Berita – Pengurus Partai Golkar Jawa Barat dan Partai Golkar Cianjur mengunjungi Kampung Sasak Munding, Desa Gunungsari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, untuk meninjau laporan adanya warga yang menderita stunting dan pelaku usaha kecil yang terimbas efek pandemi covid-19.
Pengurus Partai Golkar Jabar, Toto Iskandar, mengatakan hasil pantauannya memang ada warga yang menderita stunting statusnya sudah dibantu pemerintah namun belum maksimal. Ia mengatakan, Golkar akan memikirkan akar permasalahan agar kampung tersebut maju dan perekonomiannya bisa meningkatkan kesejahteraan warga.
Haji Toto menjelaskan, sepulang dari kampung tersebut langsung mencatat permasalahan kesehatan yang ada harus diselesaikan dari berbagai sisi.
Toto mengatakan, Golkar mempunyai program pembangunan infrastruktur yang ajan menunjang ekonomi dan kesehatan melalui program 1.000 kilometer jalan beton.
“Bila di kampung jalan belum beres maka usaha lainnya akan tersendat yang bisa berimbas kepada kehidupan dan kesehatan warga, seperti contohnya di sini ada usaha keripik maka harus dibantu modal setelah dibangun jalan,” ujar Toto pada Ayobandung.com usai kunjungan, Senin (27/7/2020).
Toto mengatakan, melalui PCNU Kabupaten Cianjur baru saja pihaknya menandatangani perjanjian dengan Bank Mandiri melalui program pemulihan ekonomi nasional.
“Jadi warga kampung ini seperti usaha kecil keripik bisa mendapat bantuan modal, teknisnya nanti kami akan sampaikan,” katanya.
Pengurus Partai Golkar Cianjur, Tresno Gunadi menambahkan bahwa kedatangan Golkar ke kampung tersebut, untuk melihat dari dekat keadaan penderita stunting dan kondisi ekonomi UMKM di masa Pandemi covid-19.
“Kami sudah mendapat laporan, nanti kami sampaikan kepada tim kesehatan harus cepat tanggap apapun jenis penyakitnya terkait kesehatan, kalau cepat bisa direalisasikan lebih baik, kami akan mengutus tim kesehatan untuk mendata sampai dapat bantuan,” ucapnya.
Berita – Mantan Sekretaris DPD Golkar Sumatera Utara, Irham Buana Nasution menilai telah terjadi kekeliruan besar terkait pembentukan Panitia Musda X Golkar Sumatera Utara pada 13 Juli 2020 lalu. Dimana, pembentukan ini menurutnya tanpa koordinasi dengan Mahkamah Partai selaku pihak yang membatalkan hasil Musda X Golkar versi JW Marriot dan memerintahkan Musda untuk diulang.
“Kekeliruan ini berulang dengan digelarnya rapat pada Minggu 26 Juli 2020 lalu. Sudah terjadi oelanggaran terhadap putusan Mahkamah Partai, rapat berikutnya dengan mengatasnamakan SC dan OC akan tetap tidak sah,” katanya kepada RMOLSumut, Selasa (28/7).
Atas kondisi ini kata Irham, tata tertib yang akan dihasilkan oleh SC dan OC menjadi tidak sah.
Ia juga menyoroti ngototnya pihak-pihak yang mengatasnamakan panitia tersebut untuk terus melakukan pembahasan persiapan musda termasuk membahas tata tertibtl, meskipun sudah melanggar perintah Mahkamah Partai. Bahkan menurut Irham, ia sudah pembahasan soal tata tertib diskresi Ketua Umum Airlangga Hartarto merupakan bentuk intervensi terhadap pimpinan mereka tersebut
“Apa Lagi tatib yang dibahas tentang diskresi yang diberikan ketua umum untuk Pak Ijeck Maju sebagai calon ketua Golkar Sumut. Sikap dan keputusan itu secara absolut mengintervensi hak dan kewenangan ketum yang di atur dalam AD ART. Sama artinya mereka melakukan kegiatan yang sia sia Karena sudah melebihi kewenangan yang diberikan,” pungkasnya.
Diketahui internal Golkar Sumut berpolemik jelang Musda X “diulang” Golkar Sumut. Polemik ini terjadi antara dua kubu pendukung calon Ketua Golkar Sumut yakni Musa Rajekshah dan Yasir Ridho Lubis.
