BERITA

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia.

Berita Golkar – Ketua Komisi II DPR RI menegaskan RUU ASN yang saat ini sedang digodok Komisi II DPR RI akan segera rampung dan akan segera disahkan pada masa sidang yang akan datang.

Hal ini disampaikan Doli kepada Parlementaria saat memimpin Kunjungan Kerja DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara, Senin (24/7/2023).

“RUU ASN Insyaallah ini tinggal menunggu masuk masa sidang, sudah selesai kemarin (dibahas) di tingkat Panja, tinggal nanti pembahasan tingkat I dengan pemerintah kemudian langsung mudah-mudahan di awal masa sidang nanti di pertengahan Agustus kita mulai. Mungkin minggu ke-3 sudah selesai,” ujar Politisi Fraksi Golkar tersebut.

Lebih lanjut Doli juga memberikan kabar baik untuk tenaga honorer, bahwa Komisi II memastikan bahwa tidak ada pemberhentian tenaga honorer di Indonesia.

“Intinya adalah pertama tidak akan ada pemberhentian tenaga honorer. Yang kedua adalah tidak akan ada penurunan tingkat kesejahteraan atau salary dari tenaga honorer yang selama ini mereka terima. Yang ketiga adalah penyelesaiannya kita cari sedemikian mungkin tidak akan menambah beban anggaran baru,” tegasnya.

Soal status tenaga honorer nantinya, Doli menambahkan bahwa dalam undang-undang baru akan ada beberapa kategori.

“Soal statusnya, dalam RUU ASN nanti akan ada kategori PPPK Penuh dan PPPK Paruh Waktu dalam rangka mengakomodir statusnya,” tutup Legislator Dapil Sumut III tersebut.

Berita Golkar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kabupaten Garut mengadakan konsolidasi gabungan yang terdiri dari para pengurus, 3 ormas yang mendirikan, 5 ormas yang didirikan 2 sayap Golkar AMPG dan KPPG serta para caleg dari 6 dapil yang ada di Kabupaten Garut.

Konsolidasi juga dihadiri oleh supervisi dari DPD Golkar Jabar hadir Drs H. Yod mintaraga wakil ketua bidang organisasi, Rahmat Sulaeman wakil ketua Pemenangan Pemilu dan rombongan lainnya, Minggu (23/7/2023).

Wakil Bidang Organisasi DPD Golkar Kabupaten Garut, H. Deden Sopian, pertemuan tersebut tentunya sangat berati untuk terus memompa semangat jajaran pengurus dan para caleg dalam memenangkan Golkar pada pemilu
2024.

“Alhamdulillah semua unsur yang hadir menyatakan siap kompak bekerja keras untuk kemenangan Partai Golkar khususnya dalam mencapai target hasil kesepakatan rakerda DPD Golkar garut yaitu meraih 11 kursi dari 6 dapil,” tandasnya.

Dengan perubahan dapil dari 5 menjadi 6 dapil, lanjut Deden Sofyan, tentunya bukan hal yang gampang namun sebagai kader dan fungsionaris yang di tugas kan tetap harus berpegang kepada hasil Rakerda.

“Amanat Ketua DPD Golkar Garut Hj. Euis Ida Wartiah kepada semua jajaran pengurus, orsamendi dan para caleg agar lebih gencar turun ke masyarakat, laksanakan doktrin Karya dan kekaryaan yang menjadi pegangan kader Golkar dalam kehidupan sosial di tengah tengah masyarakat, saling bantu saling dukung, saling mengayomi itulah karakter partai kita,” tuturnya.

Pujian pun datang dari Pengurus Jabar, mereka percaya DPD Golkar garut akan selalu kompak dan solid dan bisa menyelesaikan masalah secara mandiri dengan mengedepankan musyawarah dan silaturahmi.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi upaya pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam pengembangan pariwisata.

Selama sepuluh tahun terakhir ini Kabupaten Banyuwangi menurutnya menunjukkan upaya yang serius untuk mengembangkan pariwisata, terutama pariwisata berbasis budaya lokal, sebagai salah satu sektor pembangkit pertumbuhan ekonomi.

