerintah agar segera memberikan kompensasi.

“Kalau sapinya belum terjangkit, kita berharap segera diberikan vaksinasi supaya terhindar dari PMK,” tutur Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini.

Sarmuji mengaku sebelumnya sudah menyampaikan upaya penanganan PMK di Jawa Timur ini bersama pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian.

Bahkan DPR RI beberapa kali memanggil pihak-pihak terkait untuk mempercepat penanganan PMK.

Namun faktor kecepatan menjadi kendala. Sehingga perlu disikapi jajaran Kementan dan pemprov Jatim untuk segera membentuk satgas penanganan PMK.

“Semakin cepat masalah maslah ini segera tertangani, jumlah sapi mati bisa dicegah. Karena kondisi Pedagang dan peternak saat ini terkena dampaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi penanganannya,” ungkap Sarmuji yang sudah mengetahui kendala regulasi aturan dari Kementan dengan pemda jangan sampai mengorbankan masyarakat.

DPD Partai Golkar Jatim meminta teman-teman Fraksi Golkar khususnya di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk segera membuat keputusan yang berpihak pada rakyat. Dengan begitu, wabah PMK ini tidak berlarut-larut.

“Kami minta teman-teman Fraksi Golkar bersama Fraksi-Fraksi yang lain berkolaborasi memberi solusi dan mengusulkan langkah cepat penanganan PMK kepada Pemerintah Provinsi,” tegasnya.

Seperti diketahui, dalam peringatan Idul Adha 1443 Hijriah ini, DPD Partai Golkar Jatim berkurban 13 Sapi dan 16 Kambing.

Jumlah tersebut hanya yang disembelih di kantor DPD PG Jatim saja.

Sedangkan masing-masing politisi Golkar juga melaksanakan kurban di dapilnya masing-masing dengan jumlah bervariasi.

Ketua DPD Golkar Jatim Sarmuji misalnya, berkurban di dapilnya Blitar dan Tulungagung.

Kemudian Sekretaris DPD Sahat Simanjuntak berkurban di Dapil Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Ponorogo dan Magetan.

Kemudian Wakil Ketua DPD PG Jatim Bayu Airlangga juga berkurban untuk wilayah Madiun, Nganjuk, Jombang dan Mojokerto.

“Kemarin kita juga menyampaikan (kurban) ke PWNU dan PW Muhammadiyah. Ini bukan soal sapi kurban saja, tapi ini terkait dengan silaturahimnya. Kita ingin selalu terhubung dengan kekuatan keagamaan di Jawa Timur khususnya yang menaungi warga NU dan Muhammadiyah. Karena antara Golkar dengan NU dan Muhammadiyah sangat dekat sekali komunikasinya serta saling support di setiap kegiatan,” pungkas Sarmuji.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Presidensi G20 Indonesia meyakini bahwa konsensus akan dicapai para delegasi dalam mempertimbangkan jalan keluar untuk isu-isu yang menjadi prioritas.

Keyakinan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan opening remarks secara virtual pada Pertemuan Sherpa ke-2, Minggu (10/07).

“G20 sebagai forum ekonomi global utama harus bertindak bersama mengatasi tantangan global yang multidimensi dan saling terkait. Pada hari ini kita memiliki tanggung jawab untuk memikirkan orang lain dan memberikan solusi yang nyata,” ujar Menko Airlangga.

Dalam pertemuan yang diselenggarakan di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa jutaan orang yang terkena dampak konflik antar negara mendambakan terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan keamanan, yang sempat “hilang” karena konflik atau perang.

“Rasa kemanusiaan harus dikedepankan dan menjadi yang utama dalam pertemuan Labuan Bajo. Tanggung jawab kita adalah memberikan solusi untuk mengatasi keluhan mereka, memberikan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Sehingga tidak ada orang, negara, atau wilayah yang ditinggalkan. Dengan demikian, G20 dapat memberikan jalan bagi stabilitas, pemulihan, dan kemakmuran global,” tegas Menko Airlangga.