Berita – Panitia Pengarah (Steering Committee) menggelar rapat persiapan Musda X Golkar Sumut.
Rapat digelar di Kantor DPD Golkar Sumut, Jalan Wahid Wasyim, Kota Medan, Senin (27/7/2020).
Dalam pertemuan ini, panitia Musda telah menyepakati sejumlah rancangan, di antaranya terkait surat diskresi DPP Partai Golkar kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah atau akrab disapa Ijeck dalam Rancangan Tata Tertib Musda X Golkar Sumut.
Hal itu juga dibenarkan Ketua SC Musda X Golkar Sumut, Rolel Harahap seusai rapat.
Rapat perdana Panitia Musda X Golkar Sumut di Ruang Rapat DPD Golkar Sumut, Jalan Wahid Hasyim, Kota Medan, Minggu (26/7/2020)
Saat memberi keterangan pers, Rolel turut didampingi Wakil Ketua SC Hasnan Said, Sekretaris SC Andi Wiliandi, Wakil Sekretaris Sonitehe Telaumbanua, Rosnida Nasution.
Kemudian, Komite Organisasi SC Maimunah Assundari, Pemilihan dan Verifikasi Rudi Suntari dan Program Kerja Sulfida Eka Wasdiana.
“Rapat ini menindaklanjuti rapat Panitia Penyelenggara Minggu 26 Juli 2020 kemarin. Dan kita SC sepakat persoalan Diskresi masuk dalam Rancangan Tatib Musda X Golkar Sumut,” tegas Rolel.
Diketahui, Diskresi ini merupakan persetujuan DPP Partai Golkar kepada kandidat untuk maju sebagai calon ketua.
Untuk kemudian pencalonan dilakukan di arena Musda meliputi: pengumuman bakal calon, penyerahan dukungan tertulis minimal 30 persen dari pemegang hak suara, verifikasi dukungan, pengumuman hasil verifikasi dukungan dan penetapan Calon Ketua.
Kemudian Rolel mengataka, sejumlah rancangan direncanakan rampung pada Selasa (28/7/2020).
Di antaranya Rancangan Tatib, Komisi Organisasi, Komisi Program Kerja dan Draft Rancangan Keputusan.
“Rapat hari ini kita bagi tugas untuk menyiapkan rancangan materi Musda tersebut. Karena contoh draf Musda yang di JW Mariott sudah ada, jadi agak lebih mudah. Mungkin besok sudah siap, selanjutnya kita laporkan ke Hakim Pengawas Mahkamah Partai,” urai Ketua Korbid Kepartaian Golkar Sumut tersebut.
Soal jadwal pendaftaran bakal calon, Rolel menunggu jadwal pelaksanaan Musda yang akan disampaikan DPP Partai Golkar.
“Mengenai kapan diumumkan pendaftaran bagi yang berkeinginan maju sebagai calon ketua, kita menunggu persetujuan jadwal Musda dari DPP Partai Golkar. Begitu kita dapat jadwal, langsung kita umumkan pendaftaran calon ketua yang dilaksanakan sekitar satu atau dua hari, dan itu sebelum pembukaan Musda,” jelas Rolel.
Dijelaskannya juga, bahwa rapat Panitia Penyelenggara pada Minggu (26/7/2020) dan rapat SC hari ini, sudah diketahui dan dilaporkan kepada hakim pengawas Mahkamah Partai Golkar.
“Ini sebagai bentuk Musda X Partai Golkar Sumut di bawah pengawasan Mahkamah Partai,” kata Rolel.
Kemungkinan Digelar Agustus
Sementara itu, ai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sumatera Utara, Amas Muda Siregar mengatakan Musyawarah Daerah (Musda) ulang ke-10, kemungkinan akan digelar pada bulan Agustus mendatang.
Menurutnya, tidak mungkin panitia dapat mengejar waktu untuk memberlakukan Musda pada bulan ini. Lantaran, panitia masih membahas bagaimana pelaksanaan Musda ulang tersebut.
Nantinya, setelah panitia selesai melakukan pembahasan, Golkar Sumut akan langsung menyerahkan laporan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Kemudian, DPP Golkar yang akan menentukan di mana lokasi Musda.
