BERITA

Suasana saat Presiden RI Joko Widodo didampingi para Menteri dan Dubes RI menerima kunjungan kehormatan Ketua Liga Parlementer Jepang-Indonesia (Japan-Indonesia Parliamentary Friendship League) Nikai Toshihiro di Imperial Hotel, Tokyo, Jepang, Rabu.

Berita Golkar – Presiden RI Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Ketua Liga Parlementer Jepang-Indonesia (Japan-Indonesia Parliamentary Friendship League) Nikai Toshihiro di Imperial Hotel, Tokyo, Jepang, Rabu.

Berdasarkan keterangan resmi keduanya membahas peran Jepang dan Indonesia di kancah internasional pada tahun depan.

“Presiden menjelaskan kerja sama yang sudah lama dan mengangkat isu terkait dengan tahun depan Indonesia akan memegang Keketuaan ASEAN dan Jepang memegang Keketuaan G7,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya selepas pertemuan, Rabu malam (27/7).

Airlangga menjelaskan bahwa pada tahun 2023, Indonesia dan Jepang akan memperingati 65 tahun hubungan diplomasi dan 50 tahun hubungan ASEAN-Jepang.

Pertemuan ASEAN-Jepang tahun depan juga direncanakan akan dilakukan di Jepang dan pada saat itu akan dihasilkan visi 50 tahun ke depan ASEAN dan Jepang.

“Tentunya dengan keketuaan Bapak Presiden Jokowi, kepentingan untuk ekonomi ke depan dan kerja sama strategis ke depan menjadi penting,” kata Airlangga.

Menurut Airlangga, visi tersebut sesuai dengan yang didukung oleh mantan Perdana Menteri Shinzo Abe bahwa Jepang adalah kemitraan strategis Indonesia.

Selanjutnya Menko Perekonomian mengatakan Presiden RI Joko Widodo meminta agar investasi lanjutan Pelabuhan Patimban, Jawa Barat, senilai Rp9,5 triliun dapat didorong untuk diteruskan.

“Tadi disebut terkait pengembangan Pelabuhan Patimban, di mana tahap pertama investasinya dengan loan JICA sebesar Rp14 triliun, dan ini (Presiden) minta didorong untuk investasi lanjutan sebesar Rp9,5 triliun,” kata Airlangga.

Pernyataan Airlangga itu terkait pertemuan Presiden RI Joko Widodo dengan sejumlah CEO perusahaan Jepang, di sela kunjungan kenegaraan di Tokyo, Jepang, Rabu.

Menurut Airlangga, Presiden juga mendorong dilakukannya tahap persiapan pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Patimban, yang akan dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol sepanjang 14,11 km dan melalui pinjaman sepanjang 22,94 km.

Dalam pertemuan dengan para CEO perusahaan Jepang, Presiden juga menyampaikan terkait pembangunan MRT, terutama Fase 2 mulai dari Bundaran HI sampai dengan Kota, dan Fase 2B dari Kota ke Ancol bagian barat.

Airlangga menuturkan, Presiden meminta perhitungan biaya pembangunan per kilometer, karena seluruh desain dan konstruksi dua fase MRT itu disiapkan konsultan Jepang.

“Sehingga diminta dilihat lebih detail. Demikian juga untuk proyek MRT Timur ke Barat,” terangnya.

Ketua Umum Partai Golkar juga mengatakan Presiden RI Joko Widodo meminta penyelesaian proyek proving ground atau fasilitas balai pengujian laik jalan kendaraan, yang terletak di Bekasi, dipercepat.

“Presiden juga meminta proyek proving ground di Bekasi, yang merupakan pengetesan otomotif dalam bentuk sirkuit dengan investasi sebesar Rp1,81 triliun dilakukan percepatan,” tutur Airlangga.

Airlangga mengatakan proyek proving ground di Bekasi yang melibatkan perusahaan Jepang Toyota Tsusho, sangat penting bagi ekspor otomotif Indonesia, sehingga perlu dilakukan percepatan.

“Beberapa negara lain, seperti Thailand maupun Vietnam, mereka sudah memiliki proving ground,” jelas Airlangga.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, yaitu mantan Perdana Menteri Jepang Suga Yoshihide, mantan Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang Moriyama Hiroshi, serta mantan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang Hayashi Motoo.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi.

