BERITA

Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto (tengah) bersama Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani dan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani.

Berita Golkar – Tercatat sebelum pandemi Covid-19, rata-rata remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari tahun 2015 hingga 2019 mencapai USD 9.8 miliar per tahun.

Remitansi PMI dari Korea Selatan sendiri pada kuartal II tahun 2022 mampu mencatatkan nilai yang mencapai USD 22 juta.

Dengan sumbangsih tersebut, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan keberpihakan kepada para pekerja migran yang direalisasikan melalui berbagai kebijakan.

“Kontribusi remitansi dari pekerja migran menghasilkan devisa untuk Indonesia sebesar Rp159,6 triliun dan ini salah satu penerimaan devisa yang besar, sehingga Pemerintah terus dorong terlebih didukung dengan kompetensi yang Saudara miliki,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan motivational speech dalam acara Pelepasan Pekerja Migran Indonesia Program G to G Korea Selatan, Senin (22/08).

Salah satu kebijakan Pemerintah tersebut yakni terkait dengan optimalisasi perlindungan bagi PMI dengan memangkas berbagai masalah sejak tahap awal perekrutan melalui skema Government to Government (G to G), serta menjamin keamanan PMI dengan melakukan pemberantasan sindikat penempatan ilegal PMI di negara tujuan migran.

Selanjutnya, Pemerintah juga memberikan pembebasan beberapa biaya yang harus dibayarkan oleh PMI seperti biaya preliminary untuk jenis pekerjaan tertentu, biaya penempatan bagi PMI pada 10 jenis jabatan yang cukup rentan, biaya tiket keberangkatan dan pulang, visa kerja, legalitas perjanjian kerja, pelatihan kerja, sertifikat kompetensi kerja, jasa perusahaan, pengganti paspor, jaminan sosial pekerja migran, pemeriksaan kesehatan, transportasi, hingga akomodasi.

Selain itu, Pemerintah juga memberikan dukungan pembiayaan dengan pemberian modal kerja melalui KUR PMI. Pada tahun 2022, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp390 miliar dan meningkatkan plafon pinjaman dari yang sebelumnya sebesar Rp25 juta menjadi Rp100 juta.

Selain meningkatkan plafon kredit dengan cukup tinggi, Pemerintah juga melakukan perubahan metode pencairan KUR PMI yang sesuai tahapan proses penempatan PMI agar diharapkan dapat meningkatkan pengiriman dan kesejahteraan PMI.

“Khusus pekerja migran yang membutuhkan biaya sebelum berangkat, Pemerintah memberikan KUR PMI dengan plafon hingga Rp100 juta sehingga PMI tidak perlu menjual barang atau berhutang pada rentenir lagi dan tentunya jumlah ini masih dapat dijangkau pembayarannya oleh PMI,” ujar Menko Airlangga.

Dalam menutup sambutan, Menko Airlangga turut berpesan kepada PMI agar terus meningkatkan pengalaman dan skill, berkoordinasi dengan kedutaan dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, serta tidak melupakan nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia.

“Sesudah 3 tahun bekerja, Saudara diharapkan mampu bekerja di Indonesia pada sektor yang sama dengan bekal pengalaman dan kompetensi yang dimiliki. Berbagai lesson learn juga dapat Saudara ambil guna mengakselerasi perubahan di dalam negeri dan jangan lupakan jati diri bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang ramah,” tutup Menko Airlangga.

Sebagai informasi, Pemerintah mengirimkan 551 PMI melalui skema G to G ke Korea Selatan yang sebagian besar berkecimpung pada sektor manufaktur dan perikanan.

Selain dibekali skill yang mumpuni, PMI juga dibekali dengan surat credential yang akan diberikan kepada tempat kerja masing-masing guna memberikan keyakinan yang memadai bagi pemberi kerja terkait kualitas PMI.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Anggota Komisi I DPR RI, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur HRDK EPS Center Indonesia, serta Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) seluruh Indonesia yang bergabung secara virtual.