Hetifah bilang melalui investasi dalam infrastruktur, diversifikasi produk kreatif dan produk wisata, promosi yang intensif, serta penghargaan dan pengakuan yang diterima, Banyuwangi berhasil menarik perhatian wisatawan dari dalam dan luar negeri, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui sektor pariwisata.

Kabupaten Banyuwangi berhasil mengubah citranya, dari “kota santet” menjadi “kota internet”.

Banyuwangi menawarkan berbagai daya tarik seperti keindahan alam, budaya dan tradisi, seni dan kerajinan, kuliner, serta ekowisata.

“Hasil pertemuan kami dengan Pemkab dan pegiat pariwisata di Banyuwangi, mencatat beberapa kiat dan strategi pengembangan pariwisata yang patut dicontoh oleh daerah lain,” ungkapnya dalam keterangan persnya kepada wartawan, baru-baru ini.

Pertama, adanya kepemimpinan berkelanjutan, visi yang jelas, serta kolaborasi antar instansi terkait.

Sejak sekitar duabelas tahun ini, Pemkab Banyuwangi mengembangkan visi membangun budaya lokal, pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan visi yang jelas, yaitu “keberpihakan kepada masyarakat lokal”.

“Komitmen ini juga didukung para pemimpin instansi di Banyuwangi, sehingga menggerakkan perangkat birokrasi sebagai penggerak berbagai program pariwisata dengan menggandeng masyarakat,” katanya.

Kedua, adanya dukungan sejumlah aturan atau regulasi yang berpihak kepada kearifan lokal, tradisi dan budaya, yang antara lain diwujudkan melalui kebijakan tata ruang dan tata bangunan, serta penguasaan lahan yang adil, sehingga masyarakat tetap terlibat dalam pengembangan industri pariwisata tanpa tergusur oleh kekuatan investasi dari luar.

“Kebijakan sustainable tourism dipertahankan, dengan menjaga keaslian budaya, adat-istiadat, hingga kepemilikan lahan, diupayakan tetap menjadi milik masyarakat lokal,” jelasnya.

Ketiga, adanya dukungan pengembangan wisata yang bermodel community based tourism, di mana komunitas lokal terlibat aktif dengan terbentuknya berbagai komunitas dalam bentuk asosiasi pariwisata.

“Setiap pelaku dan komunitas, berasosiasi dan bekerjasama, mulai dari pemilik homestay, Pokdarwis, pramuwisata, operator tour dan travel, dan lain-lain, sehingga memudahkan mereka untuk bekerjasama dan memberikan saran dan masukan kepada pemerintah setempat,” katanya.

Keempat, adanya keterlibatan dan partisipasi langsung dari masing-masing komunitas yang ada di masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai even daerah.

Keterlibatan masyarakat, menunjukkan bahwa masyarakat adalah pelaku sekaligus penerima manfaat dari pengembangan pariwisata.

Selain pengembangan infrastruktur dan dukungan regulasi, peran pemerintah terbatas kepada kebijakan untuk melakukan akurasi dan memberikan stimulir bagi tumbuhnya berbagai atraksi (event budaya) dan ameniti (keramahan penduduk) yang memang sudah ada di masyarakat.

“Inilah beberapa hal yang bisa dilelajari dari pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten ini memberikan banyak hal yang patut dicontoh dalam membangun pariwisata daerah yang bersifat bottom up, bukan top down. Salam dari Banyuwangi, ‘the Sunrise of Java’,” tutupnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily.

Berita Golkar – Dalam peringatan Hari Anak Nasional (2023) yang diperingati setiap tanggal 23 Juli, Komisi VIII DPR RI menyoroti isu kekerasan hingga perundungan atau bullying yang masih menghantui generasi penerus bangsa.

Oleh sebab itu, Pemerintah didorong menciptakan ekosistem perlindungan bagi anak.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan, sudah menjadi tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak dasar anak.

Antara lain hak mendapatkan keamanan, hak mendapatkan pendidikan hingga hak memperoleh kesehatan.

“Negara perlu hadir untuk memastikan agar anak-anak terlindungi dari berbagai persoalan. Terutama bagaimana Pemerintah harus menciptakan ekosistem perlindungan bagi anak dan lingkungan yang ramah anak,” kata Ace dalam keterangan persnya, Senin (24/7/2023).

