BERITA

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Dr.I Nyoman Sugawa Korry, SE, MM.Ak, Ca. pada Pelantikan Pengurus HWK Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali di Wantilan Golkar Bali di Denpasar, Sabtu (20/5/2023).

Berita Golkar – Partai Golkar menitipkan terwujudnya perempuan-perempuan di pundak ibu-ibu kader Himpunan Wanita Karya (HWK) dan para kader perempuan Golkar.

Hal itu ditegaskan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Dr.I Nyoman Sugawa Korry, SE, MM.Ak, Ca. pada Pelantikan Pengurus HWK Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali di Wantilan Golkar Bali di Denpasar, Sabtu (20/5/2023).

“Saya titipkan tanggungjawab mewujudkan kader perempuan mandiri dan berprestasi selanjutnya kepada ibu-ibu,” ujar Sugawa.

Pada acara yang dihadiri Ketua Umum dan Sekjen DPP HWK, Sugawa “menantang” HWK bisa membuat dan melaksanakan program kegiatan setiap bulan untuk mewujudkan para perempuan mandiri dan berprestasi, sebagai penopang dan penguat doktrin karya-kekaryaan Partai Golkar.

Ketua DPD HWK Provinsi Bali, Ni Putu Sawitri, SH.M. C.Med meminta kepada semua perempuan untuk lebih maju berpikir positif, bisa menginspirasi bagi lingkungan sekitar, bangsa dan negara.

Terhadap “tantangan” Sugawa Korry, Sawitri menyatakan kesiapan bersama seluruh jajaran HWK di Bali melaksanakan berbagai kegiatan.

Pada acara pelantikan yang dihadiri para Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten dan Kota se-Bali dan para perempuan dari organisasi sayap Golkar dan Ketua Umum HWK, Ir. Dany Soedarsono, menyampaikan, HWK yang hidup di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara sudah seyogyanya mampu memberi makna atas kehadirannya bagi anggota, masyarakat, bangsa dan negara.

“Harapan itu sepanjang perjalanan keberadaan HWK dapat menjadikan dirinya seperti pohon beringin yang menaungi dan memberi manfaat bagi semua,” tegasnya.

Ditambahkan, keberadaan perempuan layak untuk turut ikut berperan terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran di kehidupan masyarakat.

Sebab itu, masih terdapat banyaknya pandangan rendah terhadap perempuan.

“Maka dari itu, selaras dengan program kerja HWK, maka di mulai dengan diselenggarakannya kegiatan Pelantikan Pengurus Himpunan Wanita Karya Provinsi Bali,” pungkas Dany Soedarsono.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kanada.

Berita Golkar– Dalam pelaksanaan hari kedua KTT G7 di Hiroshima Jepang, Presiden Joko Widodo melakukan beberapa pertemuan bilateral dengan para mitra internasional.

Bertempat di Rihga Royal Hotel Hiroshima, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo pada pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kanada, Presiden Brazil, Perdana Menteri Cook Island, dan Direktur Pelaksana IMF.

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Justin Trudeau melakukan pertemuan sekembalinya dari kegiatan di Grand Prince Hotel, Hiroshima.

Kerja sama Indonesia dan Kanada perlu didorong lebih maju mengingat besarnya potensi kerja sama dari sisi investasi dan perdagangan yang dapat direalisasikan.

Indonesia dan Kanada dalam upaya untuk menyelesaikan Indonesia – Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) yang telah menyelesaikan putaran ke-empat pada bulan Februari 2023.

Presiden Joko Widodo juga mendorong realisasi investasi Pension Funds Kanada yang fokus di pembangunan Ibu Kota Nusantara serta mengapresiasi dukungan Kanada dan negara G7 lainnya terkait transisi energi di Indonesia.

PM Kanada juga menyampaikan keinginan Kanada untuk dapat bergabung ke dalam IPEF (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity).

