Bulan: Januari 2024

Foto bersama Ketua DPW Partai Golkar Sumut H. Musa Rajekshah (Ijeck)  beserta jajaran saat meresmikan Rumah Solidaritas H. Musa Rajekshah, di Jl. Wahid Hasim Medan.

Berita Golkar – Rumah Solidaritas H. Musa Rajekshah di Jl. Wahid Hasim Medan telah diresmikan oleh Ketua DPW Partai Golkar Sumut H. Musa Rajekshah (Ijeck) yang berharap Rumah Solidaritas yang dibangun dan diresmikan partai itu memberi manfaat dan didayagunakan untuk memperkuat silaturahmi.

Hal itu disampaikan Bacaleg DPR RI Dapil Sumut 1 No urut 1 usai meresmikan Rumah Solidaritas, di Jl Wahid Hasyim Medan Sabtu (30/12).

Hadir disana Ketua DPD PDK Kosgoro 1957 Sumut, Riza Fahrumi Tahir, pengurus dari kabupaten/kota, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) II Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Sumut Drs. Freddy Sembiring dan jajaran, bacaleg DPR RI Maruli Siahaan serta Ketua Panitia Muhammad Arif, Sekretaris Panitia Juni Delfiani Piliang SH dan Bendahara Saiful Bahri ST.

Peresmian rumah solidaritas ini diawali dengan doa disusul dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan sambutan dari panitia acara.

Dalam sambutannya, Ijeck berharap rumah solidaritas Partai Golkar jadi rumah yang bermanfaat dan berdayaguna memperkuat silaturahmi.

Berkaitan dengan Pemilu 2024 mengatakan, Pemilihan Legislatif (Pileg) pada Pemilu tahun 2024, DPD Golkar Sumatera Utara menargetkan 20 kursi di DPRD Sumut periode 2024-2029.

“Sedangkan, saat ini Golkar memiliki 15 kursi. Target kita 20 kursi untuk DPRD Sumut di Pileg tahun 2024,” sebutnya.

Untuk DPR RI, Ijeck menargetkan dari Dapil Sumut, sebanyak 6 kursi, dan saat ini, 4 kursi dari asal Sumut.

“Untuk DPRD Kabupaten/Kota, target kita variasi ya, kemarin total kita 225 kursi dari yang sebelumnya, 184 kursi,” ucap Ijeck.

Ketua DPD PDK Kosgoro 1957 Sumut, Riza Fahrumi Tahir, dalam sambutannya mengatakan membangun rumah solidaritas jangan pernah mengharapkan hasil, tapi rumah solidaritas jadi tempat silahturahmi dan berkumpul.

Ketua Panitia acara Muhammad Arif ST menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia pelaksana dalam acara syukuran rumah solidaritas tersebut.

Disebutkannya, H Musa Rajekshah adalah caleg DPR RI dan mereka terpanggil dan memenangkan Wagubsu periode 2018-2023 itu.

Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani.

Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani memberikan catatan positif pada upaya pemerintah selama ini yang terus menunjukan langkah perbaikan pelindungan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Meski demikian, Christina memberikan catatan khusus terkait masih maraknya temuan PMI Ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang patut menjadi perhatian.

“Tahun 2023 jadi momentum baik kita dalam komitmen memberikan pelindungan bagi PMI dan pemberantasan TPPO yang ditandai dengan komitmen langsung Presiden bersama negara-negara Asean atas isu ini saat KTT Asean di Labuan Bajo terakhir,” ungkap Christina saat memberikam catatan akhir tahun 2023 terkait Pekerja Migran Indonesia, Senin,(1/1/2024).

Menurut Christina, pada level pelaksanaan, pemerintah secara perlahan mulai memperbaiki skema pengiriman PMI ke luar negeri yang lebih memastikan perlindungan untuk mereka.