Komisi VIII DPR yang salah satu bidang tugasnya terkait perlindungan anak memberi sejumlah catatan di Hari Anak Nasional 2023.

Ace berharap, berbagai persoalan yang menjadi sorotan Komisi VIII bisa mendapat perhatian lebih sehingga tidak terus berkelanjutan.

“Saya mencatat berbagai problematika yang dihadapi anak-anak Indonesia saat ini. Antara lain kekerasan terhadap anak yang masih cukup tinggi, perundungan atau bullying, pernikahan anak, anak yang berhadapan dengan hukum, ketergantungan terhadap gawai serta narkoba,” ungkapnya.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), ada 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan di dalam negeri pada tahun 2022.

Jenis kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak adalah kekerasan fisik (3.746 kasus), kekerasan psikis (4.162 kasus), dan kekerasan seksual (9.588 kasus).

Oleh karena itu, Ace menganggap kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi pekerjaan rumah bagi negara.

Ia menekankan Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak.

“Selain itu Pemerintah perlu bekerja keras untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Pelaku kekerasan terhadap anak harus dihukum dengan tegas agar mereka tidak mengulangi perbuatannya. Saya percaya bahwa setiap anak berhak tumbuh dan berkembang dengan aman dan bahagia,” ungkap Ace.

Sementara terkait aksi bullying atau perundungan pada anak, Legislator Dapil Jawa Barat II ini menyinggung mengenai kejadian pembakaran sekolah yang dilakukan oleh seorang siswa SMPN 2 Pringsutat, Temanggung.

Pembakaran itu dipicu oleh sakit hati siswa pelaku akibat kerap di-bully oleh teman dan gurunya sendiri.

“Efek psikis pada anak yang menjadi korban bullying mempengaruhi perilaku dan keputusannya di masa depan. Banyak juga peristiwa pidana yang dipicu akibat aksi bullying,” sebutnya.

“Fenomena ini harus jadi perhatian kita bersama agar bagaimana kita temukan solusi yang komprehensif untuk mencegah aksi-aksi bullying beserta dampak yang bisa terjadi,” imbuh Ace.

Menurutnya, kejadian di Temanggung adalah bukti bagaimana seorang anak korban bullying bisa bertindak nekat tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya.

Oleh karena itu, Ace mengatakan harus ada kerja sama lintas instansi untuk mengatasi persoalan bullying.

“Negara perlu bersikap serius mengenai pengawasan, ditambah edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dari bullying serta pendampingan bagi korban,” tuturnya.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily.

Berita Golkar – Partai Golkar berpotensi membuat koalisi baru untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Partai yang dipimpin Airlangga Hartarto itu masih terus memantau dinamika politik.

“Pak Airlangga berpotensi membuat poros sendiri dan saya kira proses itu masih dinamis dan sangat cair,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily dalam keterangan yang dikutip Senin, 24 Juli 2023.

Ace menegaskan partainya tetap konsisten melaksanakan hasil rapat kerja nasional. Airlangga diberi mendat melakukan komunikasi dengan partai politik dan koalisi yang sudah ada.

“Kita masih membuka opsi untuk bersama-sama dengan capres (calon presiden) yang sudah mendeklarasikan diri,” ujar dia.

Ace menyebut Airlangga sudah dan terus menjalin silaturahmi politik. Kedekatan dengan capres Prabowo Subianto hingga Ganjar Pranowo terus dijalin.

“Partai Golkar tetap mengusung Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden,” tutur Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.

Anggota DPR RI Fraksi Golkar, H Nusron Wahid.

Berita Golkar – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berkolaborasi dengan Anggota DPR RI Fraksi Golkar H Nusron Wahid mengadakan sosialisasi di aula gedung Ma’arif, Demak, Jawa Tengah

Tajuh dari sosialisasi adalah Membangun UMKM Berdaya Saing dengan Memanfaatkan Kebaikan Kelapa Sawit dan Optimalisasi Teknologi Digital, yang dilangsungkan .

Anggota Komisi VI DPR RI, H. Nusron Wahid mengatakan walaupun di Demak tidak ada sawit bukan berarti tidak bersentuhan dengan produk kelapa sawit.

