BERITA

Suasana saat Seminar dan Diskusi dengan topik “Aspirasi Pembangunan Sumatera Selatan Sekarang dan Akan Datang” di Cafe Play Ground Hotel Batiqa Palembang, Kamis (6/7/2023).

Berita Golkar – Tak sekedar bermodal popularitas, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumsel mengungkap sejumlah kriteria sosok calon gubernur Sumsel 2024 yang bakal diusung partai Golkar.

Bahkan DPD Golkar Sumsel menyatakan siap menyatakan siap memberi kejutan mengusung Bacagub yang tak hanya bermodalkan popularitas.

“Jadi kami Partai Golkar tidak mencari calon yang hanya bermodalkan popularitas, tetapi kami lebih mengutamakan apa prestasinya, apa dedikasinya, apa loyalitasnya, dan utamanya tidak melakukan perbuatan tercela,” ungkap Dr Hilmin MPd Ketua Badan Pemenangan Pemilu Sumsel 2 DPD Partai Golkar Sumsel didampingi Wakil Ketua Dhennie Zainal SE, Sekretaris DPD Partai Golkar Sumsel Andie Dinialdie SE MM, Wakil Ketua M Nasir SSi, Wakil Ketua Surya memberikan keterangan pers usai Seminar dan Diskusi dengan topik aspirasi pembangunan Sumatera Selatan sekarang dan akan datang di Cafe Play Ground Hotel Batiqa Palembang, Kamis (6/7/2023).

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan dari Rakernas lalu ada turunannya Rakerda Provinsi kemarin, Partai Golkar sudah menetapkan agenda-agenda strategis partai Golkar.

Pertama, memfinalisasi calon anggota legislatif. Lalu yang kedua, kami sedang menyiapkan penjaringan calon fungsionaris, calon kepala daerah dari Gubernur, Bupati dan Walikota.

Partai Golkar sampai saat ini memang belum ada mengerucut ke satu nama. Masih memberikan kesempatan yang sama.

Partai Golkar punya kriteria dan standar yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Organisasi bahwa Partai Golkar akan melakukan penjajakan.

“Jadi Calon Gubernur saat ini belum ada tetapi kami sudah membangun komunikasi lintas partai politik dan partai Golkar nanti akan ada kejutan dan internal kader kami cukup banyak yang potensial, namun hari ini belum bisa kami sebutkan namanya,” ujarnya.

Tetapi Partai Golkar sudah mempersiapkan alternatif-alternatif, pilihan-pilihan tepat yaitu berdasarkan dalam peraturan organisasi Partai Golkar prestasi, dedikasi, loyalitas, integritas, dan tidak melakukan perbuatan tercela.

Seminar dan Diskusi dengan topik aspirasi pembangunan Sumatera Selatan sekarang dan akan datang ini menghadirkan pembicara antara lain Pengamat Politik Drs Bagindo Togar Butar Butar, Ketua PWI Sumsel DR H Firdaus Komar MSi, Dosen Ilmu Politik Ade Indra Chaniago. Juga dihadiri para mahasiswa dari berbagai Perguruan tinggi di Sumsel.

“Tadi kita sudah mendengarkan pandangan para sumber dan audien bahwa partai Golkar juga menyikapi dalam pencapaian program visi misi kepala daerah yang ada saat ini tentu sudah ada yang tercapai,” kata Hilmin.

Akan tetapi banyak juga hal-hal yang harus dituntaskan untuk menyelesaikan tanggungjawab visi misi, dan partai Golkar sampai saat ini tidak ada kata oposisi.

Ia menegaskan Partai Golkar tetap bersama pemerintah mengawal pembangunan ini sampai tuntas, tetapi kami juga dalam posisi kritis konstruktif.

Partai Golkar tetap juga melakukan kritik yang membangun karena doktrin partai Golkar adalah karya dan kekaryaan.

“Walaupun kami dalam posisi tidak bertentangan dengan pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, tetapi kami mengedepankan kritik yang konstruktif, yang membangun dan memberikan solusi-solusi dalam mewujudkan capaian pembangunan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD,” pungkasnya.

