Latest News

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Perempuan hanya mewakili 39% dari pekerjaan global, tetapi menyumbang 54% dari keseluruhan kehilangan pekerjaan.

Upaya untuk menemukan solusi terhadap kondisi tersebut menjadi salah satu pembahasan pada Ministerial Conference On Women Empowerment (MCWE), yang termasuk dalam agenda Women 20 (W20) Presidensi G20 Indonesia.

Pada bulan Juli lalu, W20 telah mempelopori penyerahan komunike yang pertama kali kepada Presidensi G20 Indonesia, yang berisi pesan dan rekomendasi kuat kepada para Pemimpin Negara G20.

“Hari ini, kita berkumpul dalam Konferensi Tingkat Menteri pertama tentang Pemberdayaan Wanita dalam sejarah terselenggaranya Forum G20. Indonesia dan G20 bisa berbangga atas pencapaian dalam hal ini. Dengan tema Recover Together, Recover Stronger to Close the Gap, kita harus melangkah lebih optimis dan konkret untuk memajukan pemberdayaan serta inklusi perempuan di semua sektor strategis,” papar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memberikan closing remark pada acara tersebut secara virtual, di Jakarta (25/08).

Kesejahteraan bangsa juga terkait erat dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Telah dilakukan berbagai program yang sudah menuai keberhasilan, yang digalakkan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, untuk memberdayakan perempuan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meningkatkan keterampilan perempuan. Sebagai salah satu contoh yakni program Sisternet yang diluncurkan grup XL Axiata. Program ini memberikan pendidikan gratis untuk mencapai target mendigitalkan sekitar satu juta perempuan yang menjalankan UMKM pada 2025 mendatang,” ungkap Menko Airlangga.

Peningkatan keterampilan bagi perempuan juga dimaksimalkan guna meningkatkan partisipasi mereka dalam bidang science, technology, engineering and math (STEM) supaya bisa menjawab tantangan masa depan.

“Untuk itu, saya ingin menegaskan kembali pentingnya kemitraan antara Pemerintah dan sektor swasta. Para pembuat kebijakan harus mengubah mindset dari regulator menjadi fasilitator. Karena hanya dengan pola pikir seperti ini, kita akan dapat membina semakin banyak ilmuwan wanita yang dapat bertanggung jawab atas inovasi berkelanjutan dalam jangka panjang,” jelas Menko Airlangga.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia tetap menjunjung tinggi prinsip kesetaraan gender.

Melalui UU Nomor 12 Tahun 2004, terdapat pemenuhan minimal 30% keterwakilan perempuan di parlemen.

Selanjutnya, sebagai sarana menciptakan kebijakan non diskriminatif di tempat kerja, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada 1984.

“Sementara peraturan terkait telah diberlakukan, masih ada ruang untuk perbaikan dalam pelaksanaannya,” imbuh Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga berharap Inisiatif EMPOWER dapat melanjutkan karya dan upaya teladannya dalam menghasilkan aksi nyata bagi pemberdayaan perempuan Indonesia.

Diskusi tentang isu gender akan berlanjut pada Kepresidenan G20 berikutnya.

“Inisiatif EMPOWER menyatukan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan inovasi dari dan untuk perempuan. Saya menyambut baik niat mulia EMPOWER untuk memperluas inklusi ekonomi perempuan, dan saya meminta semua orang yang hadir hari ini untuk mendukung aksi tersebut,” ujar Menko Airlangga.