Bulan: September 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (kanan).

Berita Golkar – Dalam pengembangan industri hijau di Indonesia, Pemerintah mendorong berbagai program seperti pemanfaatan EBTKE, penerapan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dan lain sebagainya.

Termasuk mendorong kebijakan hilirisasi yang arahnya sejalan dengan tren pengembangan industri hijau tersebut.

“Terdapat potensi kebutuhan produk hilirisasi SDA sebagai bahan baku utama produk-produk ramah lingkungan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keynote speech pada pembukaan Indonesia Industrial Summit 2023 yang bertema “Membangun Kedaulatan Hilirisasi Industri Berbasis TKDN Untuk Menyongsong Green Industry”, di Surakarta, Selasa (29/8).

Dalam ajang tersebut, Menko Airlangga mendapatkan BKTI-PII Award sebagai Tokoh Transformasi Industri.

Penghargaan yang diinisiasi oleh segenap asosiasi di bidang Teknik Industri ini diberikan atas capaian Menko Airlangga mendorong terciptanya Revolusi Industri 4.0 di Indonesia ketika dirinya masih menjabat sebagai Menteri Perindustrian pada periode lalu.

“Capaian transformasi industri saat ini merupakan hasil kerja banyak pihak yakni dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, akademisi, dan terutama dari para pelaku industri sendiri. Perjalanan transformasi industri untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produknya masih panjang, sehingga sinergi yang sudah terjalin selama ini harus dilanjutkan dan diperkuat lagi,” jelas Menko Airlangga.

Lebih lanjut, transformasi industri yang dilakukan melalui hilirisasi juga berhasil memacu pertumbuhan ekonomi di daerah.

Sebagai contohnya, tiga wilayah yang merupakan pusat industri hilirisasi SDA khususnya mineral dan logam, yaitu Sulawesi, Maluku dan Papua, serta Kalimantan, mengalami pertumbuhan ekonomi positif.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai wilayah Sulawesi yakni 6,64% (yoy), disusul Maluku dan Papua yakni 6,35% (yoy), dan Kalimantan yaitu 5,56% (yoy).

“Hal ini menjadi bukti bahwa hilirisasi mampu meningkatkan PDRB daerah, ekspor, investasi, maupun penyediaan lapangan kerja. Hal itu harus diikuti juga dengan penurunan tingkat kemiskinan, maka itu Pemerintah mendorong Corporate Social Responsibility (CSR) dilakukan oleh industri di wilayah itu, jadi wilayah yang pertumbuhannya tinggi, kalau bisa memiliki tingkat kemiskinan rendah,” tutur Menko Airlangga.

Beranjak ke komoditas yang dihilirisasi, bahwa berdasarkan data U.S. Geological Survey, Indonesia mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia mencapai 21 juta ton atau setara 22% cadangan global, mengalahkan cadangan Australia senilai 20 juta ton dan Brazil senilai 16 juta ton.

Produksi nikel Indonesia juga menempati posisi pertama yakni sebesar 1 juta ton, melebihi Filipina (370 ribu ton), Rusia (250 ribu ton), dan Kaledonia Baru (190 ribu ton).

Kebijakan larangan ekspor bijih nikel untuk hilirisasi yang mulai diterapkan pada 2020 berhasil meningkatkan ekspor komoditas hilirisasi nikel mencapai USD33,81 miliar di 2022.

Hilirisasi nikel juga berhasil menumbuhkan ekosistem industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) domestik dengan nilai tambah sekitar 470 sampai 780 kali.

Peningkatan nilai tambah nikel melalui proyek hilirisasi diharapkan bisa melengkapi pohon industri di dalam negeri sehingga dapat menjadikan Indonesia sebagai global hub untuk produk ferronickel dan MHP sebagai bahan baku kendaraan listrik.

Sedangkan, untuk mendukung Indonesia menjadi basis produksi dan ekspor EV Dunia, harus juga dijalankan hilirisasi pada sektor lain, misalnya sektor pertambangan tembaga.

Untuk mendorong peningkatan local content, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 yang mengatur penerapan TKDN untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Kebijakan ini terimplementasi dengan baik di mana sudah terdapat tujuh perusahaan kendaraan listrik beroda dua dengan nilai TKDN dari 26,73%-53,69%, dan dua perusahaan kendaraan listrik beroda empat dengan nilai TKDN di kisaran 40%.

Pemerintah juga terus melakukan hilirisasi pasir silika menjadi modul surya yang diharapkan mampu menjadi alternatif sumber energi terbarukan di Indonesia.

Dalam rangka menyukseskan hilirisasi, Pemerintah telah menyiapkan berbagai macam insentif fiskal, seperti tax holiday, tax allowance, super tax deduction, kemudian pembebasan bea masuk impor mesin, fasilitas KEK bagi pelaku usaha yang berlokasi di KEK, pemanfaatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) untuk pembiayaan investasi dan modal kerja, dan sebagainya.

Pemerintah pun mendorong peningkatan riset yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga mampu mendorong inovasi dalam pengembangan desain dan merek produk.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Ravindra Airlangga.

Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Ravindra Airlangga mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) untuk terus meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga terkait.

Hal tersebut penting dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan Indonesia di tengah ancaman perubahan iklim dan penurunan anggaran di Kementan.

Diketahui, Tahun 2024, Kementan mendapatkan PAGU anggaran sebesar Rp 14,6 Triliun.

