BERITA

Dito Ariotedjo. (tengah).

Berita Golkar – Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus makin intens berkomunikasi. Jika terwujud, maka koalisi pendukung pasangan presiden Prabowo-Gibran bakal makin gemuk.

Waketum Partai Golkar, Dito Ariotedjo menyambut positif wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Apalagi, komunikasi anggota KIM dengan sejumlah partai politik (parpol) di luar KIM seperti PKB dan PKS berjalan lancar.

“Komunikasi sangat intens, seperti kemarin di HUT-nya PKB. PKS juga menyatakan ingin bersama. Dan kita lihat kemarin Perindo sekarang Ketumnya Mbak Angela dalam pidatonya dan presscon-nya sudah menyatakan akan bersama pemerintah selanjutnya di bawah Pak Prabowo-Gibran,” kata Dito di Jakarta Kamis (1/8/2024) malam.

Dito pun menyambut positif peluang PKS yang akan bergabung dengan KIM di Jakarta. Dia menyebut jika tekad seluruh partai untuk membangun bangsa secara bersama-sama sangat baik.

“Baguslah (PKS) kita kan dalam membangun bangsa, provinsi sampai kabupaten kota sampai negara, intinya selama bisa bersama lebih baik itu lebih bagus,” katanya.

Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyerahkan rekomendasi kepada pasangan Mawardi Yahya – RA Anita Noeringhati (Matahati) maju pada Pilgub Sumsel.

Berita Golkar – Partai Golkar resmi memberi dukungan untuk pasangan calon Mawardi Yahya-RA Anita Noeringhati (Matahati) di Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan (Pilgub Sumsel) 2024.

Kepastian itu usai penyerahan SK dari Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang diterima langsung bakal paslon Matahati di Jakarta, Kamis (1/8).

Bakal Calon Wakil Gubernur RA Anita Noeringhati mengaku bersyukur atas rekomendasi yang diberikan partainya untuk Matahati melaju ke Pilgub Sumsel.

Bagi Matahati, rekomendasi ini tidak hanya menjadi pemenuhan syarat mendaftar ke KPU, tetapi juga penyemangat untuk berjuang meraih kemenangan. Golkar sendiri merupakan pemenang Pemilu di Sumsel, disusul Gerindra.

“Mohon doanya, dengan segala ikhtiar yang ada Insya Allah bisa mewujudkan kembali kejayaan Sumsel, Bangkit Bersama,” ujar Anita, Kamis (1/8/2024).

Sebelumnya, Partai Gerindra telah lebih dulu memberi rekomendasi pada pasangan Matahati.

Dengan dukungan Gerindra dan Golkar, maka pasangan ini sudah mencukupi syarat untuk mendaftar di KPU. Total sudah 23 kursi dikantongi Matahati, sementara syarat minimal 15 kursi.

SK bernomor Skep-63/DPP/GOLKAR/VI/2024 itu ditandatangani oleh Ketum Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk F Paulus.

SK juga memerintahkan DPD Golkar Sumsel untuk menindaklanjuti keputusan ini sesuai dengan ketentuan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Menugaskan DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan untuk mendaftarkan Pasangan Calon yang sudah ditetapkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” tulis SK itu.

DPP Partai Golkar menyerahkan Surat Keputusan (SK) pasangan calon wali kota dan wakil wali kota atas nama Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arafiq untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Berita Golkar – DPP Partai Golkar menyerahkan Surat Keputusan (SK) pasangan calon wali kota dan wakil wali kota atas nama Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arafiq untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

SK pasangan calon Imam-Ririn diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia di Kantor DPP Jakarta Barat pada Kamis (1/8).

“Partai Golkar telah menetapkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arafiq maju di Pilkada Depok 2024,” kata Ketua DPD Partai Golkar Jabar Ace Hasan Syadzily.

Sementara itu, Imam mengaku bersyukur menerima SK pasangan calon dari Partai Golkar. Sehingga syarat pencalonan pasangan Imam-Ririn sudah lengkap untuk mendaftar ke KPU Kota Depok.

“Ya Alhamdulillah, hari ini saya bersama Mpok Ririn menerima SK dari DPP Golkar untuk hari ini berarti sebagai calon walikota dan wakil walikota Depok,” kata Imam.

