BERITA

Wakil Ketua DPD Golkar Maluku Ely Toisuta.

Berita Golkar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Maluku menargetkan di Pemilu Februari 2024 mendatang, merebut kursi pimpinan DPRD Maluku.

Politisi Golkar Ely Toisutta akui mesin politik partainya telah dipanaskan.

Selain pihaknya akan bekerja keras memenangkan Ketum Golkar Airlangga Hartarto di Pilpres, DPD Golkar Maluku bertekad rebut kursi ketua DPRD Maluku, Karpan, Ambon.

Terkait kerja-kerja DPD I Golkar Maluku menghadapi pesta demokrasi, Wakil Ketua DPD Golkar Maluku Ely Toisuta ngaku, mesin partai telah dipanaskan.

Bukan saja itu, pembahasan terkait keterwakilan perempuan dari Golkar menuju kursi DPRD Provinsi Maluku juga sudah dibahas di internal partai.

“Termasuk saya, masuk dalam daftar calon keterwakilan perempuan dari Partai Golkar Maluku yang akan maju bertarung di Pileg Provinsi Maluku 2024 mendatang,” terang Ely Toisutta kepada wartawan, Rabu (15/3).

Dia menjelaskan di internal Golkar, jika terdapat 10 kader diutus guna bertarung di Pileg Provinsi, dari jumlah tersebut minimal tiga sampai empat bakal calon harus dari keterwakilan perempuan.

Terkait kesiapan dirinya menuju Pileg 2024 Ketua DPRD kota Ambon ini menyatakan telah siap.

Walau pertarungan legislatif tingkat provinsi relatif menguras sumber daya dibanding Pileg tingkat Kabupaten/Kota.

Dia menjelaskan setelah dua periode di DPRD Kota Ambon, dan digadang-gadang sebagai bacaleg tingkat Provinsi Maluku, maka kesiapan dirinya bertarung harus lebih massif.

“Tentu saja akan membutuhkan energi yang besar dan gencar melakukan sosalisasi di masyarakat Maluku,” aku Ely.

Namun begitu politisi yang satu ini akui dari 200 persen yang diusulkan partainya, 100 persennya belum diputuskan.

Disebabkan seleksi dan pengisian persyaratan harus dipenuhi lebih dulu.

Apalagi, ingat dia, kebanyakan bacaleg untuk tingkat Provinsi Maluku lebih banyak orang baru.

Walau pada prinsipnya, dia juga berharap banyak perempuan akan terpilih di Pileg 2024 nanti.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abudullah Amodi dan jajaran.

Berita Golkar – Nilai perdagangan bilateral Indonesia dengan Arab Saudi pada tahun 2022 mencapai USD 7,5 miliar, serta nilai ekspor mencapai USD 2 miliar dan impor senilai USD 5,5 miliar.

Sementara nilai investasi langsung (Foreign Direct Investment) Arab Saudi ke Indonesia sebesar USD 21,89 juta pada periode 2018-2022.

Menindaklanjuti hal tersebut, dalam pertemuan dengan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abudullah Amodi di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (14/03), guna membahas perkembangan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi kedua negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pentingnya kedua negara untuk terus meningkatkan kerja sama konkret dan tangible yang dihasilkan dari kesepakatan yang telah terjalin selama ini.

“Hubungan dan kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi kedua negara belum menunjukkan potensi yang sebenarnya dan untuk itu kerja sama perlu diperkuat sehingga menghasilkan sesuatu yang konkret dan bermanfaat bagi kedua negara,” ungkap Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menuturkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara tujuan penting bagi investasi Arab Saudi.

Untuk itu, mengingat Indonesia akan mengalami bonus demografi yang cukup besar maka para pelaku usaha Arab Saudi perlu memanfaatkan dengan baik momentum tersebut guna meningkatkan dan melebarkan sayap bisnisnya di Indonesia.

