Bulan: Juli 2021

Berita Golkar – Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah berencana akan impor oximeter untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri yang kian menipis.

Sebagai informasi, Oximeter (pulse oximeter) adalah alat pengukur kadar oksigen dalam darah.

“Ada beberapa oximeter yang akan dimasukkan ke Indonesia, dan kalau sudah waktunya akan dijelaskan berapa jumlahnya secara logistik oleh Kemenperin,” ujar Menko Airlangga dikutip melalui pemberitaan pada salah satu media online, Kamis (8/7/2021).

Sama halnya seperti tabung oksigen, beberapa waktu ini oximeter banyak diburu masyarakat. Ini membuat ketersediaan alat pengukur kadar oksigen tubuh ini langka di pasaran.

Atas dasar tersebutlah, kata Menko Airlangga, Pemerintah berencana akan mengimpor oximeter. Namun, untuk saat ini masih dalam pembahasan soal berapa jumlah oximeter yang dibutuhkan, dan hal tersebut lebih lanjut akan ditangani oleh Kementerian Perindustrian.

Tarik Pasokan Oksigen Luar Jawa
Di samping itu, untuk ketersediaan tabung oksigen, saat ini Pemerintah melakukan penjemputan sebanyak 800 ton oksigen dari Batam untuk memenuhi kebutuhan di pulau Jawa.

“Terindentifikasi ada tambahan oksigen yang bisa ditarik dari pulau Batam 800 ton, dan sekarang ISO tank sudah dikirim kesana untuk ditarik ke pulau Jawa,” ujarnya.

Sembari menunggu penjemputan oksigen dari Batam, Menko Airlangga menyebut bahwa beberapa ISO Tank oksigen dari beberapa daerah di luar Jawa sudah datang di Jakarta. Bahkan, saat ini dalam tahap persiapan untuk disalurkan kepada pasien Covid-19.

“Beberapa ISO tank sudah datang di Jakarta dan beberapa sedang dipersiapkan. Pemerintah menggunakan seluruh fasilitas yang ada, sehingga ketersediaan baik produksi nasional yang ada di Jawa maupun yang di luar Jawa semua ditarik,” pungkasnya.

Berita Golkar –  Wacana pengampunan pajak alias Tax Amnesty Jilid II diapresiasi kalangan dewan. Usulan yang dihembuskan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani itu dinilai bisa mendorong kepatuhan bagi wajib pajak.

“Tax ratio di Indonesia saat ini masih rendah. Bahkan beberapa tahun terakhir hanya berada di kisaran 10 persen ke bawah. Ini menyebabkan defisit anggaran meningkat. Terlebih dalam masa pandemi Covid-19, yang masih membutuhkan dana lebih untuk menangani masalah kesehatan dan program pemulihan ekonomi. Kita membutuhkan terobosan peningkatan pendapatan untuk menekan pertambahan utang dengan cara yang tidak memberatkan,” jelas anggota Komisi XI DPR RI, M. Sarmuji kepada wartawan, Senin (5/7/2021).

Hal ini, lanjutnya, juga diperlukan untuk memenuhi ketentuan UU 2/2020 agar defisit APBN harus dikembalikan pada level di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Tax Amnesty yang kembali diajukan pemerintah, lewat Menteri Keuangan, menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan pajak negara,” kata Sarmuji.

Tax Amnesty seperti usulan Menkeu ini akan dibahas pemerintah bersama Komisi XI DPR RI dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Selain itu, revisi UU KUP ini akan membahas sejumlah tarif pajak seperti Pajak.

Revisi UU ini juga akan mengatur tentang PPN, Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM).

“Kita memahami usulan pemerintah melalui RUU KUP adalah meletakkan fondasi sistem perpajakan yang lebih sehat, lebih adil, dan berkesinambungan dengan beberapa pilar, yakni penguatan administrasi perpajakan, program peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (WP), upaya perluasan basis pajak, dan menjadikan perpajakan sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan di masyarakat. Kita membutuhkan peningkatan basis pajak tanpa memberatkan kalangan masyarakat kecil,” tegas Sarmuji.

Komisi XI DPR RI, lanjutnya, juga mengapresiasi program pengampunan pajak (tax amnesty) yang diselenggarakan pemerintah tahun 2016 karena sukses dengan jumlah deklarasi harta mencapai Rp 4.884,26 triliun.