“Artinya sudah lengkap (SK PKS dan Golkar ) sudah kami terima. Kalau PKS sudah sejak bulan Mei dan hari ini penetapan calon wali kota dan wakil wali kota,” tuturnya.

Lebih lanjut Imam menambahkan pasangan Imam -Ririn berencana akan melakukan deklarasi pasangan calon pada 18 Agustus 2024.

“Kami Imam-Ririn deklarasi 18 Agustus 2024,” demikian Imam.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar resmi mengusung Deden Nasihin dan Neneng Efa Fatimah sebagai calon pasangan bupati – wakil bupati di Pilkada Cianjur 2024.

Berita Golkar – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar resmi mengusung Deden Nasihin dan Neneng Efa Fatimah sebagai calon pasangan bupati–wakil bupati di Pilkada Cianjur 2024.

Pengusungan terhadap Deden dan Neneng itu tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Golkar Nomor: Skep-418/DPP/GOLKAR/IX/2021 tanggal 27 September 2021 tentang Pengisian Jabatan Lowong Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Masa Bakti 2019-2024.

Kemudian, diperkuat dengan Surat Perintah DPP Golkar Nomor: Sprin- 545/DPP/GOLKAR/XI/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Penugasan Fungsionaris untuk merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan Panca Sukses Partai Golkar.

Surat keputusan pengusungan pasangan bacabup-bacawabup Cianjur Deden Nasihin dan Neneng Efa Fatimah yang ditandangani oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto itu diserahkan oleh Ketua Pemenangan Pemilu Jawa 1 DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Penyerahan didampingi Ketua DPD Partai Golkar Jabar Ace Hasan Syadzily di Kantor DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta pada Kamis (1/8/2024).

“Alhamdulillah, hari ini (kemarin) saya menyerahkan surat keputusan pengusungan Deden Nasihin dan Neneng Efa Fatimah sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Cianjur,” kata Kang Ace, sapaan akrab Tubagus Ace Hasan Syadzily dalam siaran persnya, Jumat (2/8/2024).

Dengan keputusan pengusungan ini, seluruh kader Partai Golkar di Cianjur wajib memenangkan pasangan Deden Nasihin-Neneng Efa Fatimah.

“Rebut kembali kursi kepala daerah Kabupaten Cianjur. Insya Allah,” ujar dia.

Sementara itu, Kang Denas—sapaan akrab Deden Nasihin—memohon doa restu masyarakat Cianjur untuk maju di Pilkada Kabupaten Cianjur 2024.

“Mari jadikan Cianjur berkah, sugih mukti, dan kabupaten termaju di Jawa Barat,” ujar dia.

Surat keputusan DPP Partai Golkar itu menyatakan, keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tentang Pengesahan pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dalam rangka mengikuti pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Cianjur dari Partai Golkar pada Pilkada Serentak tahun 2024.

Poin ke-1 tertulis, “Mengesahkan dan menetapkan Deden Nasihin sebagai calon Bupati Kabupaten Cianjur dan Dr Neneng Efa Fatimah MH sebagai calon wakil bupati Kabupaten Cianjur dari Partai Golkar pada Pilkada Serentak tahun 2024.”

Di poin ke-2, DPP Golkar menginstruksikan kepada DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur untuk menindaklanjuti keputusan sesuai ketentuan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada poin ke-3, DPP Partai Golkar menugaskan DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur untuk mendaftarkan Pasangan Calon yang sudah ditetapkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Sedangkan di poin ke-4 menyebutkan, keputusan ini bersifat final dan mengikat bagi seluruh jajaran Pengurus/Fungsionaris/Kader dan Anggota Partai Golkar, segala tindakan yang bertentangan dengan hasil penetapan dan keputusan ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku.

Poin ke-5, DPP Partai Golkar menyatakan, dengan diterbitkan surat keputusan ini, maka surat instruksi dan atau surat tugas DPP Partai Golkar sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku.

Poin ke-6, DPP menegaskan, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini di kemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid.

Berita Golkar – Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid mengkhawatirkan pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh, membuat situasi di Timur Tengah semakin memanas.

