BERITA

F-Golkar Minta Pengelolaan Keuangan Daerah Berorientasi Kepentingan Masyarakat, Pemerintah Didesak Realisasikan Sisa Dana Refokusing Covid-19 Bulan Ini

Berita – Fraksi Golkar DPRD Badung memberi sejumlah catatan dan saran kritik kepada pemerintah tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Badung TA 2019, Rancangan Kebijakan Umum APBD Badung TA 2021, dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Badung TA 2021 pada rapat paripurna DPRD Badung, Selasa (4/8).

Dalam pemandangan umumnya yang dibacakan AAN Ketut Agus Nadi Putra, fraksi yang beranggota 7 kader Golkar dan 1 Nasdem itu, meminta dalam pengelolaan keuangan daerah berbagai program dan kegiatan harus dirancang berorientasi kepada kepentingan masyarakat atau anggarannya untuk kepentingan sektor pelayanan publik. Pengelolaan keuangan daerah juga dituntut untuk dapat suatu laporan keuangan yang transparan, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Wujud dari pertanggungjawaban keuangan tersebut akan terungkap dalam opini auditor pemerintah yang dalam hal ini BPK RI Perwakilan Bali, yang astungkara kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP),” ujar Nadi Putra.

Pihaknya pun berpandangan bahwa selama ini baru berbicara cerdas berprogram, namun belum menunjukkan program yang cerdas.

Baca Juga: Semua Kader Golkar di NTT Berpeluang Maju di Pilkada 2020

“Tentu tolok ukurnya adalah capaian-capaian layanan publik dan pembangunan secara menyeluruh,” kata politisi asal Kerobokan itu.

Kemudian Fraksi Golkar pun memberikan catatan strategis, diantaranya untuk postur anggaran 2019. Dilihat kurva anggaran, Golkar menilai cenderung berbentuk tanjung yang tidak merata dan di dominasi oleh anggaran hibah.

Sebesar 92 sampai 87 persen pendapatan daerah yang bertumpu pada sektor pariwisata, perlu ada langkah-langkah strategis dengan mengequalization sumber-sumber lain. Salah satunya agrikultur/pertanian yang selama ini tidak digarap dengan optimal, sehingga pertumbuhannya masih negatif.

“Bidang infrastruktur performance-nya masih perlu ditingkatkan, diantaranya di kawasan Kuta Utara yang sekarang menjadi icon destination pariwisata baru Badung belum tersedianya publik goods salah satu pedestrian kawasan,” bebernya.

Demikian juga terhadap penyelesaian jalan lingkar selatan, sehingga ada kesan daerah penghasil susu tidak dipelihara dengan baik. Belum tertanganinya permasalahan sampah.
Selain itu, Fraksi yang dipimpin IGN Saskara ini juga menyebut database tentang jumlah akomodasi di Badung belum valid, sehingga indikator pencapaian pajak daerah khususnya pajak hotel kurang optimal. Sorotan lainnya adalah pelayanan perizinan dengan sistem on-line. Pasalnya, permohonan IMB bisa memakan waktu 1 sampai dengan 1,5 tahun, hal ini akan menghambat investasi di Badung.

“Perlu juga memperhatikan kebijakan terhadap memposisikan kembali keberadaan Silpa, sebagai cadangan anggaran pada saat-saat daerah mengalami kondisi darurat seperti keadaan saat ini, sehingga pemerintah memiliki cadangan anggaran,” katanya.

Terkait dengan terjadinya refocusing besar anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 274.919.457.818,68, dan baru dimanfaatkan Rp 33 miilar, Fraksi Golkar harapkan sisanya dapat direalisasikan bulan ini karana dana tersebut khusus dimanfaatkan untuk penanganan dampak covid-19 bukan untuk kepentingan yang lain.