Dhennie Zainal SE Mewakili Ketua DPD Golkar Sumsel Bobby Adhityo Rizaldi dalam sambutannya mengatakan acara ini digelar oleh Litbang Golkar Sumsel akan menghasilkan menciptakan aspirasi yang bisa disalurkan ke Pimpinan.

Bagindo Togar pengamat politik Sumsel salah satu pembicara mengatakan saat ini yang terbebas dari politik dinasti adalah Golkar.

“Partai Golkar sudah teruji dari jaman orde lama dan orde baru, sebaiknya kita hindari politik dinasti, paradigma bangun manusia bukan pembangunan infrastruktur,” ujar Bagindo.

Ia berharap kepala daerah untuk tidak melakukan politik dinasti yang sudah dilakukan oleh beberapa kepala daerah di Sumsel, melakukan pembedahan APBD agar masyarakat tahu apa yang akan mereka lakukan setiap tahunnya dan anggota dewan terpilih untuk melakukan kontrol pembangunan di Sumsel nantinya.

Firdaus Komar ketua PWI Sumsel berharap bukan hanya aspirasi tapi berbicara isu strategis pembangunan Sumsel kini dan akan datang.

“Pembangunan bagian tugas kita sama sama, media sebagai kontrol sosial dalam pembangunan tersebut,” ujar Firdaus.

Isu pendidikan jangan ada lagi pendidikan mahal, tata kelola SDA, infrastruktur, peningkatan kemiskinan dan peluang kerja dan saing produksi ini yang harus diperhatikan untuk pembuat peraturan yang nantinya duduk di DPRD.

“Kita berharap isu ini menjadi bahan untuk para anggota dewan yang terpilih nanti,” kata Firdaus Komar.

Sementara Ade Indra Chaniago pembicara diskusi lainnya mengatakan, patut diapresiasi Partai Golkar karena sudah melakukan edukasi kepada para pemilihnya dengan digelarnya seminar dan diskusi

“Begitu banyak persoalan pembangunan yang harus di aspirasi, kesehatan, pendidikan dan peluang kerja saat tidak ada lagi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan gratis, semoga ini menjadi catatan kita semua untuk para anggota dewan yang terpilih nanti,” Kata Ade

Selain itu pembangunan sumber daya manusia lebih penting untuk kedepannya buat masyarakat cerdas dan bagaimana mensejahterakannya sesuai dengan amanat pembukaan UUD kita.

Berita Golkar – Jelang Pilkada 2024, DPD Golkar Kota Sukabumi secara resmi telah membentuk tim penjaringan bakal calon Wali Kota dan wakil Wali Kota. Tim ini beranggotakan sebanyak tujuh orang.

Hal itu disampaikan Sekretaris DPD Golkar Kota Sukabumi, Hasen Chandra dalam rapat pleno DPD Golkar Kota Sukabumi, Selasa 4 juli 2023 di Kantor DPD Golkar Kota Sukabumi, jalan Pabuaran no.16.

Hasen mengatakan, pembentukan tim penjaringan ini sebagai langkah awal menindaklanjuti surat perintah DPP Partai Golkar Nomor: Sprint-163/DPP/GOLKAR/VI/2023 tentang rencana rekrutmen bakal calon kepala daerah Kabupaten maupun Kota menjelang pelaksanaan Pilkada tahun 2024.

Di mana dalam surat perintah itu, DPD Golkar kota dan kabupaten harus segera mengirimkan nama-nama bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah hasil penjaringan yang nantinya akan ditugaskan sebagai fungsionaris bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dari partai Golkar.

Hasen menuturkan, tim penjaringan bakal calon Wali Kota dan wakil Wali Kota Sukabumi dari Partai Golkar diketuai oleh Joko Wiryawan selaku Wakil Ketua DPD Golkar Kota Sukabumi yang membidangi pemilu. Sedangkan untuk sekretaris tim, yakni Dadang Suparman selaku Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Golkar Kota Sukabumi.

