BERITA

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena (tengah).

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengajak semua keluarga yang memiliki ibu hamil agar memprioritaskan pemenuhan gizinya.

Sebab hal ini sangat penting sebagai salah satu upaya untuk pencegahan stunting.

“Apabila dalam rumah ada yang hamil, entah itu istri, entah itu anak, entah itu menantu atau ponaan itu, perlakukan dia sebagai warga utama dalam rumah tersebut. Karena anak dalam kandungan itu masa depan kita semua, masa depan bapak mama, masa depan bangsa dan negara ini,” kata Politisi Golkar yang akrab disapa Melki Laka Lena ini saat melakukan Kampanye Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten/Kota bersama mitra kerja BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), di Aula SMPK Adisucipto Penfui, Kota Kupang, Kamis (1/6/2023).

Dalam hal pemenuhan gizi ibu hamil, Melki Laka Lena juga menghimbau masyarakat untuk tidak membedakan antara anak yang hamil di luar nikah dan menikah secara baik-baik.

“Biasanya dalam rumah, yang nikah baik-baik diberikan perhatian secara baik. Kalau hamil di luar nikah cenderung tidak diurus baik-baik. Sebenarnya siapapun yang hamil diurus secara baik. Yang saya bicarakan ini agar anak jangan stunting. Siapa pun yang hamil dalam rumah utamakan dia sebagai warga yang menerima gizi,” jelas Ketua Golkar NTT ini.

Untuk menjaga ibu hamil tetap sehat, Melki Laka Lena menganjurkan masyarakat mengikuti tiga pola yaitu yang pertama pola makan, yakni pengaturan pola gizi (isi piringku), pola asuh dan inisiasi menyusui dini.

Menurut Laka Lena, stunting masih bisa dikoreksi selama anak belum berusia dua tahun, atau masih berada dalam 1000 hari pertama kehidupan.

Namun, jika usianya sudah lebih dari dua tahun, perbaikan gizi yang dilakukan hanya sebatas mampu menaikkan berat badan anak. Untuk pertambahan tinggi badan sulit dikejar jika anak terlanjur pendek.

Angka stunting di NTT sendiri, kata Politisi Golkar ini, telah menurun drastis karena pola perhitungan menggunakan ePPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Balita Berbasis Masyarakat), data ini diakui oleh kementerian Kesehatan. Sebelumnya NTT menduduki posisi tertinggi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia karena menggunakan pola perhitungan survei.

Melki Laka Lena juga mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam menurunkan angka stunting.

“Kerja stunting adalah kerja Kolaborasi. Kami di DPR RI, BKKBN dan bapak ibu yang hadir kita sama-sama bekerja,” ajak Melki.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT Marianus Mau Kuru mengatakan, kampanye percepatan stunting ini bukan merupakan kampanye politik. “Stunting harus diberantas di NTT. BKKBN sebagai mitra, kita menggunakan orang-orang kita di Senayan sebagai corong untuk membantu kita,” kata Marianus.

Menurut Marianus, masalah stunting merupakan masalah bersama sehingga dibutuhkan peran masyarakat untuk menjadi garda terdepan dalam memerangi stunting di NTT.

“Masyarakat tidak boleh duduk pangku kaki. Bapak mama di depan, kami di belakang untuk melawan stunting,” ujarnya.

Marianus juga menyebutkan angka prevalensi stunting di NTT turun dari 17,7% pada Agustus 2022 menjadi 15,7% pada Februari 2023.

Kerja menurunkan angka stunting ini, menurut Marianus, untuk menyiapkan generasi emas pada tahun 2045 yang bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka. Kata dia, untuk mewujudkan Indonesia Emas membutuhkan kerja cerdas dari anak bangsa.

“Rakyat harus sehat, rakyat harus pintar, rakyat makan harus bergizi. Harus kita ciptakan keluarga emas, syarat bapak mama semua harus sehat. Seluruh anggota harus makan kenyang dan bergizi, seluruh anggota harus pintar dan cerdas,” tegas Marianus.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang, drg Fransisca JH Ikasasi mengatakan untuk membrantas stunting harus dimulai dari keluarga.

“Memberantas stunting harus dimulai dari keluarga. Keluarga sejahtera maka akan dijauhi dari stunting yaitu dengan cara merencanakan kehamilan. Bagaimana usia belum mencukupi atau terlalu muda untuk hamil maka dapat mengakibatkan stunting terhadap anak. Karena belum matang secara emosional, psikologi dan ekonomi dapat menyebapkan stunting dalam keluarga,” jelas drg Fransiska.