Sementara itu, Brazil bersama dengan Indonesia dan India merupakan anggota Troika pada Kepemimpinan G20.

Pada pertemuan dengan Presiden Brazil, Lula da Silva, Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih atas dukungan yang turut diberikan Brazil pada Presidensi G20 Indonesia.

Indonesia dan Brazil telah menjalin kerja sama di bidang pertanian dan perdagangan. Kerja sama ini semakin strategis di tengah krisis pangan global yang terjadi tahun 2022.

Selain itu, disepakati juga terkait impor daging sapi dan sapi potong dari Brazil yang akan dibahas lebih teknis.

Selain itu juga didorong kemitraan di bidang kehutanan karena Indonesia dan Brasil adalah dua negara yang memiliki hutan tropis cukup besar, termasuk mendorong komitmen negara maju bagi penyediaan dana perubahan iklim.

Selanjutnya, dibahas juga tentang rencana kerja sama mengenai Hutan Tropis antara Indonesia, Brazil dan Congo.

Pada kesempatan itu, Presiden Lula mengharapkan Presiden Joko Widodo dapat melakukan kunjungan ke Brasil.

Pertemuan bilateral Indonesia dan Cook Island merupakan pertemuan perdana bagi Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Mark Brown, sejak kedua negara memiliki hubungan bilateral pada tahun 2019.

Kemitraan Indonesia dan Cook Island selaku Keketuaan Pacific Island Forum (PIF) melanjutkan kemitraan strategis Indonesia terhadap negara-negara di kawasan Pasifik yang sebelumnya dilakukan dengan mengundang perwakilan PIF pada Presidensi G20 Indonesia.

Pada tingkatan lanjut, Indonesia tengah mengembangkan peta jalan kerja sama pembangunan di Pasifik sebagai tindak lanjut Indonesia – Pacific Forum for Development (IPFD).

Pertemuan bilateral dengan Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, banyak mengangkat capaian positif dari kinerja perekonomian Indonesia, dan mengapresiasi pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasidi Indonesia.

Pada IMF World Economic Outlook bulan April 2023, IMF merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2023 dari 4,8% menjadi 5,0% (naik 0,2 pp), dan outlook perekonomian Indonesia tahun 2024 yang cukup baik di kisaran 5,1%.

Hal ini tidak terlepas dari kebijakan perekonomian Indonesia yang dinilai IMF sebagai langkah yang sensible, berwawasan ke depan, dan terkoordinasi dengan baik.

Kondisi tersebut perlu dijaga dan ditingkatkan untuk mencapai sasaran menjadi High Income Country sebelum 2045.

Indonesia terus mendorong berbagai kebijakan strategis untuk memanfaatkan peluang bonus demografi seperti efisiensi investasi terkait penggunaan kapital secara efektif dan efisien, peningkatan produktifitas melalui perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja, hingga pemanfaatan strategi ketahanan pangan, energi, dan ekonomi hijau.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto menghadiri Pertemuan Menteri Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) ke-11 yang berlangsung pada di Kuala Lumpur, Malaysia.

Dalam pertemuan negara penghasil kelapa sawit ini disimpulkan perlu penguatan peran strategis negara produsen minyak sawit.

Airlangga menjelaskan, negara produsen minyak sawit perlu mengedepankan kolaborasi dan konsolidasi.

Kolaborasi kuat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang muncul dari negara pengimpor minyak sawit.

“Saya mengapresiasi Pertemuan Tingkat Menteri CPOPC ke-11 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur ini. Banyak hal sudah dibahas, pertama mengadopsi Honduras menjadi negara baru anggota CPOPC. Ini menjadi sejarah karena dalam waktu dekat kita juga menambah Papua Nugini (sebagai anggota),” ungkap Airlangga Hartarto dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (17/5/2023).

Para Menteri tetap optimis bahwa produksi, permintaan, dan harga minyak sawit akan terus tumbuh positif di 2023 serta industri kelapa sawit akan terus memainkan peranan penting dalam memastikan ketahanan pangan untuk populasi global.

