Bulan: Juli 2022

Ketua DPD Golkar Sumut yang juga sebagai Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah (Ijeck).

Berita Golkar – Pengurus Daerah (PD) Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) menyampaikan dukungan kepada Ketua DPD Golkar Sumut, Musa Rajekshah alias Ijeck.

Dorongan mereka menyuarakan agar Ijeck maju sebagai calon gubernur di Pilkada Sumut 2024.

Saat kegiatan Orientasi dan Pembekalan Pengurus Daerah KPPG Sumut di Medan, Rabu 27 Juli 2022, para kader KPPG Sumut meneriaki pria yang akrab disapa Ijeck tersebut.

“Ijeck Gubernur, Ijeck Gubernur, Ijeck Gubernur,” teriak para kader KPPG Sumut.

Gayung pun bersambut, Ketua PD KPPG Sumut, Meliane Armelia Desky, mengungkapkan pihaknya mendukung Ijeck sebagai cagub di Pilkada Sumut 2024.

“Kontestan-kontestan yang lainnya, untuk memenangkan Ketua kita, Musa Rajekshah sebagai Gubernur Sumatera Utara di tahun 2024,” kata Meliana.

Meliane menyampaikan pihaknya siap memenangkan Partai Golkar di Pemilu 2024.

Selain itu, memenangkan Ijeck di Pilgub Sumut 2024.  Menurut dia, salah satu kuncinya dengan menjaga kekompakan antar kader partai untuk bersama menggerakkan mesin partai.

“Cuma satu, kuncinya kompak. Kita tidak kompak, kita kecil dilihat orang-orang di luar sana. Saling kompak, saling menyayangi dan saling mencintai. Tanpa cinta, tidak akan kekompakan,” jelas Meliane.

Meliane berharap Ijeck bisa maju di Pilkada Sumut 2024. Ia menilai yang bersangkutan sebagai kader terbaik Partai Golkar yang layak dan pantas maju sebagai Cagub.

“Seperti ketua bilang tadi, belum pernah sekali pun, setiap pertemuan apa pun, dia akan maju sebagai Gubernur. Kita dari partai sangat-sangat punya kandidat. Ketua partai (Ijeck) pantas layak dimajukan tahun 2024,” tutur Meliane.

Menanggapi itu, Ketua DPD Golkar Sumut, Musa Rajekshah menghargai keinginan para kader Golkar untuk mengusung dirinya maju ke Pilgub Sumut.

Namun, ia akan fokus terlebih dulu bertugas sebagai Wakil Gubernur Sumut hingga September 2023.

“Sampai dengan hari ini, belum pernah ada pernyataan resmi tentang bagaimana ke depan. Karena saya juga tidak ingin terganggu dalam hal pekerjaan. Karena, saat ini saya masih menjadi wakil gubernur sampai September 2023,” ujar Ijeck.

Dia mengatakan usai menyelesaikan tugasnya sebagai Wagub Sumut, baru ia menentukan sikap untuk maju di Pilkada Sumut 2024.

“Nanti setelah berakhir masa jabatan nanti kita pastikan secara resmi bagaimana ke depan pada 2024,” kata Ijeck.

Pun, Ijeck tak menampik di Pilgub Sumut nanti, Golkar kemungkinan mengusung kadernya untuk maju sebagai cagub.

Namun, keinginan tersebut mesti disertai ikhtiar memenangkan Golkar di Sumut 2024 dengan meraih 20 kursi lebih di DPRD Sumut.

“Jumlah kursi partai kita di parlemen bukan sedikit. Apalagi target di parlemen kita ingin minimal 20 kursi di 2024. Dan kader itu, supaya semangat membesarkan partai ini kita pasti mendorong kader kita,” jelas Ijeck.

Berita Golkar – DPP Pengajian Al-Hidayah bidang Pendidikan bekerja sama dengan BEM Program Studi PG PAUD Universitas Negeri Jakarta turut memeriahkan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2022.

Kolaborasi ini menghasilkan acara Festival Hari Anak Nasional yang yang mengangkat tema “Anak Adalah Generasi Penerus Perjuangan Bangsa”.