“Ditambah dengan 5 anggota, jadi 7 anggota pengurus partai Golkar akan bertugas menjaring bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Surat tugas untuk Tim Penjaringan paling lambat diberikan tanggal 7 Juli karena tanggal 8 atau tanggal 10 sesuai intruksi DPP kita harus menyerahkan (nama Calon Kepala daerah/wakil kepala daerah) ke (DPD Golkar) provinsi Jawa Barat,” kata Hasen.

Dia berharap tim penjaringan yang bertugas mampu melahirkan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi yang akan berfungsi sekaligus berdayaguna dalam pemenangan Partai Golkar baik dalam kontestasi pileg, pilpres dan sekaligus sebagai fungsionaris partai Golkar di kota Sukabumi.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, Nyoman Sugawa Korry.

Berita Golkar – Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry menyayangkan pembatalan event olahraga internasional, ANOC World Beach Games yang rencananya digelar di Bali pada Agustus 2023 mendatang.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Bali itu menilai, ANOC World Beach Games berdampak pada pariwisata Bali khususnya sport tourism.

Dengan dilaksanakannya event internasional tersebut, kata Korry, setidaknya dapat menghadirkan para atlet dan rombongannya.

Tak hanya kedatangan dari atlet yang bersangkutan, para penggemar olahraga juga diprediksi akan berkunjung ke Bali.

Baik penggemar olahraga yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

“Iya pasti berdampak (pariwisata dan ekonomi) karena pelaksanaan dari event ini kan mendatangkan paling tidak atlet, rombongan atlet. Atraksinya juga menarik perhatian turis baik dalam negeri maupun luar negeri,” jelas Korry saat ditemui wartawan, Rabu (5/7/2023).

Sebagaimana unggahan ANOC di akun instagram @anocworldbeachgames pada Selasa 4 Juli 2023 lalu, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) menarik komitmennya menjadikan Indonesia khususnya Bali sebagai tuan rumah perhelatan ANOC World Beach Games.

Dalam unggahan tersebut, KOI melalui ANOC mengatakan, anggaran yang dibutuhkan guna menyelenggarakan event tersebut tidak cair dari pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Korry menyayangkan hal tersebut sehingga event olahraga sekelas internasional batal digelar.

“Diinformasikan bahwa salah satunya (alasan pembatalan) karena keterbatasan anggaran. Ya Pemerintah Bali jelas tidak menganggarkan itu karena itu adalah program pusat. Karena demikan, kami juga menyayangkan kalau itu, event internasional seperti itu dibatalkan,” tambahnya.

Disinggung soal mekanisme penganggaran terhadap kegiatan, ia menjelaskan hal tersebut bergantung pada kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah.

Jika menggunakan sistem sharing, perlu ada kejelasan soal anggaran yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak, yakni pusat dan daerah.

Bahkan, penganggaran biasanya dilakukan setahun sebelumnya.

“Tergantung kesepakatannya. Kalau kesepakatannya sharing, berapa dari pusat, berapa dari daerah,” jelas Korry.

Sementara itu, ia menegaskan, tak ada pembahasan anggaran terhadap ANOC World Beach Games di lingkungan DPRD Bali.

“Ini (pembahasan anggaran ANOC World Beach Games) nggak ada. Belum ada,” pungkas Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry.

Ketua Tim Kunspik Komisi VI DPR RI, Sarmuji.

Berita Golkar – Tim Komisi VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke PT. Perusahaan Gas Negara (PGN), Provinsi Banten.

Kunjungan ini dalam rangka pengawasan PT. PGN, khususnya terkait kinerja dan kontribusi tentang jaringan peta gas.

Ketua Tim Kunspik Komisi VI DPR RI Sarmuji menjelaskan bahwa PT. PGN secara nasional di tahun 2022 telah memperoleh keuntungan yang lebih besar.