Foto bersama Ketua DPD Partai Golkar DIY, Gandung Pardiman (tengah) bersama jajaran pengurus saat kegiatan di Sleman, Minggu (21/8/2022).

Berita Golkar – DPD Golkar DIY menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) serta melantik dan mengukuhkan pengurus Lembaga Komunikasi dan Informasi (LKI) di Sleman, Minggu (21/8/2022), menyongsong Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

Ketua DPD Partai Golkar DIY, Gandung Pardiman mengatakan penguatan informasi di media sekaligus penggalangan opini publik dalam upaya pemenangan Partai Golkar di 2024 menjadi tugas utama, baik MPO maupun LKI.

“Kami akan membentuk pasukan ‘angkatan udara’, berisikan kader Partai Golkar yang menguasai teknologi informasi di DIY. Hal ini dilakukan agar masyarakat tahu informasi.yang benar,” kata Gandung Pardiman.

Sekarang ini, lanjut Gandung, banyak informasi yang ‘digoreng-goreng’, banyak dimunculkan informasi dan berita palsu atau lebih dikenal dengan istilah hoax oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab

Jika tidak ada kehati-hatian, Gandung mengatakan masyarakat dengan mudah termakan tipuan hoax tersebut bahkan ikut menyebarkan informasi palsu itu, tentunya akan sangat merugikan bagi pihak korban fitnah.

“Kami berkewajiban maju terdepan, dalam rangka menyampaikan informasi, data, fakta, yang benar kepada masyarakat,” kata Gandung.

“Kami menangani berbagai bidang secara bersungguh-sungguh, termasuk MPO dan LKI ini, yang akan digaungkan sampai ke tingkat desa, RT, dan TPS,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Nurul Arifin, turut memberikan sambutannya secara virtual.

Ia mengatakan, MPO dan LKI memiliki tanggung jawab untuk menyosialisasikan dan memviralkan kerja positif partai dan kerja-kerja Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto baik sebagai Menko Perekonomian maupun sebagai Ketua KPC-PEN.

“Melalui MPO di daerah, kita juga bisa memproduksi berita dan menampilkan tokoh-tokoh Golkar daerah. Sehingga informasi tidak satu arah saja yakni dari pusat, tapi dari daerah juga bisa naik ke permukaan,” katanya.

Nurul Arifin berharap, tokoh-tokoh lokal di daerah juga bisa mengangkat kerja-kerja partai.

Sehingga pemberitaan Partai Golkar di daerah terus bergaung dan menjalankan mesin partai dengan baik.

“Di zaman digital maka semua komunikasi dan informasi dapat mudah diakses maka jangan sampai kita ketinggalan,” tandasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta para Menteri Perekonomian RI yang pernah menjabat dan seluruh jajaran Pejabat berikut pegawai Kemenko Perekonomian.

Berita Golkar – Di tengah berbagai krisis dan tantangan global seperti pandemi Covid-19, disrupsi rantai pasok, krisis pangan dan energi, serta perubahan iklim, bangsa Indonesia tetap mampu bangkit dengan kuat.

Dalam rangka memperingati HUT ke-77 RI sekaligus HUT ke-56 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan seperti jalan santai dan lomba tarik tambang yang diikuti oleh seluruh pegawai.

Kegiatan ini turut dimeriahkan dengan pertunjukkan Reog Ponorogo dan penampilan musik dari Piyu Padi dan Janita Gabriela ft. Suara Marvelous di depan Gedung AA Maramis, Sabtu (20/08).

Sebelum memulai jalan santai, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beserta Menteri Keuangan yang sekaligus merupakan Menko Perekonomian periode Juni 2008 – Oktober 2009 Sri Mulyani Indrawati, Menko Perekonomian periode Oktober 2004 – Desember 2005 Aburizal Bakrie, dan Menko Perekonomian periode Juni 2001 –  Agustus 2001 Burhanuddin Abdullah Harahap secara resmi membuka Mini Studio Kemenko Perekonomian yang bernama “EkonIcon”.