Selain itu, Menko Airlangga juga menjelaskan terkait beberapa potential deliverables pada masa Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023, antara lain sustainability, digitalization, fasilitasi e-commerce, serta memperkuat small and medium enterprises di kawasan ASEAN.

Sektor-sektor tersebut merupakan kerja sama potensial lainnya yang dapat digarap oleh para pelaku usaha kedua negara disamping kerja sama di bidang migas dan people-to-people contacts.

Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak juga sepakat untuk mengoptimalkan komunikasi terkait upaya mendorong peningkatan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi di kedua negara.

Keduanya juga sepakat untuk terus menggandeng KADIN dalam identifikasi berbagai potential areas of cooperation yang diperkirakan dapat dijajaki dan dikembangkan ke depannya.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mendorong Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Tenaga Kerja, dan bersama dengan jajaran stakeholder terkait lainnya untuk semakin memperhatikan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang ada di berbagai pelabuhan nasional.

Hal itu ditegaskan Ridwan usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi V DPR RI dengan Pengurus Induk Koperasi TKBM Pelabuhan. RDPU tersebut dalam rangka membahas, antara lain sinkronisasi Peraturan Menhub dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

“TKBM ini kan di seluruh Indonesia memiliki anggota kurang lebih 85.300an orang. Nah kalau dikasih rata-rata 3 orang saja, per 1 KK misalnya, maka kurang lebih 250.000 yang bekerja sebagai TKBM dari induk koperasi ini. Oleh karena itu, kami minta kepada Pemerintah terkait apakah itu Menteri Perhubungan, apakah itu Menteri Tenaga Kerja untuk memperhatikan TKBM ini,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Ia pun menjelaskan perihal banyaknya sumber keributan TKBM selama ini. Salah satunya adalah banyaknya para pelaku di Pelabuhan, seperti misalnya Pelindo.

“Contoh saja salah satunya Pelindo itu terkesan, tidak bermaksud menuduh, tapi terkesan membenturkan para tenaga kerja yang ada di sana, yang pada akhirnya tenaga kerja itu tidak bisa lagi bekerja yang sekaligus dimanfaatkan langsung oleh anak cucu perusahaan-perusahaan itu untuk melaksanakan langsung perburuhan yang ada di situ,” sambung Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Padahal, tandas Ridwan, buruh TKBM hanyalah bermaksud mencari nafkah.

“Kerja hari ini, makan untuk hari ini. Jadi, ini memang harus serius Pemerintah untuk memperhatikan hal ini. Oleh karena itu, kehadiran TKBM pada kesempatan ini kami sudah dengarkan aspirasinya. Kami sudah dengarkan kehendaknya, bahkan tertulis mereka sampaikan kepada kami ini dan kami akan menyampaikan kepada Pemerintah utamanya mitra Komisi V yaitu Menhub,” tegas Ridwan.

Lebih lanjut, Ridwan mendesak Pemerintah wajib segera menanggapi aspirasi dan keinginan TKBM dan harus dicarikan jalan keluar.

Menurutnya, TKBM tidak boleh dirugikan, yang pada akhirnya harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar dan terus dipersaingkan dengan peralatan-peralatan yang besar yang memiliki peralatan berat.

“Nah harus ada ruang yang harus disiapkan oleh Pemerintah di pelabuhan itu di tempat para buruh TKBM itu,” jelasnya.

Ia pun menambahkan terkait regulasi dalam Peraturan Menhub, nantinya akan dipelajari terlebih dulu yang pada akhirnya tentu menguntungkan Pemerintah, menguntungkan masyarakat, juga menguntungkan TKBM itu sendiri.

“Ya kita akan lihat seperti apa? kalau ada regulasi yang merugikan TKBM tentu kita akan perbaiki regulasinya dan kita akan minta kepada Pemerintah untuk memperbaikinya,” pungkas Ridwan.

Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid.