Di antaranya adalah pelaku UMKM yang memanfaatkan produk turunan sawit, seperti minyak goreng, sabun cair, lipstik dan produk lainnya.

Pelaku UMKM selama ini menjadi bagian dari mata rantai distribusi dan marketing produk turunan kelapa sawit.

“Kami semua mengetahui mayoritas masyarakat memanfaatkan produk turunan sawit seperti lipstik yang dipakai ibu-ibu, minyak goreng, sabun cair, juga biodiesel,” katanya.

Peredaran produk tersebut tinggi dan memerlukan sentuhan pelaku UMKM agar bisa sampai ke tangan konsumen.

“Maka UMKM perlu mendapat pemahaman agar dapat meningkatkan kapasitas sehingga memiliki daya saing,” tuturnya.

Selain itu juga perlu pemanfaatan teknologi digital untuk menunjang percepatan dan perluasan pemasaran.

Sementara Kepala Divisi Usaha Kecil Menengah dan Koperasi BPDPKS, Helmi Muhansyah menyampaikan sosialisasi sawit di Demak merupakan salah satu upaya BPDPKS.

Salah satunya, untuk mengampanyekan persepsi positif terhadap sawit sebagai upaya menghadapi kampanye hitam atau black campaign yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menyerang sawit Indonesia.

“Demak sebagai salah satu daerah yang tidak memiliki perkebunan sawit, namun masyarakat dapat berkolaborasi dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil produk dan turunan sawit, khususnya dalam skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah berbasis sawit,” tuturnya.

Wasekjen DPP Partai Golkar Bidang Polhumkam, Samsul Hidayat.

Berita Golkar – Kader Partai Golkar diminta mengabaikan dinamika Munaslub yang direkayasa oleh pihak eksternal yang ingin merusak, menguasai dan menjual Partai Golkar untuk kepentingan Pilpres dengan segala cara.

“Saat ini Partai Golkar tetap bersatu di semua tingkatan dan fokus Tri Sukses yakni Pileg, Pilpres dan Pilkada,” kata Wasekjen DPP Partai Golkar Bidang Polhumkam Samsul Hidayat kepada wartawan, Senin (24/7/2023).

Samsul Hidayat meminta kader Partai Golkar disemua tingkatan sedang maksimal bekerja untuk kemenangan Pileg, untuk Pilpres tetap mengamankan hasil Munas X Partai Golkar yang menetapkan Airlangga Hartarto sebagai Capres.

Sedangkan sukses Pilkada hampir seluruh DPD Golkar Kabupaten/Kota di Indonesia telah melakukan tahapan penyaringan bakal calon kepala daerah sesuai Surat Perintah (Sprint) DPP Partai Golkar No.163, yang kemudian tahapan tersebut sementara dihentikan melalui Sprint DPP Golkar No.165 karena semua tingkatan harus fokus tahapan final proses PILEG di bulan Agustus 2023.

“Namun demikian penghentian tersebut tidak menggugurkan hasil penjaringan cakada yang sudah dilakukan oleh sebahagian besar kota/kabupaten sesuai Sprint DPP Golkar No.163,” katanya.

Sementara bagi yang belum melakukan tahapan sesuai sprint DPP Golkar No.163 tetap dibuka ruang untuk mempersiapkan nama calon kepala daerah, terutama nama calon kepala daerah yang jauh hari sudah ditetapkan dalam forum Musda, Rakerda maupun Rapimda untuk kemudian diusulkan kepada DPD Partai Golkar Provinsi maupun DPP Partai Golkar.

Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jabar, Metty Triantika.

Berita Golkar– Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jabar Metty Triantika mengajak perempuan di Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur mengembangkan usaha berbasis rumah tangga.

Teh Metty juga mendorong perempuan melek politik agar dapat memperjuangkan hak mereka.

“Beberapa usaha yang bisa dikembangkan di antaranya beragan kerajinan dan makanan dari bahan baku hasil pertanian,” kata Metty Triantika yang akrab disapa Teh Metty saat berkunjung ke sejumlah tempat di Kecamatan Sukaluyu, Minggu (23/7/2023).

