Bulan: Februari 2024

Dipimpin Ketum Airlangga Hartarto, Pakar Menilai Golkar Sangat Solid


Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Kalimantan Timur, Budiman mengatakan, naiknya suara Golkar lantaran Airlangga Hartarto mampu membawa perubahan.

“Naiknya suara partai Golkar yang memperoleh 14,59 persen dukungan pada Pileg 2024, karena Golkar memiliki kader yang solid dan Ketua Umum Airlangga yang bisa membawa perubahan bagi Golkar saat ini,” kata Budiman dalam keterangannya, Rabu (21/2/2024).

Budiman menyebutkan, kepemimpinan Airlangga telah membangkitkan Golkar dari keterpurukan.

“Airlangga mampu menjadikan elektabilitas Golkar terus tinggi di Pemilu 2024 ini,” ucapnya.

Selain itu, Budiman mengungkapkan, Airlangga mampu menempatkan kader-kader yang memiliki pengaruh seperti mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

“Begitu juga dengan kader muda lainnya yang membawa perubahan di tubuh Golkar,” jelasnya.

Selanjutnya, Airlangga juga berhasil membawa Golkar sebagai partai yang disukai masyarakat.

Menurut Budiman, di bawah kepemimpinan Airlangga, Golkar terlihat sangat kompak dan solid dalam menghadapi Pemilu 2024.

“Hal ini tentunya menjadikan Golkar lebih baik lagi citranya di masyarakat,” ucap dia.

Jika PDIP jadi Oposisi, Golkar Yakin Program Prabowo-Gibran Tetap Jalan


Ketua Bappilu Partai Golkar, Maman Abdurrahman.

Berita Golkar – Ketua Bappilu Partai Golkar Maman Abdurrahman meyakini program-program Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jika memimpin bangsa Indonesia akan tetap berjalan meski PDI Perjuangan menyatakan siap menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan.

Sebab, dia menyebut tak ada istilah oposisi di dalam sebuah pemerintahan. Namun, Maman menegaskan, pihaknya menghormati langkah politik masing-masing partai.

“Dalam konteks oposisi, kita tidak mengenal kata oposisi kan dengan sistem presidensial sekarang. Tapi ya kembali lagi itu hak politik dari masing-masing partai. Ya kita hormatilah,” kata Maman, saat konferensi pers di Kawasan Jakarta Pusat, Rabu (21/2).

Lebih lanjut, Maman menegaskan partainya tak khawatir dengan langkah politik PDIP.

Dia menilai, masyarakat akan menyadari jika program-program yang dijalankan Prabowo-Gibran baik maka publik tak akan masalah.

“Saya masih meyakini dan percaya di dalam diri masing-masing semua partai selama program itu baik, positif, saya yakin tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” tegas dia.

“Baik bagus dan itu bisa untuk masyarakat saya yakin itu tidak akan ada penolakan,” imbuh Maman.

Tolak Hak Angket Hasil Pemilu 2024, Golkar: Tidak Masuk Logika


Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Supriansa.

Berita Golkar – Ketua Badan Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar Supriansa menegaskan partainya menolak ide untuk menggunakan hak angket terkait hasil Pemilu 2024.

Menurut Supriansa, sebagai anggota DPR yang memiliki hak konstitusi menggunakan hak angket, ide tersebut jauh dari nalar. Sebab, hasil Pemilu 2024 belum rampung seluruhnya.

“Tidak masuk logika hukum jika ada pihak yang meributkan terkait penggunaan hak angket anggota DPR terhadap sesuatu yang belum selesai dan tidak jelas permasalahan hukumnya,” tutur Supriansa dalam keterangan di Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar ini menegaskan, hak angket adalah hak penyelidikan terhadap sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Ia justru bertanya UU mana yang dilanggar sehingga muncul ide untuk menggunakan hak angket terkait hasil Pemilu 2024.

Supriansa yang juga Juru Bicara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini menyebut sudah ada rambu-rambu yang jelas terkait penyelesaian sengketa hasil pemilu.

Yakni, jika ada indikasi kecurangan, maka bisa melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Sentra Gakkumdu.

“Sengketa hasil pemilu dilaporkan ke MK, pelanggaran etik dilaporkan ke DKPP, dan sengketa tata usaha negara di PTUN,” tegas Supriansa.

Ia menilai, seluruh aturan main pemilu sudah ada dan tinggal diterapkan.

Menurut politikus Partai Golkar ini, ide menggunakan hak angket untuk menyelidiki hasil pemilu justru jauh dari harapan konstitusi bangsa Indonesia.

