Bulan: Juli 2023

Anggota Komisi III DPR fraksi Golkar, Supriansa.

Berita Golkar – Anggota Komisi III DPR fraksi Golkar Supriansa mendorong agar oknum aparat jika terlibat sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terlibat dilaporkan ke polisi.

Sehingga, kata dia, oknum tersebut bisa diproses hukum.

“Kalau memang ada yang mengetahui dengan jelas siapa yang menjadi beking dibalik tindak pidana perdagangan orang ya dilaporkan saja kepada aparat penegak hukum,” kata Supriansa saat dihubungi terpisah.

Menurut Supriansa, oknum aparat yang diduga terlibat juga bisa dilaporkan ke atasannya. Sehingga, kata dia, oknum tersebut bisa diproses.

“Apalagi jika ada oknum aparat yang terlibat dalam praktik TPPO ya laporkan saja kepada atasannya. Sehingga bisa diproses hukum dan etika,” jelasnya.

Lebih lanjut, Supriansa mendorong agar tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ini diusut tuntas. Termasuk, tambahnya, aktor intelektualnya.

“Iya harus diusut tuntas dan seret semua pihak yang terlibat termasuk intelektual dadernya dan terutama yang siapa yang mendapatkan manfaat dengan adanya praktik TPPO,” tuturnya.

Sebelumnya, BP2MI mengungkapkan sindikat perdagangan orang tak tersentuh selama bertahun-tahun.

Keberadaan mereka tak tersentuh hukum lantaran dibekingi oknum aparat mulai dari TNI/Polri hingga kementerian dan lembaga, termasuk oknum BP2MI sendiri.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, Sahabuddin.

Berita Golkar – DPD II Partai Golkar Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) membuka penjaringan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari periode 2024-2029 mulai 4 Juli sampai dengan 8 Juli 2023.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Sahabuddin menjelaskan, penjaringan calon kepala daerah (Cakada) berdasarkan surat perintah dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar di Jakarta.

“Mulai hari ini penjaringan dibuka dan belum ada yang mendaftar. Pada 10 Juli 2023 nanti, DPD II Partai Golkar Kendari sudah harus mengirim nama-nama ke DPP,” ucap dia saat dihubungi lewat sambungan telepon, Selasa (4/7/2023) malam.

Sahabuddin menerangkan, dalam proses penjaringan ini, pihaknya membuka kesempatan bagi mereka yang punya niatan maju sebagai calon wali kota maupun calon wakil wali kota dengan menggunakan kendaraan
Partai Golkar.

Selain itu, Golkar Kendari juga membuka seluas-luasnya bukan hanya kader partai, tetapi dari partai lain pun bisa mendaftar apabila berminat mengikuti penjaringan Partai Golkar, termasuk para tokoh masyarakat.

“Tapi poin utamanya dan perintah DPP memang yang diutamakan kader partai,” jelasnya.

Sahabuddin kembali menjelaskan, proses penjaringan cakada ini memang sudah menjadi budaya Partai Golkar menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ini dijadikan sebagai tahapan awal.

Melalui kesempatan ini pula, partai ingin melihat keseriusan kader yang berkeinginan maju pilkada, meski tidak meniadi keharusan karena tahapan utamanya ketika dibuka pendaftaran bakal calon (Balon) nantinya.

Tetapi setidaknya dengan ikut penjaringan cakada ini membuktikan keseriusan mereka maju di perhelatan pesta demokrasi lima tahunan.

“Alangkah eloknya kalau mereka yang punya natan maju dan menginginkan menggunakan kendaraan Partai Golkar ini, ya melalui mekanisme seperti ini yang dimulai penjaringan sampai pada pendaftaran balon wali kota dan wakil wali kota Kendari di internal partai,” tutur Sahabuddin.

Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kendari ini menambahkan, dalam proses tahapan penjaringan vakada, pihaknya bakal melakukan pleno diperluas dengan melibatkan pengurus partai di tingkat kecamatan dan kelurahan.

“Pleno diperluas in memang sering dillakukan Partai Golkar dengan melibatkan teman-teman akar rumput untuk menyampaikan inilah hasil penjaringan kita. Nanti disitu akan banyak masukan dan saran,” pungkasnya.