“Tax Amnesty akan terus mendorong kepatuhan wajib pajak yang mengikuti program. Apalagi setelah adanya tax amnesty, terjadi peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan, dengan rasio kepatuhan WP peserta tax amnesty lebih tinggi dibandingkan rasio kepatuhan nasional,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan juga menyatakan bahwa reformasi perpajakan mendesak untuk segera dilakukan agar terciptanya sistem pajak yang adil, sehat dan efisien.

Melalui reformasi perpajakan yang tertuang dalam RUU KUP, pemerintah berharap penerimaan perpajakan dapat meningkat guna mendukung program pembangunan nasional.

Berita Golkar –  Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto optimis bahwa kader-kader muda Golkar mampu membuat terobosan bagi Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid 19.

Hal itu ia sampaikan pada pembukaan program Executive Education Program For Young Political Leaders (program pendidikan bagi para pemimpin muda) untuk angkatan ke-2, Senin (5/7/2021) yang dilakukan secara daring.

“Program yang dilakukan melalui daring ini diharapkan bisa menjadikan momentum agar kita semua satu langkah kemudian juga satu pengetahuan dan juga bisa mencari langkah-langkah terobosan. Dan kita bisa keluar dari pendemi Covid dan kedepannya kita perlu merangkai kebijakan publik berikutnya”, kata Airlangga.

“Kita berharapkan agar program pendidikan young political leaders ini selalu menjadi hal yang diikuti para kader-kader muda. Terutama untuk menangani kebijakan publik di era yang sangat sulit. Dan ini tidak ada satu negara pun yang pernah berpengalaman menghadapi pandemi Covid. Tentu kita berharap penanganan pendemi Covid yang sudah kita jalani selama satu setengah tahun”, lanjutnya.

Airlangga yang juga Menteri Koordinator Perekonomian itu juga mengingatkan kader-kader Golkar yang menjadi pemimpin di daerah untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam menghadapi pendemi.

“Yang menjabat sebagai pimpinan DPRD di daerah maupun sebagai Bupati, Walikota, ataupun Gubernur, harus mendorong kebijakan pusat. Dan kita satu langkah, kita satu upaya agar bangsa ini selamat dari pandemi Covid.

Tentu kedepan kita berharap ada pemulihan perekonomian nasional, ini akan menekan angka kemiskinan. Kita berharap agar angka kemiskinan tetap bisa di level single digit. Berikutnya adalah penciptaan lapangan pekerjaan menjadi hal yang terpenting dari seluruh skenario yang ada”, terang Airlangga.

Ketua Dewan Pengurus Golkar Institute, Ace Hasan Syadzily menjelaskan bahwa dengan diberlakukannya PPKM Darurat, maka pendidikan kali ini sepenuhnya dilaksanakan secara daring. Ia memastikan bahwa meski dilakukan secara daring, pendidikan ini tetap menarik bagi peserta.

“Maka sedianya yang akan diadakan di DPP Partai Golkar dan bersifat tatap muka tidak bisa kita laksanakan. Namun, atas arahan dari Ketua Dewan Pembina Golkar Institute tetap harus beraktifitas dengan memanfaatkan teknologi informasi tanpa mengurangi substansi dari tujuan penyelenggaraan kursus singkat untuk para pemimpin muda, maka acara ini tetap kami gelar dalam bentuk daring”, kata Ace.

“Bahwa acara ini diikuti nanti selama enam hari kedepan, akan diikuti 33 peserta yang telah melalui proses seleksi dari 140an peserta yang mendaftarkan. Kami melakukan seleksi secara ketat, dengan kriteria yang telah ditetapkan. Terutama kita batasi kepesertaan ini kita batasi usianya 40 tahun, yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik dan yang paling penting adalah keinginan yang kuat untuk mengikuti acara ini”, lanjut Ace.

Ace menyebut acara Golkar Institute untuk angkatan II ini akan diisi oleh narasumber-narasumber yang memiliki reputasi baik nasional maupun internasional. Diantara narasumber yang hadir adalah Prof. Kishore Mahbubani dari Singapura, Prof. Eko Prasodjo, Prof. Hamdi Muluk, Menteri Perindustrian Dr. Agus Gumiwang, dan para Kepala Daerah serta para politisi senior.