“Terima kasih kepada kita semua yang telah bekerja keras selama ini. Kantor Kemenko tidak pernah lockdown, kita sepanjang 2,5 tahun work from office untuk menjaga urat nadi perekonomian,” ungkap Menko Airlangga dalam sambutannya pada acara tersebut.

Dalam semester pertama tahun ini, ekonomi Indonesia tetap tumbuh di atas 5% dan disertai stabilitas yang relatif baik.

Neraca dagang mencatatkan surplus 27 bulan berturut-turut, capaian vaksinasi termasuk dalam lima besar dunia, hilirisasi nikel yang berhasil meningkatkan ekspor besi baja, swasembada beras sejak 2019, dan inflasi yang berhasil dikendalikan di kisaran 4,9%.

“Indonesia juga dipercaya di tingkat internasional dimana kita menjadi pemimpin G20, Champions Group GCRG, dan tahun depan akan menjadi ketua dari ASEAN,” tutur Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga memberikan cinderamata sebagai bentuk penghargaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Aburizal Bakrie, dan Burhanuddin Abdullah Harahap selaku pendahulu Menko Perekonomian yang telah meletakkan pondasi yang kuat dalam membangun kantor Kemenko Perekonomian sehingga dapat berhasil melewati tantangan-tantangan di setiap masa.

“Saya harap di Ulang Tahun Ke-77 Republik Indonesia, kita bisa semakin semangat dan dengan Ulang Tahun Ke-56 Kemenko Perekonomian, kita masih siap untuk bekerja keras untuk Indonesia yang lebih baik,” tutup Menko Airlangga.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Perindustrian, Wakil Ketua DPR RI, Anggota DPR RI serta seluruh jajaran Pejabat berikut pegawai Kemenko Perekonomian.

Presiden RI Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi saat mengenakan setelan baju adat bernama Dolomani asal Bumi Anoa berwarna pada perhelatan upacara HUT ke-77 RI.

Berita Golkar– Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Republik Indonesia kali ini terasa begitu spesial bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.

Bagaimana tidak, Presiden RI Joko Widodo secara khusus memakai pakaian adat Kesultanan Buton Provinsi Sulawesi Tenggara pada upacara hari sakral bangsa Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Setelan baju adat bernama Dolomani asal Bumi Anoa berwarna dipilih Jokowi pada perhelatan upacara HUT ke-77 RI.

Senada, Ibu Negara Iriana Jokowi juga memakai pakaian tradisional Buton Sultra berwarna biru saat mendampingi Presiden Jokowi.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Dapil Sultra Ridwan Bae memberi apresiasi atas pilihan Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat Sultra pada peringatan momen sakral kemerdekaan Indonesia.

Di mata politisi Golkar itu, Jokowi adalah sosok yang begitu menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika.

Baju adat asal Bumi Anoa yang dipilih Presiden Jokowi bersama Ibu Negara saat momen HUT RI bagi Ridwan Bae menandai bahwa Sultra punya tempat yang istimewa di mata orang nomor satu di Indonesia. Jokowi memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat Sultra.

Inilah mengapa, Ridwan Bae menekankan agar pemerintah daerah fokus memberi kepedulian penuh terhadap upaya pelestarian adat istiadat dan budaya daerah

“Baju adalah Sultra dalam hal ini baju adat Buton yang dipilih Jokowi, menjadi semangat baru bagi Sultra. Apa yang jadi budaya kita jangan didiamkan, harus dilestarikan. Presiden Jokowi saja peduli, begitu pun masyarakat kita. Harus menjadi inspirasi baru bagi  pemerintah Buton dan segenap masyarakat Sultra agar mau melestarikan dan menjaga adat istiadat daerah,” ulas Ridwan Bae.

Lebih jauh Ridwan mengatakan HUT ke-77 RI tahun ini sebagai perjalanan sejarah yang begitu panjang.

Selain harus diisi dengan semangat memupuk kebersamaan agar tumbuh menjadi bangsa yang kuat, Ridwan berharap seluruh masyarakat terutama pelaksana pembangunan meningkat peran dan kontribusi terhadap kemajuan mulai dari level desa, kabupaten, provinsi hingga pusat.