“Kami sebagai Dewan di dalam menjalankan fungsi budgeting dan fungsi controling dapat secara optimal,” tegas Nadi Putra.
Selanjutnya berkenaan dengan Rancangan Kebijakan Umum APBD TA 2021, Fraksi Golkar minta agar dilakukan secara cermat dan teliti dengan mempertimbangkan proyeksi perekonomian daerah tahun 2020 dan prospektif perekonomian daerah tahun 2021.

Sumber

Efsi Resmi Pimpin Partai Golkar Pagaralam

Berita –  Musyawarah daerah ke-V Partai Golkar Pagaralam Senin (3/8/2020) malam berjalan sukses. Digelar di hall Hotel Dharma Karya Kota Pagaralam, agenda ini menghasilkan banyak keputusan penting untuk kemajuan partai.

Musda dibuka langsung Ketua DPD I Partai Golkar Sumsel Dr.H Dodi Reza Alex Noerdin. Ini ditandai dengan pemukulan gong.

Nampak hadir Walikota Pagaralam Alpian SH, Ketua DPD II Partai Golkar Pagaralam Ruslan Abdul Gani SE, mantan Ketua DPD Partai Golkar Pagaralam H Djazuli Kuris, anggota DPRD dari Partai Golkar Efsi SE, Oliviana Arifin ST, Zifeni Amir SH, serta peserta dan undangan Musda.

Baca Juga : Kepanitiaan Sudah Clear, Golkar Ngawi Bakal Gelar Musda Ke-X

Dalam kesempatan ini Dodi menyampaikan, Pagaralam merupakan lumbung suara partai Golkar. Karenanya hal ini patut dipertahankan. “Untuk itu kita harus bekerja dulu untuk rakyat,” ujarnya.

Setelah dibuka, Musda memasuki agenda sidang. Satu di antaranya adalah laporan pertanggung jawaban pengurus periode sebelumnya dan pemilihan Ketua DPD II Partai Golkar Pagaralam periode 2020-2025.

Dihubungi Selasa (4/8/2020) Efsi menyatakan kesiapannya menjalankan amanah yang diberikan sebagai Ketua Partai Golkar Pagaralam. Ia pun siap menjalankan organisasi partai supaya sejalan dengan Pemkot Pagaralam. “Kita siap mengikuti arahan dari Ketua DPD I,” ujarnya. (*)

Sumber

Repol Resmi Mendaftar sebagai Bacalon Ketua Golkar Kampar

 

Berita – Repol SAg resmi mendaftar sebagai bakal calon (bacalon) Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar, Selasa (4/8/2020) sore guna bertarung pada pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kampar untuk masa jabatan 2020-2025 dalam musyawarah daerah (Musda) X di Hotel Labersa, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, 8-9 Agustus nanti.

Tak tanggung-tanggung, kedatangan Sekretaris DPD Partai Golkar di Sekretariat DPD Partai Golkar Kampar di Jalan Ahmad Yani, Bangkinang itu diantar langsung puluhan pendukungnya. Satu unit bus terlihat membawa para ketua pimpinan kecamatan (PK) dan belasan unit mobil minibus. Bus yang membawa ketua PK dan pendukung Repol ini dikabarkan melakukan konvoi dari tempat berkumpulnya para pendukung di Pekanbaru. Perjalanan rombongan pendukung Repol dari Pekanbaru ini dikawal sebuah mobil patwal dari kepolisian.

Tiba di kantor Golkar, Repol yang dielu-elukan pendukungnya langsung menuju meja Panitia Musyawarah Daerah (Musda) X Partai Golkar di lantai satu Sekretariat DPD Golkar Kampar. Ia mengembalikan formulir yang telah diambil salah seorang timnya pada Selasa pagi. Terlihat Ketua Panitia Pengarah Musda X Yuli Hendra didampingi Sekretaris Edi menerima berkas dari Repol.

