Bulan: September 2022

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Di tengah berbagai terpaan krisis yang pernah terjadi, UMKM juga telah terbukti memiliki resiliensi dan kecepatan pemulihan yang baik.

Pada periode krisis moneter 1997/1998 dan krisis keuangan global 2008/2009, jumlah UMKM tetap mampu tumbuh positif.

“Selama pandemi Covid-19, di mana sektor UMKM menjadi sektor yang paling terdampak, Pemerintah mengalokasikan Program PEN pada tahun 2022 sebesar Rp455,62 triliun yang diantaranya dialokasikan untuk melanjutkan pemberian dukungan untuk menjaga produktivitas UMKM,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan Orasi Kebangsaan tentang Penguatan UMKM di Era Ekonomi dan Finansial Digital dalam Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional “Recover Together, Recover Stronger” secara virtual dalam rangka Lustrum XIII Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Rabu (7/09).

Pemerintah juga telah memberikan berbagai dukungan untuk UMKM di tahun 2022 seperti Subsidi Bunga KUR, Penjaminan Kredit Modal Kerja, PPh Final tarif 0% UMKM, dan perpanjangan restrukturisasi kredit.

Dengan berbagai kebijakan tersebut disertai penanganan pandemi yang baik, UMKM Indonesia dapat mulai bangkit.

Hal tersebut tercermin dari Indeks Aktivitas Bisnis UMKM BRI yang berada di angka 109,4 pada Q2-2022, meningkat dibandingkan Q3-2020 sebesar 84,2. Angka di atas 100 menunjukkan ekspansi UMKM.

Untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan termasuk di kalangan generasi muda, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang bertujuan untuk mencapai rasio kewirausahaan di tahun 2024 sebesar 3,95 %.

Dalam Perpres tersebut, Pemerintah memberikan berbagai kemudahan untuk UMKM.

Kemudahan yang diberikan mencakup pendaftaran perizinan secara elektronik, fasilitasi standardisasi dan sertifikasi untuk ekspor, akses pembiayaan dan penjaminan, serta pengutamaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun BUMN.

“Dengan kemudahan pendaftaran perizinan secara elektronik, Pemerintah ingin mendorong UMKM di Indonesia yang 96 persennya masih berstatus informal untuk menjadi formal, yang merupakan kunci agar UMKM bisa naik kelas. Dengan status usaha formal, UMKM dapat lebih mudah mengakses pembiayaan, pendampingan, dan akses ke market supply chain,” tutur Menko Airlangga.

Dalam hal pembiayaan, Pemerintah telah menetapkan plafon KUR tahun 2022 sebesar Rp373,17 triliun dengan memberikan kebijakan relaksasi dan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% sampai dengan akhir tahun 2022.

Pemerintah juga menyediakan KUR Syariah bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan pembiayaan berbasis syariah.

Pemerintah juga memberikan dukungan pengembangan talenta digital melalui berbagai program di antaranya Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship serta program Kartu Prakerja untuk mengembangkan keterampilan digital yang di mulai dari level dasar hingga maju.

Lebih lanjut, Pemerintah mendorong akselerasi adopsi teknologi digital oleh UMKM agar UMKM tetap produktif dan dapat beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen.

Berdasarkan hasil survei CORE, sebanyak 70% pelaku UMKM mengalami kenaikan pendapatan rata-rata 30% dengan tergabung dalam ekosistem digital.

“Ke depan talenta di bidang digital ini akan semakin dibutuhkan, sehingga saya berharap anak-anak muda sekarang bersemangat untuk menguasai berbagai bidang dalam dunia digital,” tutup Menko Airlangga.

Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Dave Laksono.

Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Dave Laksono menyinggung pesan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kepada hacker (peretas) agar tidak melakukan penyerangan siber lagi di Indonesia.

Dave mengatakan, hacker tidak akan berhenti beraksi hanya dengan diminta untuk setop.

