Bulan: Februari 2022

Berita Golkar – Dalam rangkaian kunjungan kerja di Kota Surabaya, Sabtu (19/02), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara khusus menjadwalkan pertemuan dengan Persatuan Dalang Indonesia (PEPADI) untuk mendengarkan secara langsung kondisi pertunjukan seni wayang dan masukan dari para dalang termasuk kendala berkurangnya jumlah penanggap dan penonton wayang, serta insentif bagi produksi berbagai produk terkait seni wayang oleh UKM.

“Jika protokol kesehatan bisa dijaga, Pemerintah akan terus dorong seni pertunjukkan ini berjalan terutama jika situasi PPKM sampai dengan level 2,” ujar Menko Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, para dalang juga berharap adanya kebijakan Pemerintah yang berpihak kepada upaya memajukan seni budaya khususnya budaya wayang.

Di samping itu, juga disampaikan bahwa dalam pertunjukan seni wayang juga banyak tenaga kerja yang terlibat, termasuk diantaranya pekerja industri gamelan dan industri wisata.

Menko Airlangga menyampaikan bahwa terkait dengan seni pertunjukkan wayang juga akan didorong ke Kemendikbud Ristek karena untuk pelestarian dan pengembangan wayang diperlukan penguatan melalui pendidikan dalam hal pembelajaran tari-tarian, gamelan, dan bahasa.

Penguatan tersebut diperlukan karena seni wayang merupakan bagian dari kebudayaan yang harus terus didorong dan dipertahankan.

Dalam upaya untuk mendorong pertunjukan seni wayang agar lebih menarik, Menko Airlangga menyampaikan bahwa pertunjukan wayang dapat dilakukan secara hybrid dan perlu dilakukan publikasi yang lebih baik untuk mencari penonton baru, terutama yang berasal dari kalangan milenial.

“Dalam pertunjukkan wayang dibutuhkan kombinasi bahasa agar dapat populer di kalangan milenial. Selain menggunakan bahasa Jawa, juga dapat menggunakan bahasa Indonesia, agar membuat pertunjukan wayang menjadi lebih menarik,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Perindustrian, Anggota DPR RI, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta jajaran Persatuan Dalang Indonesia yang diwakili oleh Kukuh Setyo Budi, Anom Surono, Purnawan, Ries Handono, Didiek Otoyo, Sami Rahayu, Wiwik, Kasranto, dan Philip.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meresmikan layanan kesehatan Yellow Clinic di ruko Jalan Gubernur Suryo, Karangturi, Gresik, Jawa Timur.

Airlangga Hartarto mengatakan, dengan berdirinya Yellow Clinic, dapat berkontribusi membantu Pemkab Gresik dalam memberikan layanan kesehatan masyarakat.

Kehadian Yellow Clinic sangat membantu masyarakat, terutama di masa pandemi Covid-19 (virus Corona).

“Yellow Clinic membantu memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. Khususnya melayani BPJS seperti yang sudah dilakukan klinik lain. Klinik adalah bagian penting dari sektor kesehatan di masa pandemi Covid-19 saat ini. Kita harus menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi,” tuturnya, Sabtu (19/2/2022).

Pemilik sekaligus Dirut Yellow Clinic, Dwi Hartanto mengatakan, klinik di Gresik merupakan yang kedelapan di luar Jakarta. Pendirian Yellow Clinic terinspirasi dari ide Menko Airlangga Hartarto.

“Ide pendirian Yellow Clinic dokternya rekrutmen empat dan akan bekerja sama dengan BPJS,” terang Dwi Hartanto.

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani menyambut baik berdirinya layanan kesehatan Yellow Clinic, yang dinilai sangat membantu masyarakat.

Pihaknya langsung memback-up penuh, mulai fasilitas hingga layanan BPJS Kesehatan.

“Mudah-mudahan klinik ini bermanfaat di masyarakat sekitar, apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, saya berharap juga keterlibatan masyarakat lokal,” tuturnya.

Diketahui Yellow Clinic ditunjang beberapa fasilitas. Klinik juga memiliki empat dokter dan sejumlah perawat yang siap melayani pasien.