“Harus bersatu padu, bagaimana semangat ini lahir di dalam diri kita dan tindakan. Kemerdekaan adalah jembatan bagi kita mewujudkan cita-cita membangun Indonesia yang berkeadilan sosial,” pungkas mantan Bupati Muna dua periode itu.

Berita Golkar – Tingkat inflasi di Indonesia saat ini cukup terkendali dan tercatat masih lebih rendah dari banyak negara lain di dunia.

Capaian ini merupakan hasil sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah sebagai Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah yang melakukan extra effort dalam mengimplementasikan berbagai program kebijakan pengendalian inflasi.

Dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2022, Kamis (18/08), Presiden RI Joko Widodo menegaskan pentingnya kerja sama antar daerah dalam mengendalikan inflasi karena terdapat sentra produksi dan distribusi yang berbeda.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan 5 (lima) arahan dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan, sehingga mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.

Pertama, memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data makro dan mikro serta data detail.

Kedua, memperluas kerja sama antardaerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah.

TPIP dan TPID perlu mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit serta menjadi fasilitator untuk mendorong kerjasama antar daerah dalam pengendalian inflasi.

Ketiga, menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan antardaerah dan termasuk menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah pesawat.

Keempat, mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.

Kelima, mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Arahan tersebut merupakan strategi yang perlu ditempuh di tengah tantangan global berupa ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, gangguan mata rantai pasokan global, dan pelaksanaan kebijakan proteksionisme di berbagai negara yang berdampak pada peningkatan inflasi global, termasuk Indonesia.

Dampak perkembangan tersebut terlihat dari inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) yang pada Juli 2022 tercatat sebesar 4,94% (yoy), lebih tinggi dari kisaran sasaran 3+1%, terutama disebabkan oleh inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) yang mencapai 11,47% (yoy).

Di tengah inflasi volatile foods yang meningkat, harga beras dapat dijaga stabil didukung oleh keberhasilan Indonesia dalam swasembada beras sejak 2019.

Inflasi kelompok harga yang diatur oleh Pemerintah (administered prices), termasuk angkutan udara, juga meningkat dipengaruhi oleh kenaikan harga energi global.

Sementara itu, tekanan inflasi dari sisi permintaan masih tetap terkendali didukung ekspektasi inflasi yang terjaga.

“Inflasi secara spasial, terdapat 30 provinsi yang realisasinya di atas (sasaran) nasional. Oleh karena itu menjadi perhatian oleh para gubernur untuk ikut menjaga melalui TPID agar melakukan extra effort agar stabilisasi harga bisa di jaga,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua TPIP yang hadir dalam kesempatan tersebut.

Lebih lanjut Menko Airlangga menyampaikan bahwa dalam evaluasi kinerja TPID tahun 2021 dari segi partisipasi TPID Provinsi/Kabupaten/Kota mencapai 78% atau meningkat 7% dibanding tahun sebelumnya.

Pada kesempatan tersebut Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa daerah yang berprestasi dan diharapkan diberikan fasilitas dan tambahan insentif.

Rakornas Pengendalian Inflasi merupakan agenda tahunan yang dipimpin secara langsung oleh Presiden RI dan menjadi forum tertinggi dalam koordinasi pengendalian inflasi secara nasional.

Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 yang bertema “Sinergi Untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional” juga dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta seluruh TPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa sinergi dari TPIP dan TPID terus diupayakan melalui berbagai langkah, antara lain melalui strategi 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat.

“Dari segi keterjangkauan, Pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa penyaluran bansos baik dari APBN maupun APBD,” ujar Menko Airlangga.

Dalam menjaga ketersediaan pasokan, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog terus dijaga di level 1 hingga 1,5 juta ton.

Sedangkan terkait upaya peningkatan produktivitas maupun penguatan kelembagaan, fasilitasi akses pembiayaan dilakukan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian dan pemanfaatan Sistem Resi Gudang yang terus dioptimalisasikan.