Anggaran Rp 14,6 triliun tersebut akan dibagi untuk masing-masing program Kementan, yakni program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas dialokasikan Rp 8,42 triliun, program nilai tambah dan daya saing industri Rp 1,35 triliun, program pendidikan dan pelatihan vokasi Rp 606,7 miliar, dan program dukungan manajemen dialokasikan sebesar 4,27 triliun.

“Kita berharap ada sinergitas antar Kementerian dan Lembaga untuk menunjang program dan target Kementan. Misalnya, untuk program irigasi, ini (kementerian pertanian dan Kementerian PUPR) harus terus bersinergi. Di Kemenhan dan kementerian atau lembaga lain juga,” kata Ravindra di sela-sela Rapat Kerja dengan Kementan di Senayan, Jakarta, Rabu (30/8).

Selain meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar kementerian dan lembaga, Ravindra juga meminta Kementan RI untuk fokus menjaga dan meningkatkan produktifitas komoditas andalan dan strategis yang menjadi kebutuhan masyarakat.

“Fokus ke komoditas-komoditas andalan. Karena memang ada komoditas yang belum diketemukan formula atau rumusannya dengan tepat. Sehingga, kalau ini sudah pas, produktifitas pada komoditas itu akan mempunyai daya saing,” kata Ravindra.

Anggota Komisi V DPR RI, Cen Sui Lan.

Berita Golkar – Anggota Komisi V DPR RI Cen Sui Lan mempertanyakan penguatan sistem peringatan dini bencana Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG).

Cen Sui Lan mengingatkan BMKG agar tak hanya masuk dalam ranah penguatan sistem saja, namun harus juga turut serta agar bencana-bencana lingkungan yang ada dapat ditanggulangi, salah satunya bencana lingkungan polusi udara di Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Hal itu disampaikan Cen Sui Lan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas dengan agenda pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2022, pembahasan RKA K/L TA 2024 dalam nota keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024 yang digelar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023) baru-baru ini.

“Saya ingin menanyakan prioritas nasional Ibu (BMKG) yang mengenai penguatan sistem peringatan dini bencana, termasuk bencana lingkungan. Jadi mungkin kita sebagai BMKG bukan hanya masuk sebagai penguatan sistem saja, harus masuk kedalam ikut bagaimana agar bencana-bencana ini bisa kita tanggulangi,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

“Contohnya polusi udara ini, polusi udara di DKI dan sekitarnya sudah sangat luar biasa bagaimana BMKG harus ikut serta menjadi bagian untuk menanggulanginya. Jadi mungkin minta penjelasan ke Bu Kepala apa-apa yang sudah dilakukan dan apa tindakan ini? Saat ini banyak Masyarakat banyak gak berani keluar rumah dan bahkan dari Pemerintah sudah mengusulkan Work From Home (WFH),” tandasnya.

Selain itu, Cen Sui Lan mempertanyakan penyerapan anggaran Basarnas apakah telah sesuai dengan realisasi program.

“Dan satu lagi, 2024 kita harapkan apa yang sudah diprogramkan dapat berjalan dengan lancar,” tutup Legislator Daerah Pemilihan Kepulauan Riau tersebut.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto bersama Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Berita Golkar – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Jawa Timur M. Sarmuji menyebut duet Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merupakan pasangan yang komplementer pada Pemilu Presiden 2024.

“Kebetulan Pak Airlangga lahir dari Jatim, jadi pas menurut saya. Pak Prabowo dengan Pak Arilangga itu pasangan komplementer,” kata Sarmuji usai menghadiri pertemuan dan pelepasan calon legislatif DPR Dapil IV, DPRD Provinsi Jatim Dapil V, DPRD Kabupaten Jember dan Lumajang di Jember, Sabtu.

Menurutnya, Partai Golkar berusaha memasangkan Airlangga Hartarto menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto.

Namun demikian, parpol berlambang pohon beringin itu sudah bergabung dengan partai koalisi sehingga harus dirundingkan dulu dengan koalisi parpol.

“Dalam keputusan musyawarah nasional diktum kedua, menyerahkan mandat penuh kepada ketua umum untuk membangun koalisi sekaligus menentukan bagaimana jalannya negosiasi. Golkar Jatim siap mendukung,” tuturnya.

Sarmuji menjelaskan Prabowo mempunyai visi dan wawasan politik yang bagus dan kebetulan menjadi Menteri Pertahanan.

Sedangkan sosok Airlangga memiliki kemampuan teknokratis di bidang ekonomi yang sangat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan bangsa.

“Mudah-mudahan duet pasangan itu bisa pas, tapi terserah dengan Ketua Umum Partai Golkar yang akan berunding dengan ketua umum parpol koalisi yang mengusung Prabowo,” katanya.

Sarmuji menambahkan Prabowo mempunyai gen politik Partai Golkar karena lahir dari rahim Partai Golkar dan dibesarkan dengan sistem kekaryaan.

Dengan begitu, wawasannya tentang membangun bangsa nyaris identik dengan partai berlambang pohon beringin itu.

“Nyaris tidak butuh penyesuaian yang sulit dengan Pak Prabowo, mendukung Prabowo sama dengan mendukung Golkar dan mudah bagi kami bisa mendorong Prabowo menjadi capres dan menggerakkan mesin partai,” ujarnya.

Sesuai dengan jadwal KPU RI bahwa pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI.

Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.