Setelah bahan-bahan diserahkan, kepada sejumlah wartawan Repol yang didampingi para ketua PK dan beberapa pendukung menyampaikan, hingga saat ini atau saat pengembalian formulir dan berkas pendaftaran lainnya diketahui bahwa dari 27 pemilik suara pada Musda X nanti, ia telah mengantongi dukungan 18 suara dengan rincian 17 suara ketua PK dan ditambah satu suara dari dewan pertimbangan (wantim).

Disamping itu, masih ada peluang mendapatkan satu suara dari KPPG (Kesatuan Perempuan Partai Golkar) dan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). KPPG sendiri dalam pendaftaran ini telah memberikan dukungan dan AMPG dikabarkan juga mendukung.

Menurut informasi, 17 ketua PK yang memberikan dukungan ke Repol ini adalah Ketua PK Bangkinang Kota, XIII Koto Kampar, Koto Kampar Hulu, Salo, Kampar, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Tambang, Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan dan Siak Hulu. Sementara empat PK yang belum memberikan dukungan ke Repol adalah PK Bangkinang, Kuok, Perhentian Raja dan Kampa.

Repol menambahkan, diantara berkas yang diserahkan pada pendaftaran ini adalah KTP, kartu tanda anggota (KTA), ijazah dan dua jenis sertifikat yaitu sertifikat pelatihan dan TOT.

Wakil Ketua DPRD Kampar itu juga menyebutkan bahwa, sesuai petunjuk pelaksana (juklak) tentang munas, musda, musdes dan muslur, ia telah melewati batas minimal dukungan pemilik suara sebanyak 30 persen untuk ditetapkan sebagai calon. Bahkan saat ini ia telah memperoleh dukungan sebanyak 60 persen.

“Alhamdulillah hari ini kami hadirkan ketua PK fisiknya langsung,” ujar Repol.

Pria asal Lipatkain, Kampar Kiri yang periode ini duduk untuk periode keempat itu berpeluang terpilih secara aklamasi. Karena sesuai ketentuan, apabila calon bisa meraih dukungan 50 persen plus 1 maka dinyatakan aklamasi. “Insya Allah kalau lancar mulus kita tunggu di arena Musda 8-9 (Agustus) di Labersa,” harapnya.

Baca Juga : Airlangga pastikan skenario pemulihan ekonomi berlanjut hingga 2021

Mengenai dukungan mayoritas dari ketua PK dan bagaimana komitmen yang dibangun bersama dirinya, Repol mengatakan, ia merasa bersyukur PK lebih mengutamakan hati nurani dalam menghadapi Musda ini.

Ia menyebutkan, dukungan ini diluar dugaannya. Ia mengajak yang belum bersama- sama bergabung dengan dirinya san ia siap merangkul seluruh kader demi membesarkan Golkar dan mengembalikan kejayaan Golkar termasuk merebut kemenangan pada pemilu 2024.

“Lebih mudah membuang seribu kader daripada mencari satu kader. Maka itu yang saya pegang,” katanya.

“Saya tak beri apa-apa, tapi saya janji akan mencurahkan pikiran, waktu dan seluruh potensi untuk membesarkan partai Golkar hingga ke seluruh pelosok di Kampar,” tegas mantan aktifis mahasiswa ini.

Ia menambahkan, dirinya memiliki semangat, tenaga dan fikiran dan waktu untuk membesarkan PG ke depan.

Sumber

Sambut Musda, Golkar Ngawi Inginkan Perubahan

Berita –  Kader Partai Golongan Karya (Golkar) yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Ngawi mengharap ada perubahan di tubuh partainya melalui Musyawarah Daerah (Musda) ke-X pada 22 Agustus 2020 mendatang. Terutama membangun idealisme dalam berpartai dan mengembalikan kepercayaan pemilih terhadap partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Semua kader partai dalam tubuh Golkar ini harus bisa membangun soliditas partai. Artinya perolehan suara yang menurun ini bisa meningkat lagi. Maka dalam musda nanti bisa menghasilkan struktural pengurus di daerah yang cukup berkompeten,” terang Sarjono, Selasa, (4/8).