Sebelumnya, Musda sempat diulang karena dianggap cacat akan aturan. Di mana, pemohon gugatan menyampaikan komplain kepada DPP melalui Mahkamah Partai. Pemohon menganggap bahwa musda tersebut ecek-ecek, lantaran tidak dihadiri oleh pengurus DPP.
Sampai dengan saat ini, baru dua kandidat kuat yang masuk dalam bursa penjaringan bakal calon ketua DPD Golkar Sumut, yaitu Yasir Ridho Lubis dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah.
Saat ini, Ijeck sendiri mengantongi Surat Diskresi dari Ketua Umum (Ketum) Airlangga Hartarto. Nantinya, surat ini akan digunakan oleh Musa Rajekshah untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon Ketua DPD.
Untuk Yasir Ridho Lubis, sebanyak 27 kabupaten dan kota pengurus Golkar tingkat dua sudah menaruh harapan kepadanya untuk maju dan mengambil ahli partai berlambang pohon beringin tersebut di Sumut.
Sementara itu, Musa Rajekshah atau Ijeck yang disapa akrab ini masih terbilang minim dukungan dari tingkat II. Akan tetapi, Ijeck mengaku sudah mendapatkan amanah dari Ketum Airlangga Hartanto untuk mengembangkan sayap Golkar ke depan.
Dirinya mengaku, bahwa Airlangga Hartanto meminta Ijeck untuk membawa Golkar Sumut lebih solid ke depan, melalui surat Diskresi tersebut.
Berita – Panitia Musyawarah Daerah (Musda) ke X Golkar Sumut, memasukkan diskresi atau persetujuan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto kepada Musa Rajekshah untuk maju sebagai calon Ketua DPD Golkar Sumut kedalam rancangan (draf) tata tertib (tatib) Musda yang disusun oleh panitia.
Masuknya diskresi dalam tatib ini akan menjadi pembeda Musda kali ini dengan tatib Musda X 23-24 Februari di JW Marriott, yang hasilnya dibatalkan oleh Mahkamah Partai.
Ketua SC Musda X Golkar Sumut Rolel Harahap (kiri). (f:Iskandar/mistar)
Ada 9 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota untuk mendaftarkan diri sebagai calon ketua DPD. Ijeck sebetulnya belum memenuhi syarat. Namun, Airlangga Hartarto menggunakan diskresinya dan memberi persetujuan kepada Ijeck untuk maju melalui surat persetujuan tanggal 25 Februari.
Namun panitia tidak memperbolehkan Ijeck maju karena diskresi tidak ada dalam tatib Musda. Sehingga dalam Musda hanya ada satu calon yakni Yasir Ridho Lubis yang kemudian terpilih secara aklamasi.
Dimasukkannya diskresi dalam draf tatib yang akan disahkan nantinya tentu akan jadi pembeda Musda kali ini dengan Musda yang dibatalkan hasilnya itu.
“Artinya (Ijeck) boleh maju. 9 syarat itu terpenuhi dengan diskresi itu. Di (Musda) JW Marriott itu kan belum ada (diskresi) dalam tatib,” kata Ketua Steering Comitee (Panitia Pengarah) Musda X Golkar Sumut Rolel Harahap, Selasa (28/7/20).
Dia mengatakan, panitia telah menggelar rapat-rapat persiapan Musda dan melaporkannya ke hakim pengawas. Seyogianya, berdasarkan rencana dan arahan DPP Musda akan digelar di Jakarta paling lambat akhir Juli ini.
“Untuk waktu pelaksanaannya masih menunggu DPP. Memang informasi yang kita terima, dari 8 DPD di Indonesia yang direncanakan Musda akhir Juli ini, baru tiga yang terlaksana, lima lagi belum termasuk Sumut,” jelasnya.
Bekas Wakil Wali Kota Tanjung Balai mengatakan, secara kesiapan panitia siap dan tinggal menunggu petunjuk DPP. “Kita positif thinking saja. Juli kan masih ada beberapa hari lagi,” sebutnya.
Musda ke-X Golkar Sumut memanas dengan pertarungan antara Yasir Ridho Lubis, anggota DPRD Sumut, dengan Musa Rajekshah, Wagub Sumut yang juga berkeinginan mengikuti jejak pamannya Ajib Shah yang pernah memimpin Golkar Sumut.
Saat ini Ketua DPD Golkar Sumut dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Ahmad Doly Kurnia Tanjung. Doly ditunjuk sebagai Plt karena DPP mencopot Ngogesa Sitepu, bekas Bupati Langkat dari kursi Ketua DPD.