“Walaupun ada banyak tantangan terhadap industrinya, dan tentunya kami juga melihat tantangan terhadap produknya, baik di Eropa, India, maupun beberapa negara lainnya, namun kami mengapresiasi CPOPC yang melakukan joint visit antara Indonesia dan Malaysia ke Uni Eropa di akhir bulan ini,” tutur Menko Airlangga.

Mencermati perkembangan terkini di Uni Eropa (UE), khususnya Peraturan Deforestasi UE (EUDR) yang berpotensi memberi dampak negatif pada industri kelapa sawit dan mengecualikan petani kecil dari rantai pasok, CPOPC akan menyelenggarakan Misi Bersama untuk negara produsen ke Brussels, Belgia, pada 30-31 Mei 2023.

Misi bersama itu juga akan bertemu dengan para pemain utama industri kelapa sawit dan organisasi masyarakat sipil di UE.

Para Menteri optimis bahwa misi bersama ke UE akan membawa hasil positif.

“Kami optimis bahwa dengan semakin banyaknya (anggota) CPOPC maka akan dapat menyejahterakan masyarakat di masing-masing negara anggota. Di samping itu, kami juga sampaikan bahwa smallholder atau petani kecil (nano farmer) merupakan backbone dari industri kelapa sawit.

Sebagai komoditas strategis, minyak sawit telah membuktikan menjadi salah satu solusi alternatif ketahanan pangan mengingat kondisi geopolitik saat ini di Eropa sebagai akibat Perang Ukraina-Rusia,” kata Menko Airlangga.

Pertemuan Tingkat Menteri tersebut juga meyakini bahwa minyak sawit akan tetap menjadi bahan baku penting untuk produksi biodiesel, sehingga dapat memastikan ketahanan energi dunia dalam jangka panjang.

Meskipun ketersediaan dan pasokan minyak nabati utama masih belum pasti pada tahun ini, namun minyak sawit masih berpeluang tumbuh karena ketersediaan, keserbagunaan, dan daya saing harganya

“Minyak sawit tidak hanya penting bagi negara-negara anggota CPOPC, tapi juga untuk dunia,” pungkas Menko Airlangga.

Pertemuan Tingkat Menteri ini juga diikuti oleh perwakilan Kolombia, Ghana, dan Papua Nugini sebagai Negara Pengamat, serta Nigeria sebagai Negara Tamu.

Keempat negara itu menyatakan dukungannya terhadap strategi dan prioritas Dewan CPOPC yang bertujuan mendukung pengembangan industri dan mengatasi tantangan global, seperti ketahanan pangan dan energi terbarukan.

Anggota Komisi IV DPR RI F-Golkar Firman Soebagyo.

Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengamini keluhkan Presiden Jokowi mengenai ketidakakuratan data pertanian di Indonesia.

Menurut Firman, dari data pertanian yang disampaikan merupakan hasil pengamatan dari masing-masing Kementerian/Lembaga. Sehingga membuat ketidaksinkronan pendataan, yang justru membuat pusing Presiden.

“Ini harus segera dievaluasi keseluruhan soal data Pertanian. Kalau data ini tidak sinkron antara data satu dengan yang lain maka ini akan sulit tercapai dalam rencana kerja Pemerintah,” kata Firman dalam keterangannya, Jumat (19/5/2023).

Seharusnya, sambung dia, semua (K/L) melaporkan data mereka masing-masing.

Namun, sebelum data dilaporkan sudah yerlebih dahulu disinkronkan menjadi satu kesatuan. Bila tidak dilakukan, maka semua data menjadi tidak akurat yang menyebabkan adanya perbedaan data.

Tentunya, kata Firman, akan sangat mempengaruhi rencana pembangunan pertanian untuk dijalankan

“Ya, memang tidak semua data-data itu sinkron karena selalu adanya missleading. Misalnya data produksi BPS menentukan ini, Kementan ini, Kemendag, BPS dan Bapanas melakukan lain,” ucapnya.