Pasalnya, tewasnya Ismail Haniyeh dapat mempersulit perwujudan perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina.

“Saya khawatir peristiwa pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh ini akan membuat situasi di Timur Tengah semakin memanas,” kata Meutya dalam keterangannya kepada media, Rabu (31/7/2024).

Dia pun menyayangkan penyerangan yang terus menerus terjadi di Timur Tengah, serta dengan kejadian tewasnya Ismail Haniyeh.

“Saya berduka serta menyayangkan terus terjadinya kekerasan dan penyerangan di Timur Tengah,” ucap Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Meutya pun mendesak semua pihak mengambil langkah usai diumumkannya kematian Ismail Haniyeh.

Menurutnya, dengan cara tersebut dapat menekan Israel untuk bersedia melakukan dialog dalam konflik yang terjadi dengan Palestina.

“Serta meminta Israel untuk mematuhi hukum dan keputusan hukum Internasional termasuk keputusan ICJ, International Court of Justice (Mahkamah Internasional), yang menyatakan pendudukan Israel di Palestina melanggar hukum,” tuturnya.

Diketahui, tewasnya Ismail Haniyeh itu diumumkan oleh Gerakan Hamas dan Korps Pengawal Revolusi Iran.

Ismael tewas bersama salah satu anggota tim pengamanannya di Teheran, Iran, Rabu (31/7/2024).

“Hamas menyampaikan kepada rakyat Palestina yang agung, kepada umat Arab dan Islam, serta kepada seluruh pejuang kebebasan di dunia, bahwa syahid pejuang Ismail Haniyeh, Ketua Gerakan Hamas, telah gugur akibat serangan mendadak Zionis di kediamannya di Teheran, setelah menghadiri perayaan pelantikan presiden baru Iran,” demikian pernyataan resmi Hamas, Rabu (31/7/2024).

Sementara itu, belum ada pengumuman atau pernyataan langsung yang dibuat Israel terkait insiden tersebut.

Anggota Komisi III DPR RI, Adde Rosi.

Berita Golkar – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya anak dan penyandang disabilitas, terus menjadi sorotan utama di Yogyakarta. Hal ini menjadi perhatian serius dan perlu penanganan tegas.

Anggota Komisi III DPR RI, Adde Rosi menekankan pentingnya penanganan kasus perempuan dan anak di Yogyakarta.

Hal ini menjadi perhatian khusus terhadap isu-isu ini dan berharap kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak mendapatkan perhatian serius dari Kapolda DIY dan Kejaksaan Tinggi (Kajati).

“Saya berharap bahwa kasus-kasus perempuan dan anak ini mendapatkan porsi yang luar biasa dan perhatian penuh dari Kapolda dan Kajati,” ujar Adde Rosi saat ditemui dalam kunjungan kerja reses di Yogyakarta, Senin, (29/7/2024).

Dalam hal ini Komisi III, mengapresiasi tuntutan tinggi yang selama ini dilaksanakan oleh kejaksaan dalam menangani kasus perempuan dan anak.

Adde Rosi berharap hal ini terus dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku.

“Saya berharap tuntutan tinggi bagi kasus perempuan dan anak ini terus dilaksanakan agar menimbulkan efek jera,” tambahnya.

Selain itu, pentingnya penanganan khusus bagi anak dan penyandang disabilitas yang menjadi korban.

Menegaskan bahwa tidak boleh ada ruang untuk restorative justice dalam kasus-kasus di mana korbannya adalah anak dan penyandang disabilitas.

“Saya berharap Kapolda dan tim di bawahnya memastikan bahwa kasus-kasus perempuan dan anak, khususnya anak dan disabilitas yang menjadi korban, tidak diajukan ke ruang restorative justice,” tegas Adde Rosi.

Dengan perhatian khusus dari Komisi III DPR RI, diharapkan penanganan kasus-kasus perempuan dan anak di Yogyakarta dapat lebih optimal, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban, dan memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid.

Berita Golkar – Komisi I DPR RI meminta TNI serius mengusut kasus dugaan penganiayaan terhadap pelajar berinisial MHS (15) di Deli Serdang, Sumatera Utara, hingga korban tewas.