“Hacker itu ya, Pak (Menkominfo Johnny G Plate), tidak cukup kalau hanya diminta jangan, stop hacking Pak, gitu ya,” ujar Dave di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2022).

Dave menjelaskan, harus ada otoritas yang jelas mengenai tanggung jawab keamanan data.

Selain itu, pemerintah juga harus memiliki kemampuan tinggi untuk menjaga pusat data nasional.

“Kalau misalnya bisa begitu (minta hacker setop menyerang), ya mungkin kita enggak perlu polisi sama TNI lagi,” tuturnya.

“Kita cukup bilang, ‘maling jangan nyolong’, ‘negara lain jangan serbu’, gitu. Enggak akan ada kejadian Rusia sama Ukraina gitu,” sambung Dave. Untuk itu, Dave meminta Plate agar Kominfo meningkatkan kemampuan mereka.

Pasalnya, Kominfo sudah mendapatkan anggaran yang besar dalam beberapa tahun terakhir.

“Tahun depan juga akan ada tambahan besar. Lalu juga ada permintaan yang juga lebih besar. Nah, apakah dana yang besar ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kemampuan meningkatkan SDM,” imbuhnya.

Pekan lalu, anggota forum online Breached Forums dengan username “Bjorka” mengekspos dan menjual data yang berisi 1,3 miliar nomor HP dan nomor KTP yang disebut milik masyarakat Indonesia.

Namun, pihak-pihak Ring 1 alias stakeholder utama dalam masalah ini, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta operator seluler sudah membantah adanya kebocoran data tersebut.

Yang paling baru, pihak Kominfo menitip pesan kepada hacker (peretas) agar tidak melakukan serangan siber di Indonesia.

Hal itu disampaikan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani ketika melakukan konferensi pers di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, pada Senin (5/9/2022).

“(Pesan untuk hacker) ya kalau bisa jangan nyerang lah. Karena tiap kali kebocoran data yang dirugikan ya masyarakat, kan itu perbuatan illegal access,” jawab pria yang akrab disapa Semmy itu saat ditanya wartawan mengenai pesan yang ingin disampaikan ke hacker, sebagaimana dikutip dari YouTube KompasTV, Selasa (6/9/2022).

Semmy menjelaskan, pihak yang paling dirugikan setiap terjadinya insiden kebocoran data adalah masyarakat.

Pasalnya, kalau peretas mencuri data dan membocorkannya, berarti peretas menyerang masyarakat.

“Kalau mau menyerang, pakai cara yang lain dong. Jangan sampai menyebarkan data masyarakat,” kata Semmy.

Suasana saat Rapat pimpinan daerah (Rapimda) dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda), partai Golongan Karya (Golkar), Sulawesi Barat (Sulbar) di hotel Amalia, Mamuju Tengah, Rabu (07/09/2022) kemarin.

Berita Golkar – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD), partai Golongan Karya (Golkar), Sulawesi Barat (Sulbar), target menangkan Pemilihan Umum (Pemilu), pada 2024 mendatang.

Hal itu dipaparkan ketua DPD Golkar Sulbar, H. Aras Tammauni, pada Rapat pimpinan daerah (Rapimda) dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda), partai Golongan Karya (Golkar), di hotel Amalia, Mamuju Tengah, Rabu (07/09/2022) kemarin.

Dengan mengangkat tema Golkar Solid, acara diwarnai teriakan para kadar partai berlambang pohon beringin ini.

Terpantau, suasana di ruangan hotel nampak cahaya kuning memancar di seluruh penjuru ruangan disertai tepuk tangan gemuruh para peserta.

Dalam sambutannya Ketua DPD Golkar Sulbar H. Aras Tammauni, menyampaikan, usai kegiatan ini selanjutnya Golkar masih mempunyai agenda penting, yakni pelantikan DPD Golkar Kabupaten.

“Tentu kita akan menyusun program kerja dan menyusun strategi partai,” tutur orang nomor satu di Kabupaten berjuluk Bumi Lalla Tassisara itu.