Ketua DPD Projo Sumbar, Muhammad Husni Nahar bersama jajaran pengurus saat mendeklarasikan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024, di Padang, Selasa (4/7/2023).

Berita Golkar – Relawan Pro Jokowi atau Projo Sumatera Barat deklarasikan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Deklarasi Prabowo-Airlangga ini berlangsung Selasa (4/7/2023) malam di Padang.

Ketua DPD Projo Sumbar, Muhammad Husni Nahar menjelaskan bahwa kesepakatan ini berangkat dari usulan DPC-DPC Projo se Sumbar, setelah mencermati situasi di daerah masing-masing.

“Kawan-kawan pengurus DPC Kabupaten/Kota tentu paham, bagaimana situasi masyarakat di daerahnya masing-masing. Nah, itulah yang kita himpun dalam Konferda ini sehingga melahirkan kesepakatan untuk diusulkan ke DPP Projo,” ujar Husni Nahar.

Husni mengakui alasan DPD Projo Sumbar mengusulkan pasangan Prabowo-Airlangga, karena Prabowo dinilai sebagai pemimpin yang berani mengambil resiko.

Prabowo figur yang memiliki visi dan komitmen yang kuat untuk memajukan negara.

“Sementara, Airlangga Hartarto sebagai Cawapres, kita di Sumbar menilai Airlangga sukses dalam mengendalikan pandemi Covid-19, sesuai tugas yang diberikan oleh Presiden Jokowi padanya. Dalam waktu dua tahun, Indonesia dapat keluar dari pandemi, sehingga perekonomian negara dapat kembali bangkit,” ucap Muhammad Husni.

Pada sambutan pembukaan Konferda, Muhammad Husni Nahar meminta semua DPC untuk bekerja keras dalam upaya menghimpun kekuatan serta melebarkan sayap Projo di daerah masing-masing.

Husni menjelaskan, usulan dari berbagai daerah akan dibawa dalam forum keputusan final nanti pada Rakernas Projo Oktober 2023 yang bakal dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Husni mengaku keputusan Konferda menjadi bagian dari konsep Haluan Baru Projo yang diputuskan dalam Rakernas V tahun 2023 lalu.

Karena, di Projo, semuanya harus satu komando dari atas sampai ke bawah.

Jika DPP Projo sudah memutuskan, maka pengurus semua tingkatan harus melaksanakannya.

“10 tahun kami berjuang untuk Projo. Tidur di jalan, di lapangan, dalam upaya membesarkan Projo di Sumbar. Semua kami lakukan dengan ikhlas,” kenangnya.

Kepada DPC se-Sumbar, Muhammad Husni Nahar juga berpesan untuk terus mengawal kebijakan pemerintah daerah dalam membangun dan membuat program untuk kesejahteraan masyarakat.

“Selama ini kita di Sumbar, sangat berdarah darah membesarkan Projo, bahkan harus merogoh kantong sendiri untuk bergerak. Alhamdulillah, semua kami jalani dengan ikhlas. Dengan haluan baru Projo ini, mudahan-mudahan Projo semakin baik dan berkembang,” tegas Husni Nahar.

Sementara, Ketua Bidang Teknologi dan Digital DPP Projo, Roy Abimanyu memaparkan bahwa sesuai pesan Presiden Jokowi, Projo harus bisa mencari pemimpin yang tepat.

Harus paham kekuatan negara ini dan harus mengerti kondisi daerah ini, sehingga bisa dia tahu dari sisi mana harus membesarkan negara ini.

“Nah, Indonesia butuh pemimpin yang mengerti kondisi global, karena hal itu akan berdampak pada perekonomian negara ini. Apalagi banyak kebutuhan negara ini yang harus diimpor,” terang Roy.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan inflasi tahunan yang terkendali merupakan hasil koordinasi yang solid dari Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Secara tahunan, inflasi pada Juni 2023 tercatat sebesar 3,52 persen atau telah kembali dalam rentang target pemerintah pada tahun 2023 yakni sebesar 3 plus minus 1 persen.

“Ke depan, sinergi ini akan terus diperkuat untuk memastikan inflasi tahun 2023 tetap dalam kisaran sasaran untuk menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” kata Airlangga dalam keterangan resmi, Senin.