Karena itu, menurut drg Fransiska, melalui program keluarga berencana (KB) dapat mencegah kehamilan terlalu dini, terlalu dekat, dan terlalu sering melahirkan dan hamil.

“Fase yang terbaik untuk hamil adalah usia dua puluh tahun sampai tiga puluh lima tahun. Ini yang direkomendasikan untuk kita semua,” pungkasnya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) DPP Partai Golkar, Hasrul Benny Harahap SH MHum.

Berita Golkar – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) DPP Partai Golkar, Hasrul Benny Harahap SH MHum berharap pemuda, mahasiswa dan masyarakat untuk selalu mengamalkan nilai-nilai pancasila.

“Pancasila merupakan dasar negara, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah, sehingga setiap pemuda, mahasiswa dan masyarakat harus selalu mengingat dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan bernegara,” kata Hasrul Benny Harahap kepada mudanews.com di Medan, Sumatera Utara, Kamis (1/6/2023).

Bahkan, di tengah era globalisasi ini, bangsa Indonesia dihadapkan dengan tantangan ke depan. Hal itu tidak bisa dihindarkan.

“Tantangan globalisasi pasti kita tidak bisa mengelakkannya. Namun, apabila kita kuat dan kukuh mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Insya Allah tujuan pembangunan nasional kita akan tercapai,” tutur Pengurus Harian Majelis Nasional Koprs Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) itu.

Ia mengingatkan melalui pancasila, generasi muda sebagai penerus bangsa harus membumikan Pancasila.

“Generasi penerus bangsa namanya juga sudah penerus, maka mari lah kita terus mengingat dan mengamalkan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila, karena para founding fathers (Bapak Bangsa Indonesia) kita terdahulu telah cukup alot merumuskan nilai-nilai yang menjadi dasar negara ini sehingga lahir lah Pancasila saat ini sebagai dasar negara,” ujarnya.

Maka untuk itu, tambah Hasrul, tugas generasi muda agar tetap menjaga Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintah.

Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (IKA FH USU) Periode 2022 – 2026 berharap masyarakat untuk mengamalkan sila ke 3, Persatuan Indonesia bisa diamalkan di setiap saat dan Pemilu 2024.

“Pemilu merupakan ajang demokrasi rakyat, dan bukan menjadi ajang pemisah, perpecahan rakyat, justru karena itu nilai Persatuan Indonesia sebagaimana bunyi sila 3 Pancasila harus terus ditanamkan sehingga apapun hasilnya Pemilu 2024 nanti, bangsa Indonesia tetap bersatu menuju pembangunan Indonesia,” pungkas pengacara kondang Sumut itu.

Ketua DPD Partai Golkar DIY, Gandung Pardiman.

Berita Golkar – Ketua DPD Partai Golkar DIY Gandung Pardiman menyatakan, selama 25 tahun refromasi berjalan ternyata lembaga-lembaga yang dilahirkan untuk menjalankan cita-cita reformasi, justru bergerak menjauh dari cita-cita. Bahkan yang terjadi justru mengebiri reformasi itu sendiri.

Salah satu contohnya Mahkamah Konstitusi (MK) yang lahir dari Reformasi. MK kini menjadi pusat perhatian dan pembicaraan publik dengan adanya isu mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup seperti zaman orba dahulu.

“Salah satu anak kandung reformasi yakni MK. Jika MK memutuskan sistem pemilu 2024 proporsional tertutup jelas ini mengebiri dirinya dan mencederai demokrasi Indonesia yang telah dibangun sejak reformasi 1998,” jelas Ketua DPD Partai Golkar DIY Gandung Pardiman dalam keterangan persnya, Jumat, 2 Juni 2023.

Dia mengatakan, jika sistem Pemilu 2024 menjadi proporsional tertutup (mencoblos tanda gambar Partai) maka ini akan menurunkan kualitas demokrasi dan kembali ke zaman dulu.

Padahal reformasi muncul salah satunya bentuk protes dari sistem demokrasi yang dinilai kualitasnya tidak bagus karena sistem pemilu yang proporsional tertutup.

“Maka jika MK memutuskan sistem pemilu 2024 proporsional tertutup, maka berarti MK sebagai anak kandung reformasi telah mengkhianati tujuan reformasi. Nasib masa depan bangsa Indonesia dengan 270 juta rakyat dipermainkan oleh sembilan orang hakim MK,” jelasnya.