Ia mengatakan, setelah agenda pelantikan DPD Golkar Kabupaten usai, pihaknya bakal menjalankan konsolidasi pemenagan pemilu 2024.

“Saya berharap kita solid menyusun seluruh agenda partai,” harapnya.

Pihaknya juga menyebut, berdasarkan hasil Rapimnas dan Rakernas, DPD Golkar se-Sulbar bakal bekerja maksimal untuk Ketua DPP Golkar, Airlangga Hartarto sebagai calon Presiden 2024 nantinya.

Ia menekankan, kepada seluruh kader partai berlambang pohon beringin itu agar bekerja maksimal untuk mendukung ketua umumnya pada Pilpres 2024 mendatang.

“Untuk mencapai hal itu, seluruh DPD Golkar se-Sulbar harus solid,” tegasnya.

Dalam menghadapi pemilu, kata dia, partai Golkar target memenangkan pemilu di Sulbar.

“Pemili nanti, Golkar harus menang se-Sulbar,” urainya.

Sebagai gambaran, kondisi Partai Golkar di Sulbar saat ini masih berada pada posisi kedua, dengan jumlah 30 Anggota DPRD, baik Kabupaten maupun DPRD provinsi.

Lebih lanjut Aras mengatakan, sebagaimana hasil Rapimnas dan Rakernas, DPD Golkar se Sulawesi Barat akan bekerja maksimal untuk Ketua Umum DPP Partai Golkar, sebagai calon presiden 2024.

“Mari kita solid memperjuangkan Ketua Umum kita, untuk menjadi presiden RI tahun 2024 mendatang,” pintahnya.

Aras berharap kepada kader Partai Golkar se Sulawesi Barat, harus lebih solid, satu komando dan mengindahkan setiap perintah partai, tidak boleh ada yang mengabaikan setiap perintah partai.

“Jika ada kader yang tidak mau diperintah, maka akan kita beri sanksi yang tegas,” tukasnya.

Anggota Komisi III DPR Adde Rosi Khoerunnisa.

Berita Golkar – Anggota Komisi III DPR Adde Rosi Khoerunnisa menyoroti realisasi anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan pendidikan antikorupsi 2022 untuk perguruan tinggi yang masih rendah.

Terlebih, belum lama ini publik dikejutkan adanya rektor salah satu universitas ternama di Indonesia yang ditangkap oleh KPK.

Karena itu, Adde Rosi mendorong KPK untuk semakin memaksimalkan penyerapan pendidikan atau rencana kerja pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi.

“Harapan saya untuk penyerapan pendidikan atau rencana kerja pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi agar lebih dimaksimalkan,” tegas Adde Ros saat Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Ketua KPK beserta jajaran, Rabu (7/9).

Rapat kerja tersebut membahas rencana kerja dan anggaran 2023 dan pembahasan usulan program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK).

Lebih lanjut politisi Partai Golkar juga mempertanyakan program ‘Desa Antikorupsi’ KPK yang dicanangkan hanya untuk 10 provinsi saja.

Dia mengkhawatirkan program tersebut menimbulkan iri provinsi yang lain.

“Karena, saya yakin provinsi yang lain juga pasti mengharapkan adanya pembinaan yang berkelanjutan dari KPK agar tadi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya,” tegas legislator dapil Banten I ini.

Di sisi lain, Adde Rosi menyoroti program “Roadshow Bus KPK: Jelajah Negeri, Bangun Antikorupsi.

“Apa yakin Pak akan berkeliling dengan menggunakan bus? Apakah ini masih relevan untuk dilakukan oleh KPK? Mengingat, saya rasa bukan hanya daerah tertentu saja yang akan dilakukan pencegahan korupsi melalui bus. Jangan sampai bentuknya hanya seremonial belaka tetapi manfaatnya ini tidak didapatkan secara baik,” pungkas Adde Rosi.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri memaparkan Program Unggulan 2023, di antaranya ‘Desa Antikorupsi’ dan ‘Roadshow Bus KPK: Jelajah Negeri, Bangun Antikorupsi’.

