BERITA

Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Metty Triantika bersama jajarannya datangi warga terdampak banjir di Ciranjang dan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur.

Berita Golkar – Warga terdampak banjir di Ciranjang dan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, didatangi Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Metty Triantika bersama jajarannya, Selasa (9/5/2023).

Rombongan partai Golkar datang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Dikatakan Metty, sesuai instruksi partai, suruh kader harus bergerak saat ada masyarakat di daerahnya yang membutuhkan bantuan terutama saat terjadi bencana alam.

“Kader-kader Partai Golkar ketika melihat bencana harus memiliki kepedulian, dan hadir di masyarakat,” ujar Metty, dalam keterangannya, Selasa (9/5/2023).

Dalam kunjungan ke masyarakat terdampak bencana itu, Metty bersama rombongan memberikan bantuan berupa paket sembako dan barang lainnya yang dibutuhkan masyarakat korban banjir di daerah tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Deden Nasihin, menambahkan, kader Partai Golkar sudah sepatutnya selalu hadir membantu masyarakat setiap saat sesuai dengan ideologi karya dan kekaryaan yang dimiliki Partai Golkar.

“Kami sebagai kader partai tentu harus bisa membuktikan setiap harapan dan apa yang diinginkan rakyat. Termasuk melalui kerja-kerja politik di parlemen atau menjadi wakil rakyat di DPR dan DPRD,” ujar Deden.

Menurutnya berdasarkan data, ada sekitar 2.400 warga di Kecamatan Ciranjang dan Bojongpicung yang menjadi korban akibat dihantam banjir bandang yang terjadi, Senin 1 Maret 2023.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama jajaran Kemenko Perekonomian dengan Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Aziz di sela-sela KTT ASEAN ke-42, pada Rabu (10/05) di Labuan Bajo.

Berita Golkar – Upaya penguatan kerja sama bilateral terus dilakukan Indonesia guna mendorong ekspor dan mendukung perekonomian nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Aziz di sela-sela KTT ASEAN ke-42, pada Rabu (10/05) di Labuan Bajo.

Pertemuan membahas kerja sama bilateral Indonesia – Malaysia, terutama di sektor komoditas seperti kelapa sawit dan karet.

Sebelumnya, Menko Airlangga pada Februari 2023 sudah bertemu dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia YAB Dato’ Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof dimana membahas kerja sama untuk mengatasi diskriminasi Kelapa Sawit.

Pada pertemuan tersebut, Menko Airlangga juga membahas kemungkinan dan strategi perluasan keanggotaan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) dalam waktu dekat.

Pada pertemuan kali ini, kedua Menteri sepakat untuk saling mendukung dalam kebijakan dan negosiasi yang menyangkut ekspor komoditas Kelapa Sawit dan turunannya, serta meningkatkan kerja sama dalam kerangka CPOPC.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin.

Berita Golkar – Srikandi Golkar Puteri Komarudin menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) guna melindungi hak-hak perempuan Indonesia.

Puteri Komarudin menyatakan pengesahan UU TPKS adalah wujud komitmen pemerintah dan DPR RI untuk memperjuangkan hak-hak perempuan sesuai konvensi internasional CEDAW yang sudah dilakukan ratifikasi sejak tahun 1984.

Perjuangan panjang yang inisiasi dan pembahasannya sejak 1 dekade lalu telah menghasilkan UU yang komprehensif.

“Ini karena tidak hanya mengkriminalisasi kekerasan seksual, tapi juga mengedepankan langkah pencegahan dan pemulihan bagi korban kekerasan,” papar Anggota Badan Kerja Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fraksi Partai Golkar kepada suarakarya.id dalam webinar bertajuk “Parliamentary Engagementon CEDAW” yang diselenggarakan oleh Parlemen Dunia (Inter-Parliamentary Union/IPU), pada pekan lalu.

Seperti publik sudah paham, Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS),pada 9 Mei 2022 lalu.

Genap 1 (satu) tahun pengesahannya, pada hari ini, Selasa (9/5/2023), Wakil Rakyat Dapil Jabar VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta) ini.

Puteri pun memaparkan lebih lanjut bentuk dukungan pemerintah dan DPR RI dalam proses legislasi UU tersebut.