Acara ini sendiri terdiri dari beberapa rangkaian acara diantaranya : talkshow, dongeng, fashion show, dan workshop pembuatan kopi.

Ditemui secara terpisah, Ketua Umum DPP Pengajian Al-Hidayah, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi adanya acara ini.

“Saya ucapkan selamat Hari Anak Nasional, untuk anak-anak Indonesia. Saya selalu percaya setiap anak itu unik, dan harus dikembangkan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Untuk itu, acara – acara seperti ini sangat bagus sebagai wujud kepedulian terhadap anak-anak kita,” ujar Hetifah.

Selaku Ketua Panitia Festival Hari Anak Nasional, Rita Fitria menyampaikan bahwa ini merupakan salah satu bentuk kepedulian DPP Pengajian Al-Hidayah terhadap anak-anak yang haus akan hiburan yang marak dengan banyaknya games dari handphone yang sudah sedemikian akrab masuk di lingkungan anak-anak.

Hadir sebagai Narasumber, Amaliah Sobli, yang juga merupakan anggota DPD RI Dapil Sumatera Selatan menyampaikan bahwa momentum Hari Anak Nasional ini bukan hanya untuk anak-anak tetapi juga sebagai pengingat untuk orang tua apa saja hak anak dan kewajiban orang tua, yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak dan memberikan lingkungan yang baik agar tumbuh kembang mereka optimal.

Acara Festival Hari Anak Nasional kali ini setidaknya dihadiri oleh 55 anak-anak TK dan PAUD dan 122 orang tua murid, guru-guru dan Mahasiswa PAUD UNJ.

Ketua DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga.

Berita Golkar – Ketua DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga menegaskan, dukungan terhadap Airlangga Hartarto untuk maju di Pilpres 2024 terus mengalir.

Salah satunya dari mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla.

“Berita baiknya, Pak JK sudah sangat terang benderang mendukung Pak Airlangga sebagai capres. Confirm 1.000 persen,” kata Lamhot, Rabu (27/7/2022).

Tak hanya JK, Lamhot mengklaim dukungan tersirat juga diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Airlangga.

Buktinya adalah Airlangga dipercaya sebagai Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai sinyal positif.

“Nah bagi kita penugasan itu tentunya adalah sebagai penguatan terhadap proses Pak Airlangga sebagai calon presiden,” ucap Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar ini.

Namun demikian, Lamhot belum mau sesumbar calon wakil presiden (cawapres) yang akan didukung mendampingi Airlangga Hartarto. Kata dia, kriteria cawapres masih digodok bersama.

“Syarat atau kriteria akan dirumuskaan dengan anggota KIB lainnya. sampai saat ini belum dirumuskan bagaimana kriterianya, tapi dari Partai Golkar sudah juga sudah seleksi dari tingkat bawah,” kata Lamhot.

Sementara itu, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, setuju partai mengutamakan kadernya untuk capres, bahkan menurutnya cawapres pun idealnya kader partai, karena parpol jangan hanya dijadikan alat menjual tiket.

“Tiket itu jangan dijual ke yang lain, dipakai untuk kader, dipakai oleh orang yang berkontribusi di partai dan sudah berkarya. Mestinya begitu idealnya. Tapi pada praktiknya tidak begitu, padahal tatanan idealnya, karcis itu jangan dijual ke yang lain,” ujar Pangi.

“Jangan sampai kemudian orang partai itu dianggap enggak mampu dan enggak bisa diandalkan. Jangan sampai orang mudah sekali, tidak masuk partai, enggak besarin partai, enggak usah berkontribusi di partai tiba-tiba dijadikan capres,” imbuhnya.

Hal itu menurut Pangi akan melukai dan mengganggu semangat kaderisasi dari bawah.

“Sehingga selama ini terkesan seolah partai itu bisa dibeli, transaksional dan pragmatis,” tutupnya.