Sarjono/RMOLJatim

Sarjono yang juga Sekretaris DPD Golkar Ngawi blak-blakan membenarkan, suara Golkar dalam dua kali putaran pemilu terus tergerus. Ia mencontohkan, perolehan kursi di DPRD Ngawi pada Pemilu 2009 mendapat 8 kursi dan Pemilu 2014 mendapat 7 kursi dan Pemilu 2019 lalu anjlok hanya 5 kursi. Dari hasil tersebut diasumsikan kepercayaan konstituen terhadap Partai Golkar pun menurun.

Ia menilai merosotnya suara Golkar tidak lepas dari kehadiran teknologi informasi berbasis IT. Dimana, para simpatisan Golkar dengan kehadiran media sosial justru menimbulkan polemik tersendiri. Mereka secara perlahan mulai hilang kepercayaan terhadap Golkar. Dengan alasan itu Sarjono menekankan semua pengurus dan kader harus melek IT.

Baca Juga : Hak Diskresi Airlangga Hartarto Bakal Diatur Panitia Musda Golkar Sumut, Irham Buana: Itu Intervensi Namanya 

Selain itu kehadiran Fraksi Golkar di lembaga legislatif pun harus aktif turun gunung membangun komunikasi dengan akar rumput. Namun ditekankan Sarjono, semua diawali dari kehadiran jajaran pengurus yang berkompeten. Karena sebagai entry point sekaligus parameternya adalah keberadaan pengurus harus benar-benar mempunyai kompetensi sesuai bidang tugasnya.

“Partai itu bisa besar ibarat kapal dinahkodai oleh orang-orang yang berkompeten jangan sampai tidak. Dalam hal ini saya tidak menilai pengurus yang lalu tidak mempunyai skill tetapi mereka memang mempunyai kompetensi tapi kadang tidak sesuai bidangnya,” ulas Sarjono.

Dengan sederet indikator itu kupasnya, dengan Musda Golkar Ngawi ke-X sebagai jalan keluar dari problem selama ini yang mendera Golkar. Dengan struktur kepengurusan yang baru hasil dari Musda Golkar Ngawi nantinya sangat diharapkan mampu membenahi manajemen dan pengelolaan Golkar di Ngawi dengan menyesuaikan eranya. Semua pengurus dan jajarannya harus bersinergi.

Sumber

 

Koalisi Gerindra-Golkar Hampir Pasti

 

Berita – Koalisi Partai Gerindra dan Par­tai Golkar menuju Pilkada MBD bakal terwujud. Partai berlambang beringin ini telah berhasil meya­kinkan Gerindra untuk berkoalisi. Intensitas komunikasi terus dirajut kedua partai untuk menyatu meng­hadapi lawan-lawan mereka di perhelatan pesta demokrasi MBD Desember 2020 mendatang.

Ketua Badan Pemenangan Pe­milu (Bapilu) DPD Partai Gerindra Maluku, Melkias Sairdekut kepada wartawan mengatakan, upaya komunikasi politik untuk mem­bentuk koalisi antara Partai Ge­rindra dan Partai Golkar tinggal menunggu keputusan akhir.

“Upaya kearah situ untuk Gerindra sementara dilakukan tinggal menunggu keputusan akhir saja,” ungkap Sairdekut, Selasa (4/8).

Sairdekut menjelaskan, seba­gian pihak menganggap titik terang koalisi hanya terjadi apabila fisik rekomendasi sudah ada, namun walaupun fisik rekomendasi belum diberikan tetapi upaya kearah koalisi kedua partai terus dila­kukan.

“Bagi Partai Gerindra pasca konstelasi lokal di MBD, hari ini tinggal menunggu arahan DPP untuk memutuskan sikap politik Gerindra,” tegasnya.