Sementara secara bulanan, inflasi pada Juni 2023 tercatat mencapai 0,14 persen atau lebih tinggi dibanding inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 0,09 persen, tapi lebih rendah dibandingkan inflasi pada Juli 2022 yang sebesar 0,61 persen.

Selain itu, Standard & Poor’s (S&P) juga merilis data perkembangan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia di mana pada Juni 2023 PMI Manufaktur Indonesia berada pada level ekspansif sebesar 52,5 atau naik dari posisi bulan lalu yang sebesar 50,3.

Kinerja PMI Indonesia lebih baik dari Malaysia (47,7) dan Vietnam (46,2) yang mengalami kontraksi, dan dari indeks PMI Manufaktur Thailand (53,2), Singapura (52,7), dan Filipina (50,9).

“Terus menguatnya aktivitas ekonomi membuat PMI Indonesia melanjutkan level ekspansif yang stabil dan berkelanjutan selama 22 bulan beruntun. Ini meningkatkan ekspektasi positif pelaku usaha atas kondisi ekonomi Indonesia, sehingga berpeluang dalam menarik investasi baru ke dalam negeri,” kata Airlangga.

Di tengah ketatnya persaingan global, pemerintah Indonesia akan terus mendorong daya saing ekonomi, terutama pada saat kondisi PMI Indonesia terus mencatatkan ekspansi.

Kuatnya permintaan domestik juga dinilai masih cukup untuk mengangkat aktivitas manufaktur nasional yang juga tampak dari perekrutan tenaga kerja baru dengan jumlah tertinggi dalam sembilan bulan terakhir.

“Meski ekonomi global masih dalam tren melemah, aktivitas manufaktur Indonesia terus melaju karena ditopang aktivitas ekonomi yang menggeliat, dan permintaan dalam negeri yang terus tumbuh kuat. Alhasil, kita terus melihat bahwa berbagai aspek penting determinan penggerak ekonomi terus berada pada jalur yang tepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tangguh,” katanya.

Berita Golkar – Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan dugaan penerimaan uang Rp 27 miliar oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo alias Dito Ariotedjo, tak bersumber dari hasil korupsi BTS 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) 2020-2022.

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menerangkan, dugaan penerimaan uang tersebut pun tak terkait dengan tindak pidana korupsi BTS 4G Bakti yang merugikan negara Rp 8,03 triliun tersebut.

“Peristiwa tersebut (dugaan penerimaan uang) kalau toh benar adanya nanti, itu di luar tempus (waktu) peristiwa tindak pidana korupsi BTS,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi, di Gedung Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung, Jakarta, Senin (3/7/2023).

Fokus pengungkapan korupsi BTS 4G Bakti Kemenkominfo yang dilakukan oleh Kejagung mengambil waktu peristiwa rentang peristiwa periode November 2020 sampai Januari 2022.

Akan tetapi dugaan penerimaan oleh Dito, terjadi sepanjang November-Desember 2022.

“Sehingga dari hal tersebut, nampak jelas bahwa peristiwa ini (dugaan penerimaan) tidak ada kaitan dengan tindak pidana yang menyangkut proyek BTS 4G Bakti Paket-1, sampai Paket-5,” ujar Kuntadi.

Namun begitu, Kuntadi mengaku, dugaan penerimaan uang Rp 27 miliar oleh Dito tersebut ada terkait dengan upaya untuk memengaruhi tim penyidikan di Jampidsus dalam pengungkapan skandal korupsi pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti.

Kuntadi mengakui, dugaan penerimaan Rp 27 miliar oleh Dito terungkap melalui pengakuan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan (IH), salah-satu terdakwa dalam kasus korupsi BTS 4G Bakti tersebut.

“Apakah peristiwa itu (penerimaan uang) ada atau tidak? Kami juga masih mendalami. Apakah ada atau tidak (uang penerimaannya), juga belum tentu,” kata Kuntadi.

Sebab itu, Kuntadi menegaskan, agar dipahami berbeda antara peristiwa korupsi BTS 4G Bakti di Kemenkominfo, dengan dugaan adanya penerimaan uang oleh Dito tersebut.