“Jaringan peta gas ini penting, mengingat pemanfaatan jaringan untuk rumah tangga dan industri, (yang) dimaksudkan sebagai peluang untuk menggantikan subsidi LPG sangat besar. Setiap tahunnya mencapai ratusan triliun. Kalau itu berhasil dipertahankan, bahkan ditingkatkan, maka subsidi (LPG) akan berkurang,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI tersebut kepada Parlementaria usai melakukan pertemuan dengan PT. PGN di Banten, Rabu (05/07/2023).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menemukan ada kendala dalam pemanfaatan bahan bakar gas bumi untuk rumah tangga dan industri.

Hal ini terjadi karena terbatasnya infrastruktur yang menghubungkan gas bumi dari sumbernya ke konsumen.

“Kita melihat ada beberapa jaringan infrastruktur pipa yang belum tersambung. Misalnya, untuk pemetaan ke arah Cirebon dari Batang, serta sebagian di Sumatera.  Dengan demikian kegiatan perencanaan tidak akan efektif dan efesien,” pungkasnya.

Sarmuji pun menambahkan bahwa penugasan ini belum berjalan maksimal. Selain jaringan infrastruktur pipa, harga di hulu juga menjadi kendala.

“Kalau itu dipaksakan, pastinya akan berisiko. Tetapi kalau kita bisa sama-sama mengerti, kemudian pemerintah ikut mengambil kebijakan, pastinya program ini akan mudah dijalankan,” tutupnya.

Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F. Paulus.

Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus memberikan respon atas tragedi kerusuhan yang terjadi di Prancis.

Kerusuhan besar-besaran terjadi di Prancis usai kematian seorang remaja laki-laki usia 17 tahun pada Selasa (27/6/2023).

Dia menegaskan agar tragedi tersebut bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia terutama aparat keamanan.

Diketahui, setelah penembakan maut remaja bernama Nahel M itu terjadi kerusuhan selama empat malam berturut-turut.

Bahkan unit-unit polisi dan pasukan keamanan lainnya menyebar ke seluruh negeri untuk memadamkan kerusuhan.

Pimpinan DPR Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini menegaskan bahwa kejadian tersebut dapat menjadi pembelajaran agar kebinekaan Indonesia harus dijaga, kerukunan antar lapisan masyarakat jangan sampai dirusak.

“Ini pembelajaran untuk kita, terutama aparat keamanan bagaimana menangani masalah-masalah sosial di lingkungan masyarakat. Nah kejadian di Prancis, ada anak muda melanggar (lalu lintas) dan ditembak, ada nuansa rasialisme di situ. Ini harus menjadi pelajaran untuk menjaga kebinekaan kita,” tandas Lodewijk kepada wartawan saat ditemui di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Prancis, dia turut mengimbau agar bisa menjaga diri, membaca situasi, dan selalu berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Prancis.

“Saya sebagai Pimpinan DPR mengimbau agar bisa membaca situasi dan membatasi keluar, dan tentunya rajin berkomunikasi dengan kedutaan dan konsulat yang ada di sana, apa yang harus mereka lakukan,” ungkap Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Anggota Komisi I DPR RI ini juga mengatakan, bagi WNI di sana agar jangan sampai terlibat, dan mewaspadai euforia kerusuhan di sana.

Lodewijk juga mengimbau WNI agar mengikuti arahan dari kedutaan dan konsulat setempat.

“Pada giliranya mereka harus mengevakuasi diri, laksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditentukan oleh Kedutaan Republik Indonesia yang ada di Paris termasuk konsulat yang ada di tempat,” paparnya.

Buntut dari kerusuhan tersebut massa melakukan penjarahan di beberapa wilayah Prancis.

Sebanyak 4.500 personel polisi belum bisa meredam amarah massa.

Dilaporkan sebanyak 2.500 bangunan terbakar dan terjadi penjarahan.

“Intinya kita menjaga itu jangan terlibat. Jangan pengen nonton atau meramaikan situasi yang dampaknya merugikan diri dia sendiri,” jelas Lodewijk.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga.