Berita Golkar – Kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada Jumat (3/3/2023) lalu, menimbulkan kerugian baik material, ekonomi, lingkungan maupun secara sosial.

Salah satu permasalahan yang timbul akibat kejadian kebakaran yang melanda depo yang sudah beroperasi sejak 1974 tersebut adalah persoalan kepemilikan tanah dan izin tinggal masyarakat yang selama ini menempati area sekitar depo.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid mengatakan permasalahan tersebut harus segera dicari penyelesaian jangka panjangnya.

Hal pertama, menurutnya, yang perlu dilakukan Pertamina adalah menginventarisasi terlebih dahulu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimiliki masyarakat sekitar.

Pasalnya, berdasarkan informasi yang diterimanya, masyarakat yang tinggal di sekitar depo, bahkan tidak hanya memiliki IMB, namun sebagian juga memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

“Saya ingin penyelesaiannya ini jangka panjang yang terintegrasi di seluruh depo-depo yang ada di Pertamina. Pertama, dari 9.324 KK itu kita perlu inventarisir terlebih dahulu IMB-nya ini dikeluarkan tahun berapa? Kalau IMB-nya yang 9.324 KK, saya nggak yakin kalau ini dikeluarkan semua tahun 2021. Kita investigasi, kalau perlu saya minta Komisi VI membentuk tim khusus untuk membantu investigasi IMB 9.324 KK ini,” ujarnya dikutip pada Kamis, (16/3/23).

Untuk itu, menurutnya, jika Pertamina ingin menerapkan buffer zone dari Depo Pertamina Plumpang, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.

Sebab, masih ada sengkarut permasalahan tanah pada wilayah tersebut. Padahal sejak 1976, Mendagri telah mengeluarkan SK Pemberian Hak No. 190/HGB/DA/76 tertanggal 5 Juni 1976 untuk digunakan sebagai keperluan pembangunan instalasi minyak.

“Lepas dari siapa yang memegang SHM, kalau orang itu memegang SHM, itu sengketa konflik tanah sendiri antara yang bersangkutan dengan Pertamina. Tetapi, sebagai pengambil kebijakan yang mengijinkan IMB, mengeluarkan IMB yang itu sudah digunakan tahun 1976 untuk kepentingan instalasi minyak, ini perlu diusut dan saya yakin ini hampir semua Gubernur DKI Jakarta terlibat mengeluarkan IMB ini,” jelasnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Idah Syahidah Rusli Habibie.

Berita Golkar – Legislator Golkar Idah Syahidah Rusli Habibie kembali membuat gebrakan baru untuk Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM) untuk naik kelas.

Kali ini anggota Komisi VIII DPR RI mendorong peningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya sertifikat halal bagi produk UMKM.

“Indonesia merupakan satu-satunya negara yang secara resmi mewajibkan sertifikat halal untuk produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan, di wilayah NKRI,” ucap Srikandi Golkar tersebut pada Workshop Jaminan Produk Halal yang digelar di Hotel El-Madina Gorontalo, Kamis (16/3/2023).

Lebih lanjut mantan ketua Dekranasda Provinsi Gorontalo tersebut menuturkan Untuk melaksanakan jaminan produk halal, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

“Secara legal, keberadaan BPJPH diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” ungkapnya.

Dirinya pun mengajak kepada seluruh pelaku usaha untuk dapat menjamin
setiap produknya aman dikonsumsi meningkatkan kepercayaan konsumen dan memberikan Ketenangan pada konsumen.

“UMKM Gorontalo harus naik kelas, olehnya produk punya nilai jual unik atau Unique Selling Poin (USP),” ucapnya.

Selaku anggota DPR RI Idah Syahidah menyatakan bahwa untuk menghemat biaya dan berpihak kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) maka pemerintah menyediakan berbagai kemudahan prosedur sertfikasi halal, termasuk menyediakan pembiayaan gratis sertifikasi halal.