“Dulu saja mensinkronkan data BPS dan Kemendag saja sudah sulit sekarang ditambah lagi Bapanas karena semuanya masing-masing punya kepentingan beda-beda,” sebut legislator Dapil Jateng III tersebut.

Karena itu, Firman berharap dari data Pertanian diserahkan Pemerintah, hendaknya Kementan fokus pada masalah pembangunan sektor Pertanian, dan BPS fokus pada ketersediaan serta data.

Supaya nantinya, jika hal ini dilaporkan kepada Presiden tidak tumpang tindih dan missleading kembali.

“Dan pada akhirnya semua K/L acuannya satu dan tidak masing-masing memiliki data sendiri,” pungkas politikus Golkar tersebut

Anggota Komisi II DPR RI, Agung Widyantoro.

Berita Golkar – Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro mewakili Fraksi Partai Golkar menyampaikan pihaknya tetap mendukung affirmative action atau tindakan afirmatif terhadap kuota perempuan 30% sebagaimana tertera Pasal 8 ayat (2) tentang aturan teknis penghitungan dari Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.

“Sebagai penjabaran dari undang-undang nomor 7 2017 KPU melalui PKPU Nomor 10 2023 telah mengeluarkan peraturan sebagaimana tertera di dalam pasal 8 ayat 2 Oleh sebab itu Fraksi Partai Golkar tetap mendukung affirmative action kuota perempuan 30%,” jelasnya dalam rapat dengar pendapat Komisi II dengan KPU, BAWASLU, DKPP dan Dirjen Polpum Kemendagri, Rabu, (17/5/2023).

Menurutnya, Fraksi Partai Golkar tetap memberikan prinsip-prinsip ketaatan terhadap asas-asas secara normatif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, dan telah memenuhi rumusan affirmative action yang ditetapkan.

“Alhamdulillah dalam pendaftaran ke KPU kemarin Fraksi kami telah memenuhi rumusan affirmative action yang diharapkan oleh sahabat-sahabat perempuan di dalam peran serta partai politik,” jelasnya.

Diakhir, Agung menegaskan jika Pemilu harus tetap dilaksanakan tahun 2024 dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.

”Pemilu terkait dengan kuota perempuan tetap mendukung berdasarkan aturan PKPU Sebagaimana telah dilaksanakan melalui PKPU Nomor 10 tahun 2023,” tegasnya.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Lindsey Afsari Puteri.

Berita Golkar – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Lindsey Afsari Puteri mendorong pendidikan politik untuk kaum perempuan.

Pentingnya Pendidikan Politik & Komitmen Parpol Tingkatkan Keterwakilan Perempuan

Hal ini untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif.

“Bahwa Partai Golkar sebagai Partai yang mengedepankan kaderisasi telah merampungkan pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan. Namun, mungkin masih ada partai kecil yang mengalami kendala dalam hal ini,” kata Lindsey dalam keterangan yang diterima, Kamis (18/5/2023).

Lindsey mengatakan, sesama politisi perempuan harus saling mendukung pemenuhan kuota 30 persen tersebut.

Menurutnya, di Partai Golkar sendiri sudah menjadi konsen untuk keterwakilan perempuan di Pemilu Legislatif.

“Sejak jauh hari Partai Golkar menerapkan pola atau mekanisme penjaringan Fungsionaris 200 persen, lalu diseleksi menjadi 150 persen, dan akhirnya menjadi 100 persen bacaleg. Artinya Partai Golkar telah melampaui kuota 30 persen dengan mencapai 33,96 persen pada pencalonan perempuan di pemilu legislatif kali ini,” katanya.

Namun, kata Lindsey, dirinya tidak ingin capaian 30 persen hanya pada pencalonan.

