BERITA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Richard Graham selaku Utusan Perdagangan Perdana Menteri Inggris Bidang Perdagangan untuk Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Berita Golkar – Richard Graham selaku Utusan Perdagangan Perdana Menteri Inggris Bidang Perdagangan untuk Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Masyarakat Ekonomi ASEAN berkesempatan untuk menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Rabu (7/06).

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga membahas prioritas ekonomi Keketuaan ASEAN beserta capaian KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo pada Pilar Ekonomi mengenai inisiatif kawasan untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik dan pembayaran transaksi dengan mata uang lokal.

“Indonesia mengapresiasi dukungan Inggris kepada Indonesia, baik dalam agenda Keketuaan ASEAN maupun relasi bilateral Indonesia – Inggris yang telah dibangun dan dijaga dengan baik,” ungkap Menko Airlangga.

Kunjungan Richard Graham ke Indonesia dalam rangka menegaskan komitmen Inggris mendukung agenda Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023 dan kerja sama ekonomi bilateral kedua negara.

Inggris selaku mitra wicara ASEAN telah memberikan dukungan terhadap 2 Priority Economic Deliverables (PED) Indonesia terkait pengembangan kerangka inisiatif industri bersama kawasan dan penyusunan roadmap standar di kawasan untuk mendukung Sustainable Development Goals (SDGs).

Selain itu, Inggris juga menyampaikan minat untuk mendukung prioritas ekonomi Indonesia terkait ketahanan pangan dan energi kawasan.

Sebagai salah satu mitra perdagangan terbesar Indonesia di wilayah Eropa. pihak Inggris menyampaikan kesiapannya dalam mendukung dan mendorong percepatan program hilirisasi industri, ekosistem kendaraan listrik, dan ekonomi digital. Pihak Inggris juga menyampaikan perkembangan atas dukungannya dalam mengembangkan infrastruktur dan pendidikan di Indonesia.

“Kunjungan saya sebagai Utusan Dagang Perdana Menteri Inggris untuk Indonesia dan ASEAN menggarisbawahi komitmen kami untuk kemitraan bilateral dan multinasional dengan wilayah ini, yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Indonesia memainkan peran penting dalam mendorong ambisi-ambisi regional,” ujar Richard Graham.

Menanggapi hal tersebut, Menko Airlangga mengatakan, bahwa terkait keinginan untuk mengoperasikan universitas di Indonesia, Inggris dapat berbicara dengan Universitas Brawijaya dan Kawasan Ekonomi Khusus Singasari di Malang. Dapat juga mengambil model kerja sama yang telah dilakukan oleh Monash University, Apple Academy dan IBM Academy.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga mengangkat isu terkait regulasi turunan dari regulasi Due Dilligence on Forest Risk Commodities yang tengah disusun pihak Inggris.

Sebagai mitra strategis dan sesama Co-chair dari Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT) Dialogue, Indonesia mengapresiasi upaya Inggris yang mendorong dialog dan konsultasi dalam rangka memajukan isu keberlanjutan untuk komoditas hutan dan pertanian.

“Indonesia berharap Inggris tidak mengikuti langkah Uni Eropa yang belum lama ini telah mengeluarkan peraturan EU Deforestation-Free Regulation (EUDR) yang bersifat diskriminatif terhadap sejumlah komoditi ekspor unggulan Indonesia, utamanya kelapa sawit, dan dapat merugikan petani kecil (smallholders). Untuk itu Indonesia siap melakukan pembahasan lebih lanjut untuk menyamakan pemahaman bersama dengan pihak Inggris guna mencari langkah dan titik temu yang fair dan bersifat non-diskriminatif yang dapat diterima kedua pihak,” tegas Menko Airlangga.

Kemudian, kedua belah pihak juga menegaskan keinginannya untuk menjajaki kemungkinan perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antara Indonesia dan Inggris melalui platform dialog kerja sama ekonomi dan perdagangan, Joint Economic and Trade Committee (JETCO), yang telah terbentuk sebelumnya.