Berita – Partai Golongan Karya (Golkar) tidak main-main dalam mendukung pasangan Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada) Muna, LM Rusman Emba-Bachrun Labuta.
Partai besutan Airlangga Hartanto itu all out untuk memenangkan pasangan tersebut di Pilkada 9 Desember mendatang.
Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Sultra, Ridwan Bae bersama Bupati Muna, LM Rusman Emba. Foto: Sunaryo/Telisik
Heri Asiku, Ketua DPD I Golkar Sultra menegaskan, seluruh pengurus dan kader baik tingkat provinsi maupun kabupaten wajib mendukung, mensosialisasikan dan memilih pasangan Rusman-Bachrun Labuta.
“Saya instruksikan seluruh pengurus untuk mendukung penuh Rusman-Bachrun Labuta. Tidak ada tawar menawar,” tegas Heri di sela-sela Musda Golkar Muna.
Sementara itu, Ridwan Bae, Ketua Dewan Pertimbangan DPD I Golkar Sultra menerangkan, pasangan Rusman-Bachrun resmi telah mendapatkan rekomendasi dukungan dari DPP. Karena itu, tidak ada alasan semua pengurus dan kader harus memenangkan pasangan itu.
“Saya titip, dukung dan menangkan pasangan Rusman-Bachrun, karena ini adalah amanah dari partai,” ujarnya.
Mantan Bupati Muna dua periode itu mengaku, saat ini posisi Golkar di parlemen baru empat kursi. Nah, nantinya, bila Rusman menang di Pilkada, kewajibannya harus membesarkan Golkar sehingga bisa berjaya. Kenapa? walaupun Rusman merupakan kader PDIP, namun darahnya masih Golkar. Belum lagi, rekomendasi dukungan yang pertama keluar adalah dari Golkar ketimbang PDIP.
“Kewajiban Rusman bila menang, Pilcaleg 2024, Golkar harus raih 11 kursi,” tegasnya.
Selain harus berkontribusi pada partai, Ridwan juga mengingatkan Rusman untuk memperhatikan para pengurus dan kader Golkar Muna.
“Selain kursi di DPRD, Rusman juga harus perhatikan kursi lainnya untuk kader,” tukasnya.
Berita – Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Serang hingga pimpinan tingkat kecamatan dan desa merapatkan barisan dalam menghadapi Pilkada tahun 2020. Selain penguatan strategi pemenangan Pilkada, Kader Golkar diminta untuk berpolitik santun dan tidak terpancing fitnah.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Serang Fahmi Hakim mengatakan, Partai Golkar mengusung kader internal di Pilkada Kabupaten Serang, yakni Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah. “Maka, semua mesin politik Partai Golkar Kabupaten Serang harus bergerak maksimal untuk memenangkan Pilkada,” kata Fahmi di sela-sela Konsolidasi Partai Golkar Kabupaten Serang, Senin (27/7/2020).
Ada sekira 120 pengurus tingkat kabupaten dan pimpinan kecamatan yang dikumpulkan dalam rapat konsolidasi tersebut. “Kita berkonsolidasi dalam rangka memastikan penguatan struktur hingga TPS (tempat pemungutan suara). Dan kami solid,” ujar Fahmi.
Menurut Fahmi, saat ini ada oknum lawan politik yang menyebarkan kebencian, fitnah, dan caci maki dalam proses Pilkada Kabupaten Serang. Ia meminta kader Partai Golkar untuk beradu gagasan dan program pasangan calon. “Kita akan menggunakan proses demokrasi dengan gagasan, serta melalui etika,” ujarnya.
Salah satu yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat adalah keberhasilan pembangunan Kabupaten Serang semasa kepemimpinan Tatu-Pandji di periode pertama. Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, pemberian beasiswa bidang pendidikan, hingga pembangunan bidang kesehatan. “Kita tawarkan kepada masyarakat pemimpin yang sudah terbukti dan teruji membangun kabupaten serang,” ujarnya.
Ratu Tatu Chasanah mengaku mendengar banyak informasi tentang fitnah yang dihembuskan oknum lawan politiknya. Salah satu fitnah yang pernah dihembuskan adalah program keagamaan yang berkurang di masa kepemimpinan Tatu-Pandji.