Acara pembukaan pendidikan Golkar Institute juga dikemas dengan dialog publik dengan tema The World of Politics From the Perspective of Indonesian Youth. Dalam dialog ini hadir tiga narasumber, Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan, Philips J. Vermonte, Direktur Eksekutif CSIS dan Andhyta Firselly Utami, Co-Founder Think Policy Society.

Kepada kader-kader muda Golkar, Jerry berbagi pengalaman. Menurutnya, politik adalah pengabdian kepada negara.

“Konsep politik bagi saya adalah bagaimana kita bisa memberikan kontribusi. Kita memberikan pengabdian. Jangan jadikan politik sebagai karir. Jadikan politik ini sebagai lahan mengabdi”, tegas Jerry.

Jerry juga mengingatkan agar politisi-politisi muda Golkar tidak hanya berkecimpung di dunia politik saja. Menurutnya, mereka harus memiliki aktivitas lain seperti berwirausaha ataupun sebagai akademisi.

“Selain sebagai politisi, harus ada aktivitas lain. Saya selain sebagai wakil menteri, juga sebagai dosen, akademisi”, papar Jerry.

Philips J. Vermonte menyebut bahwa politik kita saat ini banyak dijalankan oleh orang-orang muda. Oleh karena itu, penting bagi Partai Golkar untuk memperbanyak tokoh-tokoh partai dari orang-orang muda. Menurutnya, Partai Golkar perlu menangkap aspirasi orang-orang muda. Kepada para kader-kader muda Golkar, Philips berpesan tentang hakikat politik.

“Kita berpolitik untuk menyejahterakan Indonesia, kita berpolitik untuk mendemokrasikan Indonesia”, ujarnya.

Sementara itu, Andhyta Firselly Utami, Co-Founder Think Policy Society menyebut bahwa saat ini telah banyak anak-anak muda yang berkecimpung di politik. Ia bahkan menyebut anak muda adalah poros dibanyak hal.

“Orang muda adalah poros semuanya. Orang muda banyak sebagai staf ahli, staf ahli di kepala daerah, sebagai PNS dan profesional”, terangnya.

Berita Golkar –  Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bertanggung jawab soal keterlambatan pasokan oksigen yang diduga menyebabkan 63 pasien di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Sardjito, Yogyakarta meninggal dunia. Menurut Melki, RSUP Dr. Sardjito sudah mengirimkan surat ke Kemenkes tentang kondisi pasokan oksigen yang dimiliki pada Sabtu (3/7).

“Pertama, ini adalah tanggung jawab Kemenkes yang bertanggung jawab terhadap aturan dan menggerakkan industri agar bisa mensuplai. Apalagi, 3 Juli itu Direktur Utama RSUP Sardjito sudah mengirim surat dari kemarin terkait kondisi pasokan oksigen medis yang mereka miliki,” kata dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Senin (4/7/2021).

Melki menilai Kemenkes seharusnya langsung bergerak merespons informasi soal pasokan oksigen. Menurutnya, peristiwa keterlambatan pasokan oksigen yang diduga menyebabkan 63 pasien di RSUP Dr Sardjito meninggal merupakan kelalaian Kemenkes.

“Jadi mesti ada yang bertanggung jawab terhadap kematian 63 pasien di RSUP karena itu kelalaian Kemenkes yang sudah diberikan surat tapi tidak bergerak,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Sebelumnya, sebanyak 63 pasien di RSUP Dr Sardjito meninggal dalam sehari semalam. Keterlambatan pasokan oksigen diduga turut menyebabkan meninggalnya pasien dengan jumlah yang belum pernah terjadi dalam sejarah rumah sakit ini.

Pasien yang meninggal di RSUP Dr Sardjito pada Sabtu (3/6) hingga Minggu (4/6) dini hari terdiri dari sembilan orang di ruang intensif, 30 di bangsal rawat inap, dan 12 di instalasi gawat darurat. Mereka merupakan pasien covid-19 yang rata-rata mengalami pemburukan dan butuh pasokan oksigen.

RSUP Dr Sardjito sebenarnya mengajukan permohonan dukungan oksigen untuk penanganan pasien Covid-19 menyusul terjadinya lonjakan pemakaian. Permohonan tersebut disampaikan Direktur Utama RSUP Dr Sardjito Rukmono Siswishanto melalui surat yang ia tujukan kepada Menteri Kesehatan dan sejumlah pejabat terkait di DIY.