Sairdekut yang juga Wakil Ketua DPRD Maluku ini menegaskan, jika rekomendasi untuk pilkada MBD dipastikan akan keluar sebelum waktu pendaftaran pasangan calon pada September mendatang.

Baca Juga: Hampir Pasti Golkar Usung Kilikliy – Petrus

“Pokoknya rekomendasi Gerin­dra akan keluar sebelum pendaf­taran entah itu melakukan peru­bahan terhadap pasangan atau tidak itu menjadi kewenangan DPP,” katanya.

Sementara itu, salah satu Wakil Ketua DPD Golkar Maluku Suban Pattimahu mengatakan, secara khusus untuk masalah kontestasi politik di MBD dimana komunikasi politik antara Partai Golkar dan Gerindra terus dibangun dan dalam waktu dekat keputusan terkait dengan rekomendasi sudah dikeluarkan oleh DPP.

“Komunikasi terus dilakukan kearah koalisi dan dalam waktu dekat sebelum pendaftaran calon keputusan sudah keluar,” tutur Pattimahu.

Menurutnya, kerja tim seleksi di daerah telah dilalui baik kabupaten maupun provinsi dan telah dilimpahkan ke DPP, sehingga bagi DPD Golkar Maluku hanya menunggu hasil komunikasi yang dilakukan antara kandidat Nikolas Kilikily dengan Bastian Petruz maupun kedua partai ini.

Pattimahu juga tetap meng­harapkan elit Partai Golkar tetap berpegang pada pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Air­langga Hartarto yang menekankan jika Ketua DPD Golkar akan diprio­ritaskan untuk maju dalam pilkada, termasuk di MBD.

“Mudah-mudahan Golkar bisa menjadi peserta pilkada di MBD dengan mengusung kadernya sendiri dan tentunya harapan besar kalau itu terjadi antara Golkar dengan Gerindra ,” tandasnya.

Pattimahu juga optimis jika Partai Golkar dan Partai Gerindra berkoalisi untuk mengusung satu kandidat, maka tentunya tidak mudah bagi incumben untuk dapat memenangkan pertarungan di 9 Desember 2020 mendatang.

“Kami yakin kekuatan dan mesin Partai Golkar akan turun bekerja maskimal untuk memperjuangkan kemenangan bagi pasangan yang diusung Golkar dan Gerindra nantinya,” pungkas Pattimahu.

Sumber

Golkar Sodorkan Satu Nama Calon Pendamping Machfud Arifin

Berita – Partai Golkar menyodorkan satu nama kadernya yang diusung sebagai bakal calon wakil wali kota (Bacawawali) mendampingi Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin (MA) menjadi wali kota (cawali) Surabaya.

Dua nama yang sebelumnya disodorkan adalah Zahrul Azhar Asad atau Gus Hans (mantan juru bicara tim pemenangan Khofifah-Emil) dan Arif Fathoni (Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Surabaya).

Dan sekarang, hanya nama Gus Hans yang direkomendasikan sebagai Bacawawali mendampingi MA.

“Kalau yang kemarin, kita kan mengusulkan dua nama. Nah, terus kemudian atas usulan itu, Pak MA berkirim surat ke partai-partai pengusung untuk mengerucutkan dua nama menjadi satu nama,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya, Arif Fathoni, Selasa (4/8/2020).

“Nah, hari ini kita serahkan sesuai hasil penjaringan, DPD partai Golkar Kota Surabaya, maka kami merekomendasikan Gus Hans menjadi calon pendamping Pak Machfud Arifin,” tambahnya.

Ditanya kenapa bukan dirinya sendiri yang maju sebagi pendamping Machfud Arifin?

Arif Fathoni mengatakan jika Gus Hans lebih layak dibandingkan namanya sendiri.