Karena kata Kuntadi kedua peristiwa itu berbeda, meskipun ada keterkaitannya.

“Jadi jangan dicampuradukkan. Kegiatan (dugaan penerimaan uang) tersebut sudah di luar pokok perkara dari kasus (korupsi) BTS 4G Bakti,” tegas Kuntadi.

Kuntadi mengakui, dugaan penerimaan uang Rp 27 miliar oleh Dito itu, disinyalir sebagai upaya pihak-pihak tertentu untuk mengendalikan dan memengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi BTS 4G Bakti.

“Jadi, informasi yang berkembang berdasarkan keterangan dari saudara IH (terdakwa Irwan Hermawan), bahwa dia (IH) mengumpulkan, menyerahkan uang dalam rangka untuk mengupayakan penyidikan (korupsi BTS 4G Bakti) tidak berjalan. Artinya dalam rangka mengendalikan penyelidikan untuk mengendalikan (tidak naik ke) penyidikan,” kata Kuntadi.

Pada Senin (3/7/2023), penyidikan Kejagung memeriksa Dito Ariotedjo selama 2,5 jam di Gedung Jampidsus.

Pemeriksaan tersebut terkait dengan dugaan adanya penerimaan uang Rp 27 miliar oleh Dito dari terdakwa Irwan Hermawan.

Dugaan penerimaan itu, Irwan ungkap dalam berkas acara pemeriksaan (BAP) dirinya sebagai saksi untuk tersangka Windy Purnama (WP).

Dalam pengakuannya, Irwan mengaku menerima pengumpulan uang setotal Rp 243 miliar dari tujuh sumber berbeda-beda. Namun atas perintah terdakwa Anang Achmad Latif (AAL), selaku Direktur Utama (Dirut) Bakti memerintahkan agar Irwan menyebarkan uang Rp 243 miliar tersebut ke 11 pihak.

Dalam daftar 11 penerima itu, dalam kesaksian Irwan disebutkan salah-satunya adalah Dito Ariotedjo.

Penyerahan uang untuk Dito tersebut dilakukan pada November-Desember 2022. Nilainya sebesar Rp 27 miliar.

Keterangan waktu pemberian uang tersebut menunjukkan Dito yang saat itu belum menjabat sebagai Menpora.

Akan tetapi tercatat sebagai salah-satu dari staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dan penjelasan waktu pemberian uang kepada Dito tersebut terjadi pada saat-saat awal Jampidsus meningkatkan status penyelidikan ke level penyidikan, Rabu (2/11/2022).

Menteri termuda dalam Kabinet Jokowi-Maruf tersebut, pun menegaskan merasa terganggu dengan pengakuan terdakwa Irwan Hermawan (IH) tentang pemberian uang untuk pengendalian kasus korupsi BTS 4G Bakti itu.

“Saya juga memiliki keluarga di mana saya harus meluruskan ini semua, dan juga untuk memertanggungjawabkan kepercayaan publik selama ini,” kata Dito, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Pidana Khusus (Pidsus), Kejagung, Jakarta, Senin (3/7/2023).

Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto (kiri) bersama Anies Baswedan (kanan).

Berita Golkar – Redaksi Kantor Berita Politik RMOL menggelar poling kandidat pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang paling banyak dipilih warganet dalam poling 24 jam, sejak Senin (3/7) dan ditutup hari ini, Selasa (4/7).

Poling dibuka sejak pukul 07.05 WIB di akun media sosial Twitter RMOL, dengan menyuguhkan tiga bakal capres 2024, lengkap dengan kombinasi pasangan cawapres.

Mereka adalah Ganjar Pranowo-Sandiaga Uno, Anies Baswedan-Airlangga Hartarto, dan Prabowo Subianto-Erick Thohir.

Hingga poling ditutup pagi hari ini, pasangan Anies-Airlangga menjadi yang paling banyak dipilih warganet.

Melalui pertanyaan pembuka “Bila Pilpres diikuti tiga pasangan berikut, pasangan mana yang Kamu pilih?”, pasangan Anies-Airlangga paling tinggi dengan persentase mencapai 85,8 persen.

Posisi kedua ada pasangan Prabowo-Erick dengan persentase 11,3 persen. Sementara Ganjar-Sandiaga berada di posisi buncit dengan 3 persen.