MHS diduga dianiaya oleh oknum TNI sampai terluka parah, lalu kemudian meninggal dunia pada bulan Mei lalu.

“Kasus ini sudah cukup lama, tapi sampai sekarang belum juga ada kejelasan dari TNI. Kami menuntut POM (polisi militer) serius mengusut kasus ini karena pelaku diduga berasal dari institusi TNI,” kata Ketua Komisi I Meutya Hafid dalam keterangannya yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Peristiwa ini bermula saat MHS dan temannya menonton insiden tawuran di Jalan Pelican, Deli Serdang, Medan pada 24 Mei 2024.

Petugas kepolisian dan TNI yang berada di lokasi langsung membubarkan tawuran tersebut dan mengamankan beberapa orang termasuk MHS.

Berdasarkan keterangan saksi yang merupakan teman korban, MHS sempat ditangkap dan diduga dianiaya oleh anggota Babinsa di sekitar lokasi karena dianggap ikut terlibat dalam tawuran.

Oleh oknum TNI itu, MHS disebut dipukul hingga jatuh ke bawah rel kereta api dan mengalami luka penganiayaan di bagian kepala, dada, dan tangan.

MHS yang masih duduk di kelas 3 SMP ini pun sempat tidak sadarkan diri namun oknum Babinsa yang diduga melakukan penganiayaan meninggalkan korban di lokasi kejadian.

MHS lalu sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Hanya saja MHS akhirnya meninggal dunia keesokan harinya.

Meutya mengaku prihatin dengan kabar tersebut. “Kami mengecam tindakan penganiayaan ini jika benar terjadi, apalagi sampai korban kehilangan nyawa. Kasus ini harus betul-betul ditangani, tentunya secara transparan untuk memastikan proses hukum berjalan dengan adil,” ungkap Legislator dari Dapil Sumatera Utara itu.

Meutya juga menyoroti pihak TNI yang seolah mengecilkan kasus kematian MHS.

Hal ini mengingat lantaran orangtua korban sudah melaporkan dugaan penganiayaan oleh Babinsa ke Denpom I/5 Medan sejak kematian korban, namun sampai sekarang pengusutan kasusnya tidak ada kejelasan.

Meski pihak Kodam I/Bukit Barisan (BB) membantah adanya penganiayaan oleh personilnya, Meutya mengingatkan seharusnya tetap ada penjelasan terhadap kasus ini. Bukan malah membiarkan kasus ‘terkubur’ begitu saja.

“Kalau memang tidak ada penganiayaan, buktikan secara jelas dan terang-terangan. Saksi-saksi sudah diperiksa dan memberikan keterangan, penyelidikan dan penyidikan seharusnya terus berlanjut,” tegas Meutya.

Diketahui pada Senin (29/7) kemarin, keluarga korban mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta untuk meminta pengawalan proses hukum dan guna mengungkap kebenaran dalam kematian MHS.

Pasalnya sudah dua bulan sejak peristiwa itu terjadi belum ada satu tersangka pun yang ditangkap atau diadili.

Meutya mendukung langkah keluarga korban tersebut, dan meminta jajaran TNI agar bekerja sama.

“Tak ada pembenaran dari hilangnya nyawa seseorang akibat arogansi dan kekerasan aparat. Maka kasus ini harus diusut tuntas, dan berikan sanksi hukum kepada pelaku jika terbukti bersalah,” ungkapnya.

Jajaran Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) Provinsi Lampung sesaat setelah rapat persiapan yang diadakan Rabu (31/07/2024) sore di Bandarlampung.

Berita Golkar – Ketua Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal, mengonfirmasi bahwa IIPG Lampung akan hadir dalam kegiatan Silaturahmi Nasional (Silatnas) IIPG “Perempuan Golkar Bersatu” tahun 2024.

Acara tersebut akan diselenggarakan pada 21-23 Agustus 2024, dan akan melibatkan para Ketua dan Sekretaris Pengurus Daerah IIPG dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, serta Hasta Karya Partai Golkar.

Rapat persiapan yang diadakan Rabu (31/07/2024) sore kemarin memastikan bahwa IIPG Lampung akan mengirimkan 34 peserta untuk menghadiri acara tersebut.