“Kerja sama ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Indonesia memiliki pasar domestik yang besar dan produk yang diproduksi juga dapat diekspor, dan bersifat komplementer,” kata Menko Airlangga.

Lebih lanjut Menko Airlangga juga berharap relasi bilateral Indonesia dan Inggris dapat menjadi lebih erat dan kerja sama investasi antara kedua negara pun diharapkan dapat dieksplorasi dan direalisasi lebih lanjut.

Turut mendampingi Menko Airlangga dalam pertemuan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah – Kemenko Perekonomian. Sedangkan Richard Graham didampingi oleh Duta Besar Inggris untuk RI beserta jajaran Kedubes Inggris untuk Indonesia dan ASEAN.

Wakil Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Bidang Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Ashraf Ali.

Berita Golkar – Partai Golkar merupakan partai yang menjunjung tinggi loyalitas kadernya terhadap partai.

Demikian Wakil Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Bidang Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Ashraf Ali.

“Loyalitas itu menjadi penting di partai. Ada kader yang tidak loyal ya sudah selesaikan saja enggak usah ikut partai, karena Golkar dari dulu mengacu kepada loyalitas dedikasi tidak tercela itu,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (7/6/2023).

Selain itu, Ashraf juga mendukung kebijakan PDLT dalam setiap kader partai yang akan maju dalam perbutan kursi DPRD dalam Pemilu 2024 mendatang.

Dia mengaskan, dalam tubuh Partai Golkar tidak ada namanya unsur kedekatan atau rekomendasi dalam mengusung satu nama calon, semua harus berdasarkan PDLT.

“Saya rasa kebijakan yang brilian, jadi patokan secara umum jadi nggak sembarangan orang karena kedekatan lah rekomendasi lah karena sesuatu lah Nggak bisa ukuran pertamanya itu PDLT,” tegasnya.

Semua kader dinilai berdasarkan kemampuan, pengalaman serta loyalitasnya.

“Jangan sampai ada kader yang tidak loyal, karena apalagi ketua umum sudah menyampaikan atau ketua partai di daerah sudah menyampaikan sesuatu,” tuturnya

“Harus diikuti karena apa yang diperintahkan itu sudah berdasarkan pertimbangan pertimbangan masukan-masukan maka keluar perintah perintah itu harus diikuti,” sambungnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Tercatat pada tahun 2022, Inggris memiliki realisasi Foreign Direct Investment di Indonesia hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar USD322,9 juta menjadi USD628,3 juta.

Berbagai capaian positif tersebut perlu terus dikembangkan melalui penguatan kemitraan dan kolaborasi antar pihak.

“Saya sangat percaya bahwa kemitraan antara Indonesia dan Inggris akan mampu mencapai tingkatan baru dan dapat membawa manfaat bagi kedua negara kita,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutannya pada acara The United Kingdom King’s Birthday Reception, Rabu (7/06).

Lebih lanjut, Menko Airlangga menekankan bahwa kemitraan antara Indonesia dan Inggris yang dilaksanakan pada berbagai bidang tersebut menerapkan konsep lead by example, salah satunya terkait kerja sama untuk transisi energi dan pengurangan deforestrasi.

Sebagai bagian dari kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP), Indonesia juga akan meluncurkan Rencana Investasi Komprehensif sebesar USD20 miliar untuk mendorong transisi sektor ketenagalistrikan di Indonesia.

Selain itu, Indonesia dan Inggris juga telah membentuk Joint Economic and Trade Committee (JETCO) pada tahun 2022 lalu untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi yang menjadi kepentingan bersama.

Dalam pertemuan awal JETCO, kedua belah pihak telah sepakat untuk fokus melakukan perundingan mengenai energi terbarukan, green growth, makanan, minuman, dan agrikultur.