“DPR RI menginisiasi penyusunan UU ini dan proses legislasinya memperoleh dukungan penuh seluruh anggota parlemen, baik perempuan dan laki-laki. Tentu, perhatian khusus juga diberikan anggota Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPP-RI) yang terus memantau pembahasan dan memberikan masukan.Tak hanya itu, kami pastinya juga meliibatkan partisipasi aktif kalangan perempuan,” ungkap Srikandi Beringin yang diminta mengawal sebagai Legislator Komisi XI DPR RI ini.

Puteri mengingatkan kembali, selaku negara anggota Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW, Indonesia berkewajiban untuk menyampaikan laporan berkala atas pelaksanaan konvensi kepada Komite CEDAW PBB.

Laporan tersebut dievaluasi oleh Komite CEDAW dan ditutup dengan laporan Observasi Konklusi yang menjabarkan rekomendasi kebijakan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah.

“Percepatan pembahasan dan pengesahan UU TPKS yang dilakukan DPR RI telah dilakukan sesuai rekomendasi Komite CEDAW. Hal ini menunjukkan peran aktif parlemen dalam memastikan terlaksananya konvensi tersebut guna memberi jaminan perlindungan penuh bagi perempuan Indonesia,” ungkap Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini.

Apresiasi pencapaian Indonesia tersebut, bisa ditunjukkan dari pernyataan tegas dari Wakil Ketua Komite CEDAW PBB Nicole Ameline yang menekankan peran anggota parlemen perempuan dalam mengimplementasikan Konvensi CEDAW.

“Rekomendasi Komite CEDAW memang dibuat sesuai kebutuhan negara tersebut. Sehingga, kami turut berbahagia dan apresiasi tinggi atas pencapaian Indonesia dan kaukus perempuan parlemen atas pengesahan UU TPKS. Memang kiprah kerja anggota parlemen perempuan dapat menjadi contoh bagi negara dan dunia untuk memperjuangkan hak-hak perempuan,” jelas Nicole.

Lebih lanjut Puteri yang juga menjabat sebagai Anggota Biro Perempuan Parlemen IPU ini menjabarkan langkah parlemen ke depan.

“Disahkannya UU TPKS bisa dikatakan kemenangan besar bagi perempuan tanah air. Tapi perjuangan kedepan masih panjang. Selanjutnya, DPR bertugas untuk memastikan peraturan pelaksana UU ini segeraterbit dan tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh masyarakat. Kerjasama dan diskusi denganpemerintah dan organisasi masyarakat juga perlu terus dijalin,” pungkas sulung putri Ketua DPR RI ke 17, Ade Komarudin ini.

Selain Puteri Komarudin, pembicara dalam webinar tersebut antara lain Anggota Parlemen Italia Deborah Bergamini.

Webinar juga dihadiri anggota parlemen Jerman, Bhutan, Albania, Italia, Malawi, Tiongkok, Timor Leste, Mongolia, Montenegro, Filipina, Namibia, Slovakia, dan Tanzania.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga sebagai Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Berita Golkar – Wujud nyata kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) bagi kesejahteraan rakyat diantaranya yakni berupa penambahan panjang jalan tol sebesar tiga kali lipat dalam delapan tahun terakhir dan telah beroperasinya perkeretaapian LRT dan MRT di Indonesia.

Selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terus mendorong percepatan penyelesaian PSN sehingga menunjukkan capaian yang progresif dari tahun ke tahun.

Sejak tahun 2016 sampai dengan Desember 2022, sebanyak 156 PSN telah diselesaikan dengan estimasi nilai investasi 1.080,2 triliun rupiah dan mampu menjadi backbone untuk menunjang konektivitas, ketahanan energi, kedaulatan pangan dan mitigasi bencana, hilirisasi industri serta investasi.

Di tahun 2023, 30 PSN ditargetkan untuk dapat diselesaikan.

Dalam acara Media Gathering Sewindu PSN yang digelar Taman Tiahahu disekitar komplek Blok M Jakarta, Senin (8/05), Menko Airlangga hadir di tengah-tengah masyarakat yang didominasi oleh anak muda serta terdiri juga dari awak media, key opinion leaders, influencer, dan undangan dari instansi lainnya.

Dimoderatori oleh Juru Bicara Kemenko Perekonomian Alia Karenina, antusiasme masyarakat dalam acara tersebut tercermin dari diskusi interaktif yang menghiasi dari awal hingga akhir acara.