Selaras dengan itu, pemerintah memberi perhatian serius pada sosialisasi ke masyarakat agar menggunakan jalur legal jika ingin berangkat kerja ke luar negeri sehingga tidak terjebak pada tawaran ilegal yang memang masih marak ditemukan.

“Meski masih banyak kasus ditemukan pemberangkatan secara ilegal, namun kita apresiasi ada upaya kuat memerangi praktik sindikat dari hulu hingga hilir. Termasuk kami apresiasi skema G to G BP2MI memberangkatkan PMI ke Korea Selatan, Jepang dan Jerman, maupun skema Private to Private, maupun UKPS semuanya berjalan cukup baik dan transparan,” lanjut Christina.

Diketahui untuk semua skema di tahun 2023, BP2MI telah melakukan penempatan sebanyak 273.747 Pekerja Migran Indonesia, jumlah mana melampaui jumlah penempatan tahun 2022 sebanyak 200.761 orang.

Termasuk lanjut Christina, keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi bagian penting yang perlu diapresiasi.

Aturan yang telah diundangkan pada 11 Desember 2023 tersebut ke depannya akan memberikan kemudahan pengiriman barang milik PMI dari luar negeri.

“Kita paham PMI mempunyai kontribusi signifikan terhadap ekonomi kita. Maka aktivitas mereka perlu kita dukung,” ucapnya.

Sebagai catatan kata Christina, remitansi PMI tahun 2020 sebesar Rp135 triliun, tahun 2021 mencapai Rp136 triliun, tahun 2022 Rp139 triliun, dan Rp 77,35 triliun pada kuartal II tahun 2023.

Di tengah upaya memaksimalkan perlindungan terhadap PMI, Christina mengingatkan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum pada upaya pihak tertentu yang masih memberangkatkan PMI secara ilegal ke luar negeri yang kerap ditemukan sampai saat ini.

“Hampir setiap bulan kita monitor selalu ada pengungkapan baik oleh Polri maupun TNI yang ketahuan masuk jalur pemberangkatan ilegal. Dan mungkin lebih banyak lagi yang lolos dan tidak terungkap. Ini harus jadi catatan soal pentingnya sosialisasi ke masyarakat agar tidak tergiur berangkat ilegal, sekaligus pada sisi aparat kita untuk meningkatkan pengawasan,” tegasnya.

Sama halnya dengan TPPO, Christina mengaku optimis sejak Satgas TPPO dibentuk Juni 2023 lalu yang terbukti efektif mengungkap banyak kasus, sekurang-kurangnya pada periode 5 Juni – 14 Agustus 2023, polisi mendapatkan ratusan laporan dan berhasil menangkap dan menetapkan 901 orang sebagai tersangka kasus perdagangan orang.

“Ini kita apresiasi, tetapi masyarakat butuh komitmen dan konsistensi serta tidak tebang pilih dalam pengungkapan. Artinya siapa pun yang terlibat harus diproses, dimulai dari aktor-aktor intelektualnya. Patut diduga masih banyak kasus perdagangan orang yang belum sepenuhnya terungkap. Ini patut menjadi catatan tersendiri,” pungkas Christina.

Anggota Komisi C DPRD Palangka Raya, Norhaini.

Berita Golkar – Anggota Komisi C DPRD Palangka Raya Norhaini, mengajak masyarakat yang menikmati liburan di berbagai objek wisata di Palangka Raya untuk ikut serta dalam menjaga kebersihan dan keamanan di tempat-tempat wisata.

Legislator asal partai Golongan Karya (Golkar) ini menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam memelihara kebersihan di objek-objek wisata, untuk menciptakan suasana berwisata nyaman dan bersih.

“Ketika menikmati liburan di objek wisata, mari kita jaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kita juga perlu menjaga keamanan di sekitar objek wisata agar pengunjung lain dapat menikmati liburan dengan aman,” ujarnya. Senin, 1 Januari 2024.

Selain itu, Norhaini juga menyampaikan bahwa menjaga kebersihan dan keamanan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pemerintah daerah.