Hingga poling ditutup, total warganet Twitter yang memberikan pilihannya ada sebanyak 1.483 suara.

Sebagai catatan, poling 24 jam ini tidak menggunakan metode yang kerap digunakan lembaga survei pada umumnya.

Poling hanya untuk menyerap kecenderungan warganet, khususnya pengguna Twitter terkait ragam pilihan capres dan cawapres yang disuguhkan.

Jumlah sampel poling ini juga tidak dibatasi. Setiap pengguna Twitter bisa memberikan pilihannya tanpa ada batasan jumlah sampel. Setiap akun Twitter hanya bisa memberikan satu kali pilihan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto. bersama PM Australia Anthony Albanese.

Berita Golkar – Sebagai bagian dari rangkaian acara dan kegiatan kunjungan Presiden Indonesia ke Australia untuk pertemuan tahunan dengan PM Australia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyaksikan penandatanganan Rencana Aksi untuk implementasi Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Negara Bagian Western Australia and Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) pada hari Selasa (4/07) Juli 2023 di Sydney, Australia.

Penandatanganan Rencana Aksi dilakukan oleh Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid, dan Premier of Western Australia, Hon Roger Cook MLA.

Rencana Aksi ini untuk mendetailkan implementasi dari MoU yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Februari 2023 di Perth, oleh Ketua KADIN Arsjad Rasjid dan Deputy Premier Hon Roger Cook MLA.

“Rencana Aksi merupakan tindak lanjut dari komitmen yang dibuat pada B20/G20 November 2022 lalu,” papar Ketua Indonesia-Australia Business Council (IABC) George Marantika.

Rencana Aksi tersebut berkaitan dengan kerja sama critical minerals untuk periode 2023-2025. Kolaborasi tersebut didukung dalam semangat economic powerhouse yang diusung Indonesia-Australia Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) tepat pada saat tiga tahun implementasinya sejak berlaku tanggal 5 Juli 2023.

Kerja sama yang menjadi fokus dalam Rencana Aksi ini mencakup pilar Rantai Pasok, Environmental, Social and Governance (ESG), dan Pengembangan Tenaga Kerja Terampil.

Kerja sama tersebut membidik pencapaian industri baterai dan mineral penting yang memberi nilai tambah, tangguh, dan berkelanjutan di kedua negara.

“Kemitraan antara Indonesia dan Western Australia dapat membuka peluang besar di sektor mineral penting (critical minerals), mengingat Australia Barat memiliki cadangan mineral yang melimpah untuk menghasilkan baterai electric vehickle (EV). Australia akan menjadi pemasok Lithium dan Indonesia akan menjadi pemasok Nikel, di mana keduanya merupakan komponen utama dalam produksi EV,” ujar Dubes RI Canberra Siswo Pramono.

Kedua negara dapat berkontribusi lebih besar pada ‘global value chains’ untuk memasok kebutuhan baterai dan mineral penting global.

Indonesia diproyeksikan menjadi manufacturing powerhouse (pusat pengolahan) dengan potensi cadangan nikel dan tenaga kerja Indonesia yang berlimpah, dengan kemudahan akses berbagai bahan baku seperti  litium dan didukung oleh standar dan keahlian dari Australia.

“Penandatanganan Rencana Aksi ini merupakan hal yang penting untuk menangkap peluang dan mempertemukan pihak yang terlibat dalam sektor critical minerals, dengan pihak yang mendukung pembiayaan guna mewujudkan kerja sama yang lebih konkret,” tegas Menko Airlangga.

Peluncuran Rencana Aksi direncanakan akan dilakukan pada bulan September 2023 di Jakarta dalam kegiatan Dialog Tingkat Tinggi Tahunan, di mana Perth akan menjadi penyelenggara pada pertemuan tahun berikutnya.

Ketua DPD Golkar Kota Tangerang, H Sachrudin (tengah) saat bersama jajaran pengurus.

Berita Golkar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Tangerang menggelar pemotongan ratusan hewan kurban pada hari Idul Adha 1444 Hijriah.

Sebanyak 56 ekor sapi dan 58 ekor kambing disumbangkan oleh para calon legislatif maupun pengurus Golkar Kota Tangerang yang tersebar di 13 kecamatan.