Peresmian Yellow Clinic dihadiri Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, sejumlah Dirjen, Anggota DPR RI Dyah Roro Esti Widya Putri, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, dr Mukhibatul Khusna.

Berita Golkar — Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid meyakini pengangkatan Andi Widjajanto sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhannas oleh presiden Joko Widodo, akan memperkuat analisis sipil dalam ketahanan nasional.

“Pengangkatan Andi Widjajanto adalah langkah cermat presiden karena dia relatif muda dari pendahulunya. Pengangkatan sosok yang lebih muda secara usia diperlukan lembaga ini agar mampu menggodok pemikiran dan analisisnya  yang berpikir jauh ke depan,” kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid kepada wartawan, Senin (21/2/2022).

“Berbeda dari pendahulunya yang rata rata dari TNI maupun Polri, menurut saya, dapat menjadi kekuatan analisa sipil yang mampu keluar pakem-pakem ketahanan tradisional,” imbuhnya.

Legislator daerah pemiliha Sumatera Utara yang membidangi komisi pertahanan ini melihat aspek lain hubungan Jokowi dengan Andi. Sosok Andi, secara personal cukup dekat dengan presiden dan ini penting jika ingin memberi masukan langsung. “Beliau punya kedekatan komunikasi yang cukup baik dengan Presiden. Ini menurut saya penting agar kajian masukan dan analisa dari Lemhannas betul-betul dapat menjadi masukan bagi Presiden dalam mencermati ketahanan nasional,” ujar elite Partai Golkar ini.

Di bawah era kepemimpinan Andi Widjajanto, Meutya punya harapan terhadap Lemhanas. Sebagai mitra kerja, Meutya ingin Lemhannas memberikan cara pandangan baru terkait ketahanan nasional.

“Kajian-kajian Lemhannas ke depan kita harapkan dapat betul-betul menjawab masalah ketahanan yang kekinian, tidak usang, terbarukan. Harapan kedua tentu agar lembaga ini betul-betul dapat memberikan masukan kepada Presiden sehingga keberadaannya dan fungsi lembaga ini menjadi jelas,” imbuhnya.

Andi Widjajanto sendiri sebelumnya mengungkap arahan penting dari Presiden Jokowi setelah resmi menjabat Gubernur Lemhannas. Dirinya diminta melakukan transformasi Lemhannas agar siap menghadapi tantangan geopolitik masa depan.

“Arahan dari Bapak Presiden adalah melakukan penguatan transformasi Lemhannas sehingga sesuai tantangan geopolitik abad ke-21 sehingga Lemhannas bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan untuk mencetak kepemimpinan nasional serta menjadi dapur kajian strategis bagi presiden untuk isu-isu lokal regional dan global serta Lemhannas menjalankan fungsinya untuk melakukan pemantapan nilai-nilai kebangsaan,” ujar Andi setelah acara pelantikan di Istana Negara, Senin (21/2/2022).

Andi juga mengaku mendapat arahan dari Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri. Andi diminta tetap berpegang teguh kepada Pancasila.

Berita Golkar – Anggota fraksi partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengusulkan adanya entitas khusus batu bara untuk menaungi dan memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri, khususnya batu bara untuk pembangkit listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

“Entitas khusus batu bara ini nantinya menggunakan skema gotong royong untuk memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri, khususnya batu bara untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero),” ungkap Maman dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/2/2022).

Dijelaskan legislator Partai Golkar daerah pemilihan Kalimantan Barat I ini, melalui entitas khusus ini, PLN tetap membeli batu bara ke perusahaan batu bara dengan harga yang sudah dipatok yakni maksimal 70 dolar AS per ton.

Namun dengan ketentuan, terdapat perusahaan yang benar-benar menyuplai kebutuhan batu bara kepada entitas khusus batu bara tersebut.

“Jadi ditetapkan siapa saja perusahaan yang menyuplai, dan ditetapkan saja oleh pemerintah perusahaan mana yang menjadi tugas menyuplai kepada PLN sesuai kebutuhan PLN. Lalu selisih harga antara perusahaan dengan harga patokan ditutupi melalui urunan atau gotong royong. Silahkan formulasinya ditetapkan,” tambah Maman

Selain itu, Maman juga meminta pemerintah meredifinisikan definisi Domestic Market Obligation (DMO). Pasalnya, selama ini DMO diartikan semata-mata dikonversikan menjadi tonase atau volumenya saja.