Suasana saat Presiden RI Joko Widodo didampingi para Menteri dan Dubes RI menerima kunjungan kehormatan Ketua Liga Parlementer Jepang-Indonesia (Japan-Indonesia Parliamentary Friendship League) Nikai Toshihiro di Imperial Hotel, Tokyo, Jepang, Rabu.

Berita Golkar – Presiden RI Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Ketua Liga Parlementer Jepang-Indonesia (Japan-Indonesia Parliamentary Friendship League) Nikai Toshihiro di Imperial Hotel, Tokyo, Jepang, Rabu.

Berdasarkan keterangan resmi keduanya membahas peran Jepang dan Indonesia di kancah internasional pada tahun depan.

“Presiden menjelaskan kerja sama yang sudah lama dan mengangkat isu terkait dengan tahun depan Indonesia akan memegang Keketuaan ASEAN dan Jepang memegang Keketuaan G7,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya selepas pertemuan, Rabu malam (27/7).

Airlangga menjelaskan bahwa pada tahun 2023, Indonesia dan Jepang akan memperingati 65 tahun hubungan diplomasi dan 50 tahun hubungan ASEAN-Jepang.

Pertemuan ASEAN-Jepang tahun depan juga direncanakan akan dilakukan di Jepang dan pada saat itu akan dihasilkan visi 50 tahun ke depan ASEAN dan Jepang.

“Tentunya dengan keketuaan Bapak Presiden Jokowi, kepentingan untuk ekonomi ke depan dan kerja sama strategis ke depan menjadi penting,” kata Airlangga.

Menurut Airlangga, visi tersebut sesuai dengan yang didukung oleh mantan Perdana Menteri Shinzo Abe bahwa Jepang adalah kemitraan strategis Indonesia.

Selanjutnya Menko Perekonomian mengatakan Presiden RI Joko Widodo meminta agar investasi lanjutan Pelabuhan Patimban, Jawa Barat, senilai Rp9,5 triliun dapat didorong untuk diteruskan.

“Tadi disebut terkait pengembangan Pelabuhan Patimban, di mana tahap pertama investasinya dengan loan JICA sebesar Rp14 triliun, dan ini (Presiden) minta didorong untuk investasi lanjutan sebesar Rp9,5 triliun,” kata Airlangga.

Pernyataan Airlangga itu terkait pertemuan Presiden RI Joko Widodo dengan sejumlah CEO perusahaan Jepang, di sela kunjungan kenegaraan di Tokyo, Jepang, Rabu.

Menurut Airlangga, Presiden juga mendorong dilakukannya tahap persiapan pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Patimban, yang akan dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol sepanjang 14,11 km dan melalui pinjaman sepanjang 22,94 km.

Dalam pertemuan dengan para CEO perusahaan Jepang, Presiden juga menyampaikan terkait pembangunan MRT, terutama Fase 2 mulai dari Bundaran HI sampai dengan Kota, dan Fase 2B dari Kota ke Ancol bagian barat.

Airlangga menuturkan, Presiden meminta perhitungan biaya pembangunan per kilometer, karena seluruh desain dan konstruksi dua fase MRT itu disiapkan konsultan Jepang.

“Sehingga diminta dilihat lebih detail. Demikian juga untuk proyek MRT Timur ke Barat,” terangnya.

Ketua Umum Partai Golkar juga mengatakan Presiden RI Joko Widodo meminta penyelesaian proyek proving ground atau fasilitas balai pengujian laik jalan kendaraan, yang terletak di Bekasi, dipercepat.

“Presiden juga meminta proyek proving ground di Bekasi, yang merupakan pengetesan otomotif dalam bentuk sirkuit dengan investasi sebesar Rp1,81 triliun dilakukan percepatan,” tutur Airlangga.

Airlangga mengatakan proyek proving ground di Bekasi yang melibatkan perusahaan Jepang Toyota Tsusho, sangat penting bagi ekspor otomotif Indonesia, sehingga perlu dilakukan percepatan.

“Beberapa negara lain, seperti Thailand maupun Vietnam, mereka sudah memiliki proving ground,” jelas Airlangga.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, yaitu mantan Perdana Menteri Jepang Suga Yoshihide, mantan Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang Moriyama Hiroshi, serta mantan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang Hayashi Motoo.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi.