“Terkait dengan KUR, kita sudah sediakan di tahun ini minimal untuk pertanian sebesar 90 triliun rupiah. Namun ini alokasi yang bisa dinaikkan,” jelas Menko Airlangga.

Sementara itu, salah satu program strategis yang terus diupayakan oleh daerah untuk menjaga kelancaran distribusi yakni Kerjasama Antar Daerah (KAD).

Jumlah KAD terus meningkat dimana pada tahun 2021 terdapat 93 KAD dan menjadi 111 pada tahun Triwulan-1 2022.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa perlu terus dilakukan komunikasi yang efektif untuk menjaga ekspektasi masyarakat sehingga tidak menimbulkan panic buying.

Kemudian, Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan kepada Presiden terkait beberapa hal yang perlu dijaga dan diantisipasi terkait dengan peran yang dilakukan Pemerintah melalui APBN untuk menahan harga BBM yang menjadi tantangan di kuartal ke dua.

“Kami berharap berdasarkan beberapa program dan extra effort yang dilakukan diperkirakan laju inflasi 2022 dikisaran 4-4,8%,” kata Menko Airlangga.

Menko Airlangga selaku Ketua TPIP pada kesempatan tersebut juga menyampaikan apresiasi atas upaya seluruh pihak terutama kepada Kementerian, Lembaga, maupun Kepala Daerah yang telah menjaga stabilitas harga hingga saat ini.

“Untuk menghadapi inflasi ini, TPID harus membuat program pengendalian inflasi yang adaptif dan inovatif,” pungkas Menko Airlangga.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.

Berita Golkar – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta Tentara Nasional Indonesia atau biasa dikenal TNI untuk bersikap ramah terhadap rakyat sesuai aturan 8 wajib TNI.

Hal itu disampaikan Meutya atas insiden yang viral soal Anggota Pasukan Pegamanan Presiden (Paspampres) diketahui memukul sopir truk di Kota Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

“Ini bukan pertama kali. TNI harus sopan santun terhadap rakyat,” kata Meutya kepada wartawan, Kamis (18/8/2022).

Lebih jauh, Politisi Partai Golkar ini mengharapkan jajaran TNI bisa mengedepankan nilai disiplin dan profesionalitas.

“Terus menjaga dan terus meningkatkan disiplin dari profesionalitas prajurit,” ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mencopot masker hingga putus terhadap anggota Paspampres yang melakukan pemukulan kepada sopir truk menjadi viral di media sosial.

Menurut Gibran anggota Paspampres tersebut terlihat tidak merasa bersalah usai meminta maaf kepada dirinya. Pasalnya anggota tersebut meminta maaf karena sudah menjadi viral.

“Komandannya sudah saya kirimi CCTV-nya. Di situ terlihat jelas penganiayaan, terlihat jelas juga yang salah siapa,” ujar Gibran.

DPRD Jawa Barat, Ade Puspitasari.

Berita Golkar – DPRD Jawa Barat, Ade Puspitasari mengatakan akibat merebaknya wabah COVID-19, pendapatan dari sektor pajak di Jawa Barat sempat mengalami penurunan.

Oleh karena itu, menurut Ade Puspitasari, sebaiknya potensi-potensi dari berbagai sumber seperti pemanfaatan aset harus dapat dimanfaatkan dengan maksimal, guna lebih meningkatkan capaian PAD.

“Salah satunya bagaimana bapenda bisa mengelola aset secara produktif untuk memperoleh pendapatan asli daerah,” katanya.

Ia menyebutkan, selama ini pemanfaatan aset sudah berjalan seperti pemanfaatan aset Bapenda menjadi kantin, gerai ATM dan lainnya.

Politisi dari Partai Golkar ini mendorong agar pemanfaatan aset ini bisa dalam skala yang lebih besar

“Kenapa tidak sekalian dalam skala yang lebih besar. Semisal lahan atau bangunan untuk parkir, itu akan signifikan menjadi penunjang PAD Jawa Barat,” katanya.