Padahal faktanya, sejumlah program digulirkan mulai dari pengajian keliling, gebyar zakat, lebaran anak yatim, pembangunan pondok pesantren, hingga beasiswa penghafal Alquran. “Saya menyampaikan ke kader Golkar tidak boleh terpancing. Kita berpolitik santun, sampaikan hal baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, kader Partai Golkar harus efektif melakukan gerakkan pemenangan. “Konsolidasi internal dengan baik, dan mengajak kepada masyarakat untuk memilih. Kemudian menyampaikan kinerja yang sudah dilakukan oleh saya di periode pertama. Kita laksanakan demokrasi ini dengan baik,” ujarnya.(Imat)
Berita – Sekretaris DPD II Partai Golkar Takalar, Nawir Rahman dicopot dari jabatannya setelah memberikan dukungan secara tertulis kepada Supriansa sebagai calon Ketua DPD I Golkar Sulsel. Nawir membenarkan hal tersebut.
Sekretaris DPD II Golkar Takalar, Nawir Rahman. Foto: SINDOnews/Muhaimin Sunusi
“Hari Sabtu malam 25 Juli 2020, saya diinfokan bahwa saya sudah diplenokan dan diambil keputusan untuk memberhentikan saya selaku sekretaris partai. Dan dukungan untuk bakal kontestan ketua telah ditandatangani oleh sekretaris baru,” kata Nawir dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/7/2020).
Namun demikian, Nawir mengaku hingga saat ini SK pemberhentiannya belum diterima. Dirinya baru mendapat pernyataan lisan dari salah seorang pengurus yang hadir di pleno. Sementara hasil pleno tersebut telah disampaikan ke DPD I Golkar Sulsel.
Nawir mengaku kabar pergantian dirinya telah dia dengar pada Jumat malam 24 Juli 2020, sehari setelah ia menandatangani surat dukungan kepada Supriansa.
“Saya disampaikan bahwa sesuatu yang pahit harus disampaikan ke anda jikalau tidak memberikan dukungan pada bakal kontestan tersebut. Akan diganti dari posisi sekretaris partai,” ujar Nawir sebagaimana informasi yang ia dapatkan dari salah seorang pengurus DPD II Golkar Takalar.
Namun kala itu, Nawir tetap bersikukuh tak akan memindahkan arah dukungan dari Supriansa.
“Saya mendukung Pak Supriansa karena berbagai alasan. Beliau menjanjikan transparansi, keadilan, merekatkan faksi dan menjanjikan semangat,” tegas Nawir pada seorang pengurus yang mengancam dan membujuknya untuk pindah arah dukungan tersebut.
Nawir bahkan mengaku membujuk dan menjelaskan kepada pengurus tersebut agar lebih baik mendukung Supriansa sebagai Ketua.
“Beliau menjanjikan emansipasi politik, politik tanpa mahar sesuai komitmen Ketua Umum DPP Golkar,” sebut Nawir.
Selain itu, kader Golkar berlatar belakang doktor tersebut berprinsip bahwa diskresi ketua umum perlu dikawal dan dijaga.
“Kata Diskresi itu adalah kata pengecualian yang juga istimewa. Apakah ini represif? Tidak. Sebab ini sudah diatur dalam konstitusi partai yang saya kira ada sebabnya kenapa ini dikeluarkan,” urai Nawir.
Mengenai kabar pencopotannya, Nawir memandang bahwa itu tidak sah. Lantaran saat rapat pleno, dirinya tidak hadir karena tidak ada pemberitahuan.
“Selaku sekretaris kan seharusnya saya yang bertandangan dan
Berita – Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Serang beserta pimpinan tingkat kecamatan dan desa menggelar Konsolidasi Partai Golkar Kabupaten Serang. Hal ini dilakukan guna memperkuat strategi dalam menghadapi Pilkada tahun 2020 dan mengimbau para kader untuk berpolitik santun dan tidak terpancing fitnah. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Serang Fahmi Hakim mengatakan Partai Golkar mengusung kader internal di Pilkada Kabupaten Serang, yakni Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah.
Foto : Detikcom
“Maka, semua mesin politik Partai Golkar Kabupaten Serang harus bergerak maksimal untuk memenangkan Pilkada,” kata Fahmi dalam keterangan tertulis, Senin (27/7/2020).