Dengan partisipasi aktif masyarakat, lingkungan di sekitar objek wisata dapat tetap terjaga kebersihannya.

Maka dari itu Norhaini gencar mengajak kesadaran bersama dalam menjaga lingkungan dan kenyamanan di tempat-tempat wisata.

Menurutnya, kebersihan dan keamanan merupakan faktor penting yang mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Palangka Raya.

“Kesadaran akan menjaga kebersihan dan keamanan menjadi landasan penting untuk menjaga keberlangsungan objek wisata agar bisa tetap asri dan terjaga tentunya,” pungkasnya.

Wakil ketua Komisi IV DPR RI, Budhy Setiawan.

Berita Golkar – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan penambahan kuota pupuk bersubsidi telah mendapat persetujuan dari Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Dengan tambahan pupuk subsidi ini, maka upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dapat dilakukan secara cepat.

Wakil ketua Komisi IV DPR RI, Budhy Setiawan merespon positif upaya Presiden Jokowi dan Mentan Amran yang terus memberikan perhatian di sektor pertanian dengan berbagai upaya demi meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

“Saya mendukung penambahan (kuota) subsidi pupuk ini. Karena memang kebutuhan pupuk bersubsidi ini terus mengalami peningkatan,” kata Budhy, Senin (1/1).

“Saya dan teman-teman di Komisi IV DPR RI juga mendukung kebijakan pencabutan Permentan (Peraturan Menteri Pertanian) Nomor 10/2020 yang membatasi petani dalam mendapatkan pupuk subsidi,” sambung Budhy.

Kendati demikian, Budhy menilai masih ada beberapa persoalan yang perlu disempurnakan supaya efisien, berkelanjutan serta bermanfaat bagi petani.

Menurut Budhy, Kementan RI harus berjalan secara beriringan dengan PT Pupuk Indonesia dalam mengurai persoalan-persolan pelik yang kerap dihadapi petani.

Budhy mengungkapkan beberapa persoalan yang perlu disempurnakan, diantaranya yakni, pembaharuan data base kelompok tani, penguatan petugas penyuluhan pertanian lapangan (PPL) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pendampingan penyusunan rencana defenitif kebutuhan (TDK) dan rencana defenitif kebutuhan kelompok tani (RDKK).

“PPL harus aktif mendatangi kelompok tani agar kelompok tani menjadi aktif dalam mengadakan rapat terkait dengan kebutuhan pupuk,” ujar dia.

Selanjutnya, penambahan kios tani. Setiap desa harus ada kios tani, hal ini diperlukan untuk menekan jarak dan ongkos pengiriman agar sesuai dengan HET.

“Kalau di daerah, itu kan banyak yang satu kecamatan kios tani nya hanya ada 2 kios. Padahal jarak antar desa ke kios tersebut cukup jauh, ini tentu akan mengeluarkan biaya tambahan saat pengambilan. Akhirnya, harga yang diterima petani jadi cukup besar dan diatas HET,” kata Wakil rakyat asal Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor dan Cianjur).

“PT Pupuk Indonesia harus memperbanyak kios tani, minimal satu desa satu kios,” sambung Budhy.

Kemudian, pembinaan secara berkelanjutan kepada distributor dan kios tani.

Hal ini diperlukan agar penyaluran pupuk bersubsidi bisa berjalan dengan baik dan informasi kekinian juga mereka dapatkan.

“PT Pupuk Indonesia cukup membina para distributor. Selanjutnya, distributor-lah yang harus membina kios tani, agar mereka memahami penyaluran pupuk sesuai RDKK dan menetapkan harga sesuai HET. Nah, para pemilik kios pupuk juga harus up date tentang kebijakan terkini. Misalnya (mereka harus tahu bahwa) untuk menebus pupuk subsidi sekarang ini tidak perlu lagi menggunakan kartu tani,” ujar Legislator Partai Golkar tersebut.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena.