Berita Golkar – Dalam pertemuan dengan Masumi Kakinoki, Ketua Keidanren dan Presiden/CEO Marubeni Corporation, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato memulai penjelasannya dengan menyampaikan Neraca Perdagangan Indonesia – Jepang yang senilai US$32,5 miliar dengan posisi surplus untuk Indonesia sebesar US$3,2 miliar.

Selain itu juga menjelaskan kondisi terkini penanganan Covid-19 di Indonesia yang relatif terkendali dan progres pemulihan ekonomi Indonesia yang cukup baik dan diperkirakan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 masih sanggup di atas 5%.

Menko Airlangga juga menjelaskan terkait 3 (tiga) pilar Presidensi G20 Indonesia, yang salah satunya adalah terkait dengan transisi energi.

Dalam kebijakan transisi energi, Indonesia berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060 serta Nationally Determined Contributions (NDCs) pengurangan emisi karbon 29% pada tahun 2030.

Pemerintah telah membuat Road Map untuk mencapai net target tersebut hingga 2060.

“Sebagai langkah awal transformasi energi maka ditargetkan 23% bauran energi di tahun 2025 adalah energi baru dan terbarukan (EBT). Hingga akhir tahun 2021 lalu, bauran energi dari EBT telah mencapai sekitar 11,7%,” ujar Menko Airlangga.

Strategi utama yang disusun untuk menuju karbon netral dari sisi supply yaitu: (1) Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) secara masif dengan fokus pada tenaga surya, air (hydro), panas bumi, angin, biogas dan biomass, (2) Retirement PLTU yang dilakukan secara bertahap, (3) Pemanfaatan teknologi rendah emisi seperti Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) dan (4) Penerapan Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK/Carbon Pricing).

Sementara dari sisi demand, strategi yang dilakukan antara lain: (1) Pemanfaatan kompor induksi listrik dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), (2) Penerapan manajemen energi dan (3) Beberapa sektor investasi potensial yaitu sektor pembangkit listrik tenaga surya, tenaga air, hidrogen serta paduan amonia.

Masumi Kakinoki memberikan apresiasi atas kesiapan Indonesia dalam Presidensi G20 Tahun 2022 dan ASEAN Tahun 2023, pada saat momen bersejarah 50 Tahun Hubungan ASEAN – Jepang.

Kakinoki juga mengapresiasi upaya serius Pemerintah Indonesia dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui Undang-Undang Cipta Kerja, yang lebih memberikan kepastian bagi perusahaan-perusahaan Jepang dalam menjalankan usahanya di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut Kakinoki juga menerangkan, bahwa Marubeni sudah memberikan kontribusi di bidang kelistrikan sejak yang tradisional dengan memanfaatkan teknologi PLTU Batu Bara, transisi energi, dan yang menggunakan energi baru dan terbarukan.

PLTU Batu Bara dapat dialihkan menuju lebih ramah lingkungan dan ini seiring dengan program Pemerintah Jepang yang dicanangkan oleh Perdana Menteri Fumio Kishida yaitu Zero Emission.

Saat ini, Marubeni telah terlibat di beberapa proyek energi salah satunya adalah pengembangan PLTU Jawa 1.

Menko Airlangga menerangkan fokus pemerintah Indonesia mendorong pengembangan eksplorasi geothermal dan sejumlah industri energi berbasis hijau, baik waduk maupun danau.

“Pemerintah Indonesia juga tengah mengeksplorasi paduan pembakaran antara ammonia dan batu bara yang bisa menurunkan karbon, dan menjadi transisi energi ke depannya,” ujar Menko Airlangga.

Selain itu, pertemuan berlanjut dengan pembahasan terkait peluang industri kendaraan listrik di Indonesia.

Pemerintah terus mengakselerasi pengembangan Electric Vehicle (EV) atau kendaraan listrik di Indonesia melalui penyusunan peta jalan pengembangan EV, pemberian berbagai insentif, hingga pengembangan ekosistem EV di Indonesia, melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020.