“Jadi, usulan ini didasari pada kondisi objektif. Yang pertama Gus Hans ini satu-satunya Partai Golkar yang sudah rajin menyapa masyarakat Surabaya dalam dua tahun terakhir. Sehingga beliau memiliki elektabilitas yang relatif lebih tinggi dibandingkan kader-kader Partai Golkar lainnya,” jelas Arif.

“Yang kedua, beliau ini adalah tokoh Nadliyyin yang memang sudah mendapat tempat di hati masyarakat Nahdliyyin di Kota Surabaya. Makanya, mudah-mudahan Pak MA memilih beliau. Ini akan menjadi kombinasi yang menarik. Tetapi, kalaupun Pak MA tidak memilih calon wakil yang direkomendasikan Partai Golkar, tidak mengurangi komitmen Partai Golkar untuk mengantarkan Pak MA menjadi wali kota pengganti Bu Risma,” lanjutnya.

Lantas, apakah di internal partai Golkar ada survey terkait calon wakil wali kota untuk mendampingi Machfud Arifin? Arif Fathoni mengatakan tidak ada.

“Jadi gini, indikatornya adalah karena beliau (Gus Hans) lebih dulu rajin menyapa masyarakat. Dan kita juga tentu mempertimbangkan banyak faktor soal kecakapan dan lain-lain. Dan hari ini, Gus Hans lebih layak dibandingkan nama saya sendiri,” tegasnya.

Baca Juga : Kepanitiaan Sudah Clear, Golkar Ngawi Bakal Gelar Musda Ke-X

Arif menyebut, jika kontestansi Pileg dan Pilwali tentu berbeda. Pihaknya tentu melihat hasil survey beberapa lembaga akhir-akhir ini.

“Nah, alhamdulillah hasil survey itu menempatkan salah satu kader terbaik kami, Gus Hans berada diurutan yang tidak jauh-jauh beda dengan nama-nama yang sudah berkembang. Bukan saya tentunya. Makanya kenapa kemudian Golkar merekomendasikan nama Gus Hans,” pungkasnya.

Sumber

Golkar Bakal Menangkan Pilkada Maluku

 

Berita – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sesumbar akan memenangkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di empat kabupaten di Maluku, Desember 2020 mendatang.

Optimisme atau sesumbar itu terungkap dalam surat DPP Partai Golkar yang memerintahkan seluruh mesin partai di daerah agar melakukan konsolidasi struktural di tingkat kabupaten/kota, khususnya pada kabupaten/kota pelaksana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Konsolidasi itu bagian dari kerja-kerja penggalangan untuk pemenangan. Sehingga infrastruktur digeliatkan guna menghadapi konstestasi itu,” ungkap Politisi Senior Partai Golkar Maluku, Rasyad Efendi Latuconsina, kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa, 4 Agustus 2020.

Rasyad mengatakan, memenangkan pada Pilkada serentak menjadi agenda prioritas DPP Partai Golkar. Targetnya, Golkar menang diatas 60 persen. “Untuk Maluku, Golkar dalam keadaan siap untuk menang,” ujar Rasyad Optimis.

Baca Juga: Kepanitiaan Sudah Clear, Golkar Ngawi Bakal Gelar Musda Ke-X

Rasyad yang juga Wakil Ketua DPRD Maluku itu menyebutkan, ada langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk memenangkan pilkada di empat kabupaten di Maluku. Dan yang pasti ketika saatnya, Golkar berkoordinasi dengan partai pengusung lain guna bersama memenangkan perhelatan itu.

“Kita akan bergerak bersama memenangkan kandidat yang diusung bersama partai koalisi,” sebutnya.

Dia menegaskan, sesuai mekanisme, setiap kader partai yang sengaja secara terbuka tidak mengindakan perintah partai bahkan bertindak berlawan dengan partai akan ditindak tegas. “Partai Golkar punya aturan yang sudah diatur dalam konstitusi. Kalau ada kasus seperti itu pasti diambil langkah tegas. Tapi dalam pandangan kami, kami yakin semua kader akan mengamankan perintah partai,” tegasnya.