Berita Golkar – Mulai 1 Januari 2024, Kemenkes menetapkan bahwa vaksinasi Covid-19 akan berlaku gratis untuk kelompok masyarakat tertentu, yaitu kelompok masyarakat berisiko dan lanjut usia, yang masuk dalam Program Imunisasi Nasional.

Sementara masyarakat umum lainnya akan dipungut biaya. Adapun besaran harga vaksin Covid-19 masih belum ditentukan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan pasca pencabutan status pandemi Covid-19, sejumlah aturan dalam penanganan Covid-19 telah berubah. Salah satunya tekait aturan pemberian vaksin Covid-19.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, lanjut Melki menjelaskan telah menetapkan imunisasi Covid-19 sebagai imunisasi program dan imunisasi pilihan.

Penerima vaksin untuk pelayanan imunisasi program tidak dipungut biaya atau gratis.

“Skemanya seperti BPJS, ada kelompok yang dibiayai negara artinya gratis (seperti peserta PBI) dan ada kelompok yang bayar secara mandiri, baik perusahaan yang membayar maupun pribadi,” ungkapnya saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Jumat (29/12/2023).

Masyarakat diimbau segera menjalani vaksinasi Covid-19 untuk mengantisipasi lonjakan kasus penularan pada momentum liburan tahun baru 2024.

Dijelaskan Melki, kebijakan terkait perubahan pelaksaan dalam pemberian vaksinasi Covid-19 dilakukan sesuai peraturan menteri kesehatan nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Covid-19.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden nomor 48 Tahun 2023 tentang pengakhiran penanganan pandemi Covid-19.

Dengan adanya aturan tersebut, penanganan pandemi Covid-19 beralih ke masa endemik.

“Status endemik ini bukan berarti Covid-19 telah hilang, melainkan dalam situasi yang terkendali. Muncul varian baru yang berpotensi menyebabkan peningkatan kasus seperti saat ini, itu sebabnya upaya penanggulangan Covid-19 tetap berlaku,” jelasnya.

Karenanya, Politisi Fraksi Golkar itu meminta Kementerian Kesehatan untuk terus mensosialisasikan pentingnya pelaksanaan vaksinasi untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Terlebih, vaksinasi gratis untuk menurunkan risiko infeksi virus Covid-19 masih tersedia hingga 31 Desember.

Masyarakat diimbau segera menjalani vaksinasi Covid-19 untuk mengantisipasi lonjakan kasus penularan pada momentum liburan tahun baru 2024.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Endang Maria Astuti.

Berita Golkar – Anggota Komisi VIII DPR RI, Endang Maria Astuti mengapresiasi goodwill pemerintah dalam hal ini upaya dan perjuangan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk melanjutkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino hingga Triwulan I tahun 2024.

Peluang perpanjangan BLT El Nino kepada masyarakat pada 2024 ditegaskan oleh Menko Airlangga karena melihat tingginya animo masyarakat terhadap bantuan tersebut.

“Dari hasil dialog, sebagian besar atau hampir seluruhnya (masyarakat) minta agar program ini dilanjutkan tahun depan. Jadi, tentu saya akan bahas dengan Presiden,” ungkap Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar di Kantor Pos KCU Oceania, Daan Mogot, Petamburan, Jakarta Barat, Jumat lalu (29/12/2023).

Bahkan, kata Menko Airlangga,tidak menutup peluang program tersebut akan mirip seperti BLT yang digelontorkan pemerintah di masa pandemi Covid-19, yakni diberikan setiap bulan selama tiga bulan.

Salah satu BLT pada masa itu adalah BLT Dana Desa (DD) dengan nominal Rp 600 ribu.

Bagi Srikandi Beringin tersebut, BLT El Nino akan sangat membantu daya tahan ekonomi rakyat terutama ekonomi mikro di tataran rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah atau penerima manfaat.