Targetnya, produksi EV pada tahun 2030 dapat mencapai 600 ribu unit untuk roda empat atau lebih, dan untuk roda dua dapat mencapai hingga 2,45 juta unit.

Dengan diproduksinya kendaraan listrik, diharapkan mampu menurunkan emisi CO2 sebesar 2,7 juta ton untuk roda empat atau lebih dan sebesar 1,1 juta ton untuk roda dua.

Pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal bagi konsumen EV, seperti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah PPnBM sebesar 0%, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74/2021.

“Dukungan pemerintah ini diharapkan mendorong potensi besar Indonesia dalam industri mobil listrik mengingat cadangan besar tambang nikel di Indonesia sebagai bahan utama baterai mobil listrik,” ujar Menko Airlangga.

Selain itu, Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan Kawasan Ekonomi Khusus untuk sektor Kesehatan, yaitu di Sanur Bali dimana investasi dan tenaga kesehatan di KEK Kesehatan ini dapat berasal dari asing.

”Setelah Marubeni berkerja sama dengan Siloam Group dan Bunda Group, Pemerintah mengundang Marubeni untuk memperluas kerjasamanya dengan berinvestasi di KEK Kesehatan dan tidak hanya terkait jasa kesehatan, namun bisa juga untuk alat-alat kesehatan dan lainnya,” lanjut Menko Perekonomian Airlangga.

Untuk pengembangan KEK ke depan, nantinya KEK Kesehatan ini akan memiliki fasilitas kesehatan dengan spesialisasi Oncology, Stem Cell, dan perawatan orang-orang tua.

Kesempatan investasi pada sektor kesehatan di Indonesia, di sambut baik oleh CEO Marubeni yang akan segera mengirimkan delegasi untuk melakukan survei langsung ke Sanur Bali.

Pada pertemuan tersebut, Menko Airlangga didampingi oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Duta Besar RI di Tokyo Heri Ahmadi, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dan Dirjen KPAII Kemenperin. Sedangkan, Masumi Kakinoki didampingi oleh Takashi Tokunaga, Kyoji Terayama, dan Daigo Odawara, General Manager Marubeni Corporation.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang K. (tengah).

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut baik rencana tambahan investasi pembangunan kendaraan listrik oleh Toyota Motor Company di Indonesia.

Komitmen ini disampaikan oleh Shigeru Hayakawa, Vice Chairman of the Board of Directors of Toyota Motor Corporation dalam pertemuan dengan Menko Airlangga di Tokyo, Jepang (26/07).

“Saya meyakini bahwa permintaan kendaraan listrik baik roda empat maupun roda dua di Indonesia maupun di kawasan ASEAN ke depan akan terus meningkat. Indonesia dapat dijadikan industrial base produksi Electric Vehicle (EV) untuk dipasarkan di kawasan ASEAN maupun di Indonesia sendiri,” ujar Airlangga.

Selain itu, Toyota juga dapat berkontribusi dalam penurunan emisi serta penurunan impor bahan bakar fosil dengan mempopulerkan penggunaan Electric Vehicle (EV) di Indonesia.

Pihak Toyota menyampaikan bahwa rencana untuk menambah beberapa jenis kendaraan Hybrid Electric Vehicle (HEV) sudah masuk dalam pipeline waktu 4 tahun ke depan.

Akio Toyoda yang merupakan President Toyota Motor Corporation, pertama kali menjanjikan komitmen investasi di Indonesia kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan KTT Osaka di 2019 lalu.

Dalam waktu 3 tahun setelahnya, investasi Toyota telah mencapai Rp14 triliun.

Dalam pertemuan dengan Menko Airlangga, Shigeru Hayakawa menyatakan akan menambah investasi sebesar Rp27,1 triliun selama 5 tahun ke depan.

“Kami berharap dengan penambahan jumlah investasi ini di Indonesia, Pemerintah Indonesia memahami keseriusan kami terhadap elektrifikasi kendaraan bermotor,” ujar Hayakawa.

Selain memberikan komitmen investasi, dalam pertemuan ini juga dibahas terkait upskilling kemampuan engineer di Indonesia, Toyota telah membangun xEV Center pada Mei 2022 untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia lokal terkait elektrifikasi dan kesiapan di era digitalitasi.