Terkait apakah Golkar kembali berhadap-hadapan dengan PDIP di Pilkada empat kabupaten itu, Rasyad menegaskan, Golkar tidak dalam posisi head to head tetapi siap memenangkan pertarungan apapun lawan tandingnya.

Sumber 

Bobby Nasution dan Partai Golkar Berbagi Daging Kurban di Tengah Pandemi

Berita – Bakal Calon Walikota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution berbagi daging kurban di tengah Pandemi Covid-19 di sejumlah wilayah Kota Medan.

Ibadah penyembelihan hewan kurban bersama Partai Golkar tersebut digelar di Lapangan Sejati Medan Johor, Minggu (2/8/2020). Hadir langsung Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Golkar Sumut, Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

Ahmad Doli menjelaskan, tahun ini Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumut menyembelih 16 hewan kurban. Tak hanya dari internal kader Partai Golkar, namun juga sumbangan hewan kurban dari Kabaharkam Polri, Komjen Agus Andrianto, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Sumut, Samsul Arifin dan bakal calon Walikota Medan, Bobby Afif Nasution,

“Ada 11 ekor lembu dan 5 ekor kambing yang kita potong hari ini,” ungkap Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

Ahmad Doli menambahkan, pemotongan hewan kurban rutin digelar setiap tahun dan dilakukan di lokasi berbeda setiap tahunnya.

“Golkar Sumut tidak pernah absen dari tahun ke tahun melaksanakan kurban. Kita laksanakan di lokasi berbeda. Ini bukti Golkar hadir di tengah masyarakat,” paparnya.

Baca Juga : Airlangga pastikan skenario pemulihan ekonomi berlanjut hingga 2021

Terlebih kata Ahmad Doli, tahun ini ibadah kurban diharapkan bisa meringankan beban akibat pandemi global Covid-19 yang mewabahi negeri ini.

“Kita semua sedang merasakan dampak akibat wabah ini. Semoga dengan dibaginya daging kurban ini bisa meringankan beban masyarakat kita. Karena Golkar juga milik masyarakat,” jelas Ahmad Doli.

Partai Golkar Medan Bagikan Daging Kurban di 3 Kecamatan

Di tempat yang sama, Golkar Kota Medan juga turut merayakan ibadah kurban dan membagikan dagingnya kepada masyarakat di tiap kecamatan. Terutama di Kecamatan Medan Johor, Tuntungan dan Polonia.

Hal itu dijelaskan Wakil Ketua Golkar Medan Afri Rizki Syaf Lubis. Pria yang juga Ketua Relawan Gerakan Medan Berkah (GMB) itu mengatakan, pihaknya menyembelih tiga ekor lembu dan tiga ekor kambing.

“Alhamdulillah dari kami pribadi selaku Wakil Ketua Golkar Medan dan Ketua GMB kita bagi kurban lembu di Johor, Tuntungan dan Polonia. Kemudian kambing kita kurban di rumah besar pemenangan Bobby Nasution dan di Medan Timur. Semoga apa yang kita berikan ini bermanfaat bagi masyarakat. Inilah bukti bakti kami juga yang selalu hadir di tengah masyarakat Kota Medan,” papar Rizki yang juga Ketua Komisi III DPRD Medan.

Sumber

Alien Mus Sebut Ali Ibrahim Sosok Orang Tua

Berita – Anggota DPR-RI Fraksi Golkar Alien Mus menyanjung tinggi sosok Wali Kota Tidore Kepulauan Capt H. Ali Ibrahim dalam memimpin Kota Tidore Kepulauan. Bagi Alien Mus, Ali Ibrahim merupakan sosok orang tuanya.

“Wali Kota Tidore sosok orang tua kita semua , saya tidak pandang beliau dari partai mana, tetapi melihat dirinya sebagai Ayah yang siap memimpin kota Tidore dengan segala kesuksesannya,” ungkap Ketua DPD I Partai Golkar Maluku Utara ini disela-sela kunjungan kerjanya bersama Wakil Ketua DPR-RI Dr. H. M. Asiz Syamsuddin.