Pada diskusi tersebut Menko Airlangga menjelaskan detail korelasi antara pembangunan infrastruktur dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, seperti halnya infrastruktur di sektor transportasi yang dapat menurunkan biaya logistik secara signifikan bagi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan.

Menko Airlangga juga menyampaikan keyakinannya bahwa PSN yang telah terbukti bermanfaat bagi masyarakat akan terus berjalan pembangunannya.

“Saya yakin, apa yang masuk PSN adalah kebutuhan masyarakat dan seluruh program PSN, akan terus berjalan,” tegas Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga menegaskan bahwa kolaborasi antara Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menjadi hal yang penting dalam percepatan penyelesaian PSN, termasuk dengan Pemerintah Pusat Daerah.

Pencapaian pembangunan dan percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ini tak pelak merefleksikan dampak positif dari dari upaya Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan selama 8 tahun terakhir ini dalam mempercepat penyelesaian berbagai PSN.

Program Sewindu PSN diluncurkan oleh Kemenko Perekonomian untuk memperingati delapan tahun keberhasilan proyek-proyek strategis nasional yang telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Program yang akan bergulir dari bulan Mei hingga Oktober 2023 ini terdiri dari rangkaian kegiatan dan aktivitas yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik, menstimulasi minat publik, serta mengedukasi publik, terutama generasi muda Indonesia mengenai peran penting PSN terhadap pembangunan ekonomi nasional dan kehidupan yang berkelanjutan.

“Harapan kami adalah masyarakat lebih sadar bahwa percepatan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh tanah air, akan memberi dampak yang sangat positif terhadap penciptaan konektivitas yang kuat antar wilayah, menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memupus kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan daya saing dan stimulus pertumbuhan ekonomi guna mencapai negara maju,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo.

Tidak hanya membahas tentang PSN, Menko Airlangga juga menuturkan berbagai inovasi dan kerja sama yang telah dilakukan Pemerintah, terutama di sektor digital dan pendidikan seperti kerja sama antara Pemerintah dengan Apple Academy, Monash University, King College, dan IBM.

Juga disinggung mengenai inovasi cross border payment system berupa QRIS yang telah menyentuh sejumlah negara seperti Malaysia dan Thailand.

“Kita harus terbuka, kita harus dorong, kita harus berani. Jadi kalau kita menutup diri, kita tidak terbuka, kita akan majunya linier. Belajar dari situ, kita harus majunya eksponansial. Nah eksponansial hanya dengan SDM,” kata Menko Airlangga.

Menutup diskusi tersebut, Menko Airlangga berpesan kepada seluruh generasi muda untuk terus meningkatkan produktivitas guna turut mengakselerasi pembangunan.

Perubahan yang terus terjadi di era digital saat ini harus didukung dengan kompetensi yang memadai, terutama digital literasi.

“Perubahan ini yang harus ditangkap oleh generasi muda. Artinya apa? Lifelong learning,” pungkas Menko Airlangga.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., S.H., M.H.

Berita Golkar – Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus menelisik tersangka korupsi bantuan sosial (Bansos) karena telah merugikan keuangan negara sebesar ratusan miliar rupiah.

Endang Maria menegaskan, pengungkapan korupsi bansos ini penting untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin benar-benar diterima sesuai dengan jadwalnya, nilainya, dan kualitasnya.

“Siapapun yang melakukan korupsi bansos sama saja dengan menari di atas penderitaan rakyat kecil,” tegas Srikandi Beringin di Komisi DPR RI yang bermitra kerja dengan Kementeran Sosial (Kemensos) ini kepada wartawan di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (8/5/2023).

Menurut Anggota Fraksi Partai Golkar DPR/MPR RI ini, penyaluran bansos harus dipastikan benar-benar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat kualitas.

Setiap pengurangan atau korupsi terhadap jatah bantuan sosial yang seharusnya diterima masyarakat akan berdampak terhadap upaya dalam mengurangi atau mengentaskan kemiskinan.

Hal itu, kata Endang terjadi karena bansos memang diperuntukkan guna mengatasi masyarakat yang masih terjebak dalam kemiskinan.

Oleh sebab itu upaya untuk mengentaskan kemiskinan ini seharusnya disinergikan dengan semua stakeholders agar dapat dilakukan lebih cepat, yakni menekan angka kemiskinan di bawah dua digit.