Lebih lanjut, ia menekankan, saat ini sudah saatnya Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) bisa memaksimalkan aset secara produktif.

Hal itu untuk meningkatkan pendapatan daerah di luar pajak kendaraan bermotor, karena potensinya yang besar.

“Potensinya kita ada sekitar 5.000 aset se-Jawa Barat yang bisa kita manfaatkan untuk pendapatan asli daerah Jawa Barat dan peningkatan ekonomi masyarakat,” kata Ade Puspitasari.

Ade meminta Pemprov Jabar menggali potensi pendapatan asli daerah Jawa Barat (PAD) dari sumber di luar pajak.

“Saya optimistis pendapatan asli daerah Jawa Barat tahun ini akan naik. Berbagai kebijakan pemerintah pusat pun mendukung, jadi kami yakin akan tumbuh lebih baik,” papar Ade.

“Ketika pendapatan asli daerah Jawa Barat yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor sudah kesulitan, maka seharusnya pemanfaatan aset bisa menjadi tumpuan utama,” pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Sepanjang bulan Agustus, Indonesia masih mengalami capital inflow positif sebesar USD 866.1 juta sehingga menunjukkan bahwa prospek pemulihan ekonomi nasional turut memberikan optimisme tersendiri bagi investor asing.

“Berbagai leading indicator telah menunjukkan bahwa pemulihan akan berlanjut dengan outlook positif, namun kita tidak boleh lengah dan mengabaikan fakta bahwa risiko korupsi dan pelanggaran dalam tata kelola perusahaan seringkali meningkat pada saat krisis,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech dalam acara B20-G20 Dialogue: Integrity and Compliance Task Force, Kamis (18/08).

Adapun risiko berupa suap, pencucian uang, pendanaan terorisme, hingga cyber crime dipicu oleh beberapa faktor seperti iklim keuangan yang bergejolak, beralihnya fokus perusahaan terhadap mitigasi risiko dan penanganan krisis, hingga meningkatnya ancaman keamanan siber seiring dengan pesatnya transformasi digital di masa pandemi.

Untuk itu, perusahaan dituntut mampu mengambil langkah-langkah mitigasi korupsi yang memadai melalui penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik serta transparansi dalam pelaporannya.

“Tata kelola yang baik berdasarkan transparansi akan menjaga keamanan nasional dan atau bahkan internasional, dan mendukung operasi bisnis,” ungkap Menko Airlangga.

Sebagai bagian dari Open Government Partnership, Pemerintah terus berupaya membangun sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mendukung pemberantasan praktik korupsi dan menciptakan respons pandemi yang transparan, efektif, dan adil dalam jangka panjang melalui berbagai kebijakan.

Melalui Digital Economy Working Group (DEWG) G20 Indonesia, Pemerintah juga mendorong negara-negara anggota G20 untuk mengadopsi prinsip-prinsip bersama Arus Data Lintas Negara dan Arus Bebas Data secara Terpercaya yang terdiri dari lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity.

Aliran Bebas Data Secara Terpercaya tersebut juga menjadi salah satu wujud dari transformasi struktural untuk menciptakan tatanan global yang seimbang, inklusif, dan mulitilateral.

Selain itu, melalui Presidensi G20 Indonesia, Anti-Corruption Working Group (ACWG) juga akan berfokus untuk membahas peningkatan transparansi dan akuntabilitas baik untuk sektor publik maupun sektor swasta.

Terakhir, sejalan dengan Paris Agreement, Indonesia juga akan meningkatkan transparansi berbagai upaya dalam menangani dampak perubahan iklim sebagai bentuk komitmen untuk mengadvokasi ekonomi hijau dan mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030.

“Pertemuan ini sangat penting, karena di tengah ketidakpastian B20 mengangkat isu compliance yang sangat diperlukan terutama untuk menjaga bussiness sustainability sekaligus di situasi seperti ini target climate change juga harus didorong karena salah satu agenda yang ditargetkan Indonesia adalah energy transition yang adil dan affordable, sedangkan dalam digitalisasi adalah transfer data yang bisa dipercaya,” tutup Menko Airlangga dalam sesi doorstop.