“Adanya perizinan tunggal, penyederhanaan perijinan yang mudah dan cepat melalui perijinan tunggal serta melibatkan stakeholders yang luas, khususnya Lembaga keagamaan dalam melahirkan sertifikat halal,” ucapnya.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Muhidin M. Said.

Berita Golkar – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Muhidin M. Said menilai perekonomian Sumatera Utara (Sumut) sangat penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera.

Di mana, kata Muhidin, pertumbuhan ekonomi Sumut dengan kontribusi sebesar 22,63 persen.

Muhidin menjelaskan, untuk itu Sumut perlu memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi nasional untuk bisa tumbuh lebih tinggi dari tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2022 sudah menunjukkan tren membaik.

“Ekonomi Sumut tumbuh sebesar 4,73 persen secara kumulatif, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang tumbuh sebesar 2,61 persen,” kata Muhaidin seperti keterang tertulisnya diterima Lintas Parlemen, Kamis (16/3/2023).

“Begitupula dengan inflasi, Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID) diharapkan bisa terus memantau pergerakan harga di seluruh wilayah Sumatera Utara, apalagi saat ini sudah mulai memasuki awal Ramadhan,” sambung Muhidin.

Muhidin mengaku, hal itu sempat ia bahas saat dirinya memimpin Kunjungan Kerja Banggar DPR RI bersama Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai (DBC) Provinsi Sumatera Utara di Gedung Keuangan Negara, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (15/3/2023) kemarin.

Politisi asal Dapil Sulawesi Tengah ini berharap Bank Indonesia terus memainkan perannya lebih optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara lebih tinggi lagi.

Sebab, lanjutnya, kontribusi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian di daerah sangat signifikan.

“Selain itu, peran Bank Indonesia sebagai katalisator pembangunan diharapkan dapat lebih aktif dan efektif dalam menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis kepada sektor ekonomi unggulan daerah khususnya sektor pertanian dan UMKM di wilayah Provinisi Sumatera,” pungkas Muhidin.

Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) telah menyampaikan bahwa inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) secara tahunan tetap terkendali sebesar 5,47 persen (yoy). Meskipun sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang mencapai 5,28 persen (yoy).

Perkembangan ini tidak terlepas dari pengaruh positif respons kebijakan moneter Bank Indonesia serta sinergi erat pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis lainnya melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya, Olivia Wiswanti.

Berita Golkar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya Olivia Wiswanti mengajak, masyarakat untuk meningkatkan keharmonisan dan ketahanan keluarga, sehingga berdampak positif dalam perlindungan anak.

Olivia juga mendorong seluruh unsur yang ada, untuk ikut serta bersama- sama Pemerintah dan seluruh masyarakat Murung Raya mengingatkan, peran sentral keluarga sebagai lembaga pertama dan paling utama dalam memberikan perlindungan anak.

“Karena keluarga adalah lembaga paling mendasar yang mempunyai pengaruh sangat besar dalam kehidupan seorang anak. Dari keluargalah seorang anak memperoleh proses pengasuhan dan perlindungan,” ujarnya, Rabu, (15/3/2023).

Politisi Golkar ini juga menyampaikan, bahwa dalam keluargalah seorang anak akan dididik dan dibesarkan untuk pertama kali dan dalam keluargalah khususnya keluarga yang berkualitas seorang anak mendapatkan pengasuhan yang berkualitas, sehingga memperoleh perlindungan dari berbagai macam hal yang bisa mengganggu kehidupannya.

“Saya mengajak seluruh unsur yang ada untuk membuka mata kita, membuka hati kita, untuk menyadari bahwa sebenarnya masih ada anak-anak kita bahkan di Murung Raya kita tercinta yang menapaki kehidupannya dengan getir tapa perlindungan yang memadai,” tuturnya.

Olivia juga menekankan agar Pemerintah Daerah melalui jajarannya bekerja secara maksimal mendorong agar setiap keluarga di Murung Raya berperan dalam perlindungan anak mulai dari keluarga.