Adapun, program ‘Desa Antikorupsi’ dilaksanakan di 10 desa yang tersebar di 10 provinsi, yaitu Bali, Jateng, Jatim, Jabar, NTT, Sulsel, NTB, NAD, Lampung dan Kalbar.

Sementara itu, program ‘Roadshow Bus KPK: Jelajah Negeri, Bangun Antikorupsi’ yang akan melakukan perjalanan ke 3 provinsi, yakni Sumsel, Lampung dan Banten dengan mengunjungi 9 daerah.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin.

Berita Golkar – Pemerintah menyebutkan selama ini subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) justru tidak tepat sasaran karena dinikmati oleh kalangan mampu.

Data Kementerian Keuangan menyatakan hanya 5 persen subsidi bahan bakar Solar dan 20 persen subsidi bahan bakar Pertalite yang digunakan rumah tangga miskin.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengimbau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk terus mengawal penyaluran berbagai subsidi dan bantuan sosial (bansos) agar semakin tepat sasaran.

“Banyak petani dan nelayan di Daerah Pemilihan (dapil) saya yang mengeluhkan sulitnya memperolehBBM maupun pupuk bersubsidi. Belum lagi persoalanbansos yang sering tumpang tindih. Fakta lapangan ini tentu menjadi tugas besar bagiBPKP dan BPK untuk terus kawal perbaikan data, tata kelola, akuntabilitas, danpenyalurannya,” ungkap Puteri dalam keterangan tertulis, Kamis (8/9/2022).

“Termasuk penyaluran bansos yang penting sebagai bantalan untuk lindungi daya beli masyarakat akibat penyesuaian tarif BBM,” sambungnya.

Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini juga mendorong BPKP untuk terus mengawasi dan memeriksa pelaksanaan pembangunan infrastruktur publik khususnya di bidang pendidikan.

“Saya juga mendorong BPKP untuk terus terjun ke lapangan melihat dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di daerah. Terutama dalam hal pengawasan atas pembangunan sekolah. Karena dapil saya yang jaraknya hanya 2 jam dari Jakarta saja masih ditemukan kondisi sekolah yang sangat memprihatinkan dan tidak layak. Makanya, BPKP harus pastikan anggaran pendidikan memang untuk menunjang kemajuan dunia pendidikan dan agar tidak disalahgunakan oknum tertentu,” tutur Puteri.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan persoalan mengenai BBM bersubsidi maupun bantuan sosial dikarenakan masalah akurasi data penerima.

Ia menuturkan begituan COVID-19 tahun 2020 kemarin, pihaknya memeriksa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Saat itu hampir 50 persen datanya tumpang tindih dengan data desa.

“Tetapi itu semua sudah diperbaiki. Walaupun pasti masih ditemukan data yang belum masuk. Makanya dibuka mekanisme untuk mendaftarkan itu di DTKS oleh Kemensos,” jelas Yusuf.

Lebih lanjut, Yusuf juga mengusulkan agar skema subsidi pada BBM dilakukan langsung kepada pengguna, bukan lagi kepada barang.

“Kalau ke barang ini kan siapa aja boleh ngambil. Data sekarang mungkin sudah akan dimulai menyasar ke orang. Pertamina juga sudah buat aplikasi dan sebagainya supaya lebih tepat sasaran,” ujar Yusuf.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif menegaskan pihaknya terus melakukan pemeriksaan terhadap anggaran untuk subsidi BBM dan bantuan sosial setiap tahun.

“Untuk subsidi khususnya dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat. Khususnya untuk menghitung berapa beban subsidi yang seharusnya dibayar pemerintah kepada BUMN operator terkait,” ucap Bahtiar.

Anggota Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak.

Berita Golkar – Angka luas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2022 mengalami penurunan.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hingga 14 April 2022 seluas 33.352 Ha, sebelumnya pada tahun 2020 seluas 296.942 Ha dan tahun 2021 seluas 358.867 Ha.