Anggota DPR RI Fraksi Golkar ini juga mengungkapkan, Pemilu sebagai pesta demokrasi rakyat indonesia dihancurkan oleh MK yang seharusnya menjaga dan mengawal Roh Reformasi.

“Maka dipandang perlu untuk meninjau kembali keberadaan tupoksi MK,” tegasnya.

Gandung menilai setelah 25 tahun reformasi kinerja lembaga-lembaga yang dilahirkan di era reformasi untuk memperkuat mekanisme kontrol dan membatasi kekuasaan agar tidak semena-mena.

“Kini kinerjanya cenderung turun dan mengalami pelemahan. Bahkan ada indikasi bertentangan dengan cita-cita reformasi dan demokrasi. Bahkan ada kesan melayani kepentingan besar,” papar Gandung.

Dia mendesak adanya evaluasi terhadap lembaga-lembaga yang dilahirkan di era reformasi atau yang menjadi anak kandung reformasi diantaranya MK dan KPK.

“Setelah 25 tahun reformasi berjalan perlu adanya evaluasi terhadap lembaga-lembaga anak kandung reformasi,” ungkapnya.

Salah satu Bacaleg Golkar Dapil Purwakarta, Firli Nurita.

Berita Golkar – Firli Nurita memastikan keberadaannya sebagai salah satu bakal calon legislatif (Bacaleg) daerah pemilihan (Dapil) enam Purwakarta di Partai Golkar bukan hanya sekedar memenuhi 30 persen kuota perempuan.

Pasalnya, perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk menyuarakan kepentingannya.

“Saya berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Purwakarta dengan mengedepankan keadilan dan kesejahteraan sosial. Saya maju menjadi bacaleg ini dengan niat bila terpilih kelak memberi warna tersendiri dan membawa pengaruh baik pada pemerintahan di Kabupaten Purwakarta,” kata Firli kepada awak media, Jumat (2/6).

Menurutnya, secara alamiah perempuan memiliki naluri keibuan, ketelitian dan perhatian detil pada persoalan-persoalan berkenaan dengan rumah tangga, keuangan, dan anak-anak.

Maka bila naluri dan perhatian itu disertakan pada tugas-tugas sebagai anggota DPRD yang adalah legislasi (membuat peraturan daerah), penganggaran, dan pengawasan, maka ia yakin akan tercipta Purwakarta yang lebih baik lagi.

“Jadi bukan sekedar untuk memenuhi kuota bakal calon perempuan yang minimal 30 persen tersebut,” ujar Sarjana Akuntansi jebolan STIE Wikara Raharja itu.

Perempuan kelahiran Purwakarta 25 tahun lalu itu juga mempunyai misi untuk meningkatkan pratisipasi masyarakat dalam  pembangunan daerah dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan usaha kecil dan menengah.

“Salah satu langkah yang harus dilakukan yaitu dengan menjaga stabilitas lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Purwakarta,” kata Firli.

Perempuan yang masih tergolong kalum milenial itu juga akan berkomitmen memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan perlindungan terhadap diskriminasi.

“Tentu saja dengan tetap menjaga keamaanan dan stabilitas wilayah melalui kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Kita juta mengetengahkan program UMKM, ketenagakerjaaan dan pemberdayaan masyarakat,” demikian Firli Nurita.

Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, bersama Ketua Golkar Jakarta Utara, Olsu Babay.

Berita Golkar – Ketua DPD II Golkar Jakarta Utara, Olsu Babay, mengatakan bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa yang disusun secara cermat berdasarkan Kultur dan dinamika masyarakat Indonesia.

Karena itu, Pancasila mampu menjaga NKRI dari perpecahan. Hal itu dikatakan Olsu Babay dalam menyambut Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada setiap tanggal 1 Juni.

“Pancasila adalah ideologi dasar bangsa Indonesia yang disusun dengan cermat, seksama, teliti, dan dengan semangat Indonesia Raya yang penuh dengan kesungguhan dengan mengharapkan Ridho dan Pertolongan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, Pancasila mampu menjaga bangsa dan negara Indonesia tetap utuh dan merdeka,” katanya saat dikonfirmasi Kamis (1/6/2023).

Menurutnya, Pancasila disusun oleh orang-orang mulia yang dengan tulus ikhlas dan tanpa pamrih membangun Bangsa dan Negara Ini.

“Mereka (para pahlawan terdahulu) mengorbangkan jiwa, raga, harta, tenaga, pikiran dan seluruh yang mereka punya untuk bangsa Indonesia,” ucapnya.