“Jika upaya pengentasan kemiskinan ini dihambat, bahkan dikorupsi sehingga program pengentasan kemiskinan ini bukan tak mungkin malah gagal, yang rugi bukan hanya Pemerintah tetapi bangsa ini karena gagal mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana cita-cita para pendiri Bangsa,” ujar Wakil Rakyat DPR RI dari Dapil Jateng IV (Kabupaten Wonogiri, Sragen dan Karanganyar) ini.

Karena itulah, Endang mendukung langkah-langkah KPK dalam membersihkan para pelaku korupsi dana bansos.

Dia yakin bahwa KPK akan mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sebab upaya pemberantasan korupsi merupakan agenda besar bangsa ini, terlebih korupsi terhadap jatah hak masyarakat miskin.

Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani.

Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengaku prihatin terkait informasi adanya oknum TNI yang terlibat bisnis jual beli senjata di wilayah konflik Papua Komando Distrik Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih. Kegiatan ilegal ini diminta segera dihentikan.

“Benar kata Panglima TNI (Laksamana Yudo Margono) hentikan jual senjata kepada musuh itu sama saja membunuh saudara sendiri. Sudah berapa prajurit TNI yang gugur di Papua? Ini menyedihkan,” kata Christina dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (8/5).

Untuk itu, dia mendukung penuh langkah Panglima TNI memberantas praktik jual beli senjata dan amunisi tersebut. Khususnya, di wilayah konflik Papua Kodam XVII/Cenderawasih.

“Praktik jual beli senjata ini miris betul dan menjadi kejahatan luar biasa. Ini menjadi salah satu penyebab rumitnya penyelesaian konflik di Papua selama ini, yaitu keberadaan rantai pasok senjata dan amunisi yang diduga melibatkan aparat TNI sendiri,” kata dia.

Politikus Partai Golkar ini pun meminta semua pihak yang terlibat berhenti menjadikan suplai senjata kepada musuh sebagai lahan bisnis. Dia mendorong ada perbaikan di internal TNI.

“Jadikan ini kesempatan untuk melakukan pembenahan total, mulai dari komandan sampai prajurit di lapangan harus punya komitmen yang sama,” ujar dia

Menurut dia, praktik jual beli senjata tersebut harus menjadi momentum perbaikan sungguh-sungguh di tubuh TNI dari atas sampai prajurit di lapangan.

Christina menegaskan siapa pun pelakunya pantas dihukum berat melalui penerapan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun.

Christina meyakini perlawanan KKB Papua tidak akan semasif sekarang jika tidak ada pasokan senjata dan amunisi.

“Jadi, pastikan dulu praktik jahat jual senjata dan amunisi kepada musuh ini kita hentikan. Ini adalah bentuk pengkhianatan yang sangat pantas dan wajar jika pelakunya dihukum berat,” tegas dia.

Informasi adanya praktik jual beli senjata diungkap langsunh oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

Dia menyebut ada lonjakan kasus penyalahgunaan senjata dan amunisi di Kodam Cenderawasih selama satu dekade.

Ketua DPD Golkar Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko.

Berita Golkar – DPD Golkar Kota Malang menyiapkan 100 persen kebutuhan bakal calon legislatif (bacaleg) di Kota Malang. Saat ini, seluruh berkas sudah diserahkan ke DPD Golkar Jatim.

“Hari ini DPD Golkar Kota Malang membawa berkas seluruhnya ke Jatim untuk disampaikan di pusat. Nanti tunggu kabar kapan secara bersama-sama didaftarkan ke KPU,” kata Ketua DPD Golkar Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, Senin (8/5).

Pada Pileg 2024 ini, DPD Golkar Kota Malang melibatkan 40 persen wanita dan 40 persen milenial. Hal ini dimaksudkan untuk mendongkrak suara.

“Saya kira, kalau dibanding dengan Pemilu 2019, daripada sisi tokoh yang akan kami tampilkan jauh lebih bagus, lebih dinamis dan banyak potensi muda yang running dalam Pileg nanti,” ungkap pria yang juga Wakil Wali Kota Malang ini.

Di Kota Malang, DPD Partai Golkar menargetkan perolehan suara 20 persen. Target itu menyesuaikan dengan target nasional. Edi mengungkapkan, target nasional sangat dipengaruhi oleh perolehan suara di daerah.

“Target nasional 20 persen sangat ditentukan oleh perolehan daerah. Kami ikuti target 20 persen seperti di pusat,” tandasnya.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina.