Penurunan ini terjadi karena cuaca yang basah di dua tahun ini sehingga membantu terkait dengan tidak berkembangnya kebakaran hutan.

Namun, Anggota Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak mengimbau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk jangan terlena dengan keberhasilan ini dan meminta mengantisipasi kedepannya setelah tahun basah usai.

“Nah untuk itu, saya kira perlu diantisipasi setelah tahun basah kali ini kemungkinan-kemungkinan ada tahun kering bahkan ekstrim nantinya. Saya kira ini perlu mendapatkan perhatian kedepannya terkait dengan kebakaran hutan, jangan kita terlena dengan kondisi keberhasilan ataupun tidak adanya perkembangan kebakaran hutan yang signifikan. Namun harus dipersiapkan kedepannya, seperti itu,” ujar Hanan dalam RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon I KLHK RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Selain itu, terkait dengan perlindungan hutan dan untuk menjaga kawasan hutan.

Hanan menilai perlu adanya pemberdayaan untuk masyarakat yang hidup di sekitar hutan yang sebagian hidupnya mungkin bergantung dari mencari sesuatu yang ada di dalam kawasan hutan.

“Ini perlu ada pemberdayaannya ditingkatkan, khususnya di tahun 2023 Pak. Kita mendata semua kawasan-kawasan hutan kemudian masyarakat kawasan hutannya itu diadakan kegiatan-kegiatan yang menyebabkan mereka pada saatnya menyadari bahwa untuk kawasan hutan ini, mereka ikut menjaga secara sadar tidak merusak kawasan hutan lagi,” tuturnya.

Kemudian juga terkait dengan program-program restorasi gambut maupun mangrove, politisi Partai Golkar itu menilai kuncinya adalah ada pada pendekatan sosial.

“Kalau nanamnya saya kira mudah Pak. Kita minta untuk nanam di lahannya sendiri yang dia rusak, kemudian dia memeliharanya. Untuk gambut, saya lihat sudah bagus sebenarnya, tapi jangan selesai tahun itu saja pak, tahun ini misalnya dia kegiatan fisik, tahun depannya apa yang harus dia kerjakan. Memang perlu biaya, tapi untuk keberhasilan harusnya seperti itu,” terangnya.

Legislator dapil Lampung II itu juga berbicara mengenai lahan-lahan yang sudah tidak tercatat lagi sebagai kawasan hutan dan tidak di ada peta kawasan hutan, tetapi tidak bisa ditindaklanjuti karena belum ada status areal penggunaan lain (APL).

“Waktu itu pernah kita tanyakan bisa tidak ini disertifikasi, masyarakatnya tidak bisa karena belum ada pengukuhan atau dikeluarkan penetapan terkait dengan itu. Untuk itu Pak, perlu diinventarisir lahan-lahan seperti itu. Mumpung saat ini ada program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) sertifikasi gratis dari pemerintah yang ditargetkan 2024 harus selesai, saya kira ini perlu dipacu juga oleh Kementerian Kehutanan terkait dengan kondisi lahan-lahan itu,” pungkasnya.

Ketua DPD II Partai Golkar Gowa, Ambas Syam (tengah).

Berita Golkar – Ketua DPD II Partai Golkar Gowa, Ambas Syam mengatakan tengah mempersiapkan memenangkan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Bacaleg Golkar Gowa diklaim sudah mencapai 100 orang.

Ambas Syam mengaku pihaknya tengah menyaring fungsionalis.

“Kita akan menyaring fungsionalis atau bakal caleg. Kita saring 200 persen dari anggota dewan,” ujarnya, Rabu (7/9/22)

Dia mencontohkan, jika satu dapil mendapat kursi di DPRD lima, maka akan menyaring fungsionalis sepuluh orang.

Dari situlah, pihaknya akan memonitor evaluasi di lapangan.