Melainkan untuk keterpilihan hingga menjadi anggota DPR yang kemudian mampu memperjuangkan kebijakan kebijakan pro perempuan.

“Jika hanya untuk memenuhi kuota, bagi partai besar mungkin lebih mudah dilakukan. Tetapi kita kan juga harus memperjuangkan teman-teman di parpol lain yang belum mendapat tempat,” katanya.

Lindsey yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), mengakui bahwa partai politik harus memprioritaskan target yang realistis.

“DPP Partai Golkar tentu menghitung bahwa partai ini harus realistis untuk mencapai target pemenangan,” katanya.

“Namun sebagai pimpinan KPPG kami berkomitmen untuk mendukung rekan-rekan perempuan. Dengan memberikan rekomendasi kepada kader perempuan terbaik dan potensial baik di pusat maupun daerah untuk mendapatkan nomor urut 1,” katanya.

Dirinya juga menekankan bahwa secara kelembagaan, KPPI maupun KPPG berupaya mendorong partai politik untuk lebih berkomitmen dalam mendukung partisipasi perempuan di bidang politik secara konkrit.

Hal ini dengan menyediakan dukungan logistik yang memadai untuk membantu mengaktivasi jaringan tadi.

“Kami berharap langkah-langkah ini akan membantu meningkatkan keterpilihan dan keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif. Dengan demikian, diharapkan suara dan kepentingan perempuan dapat lebih diwakili dan diperjuangkan melalui legislasi, budgeting maupun pengawasan dalam pembangunan dan jalannya pemerintahan,” katanya.

Sementara, pengamat politik Adi Prayitno menjelaskan, bahwa partai politik dalam merumuskan strategi pencalonan pasti berfokus pada bagaimana memenangkan pertarungan.

Adi juga mengatakan bahwa calon anggota legislatif yang diusung harus memiliki dukungan politik yang kuat untuk meningkatkan perolehan suara.

“Partai tidak terlalu mempedulikan apakah calon itu pemuda, orang tua, perempuan, atau laki-laki sebenarnya tidak penting. Afirmasi 30 persen perempuan menjadi tidak efektif jika tidak dijamin,” katanya.

Menurutnya, undang-undang menuntut adanya keterwakilan perempuan sebesar 30 persen. Namun sebenarnya partai politik tidak terlalu mempedulikannya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menilai, sejumlah kriteria capres Presiden Jokowi yang dilontarkan di Musra Relawan Jokowi mengarah pada Ketum Golkar, Airlangga Hartarto.

Menurut dia, misalnya soal keberanian. Airlangga dianggap berani mengambil kebijakan dan kemampuan menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

“Semua syarat yang dikatakan Presiden Jokowi ada di Airlangga Hartarto. Salah satu keberaniannya mengambil kebijakan ekonomi yang baik saat Covid-19. Sehingga perekonomian terjaga dengan baik,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (16/5).

Emrus mengatakan, kebijakan ekonomi yang dilakukan Airlangga tahun 2021 yakni mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal II 2021 mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07 persen. Angka itu menjadi yang tertinggi dalam 17 tahun terakhir atau sejak 2004.

Kemudian sejak Covid hingga saat ini Indonesia tidak mengalami kelesuan ekonomi seperti yang terjadi beberapa negara di dunia akibat pandemi.

“Sebaliknya, secara makro pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat luar biasa,” ujarnya.

Emrus juga menilai, Airlangga termasuk yang berani menghadapi persaingan global.

Airlangga mulai sering bicara terkait dengan bonus demografi dan langkah langkah yang tepat untuk membangun ekonomi ke depan.

Kemudian syarat berikutnya, dekat dengan rakyat. Definisi dekat dengan rakyat adalah ketika pejabat itu melakukan kinerjanya dengan baik.

Sehingga berdampak pada meningkatnya kesejahteraan rakyat.

“Kebijakan programnya kinerjanya meningkatkan kesejahteraan dengan rakyat. Itu yang diartikan dengan dengan rakyat, bukan diartikan dekat secara fisik,” ujarnya.