Melalui optimalisasi JETCO tersebut, Menko Airlangga berharap agar perdagangan bilateral kedua pihak dapat kembali meningkat, mengingat telah terjadi peningkatan pada tahun 2022 mencapai 5,30% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kedepannya, Menko Airlangga juga berharap bahwa kemitraan antara kedua belah pihak dapat diperdalam melalui kerja sama Free Trade Agreement (FTA).

“Kemitraan Indonesia dan Inggris harus terus mengarah pada pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan. Untuk tujuan ini, kita harus terus memperkuat kemitraan kita dua arah, perdagangan berkelanjutan dan investasi hijau,” pungkas Menko Airlangga.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) Sahabuddin.

Berita Golkar – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) Sahabuddin dorong pemerintah melestarikan adat istiadat dan budaya suku Tolaki di Kota Kandari.

Dorongan ini bentuk tindak lanjut dari usulan warga Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari pada musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) di tingkat kecamatan.

Warga mengusulkan agar di Kelurahan Korumba dibuatkan Sanggar Seni Budaya Mombesara (Penyuguhkan adat) Suku Tolaki.

Dia mengatakan usulan ini sudah menjadi prioritas utamanya lewat pokok pikiran (pokir) atau dana aspirasi.

Hanya kendalanya tertumpuk pada lahan atau lokasi pembangunan Sanggar Seni Budaya Mombesara Suku Tolaki.

Sebab, sampai saat ini, pihak kelurahan belum mendapat lahan pendirian sanggar.

“Sudah masuk di program 2024. Usulan juga kita sudah input di SIPD, tinggal lahan saja. Makanya kita minta dukungan dari pemerintah supaya bisa dicarikan lahan untuk pembangunan sanggar,” ucapnya, Rabu
(7/6/2023).

Terlepas dari itu, Sahabuddin mengaku sangat terobsesi dengan adanya usulan pembangunan sanggar adat istiadat dan budaya terhadap suku lokal Kota Kendari.

Hal itu tidak terlepas dari bentuk peduli dia terhadap adat istiadat dan budaya suku Tolaki yang mulai terkikis sering berjalannya waktu.

Apalagi ditambah dengan perkembangan budaya luar dan teknologi yang kian tak terbendung.

Olehnya itu, Sahabuddin menyebut, melalui pembangunan sanggar ini akan memantik para generasi muda untuk ikut melestarikan adat istiadat dan budaya suku Tolaki, khususnya di Kota Kendari.

“Nantinya sanggar ini tidak hanya fokus pada kegiatan kaderinisasi tradisi adat istiadat, seni dan budaya Suku Tolaki, tapi juga dapat menjadi tempat kegiatan semua suku yang ada di Kota Kendari,” tuturnya.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari ini, meminta pemerintah kota lewat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna menyusun agenda ini menjadi program prioritas pembangunan ke depan.

Bahkan, dia menginginkan di setiap kelurahan dibangun Sanggar Seni Budaya Mombesara Suku Tolaki.

Tujuannya memasifkan gerakan pelestarian adat agar tetap terjaga dari generasi ke generasi.

“Ini peran pemerintah jangan biarkan masyarakat berinisiatif sendiri. Suku dari luar saja datang di Kendari membangun pusat kebudayaannya, masa kita tidak bisa. Jadi memang harus ada wadah untuk melestarikan adat istiadat dan budaya kita, tinggal dudukan bagaimana mekanisme antar pemangku kebijakan,” tukasnya.

Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono.

Berita Golkar – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menilai sistem proporsional tertutup akan meningkatkan angka apatis masyarakat pada Pemilu 2024.

“Dampaknya akan sangat besar. Apatis masyarakat pasti akan meningkat,” ujar Dave di Kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/6).

Menurut dia, hal ini akan berdampak turunnya hak demokrasi masyarakat.

Tidak hanya itu, kata Dave, pembangunan nasional akan terdampak karena kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun.

“Akhirnya berdampak pada pembangunan nasional. Kenapa? Karena kepercayaan masyarakat di sistem politik pemerintah pasti akan menurun,” jelasnya.