Baca Juga: Foto: Golkar Sulsel Kurban 5 Ekor Sapi

Alien pada kesempatan ini juga menegaskan kepada seluruh pengurus DPD II Golkar Kota Tidore yang berkesempatan hadir untuk tidak melakukan gerakan tambahan dihadapan Wali Kota Ali Ibrahim, terutama bagi pengurus yang baru dapat bergabung dengannya.

“Soal Partai nanti akan kita bicarakan selanjutnya, sebab agenda kedatangan dirinya ini bukanlah membahas persoalan politik melainkan melakukan pertemuan menjaring aspirasi di Kota Tidore bersama Wakil Ketua DPR-RI Dr. H. M. Asiz Syamsuddin,’’ akhir Alien.

Sumber

Musda Empat Kali Ditunda, Golkar NTB Tekor

Berita – Terhitung sudah empat kali Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Provinsi NTB ditunda. Awalnya diagendakan digelar tanggal 4-6 Maret, lalu ditunda ke tanggal 15 Maret, ditunda lagi pada tanggal 22 Maret.

Terakhir 22 Juli kemarin Musda kembali ditunda. Sampai saat ini, gawe besar partai Golkar Provinsi NTB itu belum jelas kapan dilaksanakan.

Padahal panitia acara atau Organizing Committee (OC) sudah sibuk menyiapkan acara hingga keluar anggaran tak sedikit. “Ya itu konsekwensi (anggaran keluar karena acara ditunda),” kata Ketua OC Musda Golkar Provinsi NTB H Ahmad Fuaddi, Senin (3/8).

Anggaran yang keluar diperkirakan tidak sedikit. Namun Fuaddi enggan membeberkan berapa jumlah pastinya. “Ya untuk DP (booking hotel), DP snack,” katanya mencontohkan.

Baca Juga: Kepanitiaan Sudah Clear, Golkar Ngawi Bakal Gelar Musda Ke-X

Belum lagi biaya membayar tenaga memasang bendera, pesan baliho, dan lain sebagainya. Anggaran keluar percuma setiap kali Musda ditunda. “Kalau kami di panitia apapun perintah partai tentu kami laksanakan,” terangnya.

Namun walau Musda ditunda, kepanitiaan belum dibubarkan. Sekalipun deadline persiapan Musda sampai 31 Juli 2020, sesuai Instruksi DPP Partai Golkar no: SI-2/GOLKAR/VII/2020 tentang Instruksi Merencanakan, Mempersiapkan, dan Menyelenggarakan Musda Partai Golkar tingkat Provinsi.

Kepanitiaan tetap ada sampai terbit perintah dari DPP menggelar Musda. “Tetap (masih ada),” katanya.

Lantas apa yang membuat Musda ditunda berkali-kali? Fuaddi mengatakan sepenuhnya DPP yang mengetahui alasan pastinya. Tetapi dari sisi mekanisme, jadwal Musda Golkar Provinsi NTB memang belum terbit dari DPP.

Setelah terbit surat intruksi itu, DPD Golkar Provinsi NTB menyikapi dengan menggelar rapat. Hasil rapat memutuskan untuk mengusulkan menggelar Musda pada tanggal 22 Juli ke DPP. “Tetapi belum ada jawaban,” terangnya.

Fuaddi belum tahu apakah DPD Golkar Provinsi NTB dengan DPP Golkar sudah ada komunikasi lagi setelah Musda ditunda. “Tentu yang lebih tahu DPD (dan DPP),” ujarnya.

Sementara terkait peluang Musda Golkar NTB digelar di luar daerah Fuaddi enggan menanggapi. “Bukan kewenangan saya menanggapi itu,” pungkasnya.

Sumber

Scroll to top