“Saya mengatakan, harapan untuk penggunaan hak angket terkait hasil pemilu barat ‘jauh api dari panggang’, artinya sesuatu yang jauh dari harapan konstitusi bangsa ini,” ujar Supriansa.

“Intinya kami menolak hak angket dan sebaiknya mengembalikan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang telah menjelaskan mekanisme penyelesaian semua permasalahan yang berkaitan dengan pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara,” ujar Supriansa menegaskan.

Ketum Airlangga: Golkar Tolak Usulan Hak Angket DPR Soal Kecurangan Pemilu


Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan bahwa Golkar akan menolak hak angket DPR yang diusulkan oleh salah satu calon presiden untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

“Hak angket kan hak politikus DPR. Tetapi Partai Golkar dan partai koalisinya pasti akan menolak,” kata Airlangga ketika ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu.

Penolakan atas hak angket semakin ditegaskan dengan bergabungnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai salah satu menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga makin memperkuat koalisi partai pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Dengan Mas AHY masuk (ke pemerintahan), jadi (partai) yang di luar pemerintah semakin sedikit,” ujar Airlangga.

Selain Golkar dan Demokrat, dua partai pengusung Prabowo-Gibran yang masuk parlemen yaitu Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Efek Ekor Jas Prabowo, Maman sebut Faktor Bantu Tingkatkan Suara Golkar


Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Golkar, Maman Abdurrahman.

Berita Golkar – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman mengatakan salah satu faktor peningkatan suara partai tersebut dalam hasil hitung cepat adalah efek ekor jas (coat-tail) dengan capres Prabowo Subianto yang diusung.

“Harus kita akui, ini juga berkat dari endorsement dari Pak Prabowo di beberapa titik. Kalau kita lihat, kampanye-kampanye Partai Golkar dengan dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu juga memberikan efek positif yang luar biasa,” kata Maman dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Ia pun mengapresiasi Prabowo yang bisa menempatkan diri “di tengah-tengah” bagi partai-partai dalam Koalisi Indonesia Maju.

“Walaupun beliau maju sebagai calon presiden dan juga sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, beliau bisa menempatkan diri pada posisi in the middle, jadi artinya ini, ‘kan, terlihat dari sebaran distribusi peningkatan suara tidak hanya ada di Gerindra, tapi justru ada di semua partai koalisi dan itu kita acungi jempol,” kata dia.

Bagi Maman, keputusan Partai Golkar untuk mengusung Prabowo dan Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden adalah keputusan yang tepat.

“Saya pikir keputusan Partai Golkar mencalonkan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran tidak salah dan tepat karena beliau sesuai dengan keyakinan kita. Tercermin dari partai koalisi ini, beliau bisa menempatkan diri sebagai calon yang adil kepada semua partai,” ujarnya.

Terkait suara dalam Pilpres 2024, ia menyebut suara basis pendukung Golkar untuk Prabowo-Gibran saat ini sudah berada di angka 70 persen berdasarkan hasil penghitungan lembaga survei.

Capaian tersebut memenuhi target yang ditentukan oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

“Bapak Airlangga Hartarto menugaskan dan menargetkan kepada kami agar target dukungan basis suara Partai Golkar kepada Pak Prabowo di angka 70 persen, dan berdasarkan hasil-hasil tracking lembaga survei, alhamdulillah target 70 persen itu tercapai,” ujarnya.

Menurutnya, angka tersebut merupakan pencapaian yang baik karena dalam kurang lebih tiga pemilu terakhir, basis suara pendukung Partai Golkar yang mendukung capres yang diusung, tidak pernah lebih dari 55 persen.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Partai Golkar Tidak Masalah Jika Dilakukan Audit Hasil Sirekap


Ketua DPP Partai Golkar, Nusron Wahid.

Berita Golkar – Partai Golkar tidak mempersoalkan jika dilakukan audit forensik terhadap hasil Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

Sebab Sirekap tidak memiliki kekuatan hukum apapun yang akan mempengaruhi hasil Pemilu 2024 atau hanya digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan informasi secara cepat kepada publik.

Demikian Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid dalam Satu Meja The Forum KOMPAS TV, Rabu (21/2/2024) malam.

“Kita dudukkan persoalan ini secara fair dan proporsional, Sirekap itukan ibaratnya kayak quick count versi KPU, tetapi kalau quick count pakai sampel, kalau ini pakai semua, persentase, mau di audit forensik ya silakan, karena itu sudah tidak berdampak terhadap penghitungan suara,” ucap Nurson.