Berdasarkan catatan, sejumlah kebijakan pro rakyat sudah digelontorkan Airlangga Hartarto selama menjadi Menko Perekonomian.

Sebut saja Program Kartu Prakerja sampai alokasi anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai Rp128 triliun lebih.

Emrus mengatakan, Airlangga memiliki kepemimpinan yang kuat. Sebagai ketua umum partai Airlangga mampu menjaga soliditas.

Hal ini terlihat dengan tidak ada lagi perpecahan di internal partai.

“Dia bisa merangkul fraksi-fraksi yang ada di DPR di Golkar, sehingga sekarang menyatu. Kalau dia Presiden, kepemimpinannya akan membuatnya mampu merangkul berbagai kekuatan politik yang ada di Indonesia,” tegas Emrus.

Wakil ketua Divisi Perempuan Golkar Soppeng, Andi Wahdah.

Berita Golkar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Soppeng, optimis mampu mendudukkan kader perempuannya di setiap Daerah Pemilihan (Dapil).

Wakil ketua Divisi Perempuan Golkar Soppeng, Andi Wahdah menjelaskan, saat ini dirinya yakin bisa meraih satu kursi tiap Dapil untuk Caleg perempuannya.

“Yah kami sangat optimis, untuk meningkatkan raihan suara perempuan melebihi Pemilu sebelumnya,” katanya.

Menurutnya, modal 12 kursi yang dimiliki oleh Partai berlambang pohon beringin tersebut, menjadi modal yang sangat besar.

“Kami kan sudah punya 12 kursi di DPR, yang 4 diantaranya diisi oleh perempuan. Pak ketua juga memberikan arahan untuk meraih minimal 12 kursi,” jelasnya.

Pengusaha dan Tokoh perempuan, merupakan latar belakang yang mayoritas dimiliki oleh Bacaleg Golkar saat ini.

“Semuanya merupakan kader Golkar yang berangkat dari latar belakang pengusaha dan Tokoh perempuan,” kata anggota Komisi II DPRD Soppeng tersebut.

Untuk meraih hal tersebut menurutnya, saat ini partai Golkar telah menggerakkan seluruh mesin partai mulai dari tingkat desa dan kelurahan.

“Seluruh kader partai bergerak untuk kembali menjadikan Golkar sebagai partai pemenang,” tutupnya.

Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin.

Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendesak Bank Syariah Indonesia (BSI) segera merampungkan penyelidikan dan meningkatkan ketahanan serta keamanan siber.

Hal ini disampaikannya pasca dugaan serangan siber yang menimbulkan gangguan sistem layanan lembaga perbankan tersebut.

Kelompok peretas Lockbit mengklaim telah meretas sistem IT BSI dan menyebarkan 15 juta data nasabah di situs gelap (dark web) karena diduga tidak mencapai titik temu selama proses negosiasi.

“Kejadian ini sangat disayangkan karena pastinya mengganggu aktivitas transaksi masyarakat. Apalagi, BSI punya reputasi yang tinggi sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, bahkan ke-14 terbesar di dunia. Untuk itu, BSI perlu segera selidiki dan evaluasi sistem manajemen risiko, terutama risiko serangan siber. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan nasabah serta melindungi keamanan data dan dana yang disimpan,” kata Puteri dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan pada Rabu (17/05/2023).

Politisi Partai Golkar ini juga menekankan kewajiban BSI untuk menjaga keamanan data nasabah dan memitigasi risiko serangan siber, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

“UU PPSK sudah jelas mengamanatkan bahwa lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah seperti BSI, wajib memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan sibernya sesuai ketentuan UU PDP. Dari regulator, pedoman acuan teknis juga sudah ada, seperti POJK 11/2022 tentang penyelenggaraan IT oleh bank umum maupun SEOJK 29/2022 tentang ketahanan dan keamanan siber bank umum. Sehingga, yang perlu dikejar sekarang adalah melaksanakan peraturan yang ada dengan konsekuen dan konsisten untuk menghindari risiko serangan siber kembali terjadi dan berulang,” jelas Puteri.