“Insha Allah, IIPG Provinsi Lampung akan hadir dengan jumlah peserta 34 orang,” ujar Riana Sari.

Salah satu hal menarik dari acara ini adalah kewajiban bagi seluruh peserta untuk mengenakan pakaian adat daerah masing-masing pada hari pertama.

“Selain untuk memeriahkan acara, ini adalah bentuk apresiasi dan kebanggaan terhadap kekayaan budaya Indonesia,” terang Riana Sari, istri dari Arinal Djunaidi, Ketua DPD I Golkar Lampung.

Acara Silaturahmi Nasional IIPG ini diharapkan menjadi momentum penting bagi para perempuan Golkar untuk bersatu dan memperkuat jaringan serta solidaritas antar anggota dari seluruh Indonesia.

Riana Sari berharap kehadiran IIPG Lampung dapat memberikan kontribusi positif dan memperkuat peran perempuan dalam Partai Golkar.

“Semoga dilancarkan dan acaranya nanti berjalan dengan sukses,” tutup Riana Sari Arinal.

Anggota Komisi VIII DPR RI, John Kenedy Azis.

Berita Golkar – Anggota Pansus Angket Haji dari Fraksi Partai Golkar DPR RI John Kenedy Azis membantah pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf yang mengatakan Pansus Angket Haji 2024 untuk menyerang Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Staquf.

“Pernyataan tersebut sama sekali tidak beralasan. Pansus dibentuk bermula dari pelaksanaan ibadah haji yang menurut saya carut marut. Ini adalah pembagian kuota haji yang melanggar Undang-Undang dan juga melanggar kesepakatan,” tutur dia dalam keterangan resmi, Rabu (31/7/2024).

Politikus Golkar ini menilai Kementerian Agama (Kemenag) terlalu memperkeruh masalah ke mana-mana.

Padahal carut-marut pelaksanaan haji tidak ada kaitannya dengan NU.

“Jadi Pansus Haji dibentuk untuk tujuan perbaikan pelaksanaan ibadah haji. Tidak ada hubungan dengan NU,” tegas dia.

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI itu menjelaskan Pansus Angket Haji murni digulirkan untuk memperbaiki manajemen haji.

“Kami lihat bagaimana pelaksanaan ibadah haji ke depan dapat bertambah baik nyaman dan jemaah haji itu menjalankan ibadah haji sesuai rentetan haji itu sendiri. Bisa melaksanakan ibadah haji dengan aman dan khusyuk sesuai dengan sunnah Rasul. Jadi tak ada kaitannya ke mana-mana,” tegas dia.

John Kenedy berharap dengan adanya Pansus Haji mekanisme ibadah haji bisa berjalan semestinya dan sesuai prosedur yang ada.

“Tentu harapannya perbaikan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagaimana perekrutan jemaah haji sesuai dengan daftar orang yang antre. Jangan orang baru antre 4 tahun sudah bisa berangkat haji karena sesuatu. Sementara orang yang antre belasan tahun bahkan puluhan tahun tidak berangkat jadi itu yang harus kami rapikan,” kata dia.

Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti mekanisme proses ibadah haji yang semakin harus semakin carut marut mulai dari antrean jemaah hingga kualitas makanan saat beribadah.

“Jauh lebih penting saat ini memastikan pansus bekerja untuk perbaikan pelayanan haji. Ketimbang melayani pernyataan Ketua Umum PBNU yang tidak jelas landasannya,” ucap dia.

Dia menambahkan Pansus Haji menilai banyak hal yang carut marut dari mulai pembagian kuota, perekrutan jemaah haji hingga pelaksanaan penerbangan ibadah haji itu yang sampai terlambat lebih dari 10 jam.

“Apa enggak dilihat masih di tempat hotel calon jemaah haji sebagian dalam satu kamar melebihi satu kapasitas? Kemudian mutu katering ada beberapa yang keracunan. Apa enggak dilihat bagaimana padatnya tenda di Mina dan Arafah?,” bebernya.

“Jadi kami enggak ada kaitannya dengan NU dan jadi ke mana-mana,” tandas John.

Ketua DPD Golkar Surabaya Arif Fathoni saat bertemu Eri Cahyadi beberapa waktu lalu.