Dengan begitu, Olsu menegaskan, para pahlawan dan para tokoh terdahulu tidak bisa dibandingkan dengan para tokoh yang ada saat ini.

“Jadi jangan pernah banding-bandingkan para pahlawan pejuangan Bangsa dengan yang ada saat ini, karena tak akan pernah sama,” tegasnya.

Sebagai informasi, penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, merujuk pada momen sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945.

Pada sidang tersebut, Presiden Soekarno untuk pertama kalinya menyebutkan kata Pancasila.

Anggota Komisi III DPR RI, Adde Rosi Khoerunnisa.

Berita Golkar – Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa mengimbau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk semakin meningkatkan sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) kepada masyarakat luas.

Adde Rosi menegaskan, sosialisasi tersebut penting untuk ditingkatkan mengingat hingga per hari ini masih banyak terjadi kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Hal itu disampaikan Adde Rosi saat mengikuti Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menkumham Yasonna Laoly, Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej dan segenap jajaran Kemenkumham dalam rangka pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L)Tahun 2024 yang digelar di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5/2023).

“Saya rasa kita juga mempunyai tanggung jawab agar Undang-Undang (UU TPKS) tersebut ya, khususnya ketiga Undang-Undang (KUHP, UU PAS dan UU TPKS) ini bisa tersampaikan dengan baik. Kenapa saya bilang tersampaikan dengan baik khususnya untuk TPKS? Izin Pak Menteri, jadi setelah keluarnya Undang-Undang TPKS kenapa kok makin kesini makin banyak kasus-kasus kekerasan seksual,” tandas Adde Rosi.

“Pertanyaan pertama, apakah masyarakat tidak mengetahui sanksi-sanksi yang begitu berat dari Undang-Undang TPKS ini atau seperti apa. Mungkin ini dari satu sisi yang kita harus menilai bahwa sosialisasi terkait Undang-Undang khusus yang ketiga Undang-Undang yang tadi yang saya sampaikan untuk bisa dilaksanakan atau perbanyak lagi anggarannya,” lanjut Adde Rosi.

Selain itu, Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut mengusulkan agar Kemenkumham merealisasikan adanya pelayanan kantor imigrasi di Lebak dan Pandeglang.

Mengingat, ungkap Legislator Dapil Banten I itu, hingga kini kedua masyarakat di wilayah tersebut harus jauh-jauh ke Serang maupun Tangerang untuk mengurus keperluan paspor.

“Saya sudah hampir 5 tahun di sini, tapi aspirasi saya terkait kantor imigrasi di Dapil saya khususnya di Lebak dan Pandeglang ini belum terealisasi satu pun. Saya minta, saya mohon yang mudah-mudahan salah satunya saja Pak Menteri, entah itu mau di Lebak, mau di Pandeglang silahkan karena dua wilayah ini memang belum memiliki (kantor imigrasi). Sehingga mereka yang dari Lebak dari Pandeglang kalau mau mengurus paspor dan yang sebagainya itu harus ke Serang atau harus ke Tangerang. Jadi mohon prioritasnya mohon perhatiannya bagi Lebak dan Pandeglang wilayah kamI,” pungkasnya.

Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono.

Berita Golkar – Anggota Fraksi di DPR-RI dari Dapil Jabar VIII, Dave Akbarshah Fikarno, menilai jika Pemilu ditetapkan menggunakan sistem proporsional tertutup, maka itu akan berpotensi berdampak pada mengurangnya tingkat partisipasi pemilih.

“Karena dengan sistem proporsional tertutup itu, sama saja dengan pengurangan atau pemberangusan terhadap hak-hak demokrasi masyarakat Indonesia,” ungkap Dave usai menghadiri salah satu acara di Kota Cirebon.

Terlebih lagi, lanjut Dave, daftar pemilih pada Pemilu 2024 diprediksi akan didominadi oleh kaum muda yang cerdas, di mana mereka dengan mudah bisa mendapat informasi dari media manapun terkait dengan sosok yang harus mereka pilih.

Sehingga jika Pemilu dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup, maka mereka akan kehilangan kesempatan memilih wakil yang sesuai dengan hati nurani, terlebih jika sosoknya ditempatkan di nomor urut buncit.

“Ketika mereka tidak mendapat kesempatan memilih calon langsung, tapi hanya gambar partai, secara otomatis akan mendongkrak antipati mereka terhadap Pemilu itu sendiri,” lanjut Dave.