Wakil Ketua I DPRD Gumas Binartha.

Berita Golkar – Dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tahun 2022, generasi muda diminta untuk mengisinya dengan melakukan berbagai kegiatan positif, yang mampu menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air di dalam hati mereka.

”Generasi muda harus menjadikan momentum HUT ke-77 Kemerdekaan RI ini, untuk bangkit, dengan cara menjauhi narkoba dan pergaulan yang dapat merusak masa depan mereka,” ujar Wakil Ketua I DPRD Gumas Binartha, Rabu, 17 Agustus 2022.

Menurutnya, generasi muda harus selalu mengingat besarnya pengorbanan para pahlawan bangsa untuk merebut kemerdekaan.

Jangan sampai pengorbanan sia-sia. Untuk itu, mereka harus mengisi hari kemerdekaan ini dengan berbagai hal positif.

”Pengorbanan pahlawan dalam meraih kemerdekaan harus tertanam di jiwa para generasi muda, sehingga mereka bisa mencontoh dan meneladani apa yang sudah dilakukan pahlawan dengan mengorbankan jiwa dan raga untuk mereka,” kata dia.

Politisi Partai Golkar ini menyampaikan, generasi muda merupakan salah satu aset untuk membangun daerah.

Untuk itu, mereka harus mempersiapkan diri dengan berbagai ilmu pengetahuan yang berguna bagi masyarakat.

”Dengan demikian, kami berharap generasi muda di daerah ini bisa melanjutkan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Gumas,” terang dia.

Dia menuturkan, peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI juga menjadi momentum yang tepat memupuk semangat rasa nasionalisme, persatuan dan kesatuan dalam pembangunan serta prestasi.

”Dengan rasa nasionalisme, persatuan dan kesatuan, kami berharap akan tercipta pembangunan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tukas dia.

Berita Golkar – Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan, peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus hendaknya dimanfaatkan untuk memperkuat nasionalisme, patriotisme dan nilai-nilai kebangsaan agar kita bisa berperan aktif untuk kemajuan bangsa.

“Saat ini, semua kader Golkar dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam mendorong tujuan pendiri bangsa untuk mencapai cita-cita proklamasi,” ujar Kang Ace saat memberikan sambutan pada Upacara Peringatan HUT ke-77 Proklamasi Republik Indonesia Tahun 2022 di Kantor DPD Partai Golkar Jawa Barat di Jl. Maskumambang No. 2 Bandung, Rabu (17/8/2022).

“Saat ini, semua kader Golkar dituntut berpartisipasi aktif dalam mendorong tujuan pendiri bangsa untuk mencapai cita-cita proklamasi,” ujar Ace.

Peran kader Golkar dalam mendorong kemajuan bangsa ini, kata dia, telah ditunjukan oleh Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi saat ini.

“Kita juga harus berperan aktif berpartisipasi dalam membangun bangsa Indonesia sehingga kita dapat menjadikan Indonesia menjadi negara maju,” katanya.

Sejak kelahirannya, kata dia, Golkar telah berkontribusi dalam mengisi Kemerdekaan.

Di era orde baru, Golkar memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong pembangunan bangsa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Saya yakin kader-kader Golkar akan terus memiliki semangat perjuangan untuk kemajuan bangsa. Apalagi Golkar, sebagaimana Koalisi Indonesia Baru (KIB) telah memiliki platform perjuangan untuk kemajuan bangsa, yaitu Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN),” ucapnya.

Kader Golkar, kata dia, harus terus bekerja keras dan sungguh-sungguh untuk kemajuan bangsa tersebut, supaya cita-cita para pendiri bangsa dapat diwujudkan.

“Selanjutnya, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan turut serta menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang disegani dunia, sehingga dapat berperan dalam menciptakan perdamaian dunia,” katanya.