Kaum perempuan, ujar Teh Metty, harus berdaya, tidak saja soal ekonomi den pendidikan tetapi juga politik.

“Saatnya kita kaum perempuan ikut berkiprah dalam pembangunan bangsa melalui penguatan ekonomi keluarga,” ujar Teh Metty.

Teh Metty menuturkan, pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sukaluyu dan seluruh wilayah di Kabupaten Cianjur terus dibenahi. Masih ada rumah warga yang tidak layak huni (rutilahu) dan mendesak segera diperbaiki.

“Kami akan terus mendorong agar para pihak terkait bisa segera turun tangan. Kami yakin dengan kerja sama semua pihak antara pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi bisa mewujudkan aspirasi masyarakat,” tutur Teh Metty didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Deden Nasihin.

Dalam kegiatan itu, Teh Metty melakukan pertemuan dengan Relawan Teh Metty Peduli di Desa Sindangraja Sukaluyu.

Kemudian Penguatan Regu Penggerak Pemilih (Guraklih) TPS, Sosialisasi Rutilahu dan penerangan jalan umum (PJU) di Kampung Cihonje RT. 06/02 Desa, Kecamatan Sukaluyu.

Teh Metty juga bersilaturahmi dengan warga Penerima Program Teh Metty Peduli di Kampung Asem RT. 03/03 Desa Sukamulya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Deden Nasihin mengatakan, selaku pimpinan DPRD telah banyak membantu pembangunan di sejumlah wilayah, terutama di Kecamatan Sukaluyu dan sekitarnya.

“Sekalipun saya ini berasal dari daerah pemilihan lain, dalam kapasitas sebagai wakil rakyat, saya juga ikut memperjuangkan berbagai pembangunan infrastruktur di dapil 4, yakni, Kecamatan Sukaluyu, Haurwangi, Mande, Ciranjang dan Bojongpicung. Terlebih kini yang akan maju di dapil 4 adalah Teh Metty, sudah sepatutnya wilayah-wilayah ini mendapat prioritas pembangunan,” kata Wakil Ketua DPRD Cianjur.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Mewakili Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri Pertemuan Tingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan yang ketiga dari Champion Group of the GCRG (Global Crisis Response Group) on Food, Energy, and Finance, yang diselenggarakan secara virtual pada Jumat (21/07).

Pertemuan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dan dihadiri oleh Champions GCRG dari beberapa negara, di antaranya Presiden Persatuan Komoro dan Ketua Uni Afrika (African Union), Presiden Senegal, Perdana Menteri Bangladesh, Perdana Menteri Barbados, dan Sekretaris Jenderal United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD).

Sedangkan untuk Perdana Menteri Denmark, Perdana Menteri India, Perdana Menteri Jepang, dan Kanselir Jerman diwakili masing-masing oleh Menteri yang ditugaskan.

Pertemuan Champions Group GCRG tersebut membahas konsensus global dalam mencegah, memitigasi, dan merespons dampak global dari krisis yang saling berhubungan, terkait dengan keuangan, pangan dan pupuk, serta energi, terutama di negara-negara yang rentan terdampak.

Mengawali pertemuan, Sekjen PBB Guterres, menyampaikan kondisi separuh dunia saat ini yang tenggelam dalam bencana pembangunan, yang dipicu oleh krisis utang.

“Sekitar 3,3 miliar orang atau hampir separuh manusia di dunia, tinggal di negara-negara yang mengeluarkan uang lebih banyak untuk pembayaran bunga utang daripada untuk pendidikan atau kesehatan,” ungkap Sekjen PBB Guterres.

Selain berbagi pengalaman atas strategi untuk mengatasi kerentanan utang, masing masing Champions Group GCRG juga membentuk respons global yang terintegrasi dalam skala besar, dan memobilisasi tindakan terkoordinasi untuk menangani ketahanan pangan, transisi energi dan keuangan, dengan penekanan pada pengurangan utang.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan penjelasan mengenai berbagai upaya dan pengalaman Indonesia dalam forum multilateral, untuk mengatasi masalah kerentanan dalam krisis pangan, energi dan keuangan, serta pentingnya mengatasi tantangan permasalahan utang di tingkat global.