Melalui surat tersebut, Rukmono menyampaikan, persediaan oksigen kian tergerus seiring adanya peningkatan kasus covid-19. Maka dari itu pihaknya mencoba berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memperoleh pasokan oksigen dari penyedia maupun sumber lain.

“Tetapi sampai saat ini masih mengalami kendala dan pasokan oksigen diperkirakan paling cepat akan datang ke RSUP Dr Sardjito Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 pukul 12.00 WIB,” tulis Rukmono dalam keterangannya, Sabtu (3/7).

Berita Golkar – Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, neraca perdagangan Indonesia di tahun 2020 merupakan yang tertinggi sejak tahun 2012, dengan capaian surplus sebesar USD21,74 miliar.

Sementara jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau Industri Kecil Menengah (IKM) yang ekspor di tahun 2020 tercatat sebanyak 13 ribu eksportir.

“Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga tren positif dan memacu peningkatan ekspor, termasuk menciptakan eksportir baru dari kalangan pelaku UMKM,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat (2/7).

Dalam upaya memacu nilai ekspor tersebut, Airlangga mengatakan Pemerintah akan memfokuskan pada UMKM atau IKM yang berorientasi ekspor, melalui peningkatan kapasitas UMKM dan IKM ekspor yang sudah ada agar naik kelas dan mampu meningkatkan nilai ekspornya, serta pembinaan wirausahawan ekspor baru dari kalangan UMKM ataupun IKM.

Selain itu, Pemerintah juga memberikan fasilitas bagi para pegiat UMKM yang berorientasi ekspor melalui regulasi UU Cipta Kerja, melalui kemudahan untuk mendapatkan kemitraan dalam usaha besar.

“Dalam hal ini Pemerintah memfasilitasi antara usaha menengah besar dengan usaha mikro kecil, termasuk koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha dari pelaku UMK dan koperasi,” jelas Airlangga.

Untuk kemudahan ekspor, pelaku UMKM juga dapat memanfaatkan peran Pusat Logistik Berikat (PLB) yang dapat membantu pelaku UMKM mendapatkan bahan baku impor, pemberian cicilan atau barang, modal, atau mesin dengan akses pemasaran baik lokal ataupun global.

“Pemerintah juga telah memberikan dukungan regulasi terkait PLB, antara lain PLB IKM melalui penangguhan PPn dan bea masuk, kemudian kemudahan untuk tujuan ekspor melalui pembebasan baik PPn maupun bea masuk,” pungkas Airlangga.

Saat pemberlakuan PPKM Darurat nanti, pasalnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengeluarkan kebijakan menambah target penerima bantuan produktif untuk usaha kecil (BPUM) untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, 3 juta UMKM berhak dapat bantuan langsung tunai atau BLT senilai Rp1,2 juta selama PPKM Darurat.

“Untuk PPKM darurat ini yang pada bulan Juli kita berharap sampai dengan September untuk sisa anggarannya Rp3,6 triliun bagi 3 juta UMKM bisa diberikan, sehingga juga sekali lagi membantu masyarakat pada kondisi PPKM darurat,” ujarnya dalam video virtual, Jumat (2/7/2021).

Kemudian bantuan produktif alokasinya adalah Rp15,36 triliun, targetnya untuk 12,8 juta usaha mikro di mana mereka mendapatkan Rp1,2 juta bantuan produktif tunai.

“Pemberian bagi 3 juta UMKM dengan (nilai) bantuan Rp1,2 juta per perusahaan ini yang bisa dimulai pada bulan Juli hingga September nanti untuk mendukung masyarakat,” sebut dia.

Dia menambahkan, pada kuartal I dan kuartal II, BPUM ini baru terealisir 9,8 juta usaha kecil yang sudah menerima bantuan dengan realisasinya mencapai Rp11,76 triliun.

Berita Golkar – Pemerintah menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat khusus wilayah di Pulau Jawa dan Bali untuk menekan laju penularan virus Covid-19. PPKM darurat ini berlaku mulai 3 Juli sampai 20 Juli 2021.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan bahwa penerapan PPKM Darurat akan diberlakukan dengan protokol kesehatan yang ketat diikuti penegakan hukum.

“Melihat perkembangan situasi Covid-19 nasional pekan ini, Pemerintah memutuskan untuk menerapkan PPKM Mikro Darurat mulai tanggal 3-20 Juli 2021. Protokol Kesehatan akan dijalankan dengan penegakan hukum,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Jumat (2/7).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini juga mengajak masyarakat untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan. Sebab disiplin protokol kesehatan ini adalah salah satu cara memutus penularan Covid-19 di dalam negeri.

“Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat agar menegakkan kepatuhan dan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal ini menjadi kunci dalam menangani pandemi. Harus disadari bahwa melawan pandemi membutuhkan kesadaran, keteguhan, dan upaya kolektif dari kita semua agar Covid-19 dapat diredam,” katanya.

Selain penguatan pelaksanaan protokol kesehatan, Airlangga mengatakan Pemerintah juga terus berupaya dalam menyediakan vaksin Covid-19 dan pencapaian target vaksinasi satu juta per hari bagi masyarakat.

“Melalui berbagai upaya prioritas tersebut, sebagai bangsa yang bersatu, kita berikhtiar serius dan harus kompak untuk mengerem penyebaran Covid-19,” tuturnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengaku PPKM darurat tersebut memang mesti dilakukan oleh Pemerintah. Pasalnya melihat kondisi pandemi di Indonesia saat ini maka perlu adanya penguatan dan penegasan aturan.

“Saya kira PPKM darurat ini harus segera dilakukan dengan pengawasan yang ketat agar tidak banyak pelanggaran. Selain itu, dengan adanya lonjakan kasus Covid-19 saat ini, Pemerintah harus menerapkan law enforcement agar masyarakat jera dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat,” katanya.

Trubus menyebut pemberlakuan PPKM darurat ini diharapkan dapat diberlakukan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada awal pandemi. Sehingga mobilitas masyarakat dibatasi.

“Jadi pemberlakuan PPKM Darurat ini diharapkan seperti PSBB awal pandemi yang ketat dan cukup efektif menekan lonjakan kasus. Karena dalam penanganan pandemi ini, Pemerintah hanya perlu fokus pada kebijakan yang jelas dan tegas agar perilaku masyarakat disiplin protokol kesehatan bisa terkendali,”tegasnya

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Melkiades Laka Lena mendesak Pemerintah agar memberi booster ketiga vaksin bagi para tenaga kesehatan (nakes).

Pasalnya, selain kelelahan melayani banyak pasien Covid-19, vaksin ketiga penting untuk menghindari para nakes terpapar varian baru virus corona.

Banyak nakes kelelahan, bahkan meninggal dunia, karena berjuang di garda depan melayani para pasien Covid-19.

Untuk itu, Pemerintah juga harus memberi alat pelindung diri (APD) yang lengkap bagi para nakes.

“Melihat perkembangan dan dampak penularan virus saat ini, sudah saatnya para nakes diberikan booster ketiga vaksin sehingga melindungi mereka dari dampak varian baru yang lebih ganas dan mengkhawatirkan,” kata Melki, sapaan akrabnya dalam keterangan pers yang dikutip pada Jumat (2/7/2021).

Politisi Partai Golkar itu juga berharap, agar para nakes yang positif Covid-19 disediakan ruang isolasi khusus sekaligus diberikan insentif secara berkala.

Harapannya, dengan insentif itu, moril para nakes dan keluarganya tetap tinggi dalam berjuang memberantas virus Corona di Tanah Air.

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memastikan proses pendataan validasi dan pencairan insensif nakes sederhana, mudah, cepat, dan waktu pencairannya pasti,” tandas Melki.

Legislator dapil NTT II itu menambahkan, para nakes cadangan yang direkrut juga harus dikoordinir dengan baik oleh Kementerian Kesehatan melalui Pusat Pengambangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) dan Dinkes Provinsi, serta Dinkes kota kabupaten, sehingga beban kerja bisa dibagi secara proporsional.

Di sisi lain, pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan (Faskes) pertama dan lanjutan tetap berjalan baik untuk penanganan Covid-19 maupun penyakit lainnya yang tetap harus diperhatikan dan diberi perhatian serius.

Misalnya, sambung Melki, pasien cuci darah, TBC, jantung, stroke, kanker tetap perlu mendapat perhatian serius. Di sinilah pentingnya distribusi nakes diatur dengan baik oleh Pemerintah.

“Jangan sampai ada pasien Covid-19 atau penyakit lainnya tidak mendapat pelayanan kesehatan yang baik,” pinta Melki sembari ingin memastikan bahwa obat-obatan, tabung oksigen, dan ventilator harus tersedia dengan cukup untuk kebutuhan pengobatan pasien Covid-19.