Bekerja sama dengan Pertamina dan Inalum, Toyota telah berupaya membangun industri baterai di Indonesia melalui peningkatan keahlian engineer lokal.

Toyota Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan SDM lokal, termasuk generasi berikutnya dari teknologi untuk mobilitas, yang direpresentasikan oleh elektrifikasi.

Untuk mempersiapkan keterampilan masa depan masyarakat Indonesia menuju era elektrifikasi dan digitalisasi, Toyota Indonesia juga mengembangkan xEV Center sebagai “Fasilitas Pembelajaran Elektrifikasi” dan untuk mendukung Indonesia Digital Industry Center 4.0 (PIDI 4.0) yang digagas oleh Kementerian Perindustrian menuju IR4.0

Toyota Indonesia bersama dengan para Teknisi dari Indonesia, juga mengembangkan konsep Kijang Innova BEV untuk mempelajari teknologi dan kondisi guna menyiapkan penggunaan yang lebih nyata oleh masyarakat di Indonesia.

Menutup pertemuan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa akan melibatkan kendaraan listrik produksi Toyota dalam perhelatan G20 November mendatang untuk para delegasi.

Pada pertemuan ini Menko Airlangga didampingi oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Duta Besar RI di Tokyo Heri Ahmadi, Sesmenko Perekonomian dan Dirjen KPAII Kemenperin.

Sedangkan dari TMC dihadiri oleh Shigeru Hayakawa, Vice Chairman of the Board of Directors of Toyota Motor Corporation (TMC), Warih Andang Tjahjono, Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), beserta jajaran Direksi TMC dan TMMIN.

Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin.

Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan edukasi secara masif kepada masyarakat, terkait dengan kebijakan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menurutnya, edukasi kebijakan anyar tersebut sangatlah penting.

Sebab, kata Puteri, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa dengan berlakunya kebijakan tersebut, maka penduduk akan secara otomatis menjadi wajib pajak dan harus membayar pajak ke negara.

“Hal seperti ini yang saya kira perlu lebih disosialisasikan ke publik agar paham manfaat dan konsekuensinya,” tegas Puteri seperti dikutip dari wartawan, Selasa (26/7).

Seperti diketahui, Pemerintah telah resmi menerapkan kebijakan penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP.

Proses transisi tersebut akan dilakukan secara bertahap hingga 1 Januari 2024 mendatang.

Untuk itu, Puteri meminta agar DJP terus berkoordinasi dengan lembaga/kementerian terkait, yang dalam hal ini adalah Ditjen Dukcapil Kemendagri, agar proses transisi ini berjalan lancar.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, koordinasi tersebut diperlukan untuk dilakukan validasi secara rinci agar nantinya terhindar dari potensi error.

Sehingga, apabila ditemukan perbedaan, DJP juga perlu melakukan konfirmasi kepada wajib pajak atas data yang dimilikinya.

“Tak hanya itu, kesiapan sistem antar kedua instansi ini juga harus dipastikan bisa mendukung proses pertukaran data dengan baik,” ujar Politisi Partai Golkar tersebut.

Lebih lanjut, Puteri mendorong pemerintah untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali memiliki NIK sebagai basis data.

Sebab, selain untuk kepentingan perpajakan, NIK juga diperlukan untuk menjamin masyarakat yang rentan mendapatkan bantuan dari pemerintah yang didanai dari pajak yang dibayarkan rakyat.

“Apalagi, riset Bappenas menyebutkan adanya korelasi antara kepemilikan dan kemiskinan,” ungkap Puteri.

“Fungsi NIK tidak hanya untuk pemungutan pajak, tetapi juga wujud keberpihakan negara dalam melindungi kelompok rentan. Karena mereka yang tidak punya NIK kemungkinan besar tidak terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga tidak mendapatkan bantuan yang semestinya mereka peroleh. Padahal, fungsi bantuan sosial sangat penting sebagai bantalan sosial dan menjaga konsumsi masyarakat,” tutup Puteri.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari Bappenas, tercatat sebanyak 50,78 persen penduduk miskin di Papua tidak memiliki NIK.