Oleh karenanya ia berharap DMO juga mencakup dua hal, yakni volume tonase dan revenue. Sehingga ke depan, lanjut Maman, tidak ada lagi alasan suatu perusahaan tidak memenuhi DMO batu bara. Apalagi, terdapat perusahaan yang tidak bisa memenuhi spesifikasi batu bara PLN.

Menurutnya, hal ini setidaknya bisa menyelesaikan dua hal, yakni prinsip keadilan dan penerapan DMO secara tegas.

Sehingga bisa menjadi solusi jangka panjang, tanpa mengesampingkan pengawasan. Usulan tersebut pun diamini dan disepakati Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Menurutnya, ide entitas khusus batu bara itu merupakan ide yang bagus. Sehingga pihaknya akan membawa usulan tersebut dalam rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Berita Golkar – Pemerintah dan DPR mencapai kata sepakat atas Rancangan Undang Undang Tentang Keolahragaan menjadi Undang Undang pada rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (15/2/2022).

Menurut anggota Komisi X Hetifah Sjaifudian dari fraksi Partai Golkar yang turut dalam pembahasan ini, pihaknya mengapresiasi produk hukum ini karena untuk sampai menjadi sebuah kesepakatan, banyak perdebatan bahkan nyaris deadlock terhadap sejumlah isu.

“UU Keolahragaan secara intensif telah melewati berbagai rapat dengan pemangku kepentingan, konsinyering, kunjungan kerja ke berbagai daerah, uji publik, serta dibahas dalam beberapa kali sidang Paripurna DPR RI,” papar Hetifah, di Jakarta, Kamis (17/2/2022).

Dalam prosesnya, lanjut Hetifah, Komisi X DPR RI dan pemangku kepentingan telah melewati berbagai perdebatan panas yang bahkan sempat mengalami deadlock terhadap beberapa isu.

“Saya mengapresiasi Kang Dede (Wakil Ketua Komisi X DPR RI) sebagai Ketua Panitia Kerja, Menpora, serta seluruh pihak yang terkait atas itikad baiknya. Semua pihak duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan di dunia olahraga Indonesia dengan sebaik-baiknya,” puji politisi Partai Golkar tersebut.

Terakhir, Hetifah mengharapkan implementasi UU Keolahragaan dapat dilakukan secara optimal.

“UU ini telah disusun dengan sungguh-sungguh dan diharapkan menjawab berbagai persoalan yang ada. Oleh karena itu, sekarang tinggal implementasinya. Saya berharap semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Daerah, lembaga olahraga, swasta, BUMN, atlet, dan seluruhnya untuk dapat mengimplementasikan regulasi ini dengan baik,” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur itu.

Hampir 17 tahun diterapkan, UU SKN Nomor 3 Tahun 2005 resmi diganti menjadi Undang Undang Keolahragaan dalam rapat Paripurna DPR RI, Selasa (15/2/2022).

Setidaknya, ada 816 pembahasan yang tercatat dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) seperti kelembagaan KONI-KOI, kesejahteraan atlet, pendanaan olahraga, anti doping, olahraga berbasis teknologi (E-Sport dan sport science), dan lain sebagainya.

Berita Golkar – Partai Golkar memberi apresiasi tinggi kepada langkah pemerintah yang memberi prioritas untuk pekerja migran pada program Kartu Prakerja Gelombang ke-23 tahun 2022.

Keputusan tersebut diharapkan dapat melengkapi kompetensi yang dimiliki oleh para calon pekerja migran Indonesia saat bekerja di negara tujuan masing-masing.

“Kebijakan pemerintah yang disampaikan oleh Menko Perekonomian terkait pendaftaran program kartu pekerja gelombang ke-23 tahun 2022 yang diprioritaskan untuk pekerja migran sangat tepat. Saya kira kebijakan sangat diapresiasi para calon pekerja migran Indonesia,” kata anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Christina Aryani di Jakarta, Jumat (18/2/2022).