“Mohon agar kita bekerja maksimal mendorong agar setiap keluarga di Bumi Tana Malai Tolung Lingu ini berperan dalam perlindungan anak mulai dari keluarga,” pungkasnya.

Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani.

Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Christina Aryani menilai, sentilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada TNI/Polri agar menggunakan produk dalam negeri untuk pembelian senjata hingga seragam, sudah tepat.

Christina meyakini Jokowi mendapat info bahwa sebenarnya barang-barang yang diimpor oleh TNI bisa diciptakan dari dalam negeri.

“Kami menilai arahan Presiden Jokowi yang mengingatkan kembali TNI (dan juga Polri) terkait belanja produk pertahanan dalam negeri sudah sangat tepat,” ujar Christina saat dimintai konfimasi, Kamis (16/3/2023).

“Tentu presiden mendapatkan informasi bahwa belanja ini dilakukan terhadap barang yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri, namun sayangnya masih saja diimpor,” sambungnya.

Menurut Christina, Indonesia sudah terbukti mampu memproduksi peralatan seperti sepatu, peluru, seragam militer dan peralatan lain dengan kualitas baik.

Bahkan, kata dia, produk-produk dalam negeri ini banyak juga yang sudah diekspor.

Walau begitu, Christina memaklumi apabila yang diimpor oleh TNI adalah alat utama sistem senjata (alutsista) yang belum mampu diproduksi oleh Indonesia.

“Imbauan ini harus ditangkap sebagai sinyal kuat presiden serius dan detail memastikan produk dalam negeri harus menjadi prioritas. Beda halnya alutsista yang belum semuanya bisa kita produksi sendiri,” kata Christina.

Christina menjelaskan, dengan keberpihakan kepada industri dalam negeri, maka akan banyak efek yang terjadi untuk perekonomian Indonesia sendiri.

Dia pun mendorong TNI untuk terus berbelanja di dalam negeri saja demi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Kemenhan dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk membeli seragam dan senjata buatan dalam negeri.

Jokowi menyatakan, pengadaan seragam dan senjata bagi aparat seharusnya tidak perlu melalui impor karena industri dalam negeri sudah mampu menyediakannya, bahkan mengekspornya.

“Saya minta di Kemenhan, di Polri, seragam militer. Kita ini sudah bikin, ekspor ke semua negara, eh kita malah beli dari luar, sepatu, senjata, kita bisa bikin lho,” kata Jokowi kata Jokowi dalam pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Jokowi mengatakan, sah-sah saja bila alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang canggih seperti pesawat tempur dibeli dari luar negeri. “Tapi kalau senjata, peluru, kita sudah bisa. Apalagi hanya sepatu, kenapa harus beli dari luar?” ujar Jokowi.

Foto saat DPD Partai Golkar DKI Jakarta menyelenggarakan peluncuran buku yang bertajuk ‘A Nation Fighting Covid-19’.

Berita Golkar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta menyelenggarakan peluncuran buku yang bertajuk ‘A Nation Fighting Covid-19’.

Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar mengatakan peluncuran buku ini merupakan hasil dari perlombaan foto dan video pendek yang diselenggarakan oleh DPD Partai Golkar DKI Jakarta selama masa pandemi 2020, 2021, dan 2022.

“Jadi ini awalnya bermula dari lomba foto dan video pendek terlebih dahulu, nah buku ini kemudian kita inisiasi sebagai rangkuman dari 3 tahun perjalanan, perjuangan masyarakat terhadap pandemi Covid-19,” ungkapnya, di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2023).

Bahkan dalam buku tersebut terbagi menjadi tiga segmen, di mana yang pertama adalah Inferno, kemudian pemurnian, dan terakhir Paradiso.