Selain itu, tercatat juga sebanyak 22,72 persen penduduk miskin berusia 0-17 tahun belum memiliki akta kelahiran.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah.

Berita Golkar – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah menilai, bantuan dari pemerintah di bidang pendidikan akan mampu menurunkan angka putus sekolah.

Kemudian dalam jangka panjang ujar Riskon yang juga anggota Fraksi Golkar ini, bantuan itu juga bisa dianggap sebagai investasi untuk kemajuan daerah dengan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup untuk memenuhi kebutuhan SDM daerah.

“Tentu juga akan mengurangi resiko beban pemerintah terhadap kemiskinan dan pengangguran. Secara prinsip Fraksi Golkar mendorong Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang bantuan pendidikan kepada masyarakat tidak mampu yang saat ini tengah dibahas sebagai bagian dari ikhtiar serius dari Pemerintah Daerah,” ujarnya, Rabu (27/07).

Untuk memberikan rasa keadilan, akses kepada masyarakat Kotim secara luas dan untuk mendapat pendidikan dengan tidak terkecuali kepada seluruh masyarakat.

“Hanya saja Fraksi Golkar perlu mengingatkan dalam penyusunan Raperda nanti perlu memperhatikan kriteria dan ketentuan serta kepastian manfaat, sehingga tidak bias kepentingan dan betul-betul mendapat tepat sasaran,” tegasnya.

Sebagai salah satu contoh tambah Riskon, prioritas adalah peserta didik dari jenjang pendidikan SMA/SMK/sederajat baik negeri maupun swasta dengan latar belakang keluarga tidak mampu yang tidak terakomodir dalam program bantuan pemerintah yang sama seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar).

“Di samping itu juga pada Tingkat Perguruan Tinggi diberikan kepada mahasiswa dari keluarga tidak mampu namun memiliki prestasi akademik yang baik dan dipastikan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Kotim,” pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Program Kartu Prakerja yang telah memiliki 13 juta penerima dari seluruh kabupaten/kota se-Indonesia terbukti bersifat inklusif.

Hal ini juga selaras dengan pendekatan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) 2030 yakni leave no one behind.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara “Dua Tahun Perjalanan Kartu Prakerja Mentransformasi Layanan Publik: Capaian, Pelajaran, Strategi ke Depan”, Rabu (27/07), menyampaikan secara virtual bahwa banyak agenda pembangunan global dalam SDGs yang diakselerasi oleh Program Kartu Prakerja seperti lifelong learning, pemberdayaan perempuan, pengurangan ketimpangan, dan kemitraan untuk inklusi keuangan.

“Saat ini Kartu Prakerja telah diterima oleh 13 juta penerima. Jumlah tersebut bukan hanya angka, namun ini adalah sumber daya manusia yang luar biasa,” kata Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga mengatakan bahwa Program Kartu Prakerja yang bersifat semi bansos, kini terbukti efektif dan berhasil menjalankan misi gandanya pada masa pandemi Covid-19 yaitu untuk peningkatan keterampilan sekaligus perlindungan masyarakat.

Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian JPAL SEA, Bank Dunia-TNP2K, serta Presisi Indonesia yang membuktikan dampak positif Program Kartu Prakerja terhadap learning, kebekerjaan, kewirausahaan, pendapatan, ketahanan pangan, dan inklusi keuangan para penerima. Survei CSIS dan BPS juga menemukan hal yang serupa.

Menko Airlangga menyampaikan bahwa capaian Kartu Prakerja tersebut berasal dari proses dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar yaitu kebijakan disusun berbasis data, berbagi tugas antara sisi kebijakan dan sisi operasional, menggunakan kemitraan multi-pihak, dan menggunakan teknologi digital yaitu cloud dan proses bisnis yang cepat, murah, mudah, luas, aman, andal, akuntabel dan transparan.

Untuk itu, pada kesempatan tersebut Menko Airlangga juga mengucapkan terima kasih kepada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja yang telah bekerja keras menjalankan mandat program untuk memberikan skilling, reskilling, dan upskilling kepada seluruh angkatan kerja Indonesia.