Politisi perempuan Partai Golkar yang mewakili daerah pemilihan luar negeri itu mengatakan banyak peluang lapangan pekerjaan di luar negeri yang bisa diambil oleh pekerja migran Indonesia di mana peningkatan skill menjadi syarat utamanya.

“Peningkatan kompetensi ini sangat dibutuhkan untuk membekali pekerja migran kita, membuka wawasan serta meningkatkan skill mereka,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya mendukung dan mengapresiasi Menko Perekonomian yang memberikan alokasi khusus bagi pekerja migran Indonesia (PMI) melalui kartu prakerja dan mendorong kesempatan yang baik ini untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh calon pekerja migran Indonesia.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Menko Perekonomian secara resmi telah membuka pendaftaran program Kartu Prakerja Gelombang ke-23 atau gelombang pertama di tahun 2022.

Adapun kuota di minggu pertama adalah 500.000, dan dari total kuota sebanyak 50.000 diprioritaskan untuk pekerja migran.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa program Kartu Prakerja juga akan memberikan alokasi khusus kepada 50.000 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Pelatihan Kartu Prakerja ini diharapkan dapat melengkapi kompetensi yang dimiliki oleh para CPMI.

“Ini akan memberikan jaminan kompetensi pekerja migran jika bekerja di negara tujuan masing-masing,” kata Airlangga Hartarto, Kamis (17/2/2022).

Berita Golkar – Anggota Fraksi Partai Golkar Adies Kadir secara resmi diangkat menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata (RUU Haper).

Dengan posisi tersebut, sosok pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Ketua Komisi III DPR RI ini punya pekerjaan rumah (PR) memimpin Komisi III DPR RI menyelesaikan rancangan undang-udang tersebut.

Adies bertanggungjawab menyelesaikan RUU Haper yang terdiri dari 1.239 Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM RUU ditambah 83 DIM substansi baru. Di tambah 83 DIM subtansi baru dengan rincian sebagai berikut.

Sementara DIM bersifat tetap sebanyak 930, DIM bersifat redaksional sebanyak 172 DIM, DIM yang bersifat subtansi sebanyak 137 DIM dan DIM yang bersifat subtansi baru 83 DIM.

“Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan baik pemerintah maupun Komisi III yang telah mempercayakan saya menjadi Ketua Panja untuk RUU Haper ini. Semoga kita mengerjakan dengan lancar dan cepat pembahasan RUU Haper tersebut. Yang kami hormati, saatnya kami menyerahkan Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) kepada saudara Menteri Hukum dan HAM sebagai perwakilan pemerintah, berdasarkan asal kompilasi dengan masing-masing fraksi, maka kami sampaikan bahwa DIM tentang Haper 1.239 DIM,” jelas Adies saat memimpin rapat Komisi III DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM RI, dalam rangka pembahasan RUU tentang Hukum Acara Perdata di Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, (16/2/2022).

Sebagai informasi, pembentukan Panja RUU Haper berdasarkan keputusan rapat paripurna tanggal 11 Januari 2022 lalu pada masa persidangan III pada tahun 2021 dan 2022.

Di mana pada tanggal 11 Januari hingga tanggal 14 Maret 2022 terdiri atas satu masa sidang dari tanggal 11 Januari sampai 18 Februari 2022 masa reses dimulai dari tanggal 19 Februari 2022.

“Agenda selanjutnya adalah RUU Haper akan akan membahas DIM. Dengan memperhatikan pendeknya pembahasan RUU Haper ini diharapkan pembahasan tingkat panja dilaksanakan di masa persidangan IV tahun ke-4 dari tahun 2021 sampai 2022. Untuk itu pimpinan perlu mendapat persetujuan forum apakah dalam raker ini dapat menyetujui pembentukan panja (setuju),” ujar Adies meminta persetujuan Anggota Komisi III DPR RI yang hadir.

Pada kesempatan itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyampaikan, amandemen UU Hukum Acara Perdata sangat diperlukan di republik ini. Mengingat aturan itu untuk menyesuaikan kondisi masyarakat termasuk pelaku usaha saat ini.