Kemudian secara simbolis, pemotongan hewan kurban DPD Golkar Kota Tangerang, dilaksanakan Sabtu (01/07), di Pondok Pesantren Darus Sulthon, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.

Sebanyak enam sapi dan sepuluh kambing dipotong pada kesempatan itu.

Ketua DPD Golkar Kota Tangerang, H Sachrudin mengatakan, melalui semangat berbagi dan meneladani akhlak nabi, segenap jajaran Golkar Kota Tangerang berkurban di berbagai wilayah.

“Alhamdulillah kita sembelih enam ekor dan sepuluh ekor kambing. Hewan kurban merupakan hasil sumbangan para pengurus, kader, serta bacaleg. Namun diluar pemotongan hewan di pondok pesantren ini, kami juga memotong hewan kurban dengan total keseluruhan 56 ekor sapi serta 58 ekor kambing. Selanjunya daging hewan kurban tersebut kami bagikan kepada masyarakat di 13 kecamatan,” terang Sachrudin.

Ia berharap melalui penyembelihan hewan kurban, menjadi bentuk meneladani sifat mulia Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail dalam memberikan contoh keimanan dan kecintaannya kepada Allah Swt.

“Perlu kita teladani di mana dari keikhlasan ini ada keberkahan. Semoga saudara yang menyembelih. Akan dibalas berlipat ganda berbentuk kemudahan. Jadi anggota DPRD kota maupun provinsi,” imbuhnya.

Ia juga berpesan, agar seluruh caleg terus kompak dan solid sehingga bisa emenangkan Golkar secara menyeluruh.

Kemenangan Partai Golkar tidak dapat diraih bila tidak ada kekompakan dari seluruh caleg dan fungsionaris.

“Namun saya yakin dan optimis, semua dapat memenangkan Golkar melalui kekompakan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Penasehat DPD Dewan Penasehat Golkar Kota Tangerang, Abas Sunarya, memberi pesan-pesan penting lewat pengalamannya bahwa dengan bersinergi dan kompak maka kemenangan dapat diraih.

“Saya mengajak seluruh kader, untuk kompak, dengan kebersamaan serta saling mengisi dan berbagi. Saya yakin, kita dapat meraih apa yang kita inginkan,”ucapnya.

Ia menilai, DPD Golkar di bawah kepemimpinan H Sachrudin, betul-betul mampu menciptakan kader yang memberi manfaat bagi masyarakat serta membawa Partai Golkar lebih maju dan baik lagi.

Sedangkan Ketua pelaksana R Arief Hidayat menambahkan, daging kurban yang telah dipotong ada sebanyak 1000 kantong plastik dan dibagikan ke 13 wilayah kecamatan se- Kota Tangerang.

“Total tahun ini kita mendapatkan titipan hewan kurban sebanyak 56 ekor sapi dan 58 ekor kambing untuk kemudian disalurkan ke seluruh pengurus kecamatan dan pengurs kelurahan,” kata Arief.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) RI, Airlangga Hartarto, resmi membuka konferensi internasional Program Kartu Prakerja bersama UIL (The UNESCO Institute for Lifelong Learning) bertajuk ‘Inclusive Lifelong Learning Conference (ILLC)’.

Gelaran itu dilaksanakan di Bali, pada Senin, 3 Juli 2023. Dalam kesempatan tersebut Airlangga menyebut bahwa pendidikan dan belajar adalah hal yang penting.

Khususnya agar para pekerja semakin memiliki kompetensi di bidangnya.

“Belajar seumur hidup adalah hal yang sangat penting, baik bagi individu maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sebagai alat yang ampuh dalam memberdayakan individu di seluruh dunia untuk menghadapi tantangan global yang mendesak di depan, termasuk perubahan iklim, pergeseran demografis, volatilitas pasar tenaga kerja, dan banyak lagi,” kata Airlangga, melalui video sambutan.

Sebagai pemerintah, Airlangga menyebut bahwa Indonesia bekerja sama bersama UNESCO, dan berinisiatif untuk membuat program yang efektif untuk mendorong pembelajaran yang berkelanjutan hingga akhir hayat.