“Saya setuju dan memberikan apresiasi tinggi atas goodwill atau keinginan kuat dari Pak Menko Airlangga Hartarto untuk memperpanjang pemberian BLT El Nino kepada masyarakat terdampak. Saya berkeyakinan Presiden Jokowi akan menyetujui usulan Pak Airlangga atas BLT El Nino 2024. Ini tentu akan sangat membantu ekonomi rumah tangga masyarakat di sektor mikro,” ujar Endang Maria Astuti kepada wartawan saat kunker salah satu Dapil Jateng IV di Kabupaten Wonogiri, Minggu (31/12/2023).

Kebijakan ini menurut Legislator Senayan di Komisi Kesra tersebut, akan mampu menjaga daya beli masyarakat.

Secara kumulatif dengan adanya stimulus BLT El Nino, ekonomi negara di sektor makro akan terjaga dengan baik.

Pemerintah sendiri telah mengambil inisiatif, bantuan, dengan pemberian beras sebanyak 10 kg untuk sekitar 21 juta penerima manfaat.

“Karena El Nino, siklus tanam mundur 2 bulan, hal ini mengakibatkan adanya gangguan suplai komoditas barang pokok, implikasinya harga meningkat. Maka untuk menggantikan melambungnya harga pangan, pemerintah memberi substitusi pendapatan dengan BLT El Nino ini. Ini saya kira kebijakan paling tepat dan efektif yang dirumuskan oleh Pak Airlangga Hartarto,” jelas Endang Maria.

Selain bantuan langsung berupa beras sebanyak 10 kg per orang untuk 21 juta penerima manfaat.

Pemerintah juga menyiapkan penyaluran BLT El-Nino ke seluruh daerah di Indonesia selama November hingga Desember 2023 dengan total anggaran mencapai Rp7,52 Triliun.

Program ini menyasar 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang masing-masing akan memperoleh bantuan sebesar Rp400 Ribu per 2 bulan.

“Kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat akan sangat terbantu, bantuan dengan besaran mencapai 400 ribu rupiah per dua bulan untuk masing-masing penerima manfaat akan mampu menggerakkan ekonomi di sektor riil. Program-program seperti ini yang saya kira harus terus dilanjutkan untuk mengerek ekonomi masyarakat berpendapatan rendah,” pungkas Wakil Rakyat DPR RI Dapil Jateng IV (Kabupaten Karanganyar, Sragen, dan Wonogiri) Partai Golkar yang akan kembali running di Pileg 2024 nomor urut 1 ini.

Inisiatif Menko Airlangga

Tercatat hingga 21 Desember 2023, Pemerintah telah menyalurkan BLT El-Nino sejumlah Rp 6,72 triliun atau sebesar 89,36% secara nasional.

Sementara itu, sejumlah Rp 795 juta masih dalam proses penyaluran. Diharapkan pada akhir tahun 2023 seluruh BLT El Nino sudah tersalurkan.

Program BLT El Nino ini merupakan inisiatif Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam upaya menjaga daya beli masyarakat dan ekonomi nasional secara makro.

Meningkatnya harga kebutuhan pokok akibat El Nino disadari betul oleh pemerintah bakal memberatkan masyarakat dan menekan daya beli.

Oleh karenanya, diperlukan stimulus secara langsung yang bersifat intervensi ekonomi langsung kepada mereka yang terdampak.

Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus.

Berita Golkar – Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus meminta warganya saling menghormati.

Sehubungan dengan saat ini sudah memasukinya tahun 2024, yang merupakan tahun Politik.

Menurut Aliong Mus, perbedaan Politik adalah hak setiap warga negara, karena itu tetap jaga perdamaian.

“Di tahun Politik ini, yang terpenting yaitu kita tetap damai, meski berbeda pandangan,” ucapnya saat pergantian tahun di Desa Minton, Taliabu Utara, Senin (1/1/2024).