Untuk itu, kata dia, pemerintah harus menghindari dampak negatif dari sistem proporsional tertutup yang akan merugikan negara. Ia menegaskan kemajuan demokrasi jangan pernah dihentikan.

“Kami melihatnya ini ada potensi dengan dikembalikan ke sistem proporsional tertutup, maka bisa-bisa pemilihan kepala pemerintahan, baik pusat maupun daerah akan dikembalikan ke legislatif,” tutur dia.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima Permohonan Uji Materi Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait Sistem Proporsional Terbuka yang didaftarkan dengan Nomor Registrasi Perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022.

Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Ir H Abdul Razak.

Berita Golkar – Wakil Ketua I DPRD Kalteng Ir H Abdul Razak minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempersiapkan hajatan politik lima tahunan tersebut dengan baik, terencana dan matang.

Menurut Abdul Razak, mempersiapkan pelaksanaan pemilu dengan baik itu penting supaya nantinya ketika mendekati hari dimulainya pesta demokrasi itu semuanya sudah siap.

Harapan pada pemilu serentak nantinya tentu bisa berjalan sukses dan lancar.

“2024 akan ada pemilu serentak baik pemilihan presiden, anggota legislatif tingkat pusat dan daerah maupun pilkada. Jadi semua itu harus disipakan dengan matang dan terencana, sehingga selama pelaksanaannya nanti tidak ada kendala,” ujar Abdul Razak pada Rabu (7/6).

Selain itu, lanjut politisi senior Partai Golkar ini, dalam hal penggunaan anggaran juga harus benar-benar tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan di lapangan.

Anggaran pemilu sangat besar, sehingga jangan sampai ada penyalahgunaan.

“Anggaran harus disiapkan dari sekarang, hingga nanti setiap daerah benar-benar siap menghadapi pemilu serentak itu. Kita juga telah menyepakati anggaran dianggarkan setiap tahun untuk meringakan beban tidak disiapkan sepenuhnya pada 2024,” jelas mantan Bupati Kobar ini.

Mantan Kedua DPD Golkar Kalteng dua periode ini berharap, pesta demokrasi dalam memilih calon pemimpin maupun wakil rakyat itu nantinya berjalan sukses.

Kerja sama semua pihak sangat penting mulai dari penyelenggara, pelaku politik hingga masyarakat secara umum khususnya di Kalteng.

“Tentu dalan mensukseskan pemilu pihak-pihak terkait utamanya penyelenggara harus bekerja maksimal. Begitu juga dengan masyarakat gunakan hak suaranya jangan sampai ada yang golput. Sebab, suara masyarakat akan menentukan pemimpin selnajutnya,” imbuh ayah dari Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin ini.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Berita Golkar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin tim kunjungan kerja spesifik (kunspek) Komisi II terkait Kesiapan Tahapan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 ke Kota Depok, Jawa Barat.

Doli dengan sapaan akrabnya, menyatakan bahwa Komisi II ingin memastikan bahwa kesiapan pelaksanaan pemilu 2024 berjalan dengan baik sehingga bisa berharap pemilu 2024 lebih berkualitas daripada tahun sebelumnya.

“Komisi II yang merupakan komisi yang membidangi masalah politik dan pemerintahan di dalam negeri yang termasuk didalamnya urusan-urusan politik dan pemilu. Kami mempunyai kepentingan untuk memastikan bahwa kesiapan pemilu prosesnya berjalan dengan baik, sehingga kita bisa berharap pemilu 2024 lebih berkualitas daripada tahun sebelumnya,” kata Doli pada saat Kunspek Komisi II di Kantor Walikota Depok, Depok, Jawa Barat, Senin(5/6/2023).

Doli pun mengatakan dalam meningkatkan kualitas pemilu 2024, Komisi II memastikan dari berbagai tahapan dalam kesiapan pemilu 2024 yang salah satunya adalah tahapan validisasi daftar pemilih.