“Program Kartu Prakerja masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu, saya berharap agar program ini diberikan “ruang” untuk terus memperbaiki diri. Karena kita ingin Program Kartu Prakerja lebih baik lagi dan terus bertumbuh di masa depan,” ujar Menko Airlangga.

Menutup sambutannya, Menko Airlangga mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama membangun Kartu Prakerja dan menjadi bagian dari Kartu Prakerja Prakerja.

Menko Airlangga juga menegaskan bahwa Program Kartu Prakerja bisa direplikasi untuk model pembangunan di berbagai negara lain.

“Prinsip dasar dari Kartu Prakerja adalah transformasi ataupun perubahan. Prakerja adalah harapan. Prakerja adalah kebanggaan Indonesia, dan Prakerja adalah program government to people yang inovasinya dari Indonesia,” pungkas Menko Airlangga.

Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Musa Rajekshah.

Berita Golkar – DPD Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut) menargetkan 30 persen keterlibatan perempuan dalam komposisi jumlah kader maupun kursi legislatif.

Hal ini disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Musa Rajekshah saat menghadiri pembekalan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Sumut di gedung Partai Golkar Jalan Wahid Hasyim Medan, Rabu (27/7/2022).

“Memang kami pada saat awal menargetkan 2 juta kader tidak memasukkan perempuan. Tetapi dengan sekarang ini diwajibkan minimal 30 persen perempuan kita pun menargetkan 30 persen dalam target 2 juta itu,” ujar Musa Rajekshah.

Pria yang akrab disapa Ijeck itu mengatakan, pihaknya juga telah melibatkan perempuan dalam susunan pengurus Partai Golkar baik di tingkat kabupaten/kota hingga desa.

“Tentang orientasi pembekalan ini menurut kami penting karena semua organisasi diminta untuk ada keterlibatan perempuan di dalamnya. Malah kita Partai Golkar 30 persen dari kepengurusan baik tingkat kecamatan, desa, sampai provinsi pun 30 persen keterlibatan perempuan maupun keterlibatan pada pencalegan,” ucapnya.

Ijeck menuturkan, pihaknya menargetkan 20 kursi di DPRD maupun DPR-RI yang sebagian juga akan diisi oleh perempuan.

“Jumlah kursi partai kita di parlemen bukan sedikit apalagi target di parlemen kita ingin minimal 20 kursi di 2024. Dan kader itu termasuk perempuan supaya semangat bahwa membesarkan partai ini kita pasti mendorong kader kita, bukan yang lain walaupun nanti ada keterlibatan partai lain kita bisa berjalan,” pungkasnya

Berita Golkar – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang juga Ketua DPRD Sumsel Hj. RA Anita Noeringhati menilai pentingnya pendidikan politik bagi kaum perempuan supaya ada peningkatan kapasitas perempuan dalam politik semakin bisa diterapkan nantinya.

Anita menyebut affirmative action/diskriminasi positif untuk keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 30 persen masih dalam rencana.

“Tapi aplikasinya untuk DPRD Sumsel  masih di tataran 21, 5 persen,” katanya usai menjadi narasumber dalam acara sosialisasi partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi tahun 2022 provinsi Sumsel dengan tema  Afirmative Action, Meretas Jalan Perempuan Menuju Parlemen, di Hotel Swarnadwipa Palembang Selasa (26/7).

Kegiatan ini digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel.

Untuk mencapai keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen menurutnya partai politik harus melakukan pendidikan politik kader perempuannya.

“Untuk mengisi keterwakilan perempuan  diperlukan perempuan-perempuan yang memumpuni yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas tidak hanya perempuan yang hanya mengisi kuota saja tapi tidak bisa berteriak apa yang diperlukan perempuan,” katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut), Christiany Eugenia Paruntu (tengah).

Berita Golkar – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut), Christiany Eugenia Paruntu mengatakan konsolidasi internal sementara dilakukan untuk merekrut orang-orang yang punya potensi luar biasa dalam memenangkan Partai Golkar di tahun 2024.

Dikatakannya, seluruh Kabupaten dan Kota telah diminta untuk segera bergerak agar dapat merealisasikan capaian target yang sudah disampaikan.