Inflasi serta ketahanan pangan dan energi dikhawatirkan akan menghambat ekonomi global sekaligus mempersulit upaya pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs).

Sebagai salah satu negara Champions dari Global Crisis Response Group (GCRG), Indonesia juga diharapkan dapat membantu memberikan solusi atas krisis keuangan, pangan, dan energi yang terjadi di dunia.

Forum ekonomi utama ini harus mampu menunjukkan kepemimpinan global dengan memberikan solusi untuk mengatasi tantangan yang ada saat ini maupun dalam jangka panjang.

Indonesia juga mengharapkan dukungan dari seluruh negara anggota G20 untuk mendapatkan konsensus bagi aksi yang praktis dan konkret untuk menunjukkan bahwa G20 benar-benar merupakan forum ekonomi utama, termasuk di dalamnya tiga prioritas Presidensi yakni kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi.

“Meskipun konteksnya cukup sulit, grup dengan keanggotaan yang beragam ini memiliki kemampuan untuk membuat kemajuan. Presidensi menghargai dukungan anggota untuk membentuk Financial Intermediary Fund (FIF) bagi manajemen kesiapsiagaan dan pencegahan pandemi, yang dihasilkan dalam pertemuan Joint Health and Finance Task Force bulan lalu,” jelas Menko Airlangga.

Kepercayaan dan sikap saling menghormati di antara anggota G20 merupakan kunci untuk mengedepankan dialog dan konsensus.

Di samping itu, Sherpa bertugas untuk memelihara hubungan kerja kondusif yang menjadi faktor sangat penting dalam mengubah saran berupa kebijakan dan permasalahan teknis yang kompleks menjadi berbagai tindakan berani dan nyata bagi seluruh kepala negara anggota G20.

Kelompok G20 juga harus mampu melihat ke depan dalam mendukung pertumbuhan dan ketahanan ekonomi global.

Agenda 2030 untuk SDGs juga harus menjadi pedoman negara anggota G20, terutama membantu meningkatkan kehidupan di negara-negara berkembang yang rentan.

Indonesia memahami situasi dunia saat ini, sehingga Sherpa menyerukan persatuan supaya dapat dihasilkan solusi atas kebijakan dan keuangan untuk mengatasi permasalahan yang  dihadapi dunia saat ini.

“G20 harus menjadi restoran yang luar biasa dan menyajikan menu yang luar biasa pula. Makanan tidak pernah akan tersajikan jika para chef sibuk bertengkar di dapur. Sangat penting dalam masa krisis ini bagi G20 untuk meningkatkan kepercayaan sebagai forum ekonomi utama global. Presidensi berharap suasana yang nyaman di Labuan Bajo dapat mendukung Sherpa mencapainya, di mana para chef G20 dapat menyajikan menu yang luar biasa dan bisa dinikmati seluruh dunia,” ujar Menko Airlangga saat mengakhiri sambutannya dengan sebuah analogi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi turut memberikan opening remarks dan menyampaikan bahwa terlihat komitmen kuat untuk berkolaborasi, dan memperkuat ketahanan pangan dan energi global, di mana hampir semua peserta sepakat tentang pentingnya mengatasi gangguan dalam rantai pasokan pangan dan energi global.

Dalam perhelatan kali ini, hadir juga perwakilan dari organisasi-organisasi internasional yakni International Monetary Fund (IMF), World Trade Organization/International Renewable Energy Agency, dan Food and Agriculture Organization (FAO), yang menyampaikan pandangan mereka mengenai kondisi ekonomi global dan tantangan yang akan dihadapi dalam upaya untuk memulihkan keadaan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Acara pembukaan kali ini dilaksanakan secara hybrid, dengan dihadiri oleh 20 negara anggota G20, 9 negara undangan, dan 10 organisasi internasional.

Hal ini menunjukkan semangat para pihak untuk mewujudkan tujuan utama diadakannya pertemuan ini, yaitu memastikan setiap Working Group dalam Sherpa Track berjalan lancar, serta untuk mengidentifikasi langkah berikutnya yang akan diambil setiap Working Group agar dapat memenuhi deliverables yang ditargetkan.