Ketua DPD II Golkar Pulau Taliabu itu juga berpesan, kepada warga agar tidak absen dalam mencoblos.

Dengan artian bahwa, jadikan momentum pemilu 2024 sebagai penentuan memilih pemimpin di daerah maupun nasional.

Dijelaskan, Pulau Taliabu salah satu daerah di Maluku Utara yang pluralisme. Baik dari segi suku, ras dan agama.

Meski demikian, rasa saling menghargai di Pulau Taliabu sangatlah tinggi.

Itu terbukti dari tahun ke tahun, dengan bertambahnya penduduk di Pulau Taliabu.

“Namun apapun pilihannya, namun yang penting adalah kedamaian harus di jaga, “pungkasnya.

Diketahui, setelah merayakan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Desa Minton.

Aliong Mus dan rombongan berkunjung ke Desa Kilo, Desa Pencado dan Desa Sofan.

Di mana desa-desa tersebut memiliki jumlah mayoritas nasrani cukup dominan.

Berita Golkar – DPD I Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada para Calon Legislatif se Provinsi Kepulauan Riau.

Kegiatan tersebut dilaksanakan tepat dipenghujung tahun 2023 yakni di Hotel AP Premier Batam pada, Minggu (31/12/2023), dan diikuti oleh para Calon Legislatif beserta para perwakilan caleg.

“Sikadeka memang produk baru untuk Pemilu 2024 ini sistem baru yang sebelumnya belum ada. Dibentuknya sistem ini untuk memudahkan bagaimana sistem pelaporan. Oleh karena itu kami menggelar bimtek ini,” kata Bendahara DPD I Golkar Kepri Asmin Patros disela kegiatan.

Ia menyebutkan, Bimtek ini diikuti puluhan caleg dari kabupaten/kota di Kepri.

Karena, Sikadeka sangat penting dalam menghadapi 2024, terutama meningkatkan kualitas dana kampanye lebih akuntabel dan transparan.

“Bimtek ini perlu dilakukan agar partai bisa menggunakan sistem informasi dengan baik. Oleh karena itu, kami mendatangkan narasumber dari Bawaslu Kepri dan KPU Kepri,” bebernya.

Ia berharap para peserta Bimtek bisa menjalankan program Sikadeka ini dengan baik. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi Partai Golkar.

Salah satunya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya.

Seperti persoalan adminitrasi yang akan menjadi hambatan ketika mencapai kemenangan.

“Contohnya, bahwa setiap barang yang kita beli, apakah itu kaos, bendera, cetak baliho, cetak banner, sewa TV, billboard dan sebagainya. Itu semua tetap harus dilaporkan dan dilengkapi dengan invoice dan tanda terima,” jelas anggota DPRD Kepri itu.

Tegas Asmin, jika menyalahi aturan dampaknya pada diri sendiri, sehingga ia menilai bimtek Sikadeka ini sangat penting.

Selain mendapat sanksi pidana, caleg tersebut bisa terkena diskualifikasi secara sistem atau keputusan tertentu.

“Misalnya, maaf kita lalai melaporkan, sanksinya itu pidana bisa saja diskualifikasi. Itu dianggap kalau kita tidak melaporkan dianggap kita sepertinya menyembunyikan sesuatu,” jelasnya.

Sementara, Anggota Bawaslu Kepri Bidang Koordinator Divisi Hukum dan Sengketa Febriadinata menjelaskan, bahwa dana kampanye dapat berbentuk, uang, barang dan jasa.

Namun demikian, pelaporan dana kampanye harus memenuhi aturan di antaranya kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas hingga transparansi.

Seperti sumber dana kampanye, rekening khusus dana kampanye (RKDK), laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), batasan dana kampanye, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK), dan audit dana kampanye.

“Jadi semua dana harus jelas dan transparansi, kemana jalurnya. Makanya, bimtek Sikadeka sangat penting dan dapat mempermudah pelaksanaan penggunaan dana kampanye, bagi peserta pemilu,” pungkas Febriadinata.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar DR. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum.