“Aturan itu perlu diubah segera karena undang-undang itu telah berlaku saat peninggalan dari zaman kolonial,” terang Yasonna.

Berita Golkar — Anggota Fraksi Partai Golkar Adies Kadir secara resmi diangkat menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata (RUU Haper).

Dengan posisi tersebut, sosok pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Ketua Komisi III DPR RI ini punya pekerjaan rumah (PR) memimpin Komisi III DPR RI menyelesaikan rancangan undang-udang tersebut.

Adies bertanggungjawab menyelesaikan RUU Haper yang terdiri dari 1.239 Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM RUU ditambah 83 DIM substansi baru. Di tambah 83 DIM subtansi baru dengan rincian sebagai berikut.

Sementara DIM bersifat tetap sebanyak 930, DIM bersifat redaksional sebanyak 172 DIM, DIM yang bersifat subtansi sebanyak 137 DIM dan DIM yang bersifat subtansi baru 83 DIM.

“Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan baik pemerintah maupun Komisi III yang telah mempercayakan saya menjadi Ketua Panja untuk RUU Haper ini. Semoga kita mengerjakan dengan lancar dan cepat pembahasan RUU Haper tersebut. Yang kami hormati, saatnya kami menyerahkan Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) kepada saudara Menteri Hukum dan HAM sebagai perwakilan pemerintah, berdasarkan asal kompilasi dengan masing-masing fraksi, maka kami sampaikan bahwa DIM tentang Haper 1.239 DIM,” jelas Adies saat memimpin rapat Komisi III DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM RI, dalam rangka pembahasan RUU tentang Hukum Acara Perdata di Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, (16/2/2020).

Sebagai informasi, pembentukan Panja RUU Haper berdasarkan keputusan rapat paripurna tanggal 11 Januari 2022 lalu pada masa persidangan III pada tahun 2021 dan 2022. Di mana pada tanggal 11 Januari hingga tanggal 14 Maret 2022 terdiri atas satu masa sidang dari tanggal 11 Januari sampai 18 Februari 2022 masa reses dimulai dari tanggal 19 Februari 2022.

“Agenda selanjutnya adalah RUU Haper akan akan membahas DIM. Dengan memperhatikan pendeknya pembahasan RUU Haper ini diharapkan pembahasan tingkat panja dilaksanakan di masa persidangan IV tahun ke-4 dari tahun 2021 sampai 2022. Untuk itu pimpinan perlu mendapat persetujuan forum apakah dalam raker ini dapat menyetujui pembentukan panja (setuju),” ujar Adies meminta persetujuan Anggota Komisi III DPR RI yang hadir.

Pada kesempatan itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyampaikan, amandemen UU Hukum Acara Perdata sangat diperlukan di republik ini. Mengingat aturan itu untuk menyesuaikan kondisi masyarakat termasuk pelaku usaha saat ini.

“Aturan itu perlu diubah segera karena undang-undang itu telah berlaku saat peninggalan dari zaman kolonial,” terang Yasonna.

Berita Golkar — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendorong jaksa penuntut umum melakukan upaya banding atas vonis penjara seumur hidup majelis hakim terhadap Herry Wirawan, si pelaku kasus kekerasan seksual terhadap 13 santri.

“Kami mendukung jika jaksa melakukan upaya banding jika belum ada keputusan yang sifatnya inkrah. Maka kita dorong supaya bagaimana jaksa melakukan banding ke pengadilan tinggi, sehingga termasuk hukuman yang sifatnya restitusi tersebut itu ya bisa dibatalkan,” ujar Ace  di Jakarta, Jumat (18/2/2022).

Apalagi menurut legislator Partai Golkar ini, putusan majelis hakim terhadap Herry Wirawan juga dianggap belum memuasakan. Padahal Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jabar menuntut Herry Wirawan hukuman mati.

Bagi Ace, yang dilakukan oleh Herry Wirawan adalah kejahatan yang dilakukan dengan berlapis. Sehingga Herry juga sepatutnya mendapatkan hukuman yang lebih berat dan juga kebiri kimia. “Kejahatannya mulai dari tindakan kekerasan seksual, eksploitasi anak, dan tentu tindakan tersebut sangat membuat anak menjadi sangat traumatik, dan lain-lain sebagainya. Jadi yang seharusnya dilakukan di dalam vonis itu landasannya adalah UU Perlindungan Anak, salah satunya adalah soal selain penjara seumur hidup juga adalah kebiri kimia,” katanya.