Bacaleg nantinya akan diarahkan untuk melakukan program positif yang terjun langsung di masyarakat.

Mereka juga akan menampung aspirasi masyarakat.

“Contohnya, di dapil 1 somba opu, mereka dia harus tersebar berebut melakukan kegiatan secara positif, apa kebutuhan di dapil tersebut,” katanya.

Ia menyebut, rerata bacaleg dari Golkar masih berusia 20 sampai 40 tahun.

Sedangkan, di struktural kepengurusan di desa dan kelurahan di Gowa sudah mencapai 80 persen lebih.

“Struktural di kecamatan sudah rampung 100 persen kalau desa dan kelurahan 80 persen kita target bulan ini rampung semua,” pungkasnya.

Selain itu, ia menargetkan 9 atau minimal 7 kursi pada pileg 2024 mendatang.

Foto bersama Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat TB. Ace Hasan Syadzily dengan Ketum PP AMPG Ilham Permana, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Budhy Setiawan, Badan Saksi Nasional Partai Golkar, pengurus DPP Partai Golkar, pengurus DPD Partai Golkar Jawa Barat dan para pengurus DPD Partai Golkar di wilayah Jawa Barat.

Berita Golkar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bogor menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke 10 di Puri Begawan, Kota Bogor, pada Rabu (7/9/2022).

Dalam agenda rakerda ini ada tiga poin penting yang dibahas untuk kemenangan partai Golkar pada Pemilu 2024.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor, Rusli Prihatevy menyampaikan, kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Bogor periode 2020-2025 sekarang berjalan dua tahun dan banyak yang telah dilakukan walau belum semua diperbuat.

Selain kegiatan sosial dan program partai di masyarakat, membangun komunikasi, menjaga soliditas dan kebersamaan adalah hal penting dalam mengelola sebuah organisasi.

“Konsolidasi partai telah dituntaskan secara bersama-sama mulai dari musyawarah kecamatan, kelurahan hingga tingkat RW RT. Insyallah persiapan struktur partai siap dilaksanakan dan tentunya semua potensi bisa menjadi kekuatan partai Golkar,” tegas Rusli.

Ia menambahkan, bahwa kesiapan partai dalam dua tahun berjalan ini guna mempersiapkan kontestasi politik di tahun 2024, dan tentunya hal tersebut tidak mudah apalagi targetnya adalah menang, banyak tantangan, dinamika yang dihadapi dalam berjuang untuk memenangkan partai Golkar.

“Alhamdulillah fungsionaris untuk legislatif sudah dipersiapkan hampir 100 persen calon sudah masuk dan siap bekerja. Satu kelurahan satu fungsionaris yang nanti berkerja dengan struktur terjun ke wilayah dengan komitmen bekerja terlebih dulu untuk partai. Ini adalah bentuk ikhtiar kami mempersiapkan kemenangan Golkar di 2024,” ungkapnya.

Rakerda ini juga, imbuhnya, menjadi agenda penting dalam menyusun dan mempersiapkan untuk merebut kemenangan kontestasi politik di tahun 2024.

Rusli pun menekankan tiga poin penting bagi jajarannya dalam rakerda ini.

“Poin pertama adalah menyusun langkah dan merumuskan untuk memenangkan pileg 2024 karena kita targetnya menang. Kedua, Golkar Kota Bogor bagaimana selaras dan berjuang untuk memenangkan bapak Airlangga Hartarto sebagai Presiden 2024. Ini sangat penting, memperjuangkan dan memenangkan bapak Airlangga Hartarto adalah marwah dan martabat partai Golkar,” tegasnya.

Untuk poin ketiga, dikatakan Rusli, adanya pesan dan usulan dari kader dan juga pengurus DPD Partai Golkar Kota Bogor bahwa pada pilkada nanti menginginkan dan keharusan kader dari partai Golkar Kota Bogor.