Berita Golkar – Partai Golkar memberikan tanggapan atas rekomendasi yang diberikan PDI Perjuangan kepada Eri Cahyadi dan Armuji untuk Pilwali Surabaya 2024.

Meskipun belum menentukan rekomendasi, Golkar mengisyaratkan akan segera menyusul poros calon kepala daerah petahana tersebut.

Sejak Mei lalu, Golkar telah memberikan surat tugas kepada Eri Cahyadi untuk diusung sebagai calon Wali Kota Surabaya 2024. Hanya saja, surat tugas tersebut belum mencantumkan nama calon Wakil Wali Kota Surabaya.

Golkar masih berharap Eri dapat menggandeng calon wakil wali kota dari luar PDIP.

“Bagi kami, kalau kemudian pada akhirnya PDIP merekomendasikan Mas Eri dan Armuji, ini bukan sesuatu yang luar biasa. Karena memang kan kadernya sendiri,” kata Ketua DPD Golkar Surabaya Arif Fathoni dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (31/7/2024).

Ia mengakui, bahwa hingga saat ini surat tugas dari partainya masih diberikan kepada Eri.

Sehingga, besar kemungkinan Partai berlambang Beringin ini segera menyusul untuk memberikan rekomendasi serupa.

Hanya saja, Fathoni menggarisbawahi pernyataan Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Budi ‘Kanang’ Sulistyono terkait strategi pemenangan pilkada.

Kanang memberikan arahan di depan kader yang mendapat rekomendasi, ia mengungkap strategi menyukseskan target partai.

“Kami membaca statement Pak Budi Kanang, bahwa Eri-Armuji harus menang dengan segala cara, baik terhormat atau tidak terhormat, sopan atau tidak sopan. Nah, itu tentu berbeda dengan cara berpolitiknya Partai Golkar,” ucap Fathoni yang juga Anggota DPRD Surabaya ini.

Bagi Golkar, kemenangan pilkada harus dilakukan dengan cara-cara bijak dengan mematuhi aturan sebagai pijakan dalam bernegara.

Menurut Fathoni, mengawal kontestasi Pilkada harus dilakukan dengan cara-cara terhormat untuk menghasilkan pemimpin bermartabat.

“Kalaupun kami merekomendasikan Mas Eri Cahyadi, maka kami akan memenangkan Mas Eri dengan tata krama politik yang baik. Sebab, kami meyakini vox populi, vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. (Pilkada) Harus dilakukan dengan cara baik dan terhormat,” tegasnya.

“Golkar ingin memenangkan Mas Eri dengan cara yang sopan dan terhormat. Mas Eri tinggal memilih, menggunakan strategi yang mana,” tambah Fathoni.

Sekalipun PDIP telah menurunkan rekomendasi berupa pasangan, Golkar masih berharap Eri bisa memilih sosok kandidat wakil wali kota di luar partai berlambang kepala banteng ini.

Apalagi, Golkar yang tergabung dalam poros Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Pilpres lalu bersama Gerindra, PAN, Demokrat dan PSI, juga memiliki banyak stok tokoh. Pun dari Golkar, ada nama Fathoni dan Bayu Airlangga.

“Semua kemungkinan masih bisa terjadi. Prinsipnya, dari KIM, kami masih memiliki banyak kader,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua PDIP Budi Sulistyono alias Kanang menyerahkan rekomendasi kepada 7 pasangan calon dan surat tugas kepada 2 tokoh untuk maju di Pilkada se-Jawa Timur, Rabu (31/7/2024).

Kanang berharap, masing-masing tokoh memiliki semangat untuk memenangkan hati rakyat.

“Milih mana, kalah terhormat atau menang yang tidak terhormat? Ini yang harus kita lalui bersama dalam laga ini,” ucap Kanang saat memberikan surat rekomendasi di Kantor DPD PDI Perjuangan Jatim, Jalan Kendangsari Surabaya, Selasa (30/7/2024).

“Ketika kita menang ya harus menang, menang itu sopan atau tidak sopan ya harus menang. Terhormat atau tidak terhormat yang penting menang,” jelas mantan Bupati Ngawi Tahun 2010-2021 itu.