“Tentu kami punya target-target dalam pemilihan di tingkat daerah, provinsi dan pusat untuk tahun 2024. Misalnya, kita akan berupaya mencapai target yang kita inginkan, minimal kita menargetkan 9 sampai 12 kursi harus kita capai di Provinsi,” kata Tetty Paruntu, sapaan akrabnya.

Lanjut dijelaskan Tetty, seluruh kader Partai Golkar harus mampu menyentuh hati rakyat, agar supaya kemenangan bisa dicapai di tahun 2024.

“Saya menginstruksikan semua kader, siapa pun yang akan dicalonkan Partai Golkar agar bisa bekerja keras untuk mencapai target yang kita rencanakan ke depannya,” ujarnya.

Saat ini, Tetty mengatakan jika dirinya masih akan fokus pada Pemilu 2024 dalam hal ini Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden, sehingga belum membicarakan Pilkada.

“Kalau kita menang di Pileg, maka kita akan mengusung pasangan calon kita sendiri di Pilkada ke depannya. Saya minta kepada ketua-ketua DPD untuk segera melakukan konsolidasi sampai ke tingkat desa,” katanya kembali.

Foto bersama dalam gelaran penyuluhan UMKM oleh DPD HWK Sumatera Utara.

Berita Golkar – Himpunan Wanita Karya DPD Sumatera Utara sangat peduli dengan kemajuan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam pengembangan usaha, yang disampaikan dalam gelaran penyuluhan UMKM belum lama ini oleh DPD HWK Sumatera Utara.

Ketua DPD Himpunan Wanita Karya (HWK) Sumut DR Hj Juliana Maulina, M.Si. mengoptimalisasi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan membentuk Koperasi UMKM HWK di seluruh kabupaten/kota.

“Koperasi UMKM yang sudah dibentuk nantinya akan menjadi wadah bagi UMKM-UMKM di Sumatera Utara,” harap Ketua DPD HWK Provinsi Sumatera Utara DR Hj Julia Maulina MSi pada acara penyuluhan pembentukan koperasi di aula Kantor Golkar Sumut, Sabtu (23/7) Jl. Sudirman Medan.

Sementara itu, Kabid Pengembangan Koperasi Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Sumut Drs Unggul Sitanggang MSi menyampaikan agar nantinya para pelaku UMKM wajib membuat NIB.

Kemudian Koperasi yang dibentuk sebaiknya koperasi simpan pinjam yang  dapat membantu anggota yang mempunyai UKM.

Lebih lanjut disampaikan juga bahwa, keterlibatan koperasi nantinya dapat menjembatani dalam mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha kecil menengah (UKM) yang saat ini memang sedang fokus dalam pemberdayaan sektor rill dibeberapa programnya.

Salah satu pengurus HWK DPD Sumut mengatakan di sela-sela rangkaian acara, terkait dengan sinergi antara koperasi dengan Himpunan Wanita Karya (HWK) DPD Sumatera Utara menyampaikan apresiasi kepada Dinas Koperasi dan dan UKM Sumut.

“Atas nama pimpinan dan segenap pengurus mengucapkan terimakasi kepada dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumut semoga jalinan ini bisa menjadi kemajuan bagi Himpunan Wanita Karya (HWK) dan tentunya kami juga berharap momentum ini dapat lebih mendorong lajunya kebangkitan koperasi di Sumatera Utara,” harapnya.

Tak kalah pentingnya, Hj Fauziah Bancin juga membeberkan, belum lama ini DPD Wanita Himpunan Karya (HWK) Sumatera Utara telah melaksanakan Konsolidasi yang diikuti dengan pelatihan, ini dilaksanakan di lima (5) Kabupaten/kota dan melakukan study banding di Provinsi Sumbar,” terangnya.

Hadir dalam gelaran penyuluhan UMKM Kabid Pengembagan Koperasi, Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Sumut Drs Unggul Sitanggang MSI, Ketua DPD HWK Sumut DR Hj Juliana Maulina MSI dan Biro IPTEK Narty, Biro Koperasi Ida Purnama, Sekretaris DPD HWK, serta segenap pengurus dan anggota DPD HWK Sumut.