“Insya Allah untuk Gubernur kami tegak lurus mengikuti perintah, dan untuk pilkada Kota Bogor kami banyak stok kader yang siap maju di 2024,” paparnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Rakerda ke 10 DPD Partai Golkar Kota Bogor, Oyok Sukardi dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini berdasarkan AD/ART Partai Golkar, petunjuk pelaksanaan dari DPP dan juga DPD Partai Golkar Jawa Barat.

Selain itu, rakerda digelar hasil rapat pleno DPD Partai Golkar Kota Bogor.

Rakerda yang mengusung tema “Soliditas dan Kerja Bersama untuk Meraih Kemenangan Gemilang Pilpres, Pileg dan Pilkada” diikuti oleh pengurus DPD Partai Golkar Jawa Barat, seluruh pengurus DPD Partai Golkar Kota Bogor hingga pengurus partai Golkar kecamatan dan kelurahan, sayap partai serta hasta karya se-Kota Bogor.

“Alhamdulillah untuk peserta rakerda hari ini bertambah yang jumlahnya tadinya 127 sekarang 147 orang,” kata Oyok.

Rakerda ini secara resmi dibuka Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat TB. Ace Hasan Syadzily dengan dihadiri Ketum PP AMPG Ilham Permana, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Budhy Setiawan, Badan Saksi Nasional Partai Golkar, pengurus DPP Partai Golkar, pengurus DPD Partai Golkar Jawa Barat dan para pengurus DPD Partai Golkar di wilayah Jawa Barat.

Hadir pula Forkompinda Kota Bogor, Sekda Kota Bogor, KPU Kota Bogor dan Bawaslu Kota Bogor serta para petinggi partai di Kota Bogor.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat TB. Ace Hasan Syadzily dalam arahannya menyampaikan bahwa pelaksanaan rakerda ini diharapkan menjadi spirit atau semangat seluruh stakeholder partai Golkar di Kota Bogor agar dapat memenangkan Pemilu 2024.

Ia juga menyampaikan dalam Pemilu 2024 nanti partai Golkar harus menang 3 hal, yakni pileg, pilpres dan pilkada.

“Partai Golkar di Kota Bogor terus bergeliat, tadi saya absen satu per satu dari mulai organisasi yang didirikan maupun organisasi sayap, karena saya ingin memastikan bahwa konsolidasi vertikal itu keharusan bagi seluruh kader partai Golkar. Tidak ada alasan partai Golkar dengan dukungan berbagai ormas yang dimiliki kita kalah dalam Pemilu 2024,” kata TB. Ace.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Presidensi G20 Indonesia menekankan pentingnya kolaborasi secara inklusif, termasuk kolaborasi antara Pemerintah dengan stakeholder serta para akademisi dan peneliti untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai untuk bisa diterapkan serta memberikan manfaat yang nyata.

Konsensus yang ingin dicapai oleh para pemimpin global dari forum G20 menghadapi potensi masalah yang serius, terkait dengan konflik kepentingan dan gejolak geopolitik saat ini.

Konsensus akhir yang dihasilakan diharapkan dapat menjadi konsesus yang paling objektif dan tidak memihak.

“Engagement Group Think 20 (T20) sebagai kelompok keterlibatan yang dibentuk oleh para peneliti dengan hubungan langsung untuk memberikan rekomendasi kepada para pemimpin G20, memiliki posisi sangat penting dalam memastikan masalah yang ingin diselesaikan oleh para pemimpin G20 yang bersangkutan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada T20 Indonesia Summit 2022 Plenary Session 1: Bridging Diverse Interests for Greater Global Cooperation secara virtual, Senin (5/09).

Ketegangan geopolitik, tekanan politik, dan representatif asimetris antar kelompok negara merupakan berbagai faktor yang dapat mendorong pembicaraan antar pemimpin negara ke arah yang tidak diinginkan.

Menghadapi tantangan ini, T20 dapat turun tangan untuk mendukung pembahasan di tingkat G20 ke arah hasil yang lebih diinginkan.

Mencermati perkembangan terakhir, perlu ditegakkan aspek inklusivitas dalam diskusi di tingkat G20.