Terdapat sekitar 120 pengurus tingkat kabupaten dan pimpinan kecamatan yang turut hadir dalam konsolidasi tersebut. Fahmi mengatakan pihaknya akan memperkuat strategi Pilkada hingga TPS.
“Kita berkonsolidasi dalam rangka memastikan penguatan struktur hingga TPS (tempat pemungutan suara), dan kami solid,” ujar Fahmi.
Lebih lanjut, ia menjelaskan saat ini ada oknum lawan politik yang menyebarkan kebencian, fitnah, dan caci maki dalam proses Pilkada Kabupaten Serang. Ia meminta kader Partai Golkar untuk beradu gagasan dan program pasangan calon.
“Kita akan menggunakan proses demokrasi dengan gagasan, serta melalui etika,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat adalah keberhasilan pembangunan Kabupaten Serang selama kepemimpinan Tatu-Pandji di periode pertama, meliputi pembangunan infrastruktur jalan, pemberian beasiswa bidang pendidikan, hingga pembangunan bidang kesehatan.
“Kita tawarkan kepada masyarakat pemimpin yang sudah terbukti dan teruji membangun kabupaten serang,” katanya.
Di sisi lain, Tatu mengaku mendengar banyak informasi tentang fitnah yang disebar oleh oknum lawan politiknya, salah satunya terkait program keagamaan yang berkurang di masa kepemimpinan Tatu-Pandji.
Merespons hal ini, Tatu meminta kader Golkar untuk tidak terpancing terhadap fitnah yang disampaikan. Pasalnya, sejumlah program keagamaan telah digulirkan mulai dari pengajian keliling, gebyar zakat, lebaran anak yatim, pembangunan pondok pesantren, hingga beasiswa penghafal Alquran.
“Saya menyampaikan ke kader Golkar tidak boleh terpancing. Kita berpolitik santun, sampaikan hal baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Tatu juga mengimbau agar kader Partai Golkar dapat efektif melakukan gerakkan pemenangan, yakni dengan
“Konsolidasi internal dengan baik, dan mengajak kepada masyarakat untuk memilih. Kemudian menyampaikan kinerja yang sudah dilakukan oleh saya di periode pertama. Kita laksanakan demokrasi ini dengan baik,” pungkasnya.
Berita – Musyawarah Daerah (Musda) Ke-X Partai Golkar Kota Mojokerto tahun 2020 digelar di kantor DPD Golkar, Jalan Jawa, Kelurahan/Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Senin (27/7). Musda akhirnya secara aklamasi memilih Sonny Basoeki Rahardjo, SH, MH.
Ketua DPD Partai Golkar Muhammad Sarmuji memukul gong tanda dibukanya Musda X DPD Partai Golkar Kota Mojokerto, di kantor DPD Partai Golkar kota, Jalan Jawa, Kelurahan/Kecamatan Kranggan, Senin (27/7)
Dengan demikian ia kembali terpilih menjabat ketua DPD Golkar Kota Mojokerto untuk periode 2020-2025. Musda mengangkat tema: Memperkuat Konsolidasi Organisasi Menuju Indonesia Golkar ini, dihadiri jajaran pimpinan DPD Golkar Jawa Timur (Jatim), fungsionaris DPD, pengurus DPD Golkar Kota Mojokerto, Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Mojokerto, organisasi sayap, kader, anggota, hingga simpatisan partai beringin.
Musda menyatakan seluruh suara menerima laporan pertanggung jawaban dan memilih Sonny sebagai ketua DPD Golkar kota untuk kedua kalinya. Ketua Panitia Musda Golkar Kota Mojokerto Ke-X Jaya Agus mengatakan, terdapat enam pemilik suara dalam musda.
Di mana, kesemuanya menerima pertanggung jawaban Sonny sebagai ketua DPD Golkar Kota Mojokerto Periode 2015-2020. ’’Keenamnya terdiri dari tiga pimpinan kecamatan Golkar kota, dua organisasi sayap, organ Hasta Karya, dan satu suara dari DPD tingkat I,’’ kata dia.
Pimpinan sidang musda adalah Saifullah dari DPD Golkar Jatim, dan Sekretaris Adam Faizal dari AMPG. Mayoritas pemilik suara, lanjut Jaya Agus, juga mendukung sepenuhnya Sonny sebagai ketua DPD Golkar Kota Mojokerto untuk lima tahun ke depan.