Berita Golkar – Peningkatan sektor pertanian dianggap sangat penting untuk dilakukan.

Apalagi, permintaan pangan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina mengaku sangat mendukung peningkatan sektor pertanian. Pasalnya, saat ini keadaan pertanian di Bumi Batiwakkal dinilai belum ideal.

“Saat ini tenaga penyuluh pertanian berjumlah 49 orang yang harus menangani 13 kecamatan. Tentu jumlah tersebut masih kurang, sehingga pembagiannya belum merata,” tuturnya, Senin (8/5/2023).

Ia memaparkan, untuk seluruh kampung yang ada di Kecamatan Sambaliung sebagian besar telah memiliki tenaga penyuluh.

“Berbeda dengan Kecamatan Kelay yang hanya memiliki dua orang tenaga penyuluh,” bebernya.

Elita menerangkan, di Kecamatan Kelay terdapat 14 kampung. Tentu tidak ideal jika dua orang tenaga penyuluh menangani seluruh kampung di Kelay itu.

“Kalau tenaga penyuluh pertanian kurang, akan berdampak kepada hasil yang tidak maksimal,” terangnya.

Dirinya mendorong agar di setiap kampung yang ada terdapat satu orang tenaga penyuluh.

“Supaya ideal dan hasil pertaniannya sesuai dengan yang diharapkan,” imbuhnya.

Selain tenaga penyuluh kurang, kendala lainnya juga terdapat pada Sarana dan Prasarana (Sarpras) yang belum mumpuni, seperti keberadaan Balai Penyuluh Pertanian di sejumlah kecamatan.

“Sarprasnya tenaga penyuluh juga harus ditunjang, salah satunya kendaraan. Mereka perlu difasilitasi kendaraan untuk mobilitas kesana-kemari,” katanya.

Politikus Golkar ini mengaku akan memperjuangkan peningkatan sektor pertanian. Sebab, hal tersebut sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan petani.

“Pertanian harus diperhatikan. Terpenting adalah pertanian kita secara luas dapat meningkat dan petani-petani yang ada sejahtera,” tandasnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena saat Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Gereja GPPS Getsemani Tuamnanu Desa Silu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Senin (8/5/2023).

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, masyarakat yang memiliki kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan itu diibaratkan seperti memiliki payung di tengah musim hujan.

“Hujan itu pasti terjadi dan sakit itu pasti terjadi, tidak mungkin orang hidup itu sehat-sehat terus. Ketika hujan tapi kita punya payung itu basah tapi sedikit, tidak basah kuyup. Sehingga saya menganalogikan ketika kita punya kartu BPJS Kesehatan kita tidak akan jatuh miskin karena uangnya kita gunakan habis untuk bayar pengobatan. Seperti kita punya payung kita basah tapi tidak basah kuyup. Kalau kita punya kartu BPJS kita sakit dari BPJS yang bayar,” ujar Politisi Golkar ini saat Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Gereja GPPS Getsemani Tuamnanu Desa Silu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Senin (8/5/2023).

Melki menjelaskan, untuk menjadi peserta JKN–KIS melalui dua pola yaitu menjadi peserta karena dibayar oleh pemerintah dan menjadi peserta karena dibayar sendiri.

Kata dia, menjadi peserta karena dibayar oleh pemerintah maka akan mendapat kelas tiga dari tiga kategori yaitu kelas satu, kelas dua, dan kelas tiga.

Sedangkan dibayar sendiri maka ada tiga pilihan ini yaitu kelas satu, kelas dua, dan kelas tiga.

“Sejatinya semuanya sama. Hanya mungkin dalam tanda kutip kenyamanan yang berbeda. Kenyamanan itu berbeda dengan perlakuan. Biasanya kelas tiga itu dalam satu ruangan biasanya tiga atau empat orang, kelas dua itu maksimal dua orang. Kelas satu itu satu orang satu kamar. Perbedaannya itu disitu, tapi perlakuan kesehatannya sama,” jelas ketua Golkar NTT ini.

Melki juga mendesak masyarakat yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan agar segera mengurusnya.

Menurut dia, mengurus kartu BPJS Kesehatan memakan waktu hingga empat belas hari, sehingga dia mengimbau kepada masyarakat yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan untuk segera mendaftarkan diri melalui RT, pemerintah desa/lurah, dan dinas sosial.