“Karena perhitungan suara yang dipakai adalah berbasis manual dan sifatnya berjenjang, sehingga Sirekap itu tidak ada kekuatan hukumnya, itu hanya sebagai alat KPU untuk memberikan informasi kepada publik secara cepat tetapi di situ sudah ada disclosed informasi bahwa informasi ini tidak bisa dipakai untuk kepentingan pengambilan keputusan.”

Oleh karena itu, Nusron menilai berlebihan untuk pihak yang menganggap persoalan tidak berkerjanya secara optimal Sirekap sebagai masalah demokrasi.

“Kalau kemudian dikatakan itu, bagian dari proses masalah dalam demokrasi, saya kira itu berlebihan kalau hanya basisnya masalah Sirekap, karena Sirekap ini kan sesuatu yang memang tidak dipakai di dalam pengambilan keputusan,” kata Nusron.

Maman Abdurrahman Yakin Partai Golkar Dapat Ratusan Kursi DPR RI


Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Golkar, Maman Abdurrahman.

Berita Golkar – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman meyakini partai Golkar akan mendapatkan ratusan kursi di DPR RI.

“Berdasarkan data kita sekarang, terakhir kita sering update, kita kurang lebih sekarang Insya Allah aman paling minimal di angka 102 kursi,” kata Maman dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, jumlah perkiraan tersebut berasal dari hasil real count versi KPU dan form C1.

Diketahui, berdasarkan data hingga pukul 15.00 WIB dan jumlah suara yang masuk dari sebanyak 495.146 TPS, Golkar berada di posisi tertinggi kedua dengan perolehan suara 15,09 persen.

Jumlah persentase tersebut, kata Maman, sudah berdasarkan prediksi Golkar yang sejak awal sudah memperkirakan mendapatkan 14-15 persen suara.

“Pada saat kita melihat hasil survei Partai Golkar itu di angka 12 persen, kita sudah menyimpulkan bahwa perolehan hasil pileg kita di sekitar 14-15 persen karena selalu ada penambahan 2-3 persen,” ujarnya.

Ia menyebut penambahan 2-3 persen itu berasal dari dua kekuatan tambahan, yaitu infrastruktur partai dan kekuatan caleg yang mewakili.

Terkait perkiraan mendapatkan 102 kursi, Maman menyebut angka tersebut masih ada kurang dan lebihnya, sehingga ada potensi kenaikan ataupun penurunan.

“Potensi kenaikan ke atas ada kurang lebih sekitar 10 kursi dan potensi penurunan ada di sekitar 2-3 kursi. Jadi, range Partai Golkar itu kursinya di angka kurang lebih 99 hingga sekitar 112-an. Nanti kita lihat perhitungannya,” kata dia menjelaskan.

Raihan tersebut, kata dia, merupakan pencapaian luar biasa atas kerja bersama partai yang dikomandoi oleh Airlangga Hartarto.

“Tentunya saya bersama teman-teman Bappilu mengapresiasi setinggi-tingginya kepada ketua umum kami yang sudah luar biasa perhatiannya terhadap konteks pemenangan pileg dan pilpres ini,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pemangku kepentingan, Ketua DPD Golkar, dan terlebih bagi kekuatan infrastruktur pengurus-pengurus di seluruh kecamatan dan badan-badan saksi yang terus mengawal suara partai tersebut di tingkat kecamatan hingga sekarang.

“Jadi, saya rasa ini adalah bentuk kerja solid, kerja bersama kami di Partai Golkar,” pungkasnya.

Partai Golkar Beri Tanggapan Usulan Ganjar Dorong Hak Angket soal Pilpres


Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily.

Berita Golkar – Usulan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR datang dari kubu Ganjar Pranowo. Partai Golkar menilai sebaiknya tetap mengikuti proses di KPU terlebih dahulu.

“Lebih baik ikuti dulu tahapan perhitungan yang sedang berlangsung saat ini. Kan sekarang sedang berproses di KPU,” kata Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Selasa (20/2/2024).

Partai Golkar menekankan proses pilpres diselesaikan sesuai koridor UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jika ada dugaan kecurangan, Golkar mempertanyakan buktinya.

“Buktikan dulu kecurangannya apa? Apakah tidak sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam UU Pemilu? Kan ada Bawaslu. Bukankah penyelenggara pemilu ini juga produk dari DPR RI?” ujar Ace.

Golkar mengingatkan penyelenggara pemilu tak diintervensi. Oleh sebab itu, Golkar menyerahkan mekanisme sesuai dengan UU Pemilu.

“Kita serahkan pada mekanisme yang telah diatur dalam UU Pemilu. Biarkan penyelenggara pemilu bekerja secara profesional, jangan diintervensi secara politik,” imbuhnya.