Saat ini, narasi seputar isu global masih didominasi oleh ‘northern voice’ yang cenderung lebih kongruen dengan kebijakan dan pandangan negara maju.

Namun, negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah ikut terpengaruh oleh krisis seperti halnya negara maju.

Oleh karena itu, peningkatan perwakilan ‘southern voices’ sangat penting untuk memastikan narasi global yang dibentuk dianggap adil dan dapat diterima oleh semua pemerintahan dari semua negara.

Sebagai kelompok keterlibatan G20 yang terdiri dari para peneliti dan akademisi, T20 berada dalam posisi strategis untuk melayani setidaknya dua peran utama dalam kontribusi pemecahan masalah global saat ini.

“Pertama, karena independensinya dari pemerintah nasional dan agenda politik masing-masing, T20 dapat memberikan wawasan berharga tentang agenda apa yang harus menjadi fokus para pemimpin global,” ujar Menko Airlangga.

Kebijakan yang direkomendasikan oleh para anggota kelompok T20 dapat membekali para pemimpin G20 dengan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu penting melalui analisis akademis yang ketat, bersama dengan rekomendasi yang harus diambil.

“Kedua, T20 dapat berfungsi sebagai jangkar untuk memastikan inklusivitas dan prioritas yang tidak bias dari isu-isu yang dibahas dan sebagai bank ide G20 yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan berbasis penelitian kepada para pemimpin G20,” lanjut Menko Airlangga.

Dengan demikian, T20 memiliki kapabilitas dan kapasitas untuk merumuskan gugus tugas yang mewakili di luar isu-isu kritis yang dialami oleh negara tuan rumah.

Aspek inklusivitas menjadi lebih penting karena pandemi Covid-19 menciptakan ketimpangan yang melebar di seluruh negara.

T20 juga memiliki kekuatan untuk memastikan agenda dan perumusan penelitiannya sama-sama mewakili negara maju dan berkembang.

Anggota DPR RI Komisi III, Ade Rosi.

Berita Golkar – Anggota DPR RI Komisi III, Ade Rosi mendukung sikap Dirjen Pas dalam memberikan bebas bersyarat kepada para narapidana yang ada di seluruh lapas Indonesia.

Sebab pembebasan bersyarat adalah hak seluruh narapidana yang telah menjalani masa hukuman mereka dengan baik.

“Saya mendukung langkah Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Dirjen Pas dalam menjalankan amanah UU soal pemberian remisi, asimiliasi ataupun pembebasan bersyarat,” ujar Ade Rosi, Rabu (7/9/2022).

Dikatakan, apa yang dilakukan oleh Dirjen Pas tersebut merupakan hak milik warga binaan yang telah diatur dalam perundangan-undangan sehingga memang harus dijalankan secara konsisten.

“Pemberian hak remisi, asimilasi ataupun pembebasan bersyarat memang bisa diberikan, asalkan para narapidana sudah memenuhi persyaratan yang berlaku. Pembebasan bersyarat adalah amanah dari undang-undang, jadi pemerintah harus harus menjalankannya,” ujar Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar ini.

Sebelumnya Kabag Humas dan Protokol Dirjen Pas, Rika Aprianti dalam siaran persnya, Rabu (7/9/2022) menyatakan sejumlah narapidana eks kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) mendapat pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di mana narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan, bersyarat; dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rika menambahkan para narapidana yang akan mendapatkan hak pembebasan bersyarat harus memenuhi syarat tertentu seperti berkelakuan baik selama dalam masa penahanan, aktif mengikuti program pembinaan, telah menunjukkan penurunan tingkat risiko serta harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

“Semua narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif tadi maka dapat diberikan hak bersyarat seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB). Hak ini diberikan tanpa terkecuali dan non diskriminatif kepada semua narapidana yang telah memenuhi persyaratan, seperti yang tercantum pada pasal 20 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan,” tutur Rika.