“Ini menggambarkan bagaimana waktu itu masyarakat kita mengalami pandemi Covid-19, tiga segmen ini yang pertama ada Inferno atau neraka di tahun 2020 kita belum tahu pandemi ini seperti apa,” kata dia.

Lebih lanjut dia mengatakan kondisi pandemi tahun 2020 ada banyak masyarakat dan tenaga medis yang menjadi korban ganasnya Covid-19, hal ini disebabkan pada masa itu Indonesia belum memiliki vaksin yang dapat menekan Corona.

“Kemudian di tahun 2021, sudah ada titik terang mengenai vaksin. Ini lah bagaimana pemurnian kepada tubuh manusia melalui vaksin dan sebagainya untuk melawan Covid-19,” jelasnya.

Terakhir adalah segmen Paradiso atau disebut paradise (surga). Ini adalah momentum di mana Indonesia berhasil keluar dari masa-masa sulit setelah dua tahun mengalami dampak Covid-19.

Penyerahan pohon Baobab tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus.

Berita Golkar – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar Kota Tangerang Sachrudin menyerahkan 1 unit pohon Baobab (Kaki Gajah) kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, di Anggrek Neli, Slipi, Jakarta, Selasa (14/3) kemarin.

Penyerahan pohon Baobab tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus didampingi Ketua DPP Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Airin Rachmi Diany.

“Gedung baru Golkar harus lebih rindang, dan lebih sejuk, makanya harus ditanami pepohonan yang rindang. Itu bagian dari cinta lingkungan pasca pembangunan gedung yang banyak memangkas pepohonan di area gedung sebelumnya,” kata Lodewijk dalam keterangan tertulis, Rabu (15/3/2023).

Ia menambahkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memang sangat cinta akan lingkungan.

Karena itu, pihaknya pun berterima kasih kepada Sachrudin yang berkenan untuk membantu penyejukan lingkungan kantor DPP Golkar.

“Terima kasih untuk Pak Sachrudin, dan Ibu Airin yang sudah jauh-jauh dari Kota Tangerang, dari Banten mengantarkan langsung pohon Baobab ini,” ungkap Lodewijk.

Sachrudin yang hadir bersama Airin Rachmi Diany mengatakan pemberian pohon tersebut adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan arahan Ketua Umum Airlangga.

Di mana Airlangga meminta kantor DPP Partai Golkar menjadi lebih teduh dan sejuk dengan penanaman pohon.

“Saat Ketum Airlangga hadir ke Kota Tangerang, beliau menyampaikan ingin membuat kantor DPP lebih rindang dan teduh. Beliau lihat di rumah banyak ditanam pohon Baobab, langsung beliau minta untuk menanam pohon tersebut pula di Kantor DPP,” jelas Sachrudin.

Sementara itu, Airin yang hadir mengungkapkan penghijauan lingkungan DPP memang jadi konsentrasi Ketua Umum Airlangga Hartarto.

“Sebagai Ketua DPP KPPG, Saya senang dengan proses penanaman pohon ini. Biar kantor kita lebih sejuk, rindang, dan teduh,” kata Airin.

Airin yang saat ini juga tengah mempersiapkan diri untuk maju sebagai Calon Gubernur Banten menuturkan sejak dirinya menjadi Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dua Periode (2010-2020), proses perawatan lingkungan dengan melakukan penanaman pohon juga jadi program prioritasnya di Kota Tangsel.

“Sangat penting ada kebijakan soal lingkungan yang dilakukan seorang kepala daerah. Baik di Kota Tangsel maupun di Banten nanti, Saya akan konsentrasi akan isu-isu lingkungan dan menjaga lingkungan di Banten untuk tetap lestari dan terlindungi,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam penyerahan dan penanaman pohon Baobab tersebut turut dihadiri Fungsionaris Pusat Partai Golkar Sanusi, Anggota DPRD Provinsi Banten Desy Yusandi, dan Fungsionaris Golkar Kota Tangerang Ika Lestari.