Pengamat Nilai Golkar Paling Totalitas Dukung Program Presiden Joko Widodo


Presiden Joko Widodo bersama Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Manajer Kebijakan dan Peneliti Populi Center, Dimas Ramadhan, menilai Golkar menjadi pihak yang paling totalitas dalam mendukung program Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Hal tersebut terlihat dari dukungan Golkar kepada Jokowi di pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dan 2019 lalu.

“Golkar ini sejak 2014, sejak gabung ke kabinet Jokowi, itu terbukti all out, support agenda Jokowi di kabinet, parlemen, maupun pemilu. Di Pemilu 2019, Golkar hampir sama all out dengan PDIP untuk menangkan Jokowi periode kedua,” kata dia dalam keterangan pers, Selasa.

Kesetiaan itu semakin terlihat di Pilpres 2024 ketika Jokowi tidak berada di kubu PDIP, Golkar tetap mendukung Jokowi dengan masuk ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo-Gibran.

Narasi yang digaungkan Golkar dalam Pilpres 2024 pun tentang melanjutkan program pemerintah yang telah berjalan.

Hal tersebut, lanjut Dimas, senada dengan visi-misi Prabowo-Gibran yang memang bertujuan melanjutkan warisan program era Jokowi.

Karena hal tersebut, Dimas tidak heran perolehan suara Golkar di beberapa daerah mengungguli Partai Gerinda.

“Jokowi ingin agar agenda perubahan lanjut, dan kemudian Golkar all out dukung itu. Kemudian dapat berkah elektoral dari hasil kerja keras dan makanya tak heran suara Partai Golkar ini lebih besar dari Gerindra yang punya Prabowo,” kata dia.

Dia juga menilai kerjasama antara Golkar dan Gerindra dalam KIM merupakan kombinasi yang tepat dalam memenangkan Prabowo-Gibran.

Hasil Perhitungan Sementara, Pengamat: Golkar Unggul di Jabar, Ada Kontribusi Sosok Ridwan Kamil


Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Pemilih dan Co-chair Badan Pemenangan Pemilu, Ridwan Kamil.

Berita Golkar – Partai Golkar menurut hasil sementara penghitungan KPU RI unggul di Jawa Barat dengan perolehan suara tertinggi sebanyak 16,74 persen atau 1,49 juta suara per Selasa pukul 18.00 WIB.

Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah suara terbanyak di Indonesia untuk Pemilu 2024 dengan total pemilih mencapai 35.714.901 orang.

Direktur Riset Poltracking Indonesia Arya Budi di Jakarta, Selasa, menilai ada kontribusi Ridwan Kamil, yang merupakan eks Gubernur Jawa Barat, ikut mendongkrak suara Golkar terutama jika dibandingkan dengan perolehan suara partai itu pada Pemilu 2019.

“Jawa Barat itu Golkar menang karena memang Ridwan Kamil sudah menjadi fungsionaris (Partai Golkar, red.), dan ada istrinya juga nyaleg (mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, red.). Jadi, basis pemilih Ridwan Kamil (RK) yang mengatrol suara Golkar,” tutur Arya.

Dalam hasil hitung sementara KPU per Selasa pukul 18.00 WIB atau saat progress perhitungan suara mencapai 52,88 persen, Partai Golkar sejauh ini menempati urutan pertama perolehan suara pemilihan anggota DPR RI di Jawa Barat.

Di urutan kedua dan seterusnya ada Partai Gerindra (15,9 persen), PKS (12,4 persen), PDI Perjuangan (11,58 persen), dan PKB (11,44 persen).

Golkar sementara ini dapat disebut merebut suara di Jawa Barat mengingat hasil Pemilu 2019 partai berlogo Pohon Beringin itu harus puas di urutan keempat, tertinggal dari Partai Gerindra pada urutan pertama, kemudian PDI Perjuangan dan PKS.

Arya menilai meskipun Ridwan Kamil tidak maju mencalonkan diri di pemilihan anggota DPR RI pada Pemilu 2024, dia punya rekam jejak sebagai Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung.

RK, menurut Arya, juga salah satu sosok yang populer sehingga keberadaan Ridwan Kamil diyakini ikut berkontribusi meningkatkan perolehan suara Golkar di Jawa Barat.

“Golkar juga partai dengan infrastruktur yang sudah cukup mapan di berbagai daerah, termasuk di Jawa Barat. Dedi Mulyadi pergi, RK masuk. Itu juga bisa berkontribusi. Jadi, ada infrastruktur partai yang cukup kuat di daerah,” ucap dia.

Scroll to top