Bagi anggota masyarakat yang sudah memiliki kartu BPJS Kesehatan mempunyai hak untuk mengecek kesehatannya secara rutin di Puskesmas atau Rumah Sakit.

“Kita itu, saya cek dimana-mana kalau sakit baru ke puskesmas atau rumah sakit. Padahal kita sebagai peserta BPJS Kesehatan ini, kita mau periksa kesehatan di Puskesmas mau tiga bulan sekali atau enam bulan sekali juga itu dianjurkan. Jangan tunggu sakit dulu baru ke Puskesmas. Upayakan supaya 3 bulan sekali itu periksa kesehatan,” saran Melki Laka Lena.

Anggot DPR RI Dapil Banten I, Adde Rosi saat reses di Kabupaten Lebak.

Berita Golkar – Anggota Komisi III DPR-RI Fraksi Partrai Golkar Dapil Banten I, (Kabupaten Lebak dan Pandeglang), Adde Rosi melaksanakan Reses di Kampung Cibeureum, Desa Cibeber, Kabupaten Lebak, Selasa 9 Mei 2023.

Dalam menjemput aspirasi di daerah pemilihannya, banyak warga yang mengeluhkan susahnya akses jalan dan beberapa susahnya mendapatkan air PAM yang dikelola Pemerintah Kabupaten Lebak.

Salah satunya Sulatri, yang mengaku sangat susah mendapatkan air bersih, karena di daerahnya di Desa Cibeber menggunakan air PAM, sedangkan untuk mengebor air tanah membutuhkan biaya yang sangat mahal.

“Bu, tolong agar air PAM di daerah kami dilancarkan, karena air merupakan salah satu kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan. Ini malah kadangan sejam nyala, dua sampai tiga hari mati bu gak ada air,” tuturnya.

Selain itu Atang, salah satu warga juga mengeluhkan susahnya akses jalan menuju daerahnya, hal ini dikarenakan belum adanya perbaikan jalan puluhan tahun, dan dibiarkan rusak parah hingga saat ini.

“Tolong bu, kami minta diperbaiki untuk akses jalan, hal ini membuat warga susah untuk melakukan aktivitas sehari-hari,” tuturnya.

Adde Rosi yang menggelar reses didampingi anggota DPRD Lebak fraksi Partai Golkar Rully Sugiharto Wibowo meminta agar beberapa kewenangan Kabupaten Lebak, Terutama Insfratruktur agar segera disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Lebak.

“Kebetulan saya saat ini bersama bapak Rully, beliau anggota DPRD Kabupaten Lebak, Insya allah aspirasi ibu akan segera kami sampaikan, karena beliau dari Fraksi Golkar,” tutur Adde Rosi.

Sementara, menurut Adde Rosi, terkait insfratruktur dan juga air PAM adalah kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten Lebak.

“Ada beberapa aspirasi dari masyarakat, terutama jalan rusak di desa-desa, hal tersebut kewenangannya Pemerintah Kabupaten dan saya akan menyampaikannya ke Fraksi Partai Golkar di DPRD Lebak,” ungkapnya.

Sementara itu, lanjut Adde Rosi, untuk bantuan berupa pembangunan majlis taklim, dirinya akan langsung merealisasikan dengan bersedekah dan membatu pembangunan majelis taklim yang sedang berlangsung.

“Untuk aspirasi pembangunan majlis taklim saya langsung bantu berupa uang tunai, hal tersebut saya langsung realisasikan dan semoga bisa membatu dan bermanfaat untuk pembangunannya,” ucapnya.

Adde Rosi yang duduk di Komisi 3 DPR RI, bermitra dengan Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, KPK, Mahkamah Konstitusi, LPSK, BNPT dan BNN.

Adde Rosi juga menambahkan, bahwa ada beberapa masukan dan juga aspirasi yang bukan ranah komisinya akan disampaikan dalam rapat Fraksi Partai Golkar dan di mana akan menyampaikan aspirasi masyarakat sesuai yang dibutuhkan.

“Nanti aspirasi yang diterima dan dikeluhkan masyarakat tetap saya catat, yang nantinya akan saya bantu dorong di rapat Fraksi Golkar, untuk membantu masyarakat sesuai komisi dan mitra kerjanya dimasing-masing daerah maupun pusat,” tutupnya.