“Selama Presidensi G20, Indonesia memastikan komitmen anggota G20 untuk melipatgandakan upaya global dalam mengatasi kerawanan pangan. Pada tingkat regional, sebagai Ketua ASEAN tahun ini, dan ekonomi terbesar di kawasan ASEAN, dengan pertumbuhan yang termasuk tercepat di dunia, Indonesia mendorong bantuan internasional lebih lanjut, yang berfokus pada negara-negara berkembang yang rentan, dan menyambut baik keterlibatan seluruh pemangku kepentingan,” ungkap Menko Airlangga.

Indonesia mengharapkan lebih banyak dukungan internasional untuk membantu negara-negara berkembang, dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan membangun ketahanan dalam mengantisipasi tantangan di masa depan di sektor keuangan, energi, dan pangan.

Dalam laporan yang telah dibuat oleh PBB, disampaikan bahwa Least Developed Countries (LDCs) mengalami tingkat pinjaman delapan kali lebih tinggi daripada Negara Maju.

Beban keuangan ini menghambat kemampuan LDCs untuk mendanai investasi vital, menghambat kesinambungan utang dan kemajuan menuju pembangunan berkelanjutan.

Terkait dengan hal ini, Menko Airlangga menegaskan kembali dedikasi setiap negara untuk menjunjung tinggi semua komitmen yang telah ditetapkan, dalam Kerangka Kerja Bersama untuk Penanganan Hutang di luar DSSI (Debt Service Suspension Initiative).

Berita Golkar – Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Tubagus Ace Hasan Syadzily, mengajak kader Golkar di Jawa Barat untuk ikut terlibat dalam penanganan problematika anak di Jawa Barat dan dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan lingkungan pendidikan yang dimiliki.

Hal ini disampaikan Tubagus Ace Hasan Syadzily atau biasa disapa Kang Ace pada kegiatan Seminar tentang Mental Health untuk Anak dan Remaja.

Seminar dalam rangka Menyambut Hari Anak Nasional 2023 yang diselenggarakan Ikatan Istri Pengurus Golkar (IIPG) Provinsi Jawa Barat di Aula Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat di Jl. Maskumambang Kota Bandung, Minggu (23/07/2023).

Kegiatan tersebut selain diisi oleh seminar dengan menghadirkan keynote speech, Atalia Praratya Ridwan Kamil serta para pembicara lainnya, juga diisi oleh konseling gratis dan dimeriahkan oleh penampilan perkusi dari Djambe Addict yang didalamnya merupakan anak-anak special needs dengan special talenta.

“Tentu kita berharap dari kegiatan ini akan menghasilkan hal-hal yang positif.  Terutama bagi peningkatan kualitas anak-anak kita. Dan tentu bagi Partai Golkar sendiri sehingga bisa berkontribusi bagi kemenangan Partai Golkar pada tahun 2024,” kata Kang Ace.

Dihadapan Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Daniel Mutaqien dan Ketua IIPG Provinsi Jawa Barat, Hj. Rita Fitria Ace Hasan Syadzily, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu menjelaskan bahwa memperhatikan tumbuh kembangnya kehidupan mental anak merupakan hal yang penting dalam rangka mempersiapkan generasi mendatang yang lebih kuat.

“Kita semua memang harus mempersiapkan mental anak sesuai dengan pertumbuhan mereka agar tentu di masa depannya anak-anak tersebut betul-betul kuat di dalam mengarungi kehidupan yang nanti akan dihadapinya,” sambung Kang Ace.

Disebutkan Kang Ace, Peringatan Hari Anak Nasional mengingatkan semua pihak terkait berbagai macam problematika anak.

“Saya sendiri kebetulan saat ini menjadi pimpinan Komisi VIII DPR RI yang mitra itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, salah satunya yang dibahas adalah soal perlindungan anak,” ungkapnya.

Tentu perlindungan anak ini, kata Kang Ace, bukan hanya tugas pemerintah tapi juga tugas semua pihak untuk bisa memastikan ekosistem dari perlindungan anak agar betul-betul bisa terjaga dengan baik.