Berita Golkar – Dalam pertemuan dengan Masumi Kakinoki, Ketua Keidanren dan Presiden/CEO Marubeni Corporation, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato memulai penjelasannya dengan menyampaikan Neraca Perdagangan Indonesia – Jepang yang senilai US$32,5 miliar dengan posisi surplus untuk Indonesia sebesar US$3,2 miliar.

Selain itu juga menjelaskan kondisi terkini penanganan Covid-19 di Indonesia yang relatif terkendali dan progres pemulihan ekonomi Indonesia yang cukup baik dan diperkirakan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 masih sanggup di atas 5%.

Menko Airlangga juga menjelaskan terkait 3 (tiga) pilar Presidensi G20 Indonesia, yang salah satunya adalah terkait dengan transisi energi.

Dalam kebijakan transisi energi, Indonesia berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060 serta Nationally Determined Contributions (NDCs) pengurangan emisi karbon 29% pada tahun 2030.

Pemerintah telah membuat Road Map untuk mencapai net target tersebut hingga 2060.

“Sebagai langkah awal transformasi energi maka ditargetkan 23% bauran energi di tahun 2025 adalah energi baru dan terbarukan (EBT). Hingga akhir tahun 2021 lalu, bauran energi dari EBT telah mencapai sekitar 11,7%,” ujar Menko Airlangga.

Strategi utama yang disusun untuk menuju karbon netral dari sisi supply yaitu: (1) Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) secara masif dengan fokus pada tenaga surya, air (hydro), panas bumi, angin, biogas dan biomass, (2) Retirement PLTU yang dilakukan secara bertahap, (3) Pemanfaatan teknologi rendah emisi seperti Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) dan (4) Penerapan Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK/Carbon Pricing).

Sementara dari sisi demand, strategi yang dilakukan antara lain: (1) Pemanfaatan kompor induksi listrik dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), (2) Penerapan manajemen energi dan (3) Beberapa sektor investasi potensial yaitu sektor pembangkit listrik tenaga surya, tenaga air, hidrogen serta paduan amonia.

Masumi Kakinoki memberikan apresiasi atas kesiapan Indonesia dalam Presidensi G20 Tahun 2022 dan ASEAN Tahun 2023, pada saat momen bersejarah 50 Tahun Hubungan ASEAN – Jepang.

Kakinoki juga mengapresiasi upaya serius Pemerintah Indonesia dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui Undang-Undang Cipta Kerja, yang lebih memberikan kepastian bagi perusahaan-perusahaan Jepang dalam menjalankan usahanya di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut Kakinoki juga menerangkan, bahwa Marubeni sudah memberikan kontribusi di bidang kelistrikan sejak yang tradisional dengan memanfaatkan teknologi PLTU Batu Bara, transisi energi, dan yang menggunakan energi baru dan terbarukan.

PLTU Batu Bara dapat dialihkan menuju lebih ramah lingkungan dan ini seiring dengan program Pemerintah Jepang yang dicanangkan oleh Perdana Menteri Fumio Kishida yaitu Zero Emission.

Saat ini, Marubeni telah terlibat di beberapa proyek energi salah satunya adalah pengembangan PLTU Jawa 1.

Menko Airlangga menerangkan fokus pemerintah Indonesia mendorong pengembangan eksplorasi geothermal dan sejumlah industri energi berbasis hijau, baik waduk maupun danau.

“Pemerintah Indonesia juga tengah mengeksplorasi paduan pembakaran antara ammonia dan batu bara yang bisa menurunkan karbon, dan menjadi transisi energi ke depannya,” ujar Menko Airlangga.

Selain itu, pertemuan berlanjut dengan pembahasan terkait peluang industri kendaraan listrik di Indonesia.

Pemerintah terus mengakselerasi pengembangan Electric Vehicle (EV) atau kendaraan listrik di Indonesia melalui penyusunan peta jalan pengembangan EV, pemberian berbagai insentif, hingga pengembangan ekosistem EV di Indonesia, melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020.