Berita Golkar – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar DR. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum menyemangati para kader partai beringin makin solid memenangkan Golkar. Ajakan Adies itu diamini seluruh kader termasuk DPD Partai Golkar Surabaya.

Bahkan DPD Golkar Surabaya siap all out memenangkan Golkar yang tinggal satu bulan lebih. Adies meminta kader Golkar makin dekat dengan masyarakat.

“Target politik yang telah ditetapkan baik dalam Pileg maupun Pilpres, untuk memenangkan hati masyarakat, harus dilakukan. Semua pihak harus turun menyapa masyarakat agar masyarakat merasa senang sehingga di TPS nanti kita bisa merebut hati masyarakat,” kata Adies dalam sambutannya dalam acara Konsolidasi Partai Golkar se-Kota Surabaya, Ahad (31/12/2023).

Dalam acara Partai Pohon Beringin dihadiri Ketua Pimpinan Kelurahan (PL) dan Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar se-Kota Surabaya.

Adies didukung Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur, Blegur Prijanggono, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna, Sekretaris DPD Partai Golkar Surabaya Akmarawita Kadir dan Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Dapil 2, Ahmad Nurjayanto

Di hadapan kader Golkar Surabaya, Adies Kadir menerangkan, Pemilu 2024 sudah dekat, seluruh elemen partai harus bersatu untuk meningkatkan kerja politiknya di tengah masyarakat.

Pria yang merupakan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI ini menuturkan, konsolidasi mesin partai harus sering dilakukan, agar mesin partai bisa bergerak secara serempak untuk melakukan konsolidasi di tengah masyarakat.

Termasuk seluruh Ketua Pimpinan Kelurahan dan Kecamatan se Surabaya.

“Tujuannya untuk mengabarkan kepada masyarakat program apa yang selama 4 tahun terakhir ini telah berhasil diperjuangkan Partai Golkar baik mulai beasiswa PIP, bedah rumah dan lain sebagainya, sehingga Golkar mampu meringankan beban masyarakat,” ucap Ketua Umum DPP Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) ini.

Adies Kadir yang juga tercatat sebagai caleg DPR RI dapil Jatim 1 Surabaya-Sidoarjo meminta kepada seluruh Ketua Pimpinan Kelurahan dan Pimpinan Kecamatan se Surabaya untuk mengabarkan dan menyebarluaskan program makan siang gratis kepada seluruh siswa siswi PAUD, SD, SMP dan SMU yang tertuang dalam visi misi Prabowo-Gibran, program ini sangat bagus untuk pembangunan SDM Indonesia di masa yang akan datang.

Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Arif Fathoni menambahkan, gelaran Pemilu 2024 yang kurang 40 hari, perlu dimaksimalkan.

Arif Fathoni mengatakan, dalam waktu dekat akan melakukan penguatan pengetahuan terhadap saksi-saksi partai yang telah direkrut dan diberikan pembekalan agar mampu menjadi saksi yang berkualitas dan juga menjadi kader penggerak dimasing masing TPS.

Tugas saksi tidak hanya menjaga suara d idalam TPS, juga menjadi kader penggerak pertambahan suara Partai dimasing masing TPS, mengingat Golkar Surabaya sudah melakukan rekruitmen dan pembekalan saksi sejak awal tahun 2023

Fathoni mengaku, Golkar Surabaya berjuang di medan yang tidak mudah, mengingat kondisi lapangan masih berwarna merah pekat, namun dengan soliditas semua kader yang solid terkonsolidasi dan efektif dalam mengemban misi.

“14 Februari merupakan momentum mengelola ketidakmungkinan menjadi kemungkinan karena tidak ada yang mustahil didalam politik. Kita ingin kursi dan suara naik, kenaikan ini semata-mata kami niatkan untuk peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat Surabaya,” ucar Tony.