Dari Pemilu ke Pemilu, dijelaskan Dave, penyelenggara terus berusaha agar pemilihan umum ini benar-benar menjadi momen untuk mentransliterasikan keterwakilan rakyat, dan tolak ukurnya dilihat dari tingkat partisipasi pemilih.

Maka sudah sewajarnya, hal-hal yang justeru berpotensi menurunkan angka partisipasi masyarakat dihindari, dan menurut Dave, sistem proporsional tertutup berpotensi ke arah sana.

“Setiap Pemilu terjadi tren peningkatan angka golput, seperti apastis, kecewa atau juga kurang minat mengikuti Pemilu. Jadi, harus terus disosialisasikan bahwa Pemilu itu merupakan proses demokrasi, yang itu adalah tanggung jawan warga negara Indonesia untuk ikut berpartisipasi di dalamnya,” imbuh Dave.

Ketua DPD Golkar DIY, Gandung Pardiman.

Berita Golkar – Partai Golkar daerah siap melakukan perlawanan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) jika nantinya mengeluarkan putusan soal sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.

Hal ini menyikapi soal isu yang dihembuskan oleh Denny Indrayana jika MK akan segera memutuskan sistem proporsional tertutup.

“Perlawanan tidak hanya melalui jalur hukum tetapi juga perlawanan politik,” kata Ketua DPD Golkar DIY Gandung Pardiman seperti dikutip, Rabu (30/5/2023).

Dia menegaskan seluruh kader Golkar DIY akan mendukung langkah DPP Golkar untuk melawan secara hukum jika MK benar-benar memutuskan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.

“Golkar DIY mendukung sepenuhnya sikap dari DPP dalam menyikapi keputusan MK, jika diputuskan sistem Pemilu 2024 proporsional tertutup,” ujarnya.

Gandung meminta kepada para hakim MK untuk bekerja secara profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga ke depannya MK tidak dicap sebagai lembaga politik yang mengakomodir pesanan pihak tertentu.

“Saya yakin MK profesional dan akan memutuskan dengan bijak. Saya khawatir jika keputusannya tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat luas akan dicap sebagai lembaga tukang,” urai Gandung.

“Lembaga tukang ini adalah lembaga yang membuat keputusan berdasarkan pesanan. Jangan sampai hal ini terjadi,” imbuh Gandung.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Dalam acara jamuan makan malam dengan perwakilan Civil Society Organisations (CSOs) dan Non-Governmental Organisations (NGOs) pada 30 Mei 2023 di Brussels – Belgia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto bersama dengan Deputy Prime Minister – Minister of Plantation and Commodities of Malaysia Dato’ Sri Haji Fadillah Bin Haji Yusof, kembali menyampaikan concern yang serius dan ketidaksetujuan kepada Uni Eropa (UE) atas tindakan diskriminasi terhadap kelapa sawit melalui EU Deforestation- Free Regulation (EUDR) yang telah dikeluarkan pada 16 Mei 2023.

“Implementasi EUDR jelas akan melukai dan merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan yang begitu penting buat kami seperti kakao, kopi, karet, produk kayu dan minyak sawit,” jelas Menko Airlangga.

Kebijakan tersebut seperti mengecilkan semua upaya Indonesia yang berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan menyangkut isu perubahan iklim hingga perlindungan biodiversity sesuai dengan kesepakatan, perjanjian dan konvensi multilateral, seperti Paris Agreement.

“Negara anggota CPOPC secara ketat sudah mengimplementasikan berbagai kebijakan di bidang konservasi hutan. Bahkan level deforestasi di Indonesia turun 75% pada periode 2019 – 2020. Indonesia juga sukses mengurangi wilayah yang terdampak kebakaran hutan menjadi 91,84%,” tegas Menko Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Indonesia kembali menyerukan agar kolaborasi antara negara anggota CPOPC dan saling pemahaman antara negara produsen dan konsumen perlu ditingkatkan.

Indonesia meminta pengakuan dan pemahaman atas apa yang telah dilakukan dalam memproduksi palm oil secara berkelanjutan.

“Pesan kami kepada Uni Eropa sudah sangat jelas, berikan kami pengakuan yang layak kami terima,” tegas Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga menyerukan dan meminta CSOs dan NGOs di Eropa yang hadir untuk bersama-sama secara aktif bersuara dan mempromosikan minyak sawit dalam skema yang obyektif, transparan, tidak diskriminatif, serta didukung oleh data dan informasi yang akurat, ter-update, dan terpercaya.