Berita Golkar – Kementerian Perdagangan (Kemendag) membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pemula, atau yang sedang merintis usaha. Agar usahanya bisa cepat berkembang.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga saat menutup Belitung Expo 2023 di kawasan pantai wisata Tanjungpendam, Rabu malam (5/7/2023).

Dia bilang, pemerintah pusat siap membantu para pelaku UMKM itu. “Kami akan bantu dan memberdayakan pelaku UMKM, khususnya mereka yang sedang merintis dan akan membangun usahanya,” kata Wamendag Jerry.

Bantuan bagi pelaku UMKM yang sedang merintis usaha dapat dilakukan berupa pendampingan usaha, pelatihan dan kegiatan lain yang dapat mendorong usaha tersebut tumbuh dan berkembang.

Kondisi neraca perdagangan di Indonesia saat ini dalam keadaan surplus, kata Wamendag Jerry, artinya angka ekspor lebih tinggi dibandingkan impor.

“Kondisi perdagangan yang membaik tentu berkat kontribusi tidak hanya dari pemerintah pusat, melainkan juga dukungan kontribusi dari daerah,” terang putra politisi senior Partai Golkar, Theo Sambuaga itu.

Wamendag Jerry mengapresiasi Pemkab Belitung yang sukses menggelar Belitung Expo 2023, karena mampu mendorong kebangkitan pelaku UMKM di daerah itu

Informasi saja, Belitung Expo 2023 yang dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 5 Juli 2023 berhasil membukukan nilai transaksi sebesar Rp1,15 miliar.

Belitung Expo 2023 tidak hanya menjadi ruang bagi pelaku UMKM memasarkan produk olahan, tetapi juga sebagai sarana promosi produk langsung ke masyarakat.

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid.

Berita Golkar – Kematangan emosional masyarakat Indonesia khususnya generasi muda diharapkan mampu meredam berkembangnya politik identitas bernada negatif jelang Pemilu 2024.

Terutama, berkembangnya politik identitas di platform media sosial.

Begitu dikatakan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid dalam webinar yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan tajuk “Manfaat Politik Identitas Bagi Elektoral”.

“Semakin matangnya kesadaran politik khususnya di kalangan Gen Z, diharapkan isu politik terkait identitas yang diselimuti oleh provokasi dan kebencian tidak menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan pada Pemilu 2024,” ujar Meutya Hafid dalam keterangan tertulis, Rabu (5/7).

Menurut legislator Partai Golkar itu mengatakan, jika politik identitas bernada kebencian terus dimunculkan, maka polarisasi dalam suasana politik Indonesia juga akan terus terjadi.

“Jangan sampai penyelenggaraan pemilu terus menunjukkan polarisasi dan perpecahan di tengah lapisan sosial masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi bergabung dengan Partai Golkar dan menjabat sebagai Wakil ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih.

Berita Golkar – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengaku sebagai kader Partai Golkar, hingga kini dirinya masih taat pada keputusan partai yang akan mengusung ketua umumnya, Airlangga Hartarto, dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) RI 2024.

Penegasan Ridwan Kamil tersebut disampaikan pada wartawan usai kegiatan Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) di Sleman, DIY, Rabu (5/7/2023).

Awalnya, Ridwan menegaskan bahwa dirinya sebagai individu yang disurvei tentu saja tidak bisa menolak.

“Saya selalu bilang bahwa saya disurvei enggak bisa nolak ya, sebagai individu yang disurvei. Kalau surveinya baik, berarti ada korelasi antara kinerja dengan hasil survei, kira-kira begitu,” tuturnya dikutip dari laporan jurnalis.

Meski demikian, Ridwan menyebut bahwa hasil survei tidak selalu menjadi target politik bagi sosok yang disurvei.

Ia menyebut hingga hari ini dirinya selaku kader Partai Golkar masih tunduk patuh pada keputusan partai politik berlambang pohon beringin tersebut.

“Bahwa apakah hasil surveinya menjadi sebuah target politik, itu belum tentu.”