“Salah satu yang ingin kita(Komisi II) pastikan sampai hari ini, penyelenggara pemilu sudah menyelesaikan berbagai tahapan. Termasuk melakukan tahapan validisasi daftar pemilih,” tegas Anggota DPR RI Fraksi Golkar.

Tahapan validisasi daftar pemilih, menjadi pertimbangan Doli.

Dikarenakan, pengelolaan data kependudukan berada di pemerintah sehingga perlu koordinasi bagi penyelenggara pemilu 2024 untuk penyesuaian data kependudukan yang masih tanggung jawab disdukcapil.

“Setiap Pemilu diselenggarakan, salah satu isu yang mengemuka adalah persoalan daftar pemilih. Kadang-kadang juga bisa menimbulkan masalah tersendiri, kalau terjadi sengketa antara satu partai dengan partai lain dan juga satu caleg dengan caleg yang lain. Karna tidak adanya sinkronisasi antara data kependudukan dari institusi tertentu dengan institusi yang lain,” ucap Legislator Dapil Sumatera Utara III.

Menurut Doli, KPU Depok sudah mengikuti proses tahapan yang seusai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

“Hampir bisa dikatakan tidak ada hambatan. Tinggal, koordinasi antara Bawaslu dan KPU yang harus diintensifkan,” tutup Doli.

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Puteri Komarudin.

Berita Golkar – Sebagai bagian dari rangkaian Presidensi DPR RI dalam forum perkumpulan antar parlemen ASEAN atau ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44, DPR RI menyelenggarakan sidang Komite Perempuan Parlemen AIPA (WAIPA), di Kota Padang, Sumatera Barat.

Sidang tersebut dihadiri anggota parlemen perempuan dari 6 (enam) negara anggota AIPA.

Hadir selaku delegasi DPR RI, Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Komarudin utarakan pentingnya adopsi kebijakan insentif pendanaan untuk tingkatkan keterwakilan perempuan dan pelaksanaan kebijakan afirmasi oleh partai politik (parpol).

“Dalam melaksanakan kebijakan afirmasi, fokusnya masih pada pemenuhan jumlah pencalonan perempuan saja, seperti kuota minimal 30 persen yang diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Padahal dibalik angka itu, justru kebijakan ini adalah strategi untuk mentransformasi agenda politik supaya lebih inklusif dan ramah bagi politisi perempuan. Jadi, kita harus terus ingatkan kepada parpol, penyelenggara pemilu, dan perempuan sendiri bahwa yang dikejar bukan hanya angka, tapi juga penciptaan lingkungan politik yang suportif,” ungkap Puteri pada sesi Diskusi Panel dengan tema “Enhancing ASEAN Resilience through Women Leadership and Gender-Responsive Parliament” di Padang, Sumatera Barat, Senin (5/6/2023).

Puteri juga menyampaikan bentuk implementasi kebijakan tindakan afirmasi di Indonesia.

“Pelaksanaan kebijakan afirmasi bagi perempuan di ranah politik dalam UU Pemilu dan UU Partai Politik sudah lebih dari 1 dekade. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal. Mungkin, karena belum adanya sanksi bagi parpol yang melanggar maupun insentif jika memenuhi. Apalagi, kebijakan penetapan pencalonan peserta pemilu bergantung sepenuhnya pada kebijakan internal parpol,” ujar Puteri.

Lebih lanjut, Puteri juga menyebutkan adanya skema insentif yang telah diterapkan negara lain sebagai benchmarking kebijakan guna mendorong implementasi kebijakan afirmasi yang lebih baik di Indonesia.

“Beberapa negara sahabat memberikan insentif berupa tambahan pendanaan bagi parpol yang memenuhi kuota representasi perempuan dalam pemilu, atau jika mereka menyediakan pendidikan politik berbasis gender kepada kadernya. Skema insentif ini menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut, seberapa efektif dampaknya dan seperti apa adopsi yang sesuai diterapkan di Indonesia atau negara ASEAN lainnya,” ungkap Puteri.