Ace menuturkan, harusnya majelis hakim dalam memvonis Herry Wirawan juga seharusnya memperhatikan korban. Sehingga jangan hanya memperhatikan aspek hukum saja.

“Memang salah satu hal yang perlu dipikirkan sesunggguhnya adalah bagaimana hukuman tersebut juga memperhatikan aspek korban. Bukan hanya aspek hukumnya yang menjadi perhatian publik, tetapi juga aspek rehabilitasi terhadap korban,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan putusan hakim terhadap penetapan restitusi tidak memiliki dasar hukum. Dalam kasus ini, Kementerian PPPA tidak dapat menjadi pihak ketiga yang menanggung restitusi.

Merujuk pada Pasal 1 UU 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, bukan dibebankan kepada negara.

Di samping restitusi, Majelis Hakim juga menetapkan sembilan orang korban dan anak korban diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jawa Barat, dengan dilakukan evaluasi secara berkala.

Berita Golkar – Ketua DPD Golkar Jawa Timur sekaligus anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan bahwa seni budaya wayang adalah wujud kreasi budaya anak bangsa dengan banyak fungsi.

Salah satuya adalah sebagai media pembelajaran dan penanaman nilai-nilai luhur juga agama. Maka jika ada yang menyebut budaya jawa tersebut tidak sesuai dengan agama, hal tersebut patut disayangkan.

Pernyataan Sarmuji tersebut merupakan tanggapan atas pernyataan seorang pendakwah yang mengatakan haramnya seni pewayangan tersebut.

“Wayang sudah lekat dengan budaya masyarakat Jawa. Seni wayang adalah kreasi budaya dengan paket lengkap; ada seni musik, pahat, tari (gerak), gambar, lighting dan lain-lain,” ujar Sarmuji kepada wartawan, Rabu (16/2/2022).

Anggota DPR RI yang juga penggemar wayang tersebut menilai bahwa wayang tidak hanya tontonan yang dilakukan pada momen-momen tertentu, tetapi wayang sudah menjadi sarana edukasi, tuntunan untuk masyarakat luas dari anak-anak hingga dewasa.

“Wayang sudah menjadi sarana edukasi bahkan dakwah sejak lama. Di dalam tontonan wayang sering disertakan tuntunan tentang pelajaran hidup, baik filosofi hidup, strategi politik bahkan dimensi spiritual,” kata Sarmuji.

Pertunjukkan wayang kulit telah diakui oleh UNESCO menjadi Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau karya kebudayaan yang mengagumkan di bidang cerita narasi dan warisan budaya yang indah dan berharga pada 7 November 2003 dan pada tanggal yang sama Presiden Jokowi menetapkan Hari Wayang.

“Wayang sudah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dan indah serta sudah menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Wayang bukan hanya harus dipertahankan tetapi harus dikembangkan untuk memperkuat karakter kita sebagai bangsa,” ungkap Sarmuji.

Sarmuji mengingatkan tradisi yang sudah baik ini selayaknya tidak dihadapkan dengan agama, wayang sudah identik dengan wali songo khususnya Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam yang humanis dan sesuai konteks lokalitasnya.

Komentar senada juga dilontarkan fungsionaris partai Golkar lainnya, Ferdiansyah. Anggota Komisi X DPR RI ini menyayangkan pernyataan Ustaz Khalid Basalamah dalam sebuah konten video tentang wayang.

Pasalnya, konten video tersebut memantik kemarahan dari masyarakat khususnya pencinta seni tradisional di Tanah Air. Bahkan beberapa kelompok masyarakat berniat melaporkan Ustaz Khalid ke Kepolisian.

“Wajar jika masyarakat marah. Pertama, wayang ini sudah menjadi warisan adiluhung bangsa Indonesia. Bahkan sudah menjadi salah satu warisan budaya dunia menurut UNESCO yang ditetapkan pada 7 November 2003,” kata Ferdiansyah.