“Ada berbagai macam komponen yang perlu diperhatikan terkait masalah anak ini. Tentu yang paling utama basisnya adalah rumah atau keluarga. Selanjutnya yang kedua, lembaga pendidikan. Ketiga, lingkungan sosial yang membentuk dari tumbuh kembang anak secara kondusif bagi pertumbuhan anak tersebut,” papar Kang Ace.

Ia mencatat beberapa problematika anak di provinsi Jawa Barat diantaranya soal tingginya angka pernikahan dini.

“Jawa Barat itu termasuk yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia soal pernikahan dini ini,” tambah Kang Ace.

Hal itu terlihat dari permintaan izin nikah usia anak yang cukup tinggi di Jawa Barat saat ini.

“Khususnya didapilnya Kang Daniel (Daniel Mutaqien, Indramayu dan sekitarnya, red),” seloroh Kang Ace.

Disebutkan Kang Ace realitas ini harus menjadi perhatian bersama karena akan mempengaruhi tumbuh kembang dan mental anak di lingkungan kita terutama di Jawa Barat.

Karena itu, kata dia, di dalam undang-undang Perlindungan Anak yang awalnya usia anak-anak itu di bawah 17 tahun, sekarang usia anak-anak itu di bawah 18 tahun.

Pernikahan Dini
Terkait soal pernikahan dini ini atau pernikahan anak itu, sebut Kang Ace, pasti akan mempengaruhi terhadap berbagai hal. Sehingga akan menjadi semacam lingkaran setan bagi kehidupan keluarga yang nanti akan dijalani.

“Riset banyak menyebutkan bahwa pernikahan anak karena belum siap secara mental untuk berumah tangga tingkat perceraian menjadi tinggi.  Anak yang dilahirkannya juga akhirnya single parent. Lalu mempengaruhi terhadap kehidupan ekonomi mereka. Lalu kemudian mempengaruhi terhadap pendidikan.  Bukan saja pendidikan anak-anaknya tetapi juga pendidikan terhadap si ibunya sendiri,” papar Kang Ace.

Karena pasti, kata dia, kalau sudah menikah biasanya sekolahnya terputus. Masa depannya menjadi tidak jelas.

“Nah ini masalah serius yang seharusnya memang menjadi perhatian kita semua,” katanya.

Kemudian kata Kang Ace, bahwa tumbuh kembangnya anak tergantung dari ekosistem diamana anak itu tumbuh dengan baik, terutama institusi keluarga, institusi pendidikan dan lingkungan sosial.

“Masalah serius lainnya adalah soal kekerasan terhadap anak. Sekarang bapak ibu sekalian tentu kita tidak bisa lagi memarahi anak dengan bahasa kekerasan. Beda dengan dulu waktu saya dibesarkan kita tiap hari masuk sekolah, diperiksa kuku, tangan, pasti kalau panjang ‘dikepret’. Kalau sekarang tidak bisa begitu karena situasinya akan lain,” ujar Kang Ace.

Anggota DPR RI asal Dapil Kabupaten Bandung dan Bandung Barat itu juga memaparkan terkait masih maraknya perundungan atau bullying yang kerap terjadi di sekolah, di kampus dan di lingkungan sosial lainnya.

Hal tersebut menurutnya harus menjadi catatan penting tersendiri bagi semua pihak.

“Kasus kekerasan terhadap anak semacam itu masih begit tinggi dan bahkan kita bisa menyaksikan kejadian itu termasuk di lembaga-lembaga pendidikan keagamaan sekalipun. Tentu kita berharap dari berbagai problematika yang dihadapi oleh anak kita negara termasuk kita wajib hadir di dalamnya untuk menyelesaikannya,” kata Kang Ace.

“Kita berharap para kader-kader Partai Golkar di  IIPG bisa memulai dari lingkungan kita. Kita memulai dari lingkungan sosial kita. Kalau dalam bahasa Golkar ‘baheula’, dimulai dari batur sakasur, batur sasumur, batur salembur,  sama sagubernur. Jadi memulai dari itu dulu,” sambungnya.

Kang Ace berharap kader Golkar bisa memulainya, bagaimana membuat ekosistem lingkungan di tingkat keluarga, di tingkat sosial, di tingkat lingkungan pendidikan agar betul-betul friendly terhadap atau isilahnya itu ramah terhadap anak.