Targetnya, produksi EV pada tahun 2030 dapat mencapai 600 ribu unit untuk roda empat atau lebih, dan untuk roda dua dapat mencapai hingga 2,45 juta unit.

Dengan diproduksinya kendaraan listrik, diharapkan mampu menurunkan emisi CO2 sebesar 2,7 juta ton untuk roda empat atau lebih dan sebesar 1,1 juta ton untuk roda dua.

Pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal bagi konsumen EV, seperti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah PPnBM sebesar 0%, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74/2021.

“Dukungan pemerintah ini diharapkan mendorong potensi besar Indonesia dalam industri mobil listrik mengingat cadangan besar tambang nikel di Indonesia sebagai bahan utama baterai mobil listrik,” ujar Menko Airlangga.

Selain itu, Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan Kawasan Ekonomi Khusus untuk sektor Kesehatan, yaitu di Sanur Bali dimana investasi dan tenaga kesehatan di KEK Kesehatan ini dapat berasal dari asing.

”Setelah Marubeni berkerja sama dengan Siloam Group dan Bunda Group, Pemerintah mengundang Marubeni untuk memperluas kerjasamanya dengan berinvestasi di KEK Kesehatan dan tidak hanya terkait jasa kesehatan, namun bisa juga untuk alat-alat kesehatan dan lainnya,” lanjut Menko Perekonomian Airlangga.

Untuk pengembangan KEK ke depan, nantinya KEK Kesehatan ini akan memiliki fasilitas kesehatan dengan spesialisasi Oncology, Stem Cell, dan perawatan orang-orang tua.

Kesempatan investasi pada sektor kesehatan di Indonesia, di sambut baik oleh CEO Marubeni yang akan segera mengirimkan delegasi untuk melakukan survei langsung ke Sanur Bali.

Pada pertemuan tersebut, Menko Airlangga didampingi oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Duta Besar RI di Tokyo Heri Ahmadi, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dan Dirjen KPAII Kemenperin. Sedangkan, Masumi Kakinoki didampingi oleh Takashi Tokunaga, Kyoji Terayama, dan Daigo Odawara, General Manager Marubeni Corporation.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang K. (tengah).

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut baik rencana tambahan investasi pembangunan kendaraan listrik oleh Toyota Motor Company di Indonesia.

Komitmen ini disampaikan oleh Shigeru Hayakawa, Vice Chairman of the Board of Directors of Toyota Motor Corporation dalam pertemuan dengan Menko Airlangga di Tokyo, Jepang (26/07).

“Saya meyakini bahwa permintaan kendaraan listrik baik roda empat maupun roda dua di Indonesia maupun di kawasan ASEAN ke depan akan terus meningkat. Indonesia dapat dijadikan industrial base produksi Electric Vehicle (EV) untuk dipasarkan di kawasan ASEAN maupun di Indonesia sendiri,” ujar Airlangga.

Selain itu, Toyota juga dapat berkontribusi dalam penurunan emisi serta penurunan impor bahan bakar fosil dengan mempopulerkan penggunaan Electric Vehicle (EV) di Indonesia.

Pihak Toyota menyampaikan bahwa rencana untuk menambah beberapa jenis kendaraan Hybrid Electric Vehicle (HEV) sudah masuk dalam pipeline waktu 4 tahun ke depan.

Akio Toyoda yang merupakan President Toyota Motor Corporation, pertama kali menjanjikan komitmen investasi di Indonesia kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan KTT Osaka di 2019 lalu.

Dalam waktu 3 tahun setelahnya, investasi Toyota telah mencapai Rp14 triliun.

Dalam pertemuan dengan Menko Airlangga, Shigeru Hayakawa menyatakan akan menambah investasi sebesar Rp27,1 triliun selama 5 tahun ke depan.

“Kami berharap dengan penambahan jumlah investasi ini di Indonesia, Pemerintah Indonesia memahami keseriusan kami terhadap elektrifikasi kendaraan bermotor,” ujar Hayakawa.