Dalam proses penyelidikan ini, Puteri juga mendorong agar BSI turut melibatkan lembaga negara lainnya seperti Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian, hingga Kepolisian.

“Sampaikan hasilnya kepada nasabah dan publik, serta ambil langkah penanganannya yang tepat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pihak BSI sendiri menyatakan tengah melakukan penyelidikan atau audit dan digital forensik terkait klaim tersebut.

Legislator Dapil Jawa Barat VII ini juga meminta OJK mengawasi proses audit tersebut dan mengevaluasi sistem manajemen risiko BSI.

“Kejadian ini menandakan masih terdapat kerentanan dalam sistem IT BSI. Sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi sektor perbankan. Jadi, kami imbau peran aktif OJK untuk mengawasi proses audit yang dilakukan BSI. Termasuk, agar OJK melakukan penilaian atas ketahanan dan keamanan siber bank, seperti efektivitas respon dan upaya pemulihan terhadap serangan siber, dan melakukan tindak lanjut jika ditemukan pelanggaran,” tambahnya.

Menutup keterangan resminya, Puteri berpesan kepada masyarakat dan nasabah untuk tetap tenang.

Juga diharapkan segera melaporkan kepada pihak terkait apabila menemukan kendala dalam mengakses layanan perbankan agar dapat segera ditindaklanjuti.

Sekretaris DPD II Golkar Kota Pekanbaru, Roni Amril saat mendaftarkan Bacaleg Partai Golkar di KPUD Kota Pekanbaru, Ahad (14/5/2023).

Berita Golkar – Sekretaris DPD II Golkar Kota Pekanbaru, Roni Amril mendaftarkan 50 bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) untuk pemilihan Legislatif tahun 2024 mendatang di kantor KPUD Kota Pekanbaru, Ahad (14/5).

Partai Golkar menargetkan 9 kursi di Pekanbaru. Roni Amril mengatakan, Golkar ini adalah partai yang besar, seluruh kader yang kami siapkan ini mulai dari Dapil 1 sampai dengan Dapil 7 lebih kurang 50 orang dengan 30 persen kuota perempuan.

Menurutnya semuanya sudah memenuhi kriteria seperti punya prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.

“InsyaAllah semua kader yang kami rekomendasikan tidak tercela. Termasuk juga kuota perempuan,” ujar Roni Amril.

“Amril menambahkan bahwa bacaleg yang direkomendasikan dari semua lini termasuk generasi milenial,” lanjutnya.

PG Dumai Daftarkan 35 Caleg Sementara itu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Dumai resmi mendaftarkan 35 bakal calon legislatif (Bacaleg) peserta pemilu tahun 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai, di hari terakhir batas pendaftaran, Ahad (14/05/2023) pukul 10.00 WIB.

Diiringi kompang Melayu, pendaftaran Bacaleg partai berlambang pohon beringin itu dipimpin langsung Ketua DPD II Partai Golkar Kota Dumai Ferdiansyah berlangsung lancar.

Dikatakan Ferdi, semua berkas pendaftaran caleg Partai Golongan Karya (Golkar) kota Dumai dinyatakan lengkap dan dapat diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dumai.

Golkar Kampar Optimis 9 Kursi DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Kampar  optimis meraih 9 kursi.

Kemari Ketua DPD II Golkar Kampar Repol SAg MIP mendaftarkan 45 bakal calon legislatif (bacaleg)-nya ke kantor KPU Kampar, Ahad (14/5).

Dengan menaiki sisingan Pasundan khas Jawa Barat, Ketua DPD II Golkar Kampar Repol SAg MIP bersama sang ibunda tercinta diarak menuju kantor KPU Kampar.