“Saya sudah masuk masuk Partai Golkar, tentu per hari ini patuh, taat pada keputusan Partai Golkar yang mengusung ketua kami Pak Airlangga,” ucapnya.

Tapi, ia dengan tegas menyebut bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui takdir yang bakal terjadi nantinya.

“Saya kira konsistensi saya ada di situ, walaupun nanti takdir akhirnya tidak ada yang tahu seperti apa, tapi per hari ini seperti itu,” tuturnya.

Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Rudi Hartono.

Berita Golkar – Merebaknya kasus penyakit rabies di sejumlah daerah, menjadi perhatian kalangan wakil rakyat.

Pemerintah Kabupaten Katingan melalui instansi teknis diminta untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyakit rabies di Kabupaten Katingan yang salah satu penyebarannya melalui anjing dan kucing.

Anggota DPRD Kabupaten Katingan Rudi Hartono mengatkan, sangat membahayakan bagi masyarakat jika sampai penyakit tersebut masuk ke Kabupaten Katingan.

“Segera lakukan program vaksinasi terhadap hewan peliharaan masyarakat seperti anjing maupun hewan lainnya yang bisa menularkan penyakit rabies,” ujar Rudi Hartono, Selasa (4/7/2023).

Selain itu, politisi partai Golkar juga mengharapkan kepada masyarakat Kabupaten Katingan untuk berperan aktif.

“Jika misalnya ada hewan peliharaan memiliki gejala penyakit rabies. Tolong segera dilaporkan. Karena inikan selain membahayakan bagi pemiliknya, juga membahayakan bag orang lain,” kata pria yang sebelumnya juga berprofesi sebagai wartawan.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin,

Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk tingkatkan pengawasan.

Hal itu disampaikan Puteri sapaanya menanggapi target pemerintah terkait dengan penurunan stunting hingga 14 persen pada tahun 2024.

Saat ini angka stunting masih tergolong tinggi yang mencapai 21,6 persen pada tahun 2022.

“Saya sependapat bahwa penurunan stunting harus menjadi fokus pengawasan BPKP pada tahun 2024. Dimana, persoalan ini telah mendapat sorotan dari Bapak Presiden, karena penggunaan anggarannya lebih banyak untuk belanja birokrasi, dibandingkan belanja yang menyentuh langsung ke masyarakat, seperti membeli telur, susu, daging, dan sayur. Untuk itu, peran BPKP sangatlah penting untuk mengawasi penanganan stunting ini,” ucap Puteri, Rabu, (5/7/2023).

Lebih lanjut, Puteri juga mengimbau BPKP untuk mengawal penanganan stunting di daerah.

Pasalnya hal ini tidak terlepas dari data BPKP yang menyebut ada 378 daerah yang penyelesaian kasus stunting-nya tidak sesuai target.

Karenanya, Puteri pun meminta BPKP menyampaikan daerah-daerah yang dimaksud.

“Kami, khususnya di Karawang sendiri juga terus berupaya untuk menangani stunting. Di mana, Pemda Karawang telah berhasil menurunkan angka stunting dari 20,6 persen menjadi 14 persen pada 2022, atau sudah lebih rendah dibanding nasional. Bahkan tahun ini, Karawang menargetkan angka stunting turun hingga 8 persen. Makanya dengan capaian ini, apakah Karawang masih termasuk ke dalam 378 daerah tersebut,” tanya Puteri.

Puteri berpesan agar pengawasan BPKP bisa dilakukan secara maksimal. Peran pengawasan BPKP sangatlah krusial supaya belanja APBN, APBD, BUMN bisa menghasilkan manfaat yang konkret dan produktif.

Sebelumnya, pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023, Presiden RI Joko Widodo juga menyinggung soal penggunaan anggaran penanganan stunting yang masih tidak tepat sasaran.

“Saya cek di APBD Mendagri, coba saya mau lihat Rp10 miliar untuk stunting, cek perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, penguatan pengembangan Rp2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur itu nggak ada Rp2 miliar,” ujar Presiden.