Menko juga menyebut bahwa salah satu faktor dari suatu negara makmur yakni terletak pada pembinaan tenaga kerja yang berkualitas.

Oleh sebab itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluncurkan Program Kartu Prakerja.

“Program Kartu Prakerja Indonesia, diluncurkan selama pandemi pada tahun 2020, dan telah membantu 17 juta orang. Hal ini telah menjadi bukti komitmen kami untuk mendukung individu dalam perjalanan belajar seumur hidup mereka,” ujarnya.

Keberhasilan Program Kartu Prakerja dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan penerima manfaat juga terlihat jelas.

Beberapa evaluasi independen menegaskan bahwa Program Kartu Prakerja telah menyediakan program pelatihan berkualitas yang mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat.

Kemudian, mengintegrasikan teknologi digital ke dalam praktik pembelajaran, dan menawarkan pilihan pelatihan yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik.

“Hasilnya, manfaat program pelatihan untuk pekerjaan dan kebiasaan belajar dengan teknologi digital telah meningkat secara signifikan sebesar 12 persen (untuk manfaat program untuk pekerjaan) dan 90 persen (untuk kegiatan belajar dengan menggunakan teknologi digital),” tutupnya.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mukhtarudin.

Berita Golkar – Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mendukung langkah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang ingin terus melanjutkan program hilirisasi industri dan menghentikan ekspor bahan tambang mentah di tanah air.

Menurut Mukhtarudin, kebijakan pemerintah mendorong hilirisasi itu bertujuan untuk memastikan bahwa nilai tambah dari komoditas tambang yang diekspor bisa meningkatkan perekonomian.

“Komisi VII DPR tentu mendorong agar program hilirisasi industri di tanah air tetap dilanjutkan, mesti dinyatakan kalah melawan Uni Eropa (UE) atas gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO),” beber Mukhtarudin, Minggu, (2/7/2023).

Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini berharap ketegasan dan keberanian Presiden Jokowi yang selalu serukan lawan gugatan eropa di WTO. tersebut mestinya juga diteruskan oleh Presiden selanjutnya, siapapun presiden hasil pemilu 2024 mendatang.

Apalagi, lanjut Mukhtarudin program hilirisasi dari mineral adalah amanat Undang-undang (UU) Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang jadi mutlak harus diperjuangkan, baik oleh pemerintah maupun legislatif.

Oleh karena itu, Anggota Banggar DPR RI ini berharap agar pemerintah pemerintah tetap melanjutkan program hilirisasi di sektor pertambangan tanah air, walaupun di tengah ancaman Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Intinya kita tentunya tidak boleh menyerah. Strategi hilirisasi pertambangan yang diantaranya dengan pembangunan banyak smelter untuk ragam jenis bahan tambang di dalam negeri harus tetap dilanjutkan, dibarengi dengan kelincahan diplomasi perdagangan Internasional Indonesia di sisi lainnya,” pungkas Mukhtarudin.

Untuk diketahui, Menko Perekonomian Airlangga Surabaya menyebut bahwa pemerintah bakal terus melanjutkan program hilirisasi industri dan menghentikan ekspor bahan tambang mentah, meski dipersoalkan banyak negara.

“Negara lain tak bisa memaksakan kehendak atau ikut cawe-cawe kebijakan dalam negeri suatu negara,” tegas Airlangga Minggu 2 Juli 2023.

Airlangga mengatakan, Indonesia tidak perlu takut meski dinyatakan kalah oleh Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) dalam gugatan yang diajukan Uni Eropa terkait penghentian ekspor nikel mentah.

“Kami akan terus banding. Lanjutkan hilirisasi, karena yang kami ekspor bukan Tanah Air, tapi nilai tambah,” tegas Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, sikap perlawanan tersebut bukan hanya untuk memperjuangkan hak hilirisasi. Tetapi juga untuk membebaskan Indonesia dari bentuk kolonialisme baru.

“Paksaan yang dilakukan IMF agar Indonesia tetap mengekspor komoditas nikel mentah merupakan salah satu bentuk regulasi imperialisme. Tidak seharusnya negara lain memaksakan kehendak kepada suatu negara dalam membuat kebijakan tertentu,” tegas Ketua Umum Partai Golkar itu.