Ketua DPD Golkar Jatim H. Muhammad Sarmuji SE, MSi menyatakan, ketua DPD Golkar Kota Mojokerto terpilih diminta mampu meningkatkan suara partai sekaligus menambah perolehan kursi di tingkat legislatif.
Ada empat sukses yang wajib digapai ketua yang baru. Yakni, sukses pemilihan Presiden, sukses pemilihan gubernur, sukses pemilihan bupati/wali kota, dan sukses pemilihan legislatif.
’’Ketua yang terpilih harus bisa mengajak seluruh elemen, baik unsur milenial hingga tokoh unsur masyarakat Kota Mojokerto untuk mengembangkan suara partai ke depan,’’ ujarnya.
Sarmuji mengharapkan agar menjadikan unsur anak muda atau milenial tidak hanya diajak ketika musda untuk tampil dalam pertunjukan. Akan tetapi, diajak untuk menyangga partai Golkar.
’’Kalau tanpa anak muda, Pak Sonny akan ketinggalan,’’ pesan dia. Selepas musda, ketua terpilih diamanatkan untuk menyusun jajaran pengurus daerah tingkat II dalam jangka waktu satu bulan.
Pemilihan pengurus dipimpin ketua terpilih yang menjadi ketua formatur didampingi unsur Hasta Karya, pimpinan kecamatan, dan juga wakil DPD Partai Golkar Jatim.
Sekretaris Fraksi Golkar DKI Jakarta, Judistira Hermawan (foto:detikcom)
Golkar DKI Jakarta menyambut baik rencana perluasan kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur. Namun, harus memberdayakan masyarakat sekitar.
“Perlu sekali dan tentu Fraksi Golkar beri dukungan atas rencana pengembangan kawasan industri Pulogadung. Ini kebetulan kawasan industri ini ada di dapil saya, ketika ada rencana pengembangan oleh salah satu BUMD kita, tentu kita dukung, apalagi bukan hanya terkait industri namun ada RS (rumah sakit) dan rusun juga akan dibangun di situ,” ucap Sekretaris Fraksi Golkar DKI Jakarta, Judistira Hermawan, saat dihubungi, Minggu (26/7/2020).
Meski setuju, Judistira memberikan catatan. Dia ingin agar pengembangan kawasan peduli kepada warga Pulogadung.
“Kami minta kepada PT. JIEP selaku pengembang dan BUMD DKI, yang pertama, mengutamakan pekerja-nya direkrut dari wilayah sekitar, baik kecamatan Pulogadung, maupun Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, utamakan para pemuda yang siap kerja diberdayakan,” katanya.
Selain itu, soal rumah sakit dan rumah susun (Rusun), kata Judistira, harus kebutuhan masyarakat. Khususnya masyarakat dari kalangan ekonomi bawah.
“Yang ke dua pembangunan rumah sakit dan rusun di kawasan JIEP ini harus yang memang diperuntukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat banyak, bukan RS ataupun Rusun mewah yang malah tidak terjangkau oleh masyarakat,” katanya.
Bagi Judistira, masyarakat membutuhkan fasilitas kesehatan. Sebetulnya telah ada rencana pembangunan RS di Cakung, namun terkendala hingga tidak pernah terlaksana.
“Kita sudah memperjuangkan pembangunan RSUD Kecamatan Cakung Jakarta Timur bertahun tahun, yang rencananya dibangun di kawasan terpadu Cakung Barat, tapi selalu ada saja kendala-nya dan terakhir anggaran karena COVID-19, semoga yang direncanakan di JIEP ini bisa membantu sebagian masyarakat dari kebutuhan faskes (fasilitas kesehatan) bagi masyarakat di sekitar kawasan itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperluas kawasan terpadu industri Pulogadung. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, konsep kawasan industri terpadu Pulogadung sudah selesai dibuat. Selain itu, pihaknya juga akan mengubah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kawasan tersebut.
“Kawasan ini sudah selesai konsepnya. Kita akan mulai dengan penataan, penertiban (bangunan liar), kita akan mengubah RDTR dan RTRW-nya. Kita akan melakukan percepatan dalam tahun ini juga dan mempersiapkan lokasi baru nanti ada beberapa titik yang potensial. Sehingga, percepatan kawasan ini bisa kita optimalkan,” ujar pria yang akrab disapa Ariza itu dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/7).