Ketua DPD Golkar PPU, Andi Muhammad Yusuf.

Berita Golkar – DPD Partai Golkar Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) mendukung sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka.

Menanggapi isu sistem pemilu terbuka atau tertutup yang akan diterapkan pada 2024 mendatang, Golkar Penajam Paser Utara menilai sistem proporsional terbuka yang paling cocok.

Pemilihan sistem proporsional terbuka seperti disampaikan Ketua DPD Golkar PPU Andi Muhammad Yusuf, diputuskan partainya melalui rapat tingkat pengurus di Provinsi Kaltim beberapa waktu lalu.

“Partai Golkar menginginkan supaya pemilihan secara terbuka,” ungkapnya kepada wartawan pada Selasa (6/6/2023).

Andi Muhammad Yusuf menjelaskan, jika dilaksanakan secara tertutup maka akan mempengaruhi persiapan partai.

Terutama dari sisi persiapan caleg yang akan maju pada kontestasi Pileg 2024 mendatang.

Pelaksanaan pemilu secara proporsional tertutup artinya kewenangan untuk menentukan caleg terpilih berada di masing-masing partai.

Sedangkan Partai Golkar telah berkomitmen untuk memberikan peluang kepada caleg-calegnya.

Terutama yang memiliki potensi, untuk meraup suara terbanyak.

Kata dia, caleg dengan suara terbanyak merupakan pilihan masyarakat.

Sehingga dianggap pantas untuk duduk di parlemen, memperjuangkan aspirasi dari masyarakat tersebut.

“Golkar memberikan peluang kepada caleg kami yang berpotensi dan siapa yang mendapatkan suara terbanyak maka dialah yang pantas duduk di DPRD,” pungkasnya.

Anggota Komisi III DPR RI, Supriansa.

Berita Golkar – Anggota Komisi III DPR Supriansa menyebut, kabar yang disampaikan Denny bukan sebuah bocoran, melainkan informasi yang didapat dari pihak yang bisa dipertanggungjawabkan.

Supriansa menegaskan, sistem pemilu terbuka dinilai masih yang terbaik digunakan di Indonesia. Sebab, partisipasi publik dalam menentukan wakilnya di parlemen cukup tinggi.

“Dulu kita pernah menerapkan sistem tertutup. Kemudian sekarang berubah menjadi terbuka, harapannya ini menjadi adalah bagian dari penguatan kedaulatan rakyat,” ucapnya.

Politikus Partai Golkar itu menyatakan, tak menjamin bila sistem pemilu diubah akan menghilangkan politik uang.

Ia menduga, akan ada perpindahan politik uang yang bisa saja terjadi di masing-masing internal partai politik.

“Dikatakan kalau dilaksanakan secara terbuka katanya, maka itu akan terjadi politik uang di bawah. Pertanyaan saya, adakah juga yang bisa menjamin bila dilaksanakan secara tertutup orang-orang yang mendapatkan nomor urut 1-2 dan seterusnya itu terutama nomor 1 tidak membayar di partainya masing-masing. Jangan-jangan hanya pindah tempat terjadinya kecurigaan-kecurigaan terjadinya politik uang ‘kan itu yang menjadi kekhawatiran kita,” ungkapnya.

Maka, dia meyakini sistem pemilu proporsional terbuka masih yang terbaik. Sebab, publik bisa melakukan pengawasan secara terbuka dan berpartisipasi penuh menentukan wakil rakyat.

“Sistem dengan cara pendekatan pelaksanaan terdaftar terbuka ini, jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang tertutup. Sebab banyak mata yang bisa menyaksikan, banyak orang yang bisa melihat, dan banyak orang yang bisa memprotes. Juga bisa melaporkan langsung ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) bila terjadi kecurangan di lapangan,” pungkasnya.