“Komitmen Indonesia untuk memproduksi minyak sawit yang memenuhi persyaratan keberlanjutan serta cara kami menyelesaikan berbagai isu terkait deforestasi, perubahan iklim telah diketahui dan dijadikan contoh oleh berbagai organisasi internasional dan multilateral antara lain publikasi Bank Dunia Climate Development Report yang terbaru telah menyatakan dan mengakui komitmen Indonesia untuk merealisasikan target iklim dan pengembangan kami,” ungkap Menko Airlangga.

Disamping itu ditegaskan bahwa adanya produk No Palm Oil perlu dilawan dan peran dari CSO dan NGO untuk melawan kampanye negatif ini harus terus-menerus dilakukan secara konsisten.

Sejalan dengan penjelasan Menko Airlangga, Deputi PM Malaysia juga menegaskan akan terus mendukung upaya penanganan perubahan iklim dan penurunan deforestasi.

Pada sesi tanya jawab terungkap adanya keresahan yang juga dirasakan oleh kalangan CSOs dan NGOs terkait dengan regulasi terbaru dari UE ini.

Beberapa masukan atau pertanyaan yang disampaikan oleh kalangan CSOs dan NGOs di antaranya yakni perlu adanya kejelasan bentuk platform konsultasi yang nantinya akan dibentuk untuk mendukung penyusunan implementing regulation dari EUDR, sehingga akan lebih praktis dan less-bureaucratic serta tidak merugikan para petani smallholders.

Di samping itu, kalangan CSOs dan NGOs juga siap mendukung Indonesia dalam menghadapi permasalahan regulasi EUDR dan turunannya.

Hal ini mengingat keberadaan strategis kelapa sawit yang juga memberikan keuntungan bagi para petani smallholders.

Ditambahkan pula bahwa sebenarnya Eropa sama sekali tidak dapat terbebas dari kelapa sawit.

Ketentuan utama EUDR yang berpotensi akan sangat merugikan dan menyulitkan para petani smallholders termasuk penerapan geolocation plot lahan kelapa sawit dan country benchmarking system yang akan membagi negara dalam 3 kategori yakni high risk, standard dan low risk.

Menyangkut benchmarking, Menko Airlangga tegaskan bahwa sebagai sesama negara anggota yang tunduk pada ketentuan hukum dan konvensi/persetujuan internasional, ketentuan EUDR tersebut berpotensi menghambat akses pasar bagi komoditas yang menjadi target EUDR yakni kopi, kakao, kayu, minyak sawit, dan karet.

Tidak luput dari ketentuan ini adalah pemberian citra negatif akan diberikan kepada negara-negara yang digolongkan sebagai high risk.

Depinas SOKSI saat merayakan puncak HUT ke-63 sekaligus pelantikan pengurus Depinas SOKSI periode 2022-2027.

Berita Golkar – Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) merayakan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-63 sekaligus pelantikan pengurus Depinas SOKSI periode 2022-2027.

Ketua Umum Depinas Soksi Ali Wongso Sinaga mengatakan pihaknya solid mendukung Golkar.

HUT ke-63 dan pelantikan pengurus ini diketahui di gelar di DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Sabtu (27/5) lalu.

Perayaan puncak HUT ke-63 ini di hadiri oleh Ketua Umum Ali Wongso Sinaga, Sekretaris Jenderal Ilyas Indra, Bendahara Umum Hasanudin beserta jajaran pengurus Depinas soksi periode 2022-2027.

Dalam sambutannya, Ali Wongso mengatakan mendukung kebijakan yang diambil Golkar terutama dalam pemilu 2024. Ia meminta agar tidak ada penghianatan di antara pengurus partai Golkar.

“Terutama terkait masalah Pileg dan pencapresan di mana Partai Golkar masih mengusung Bapak Airlangga Hartarto sebagai capres. Untuk itu jangan ada penghianatan di antara pengurus partai Golkar agar tetap solid,” jelasnya.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus juga diketahui ikut memberikan pengarahan dalam acara tersebut.

Pada kesempatan itu, Lodewijk Freidrich Paulus memotivasi Soksi agar semangat dalam memenangkan Partai Golkar pada pemilu 2024.

Selain pelantikan Depinas SOKSI periode 2022-2027, dilaksanakan juga pelantikan organisasi konsentrasi, yakni Baladika Karya SOKSI dengan Ketua Umum Fery Juan dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum SOKSI periode 2023-2027 dengan Direktur Eksektif LKBH Soksi Neil Sadek.