Selain memberikan komitmen investasi, dalam pertemuan ini juga dibahas terkait upskilling kemampuan engineer di Indonesia, Toyota telah membangun xEV Center pada Mei 2022 untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia lokal terkait elektrifikasi dan kesiapan di era digitalitasi.

Bekerja sama dengan Pertamina dan Inalum, Toyota telah berupaya membangun industri baterai di Indonesia melalui peningkatan keahlian engineer lokal.

Toyota Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan SDM lokal, termasuk generasi berikutnya dari teknologi untuk mobilitas, yang direpresentasikan oleh elektrifikasi.

Untuk mempersiapkan keterampilan masa depan masyarakat Indonesia menuju era elektrifikasi dan digitalisasi, Toyota Indonesia juga mengembangkan xEV Center sebagai “Fasilitas Pembelajaran Elektrifikasi” dan untuk mendukung Indonesia Digital Industry Center 4.0 (PIDI 4.0) yang digagas oleh Kementerian Perindustrian menuju IR4.0

Toyota Indonesia bersama dengan para Teknisi dari Indonesia, juga mengembangkan konsep Kijang Innova BEV untuk mempelajari teknologi dan kondisi guna menyiapkan penggunaan yang lebih nyata oleh masyarakat di Indonesia.

Menutup pertemuan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa akan melibatkan kendaraan listrik produksi Toyota dalam perhelatan G20 November mendatang untuk para delegasi.

Pada pertemuan ini Menko Airlangga didampingi oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Duta Besar RI di Tokyo Heri Ahmadi, Sesmenko Perekonomian dan Dirjen KPAII Kemenperin.

Sedangkan dari TMC dihadiri oleh Shigeru Hayakawa, Vice Chairman of the Board of Directors of Toyota Motor Corporation (TMC), Warih Andang Tjahjono, Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), beserta jajaran Direksi TMC dan TMMIN.

Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin.

Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan edukasi secara masif kepada masyarakat, terkait dengan kebijakan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menurutnya, edukasi kebijakan anyar tersebut sangatlah penting.

Sebab, kata Puteri, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa dengan berlakunya kebijakan tersebut, maka penduduk akan secara otomatis menjadi wajib pajak dan harus membayar pajak ke negara.

“Hal seperti ini yang saya kira perlu lebih disosialisasikan ke publik agar paham manfaat dan konsekuensinya,” tegas Puteri seperti dikutip dari wartawan, Selasa (26/7).

Seperti diketahui, Pemerintah telah resmi menerapkan kebijakan penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP.

Proses transisi tersebut akan dilakukan secara bertahap hingga 1 Januari 2024 mendatang.

Untuk itu, Puteri meminta agar DJP terus berkoordinasi dengan lembaga/kementerian terkait, yang dalam hal ini adalah Ditjen Dukcapil Kemendagri, agar proses transisi ini berjalan lancar.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, koordinasi tersebut diperlukan untuk dilakukan validasi secara rinci agar nantinya terhindar dari potensi error.

Sehingga, apabila ditemukan perbedaan, DJP juga perlu melakukan konfirmasi kepada wajib pajak atas data yang dimilikinya.

“Tak hanya itu, kesiapan sistem antar kedua instansi ini juga harus dipastikan bisa mendukung proses pertukaran data dengan baik,” ujar Politisi Partai Golkar tersebut.

Lebih lanjut, Puteri mendorong pemerintah untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali memiliki NIK sebagai basis data.

Sebab, selain untuk kepentingan perpajakan, NIK juga diperlukan untuk menjamin masyarakat yang rentan mendapatkan bantuan dari pemerintah yang didanai dari pajak yang dibayarkan rakyat.

“Apalagi, riset Bappenas menyebutkan adanya korelasi antara kepemilikan dan kemiskinan,” ungkap Puteri.

“Fungsi NIK tidak hanya untuk pemungutan pajak, tetapi juga wujud keberpihakan negara dalam melindungi kelompok rentan. Karena mereka yang tidak punya NIK kemungkinan besar tidak terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga tidak mendapatkan bantuan yang semestinya mereka peroleh. Padahal, fungsi bantuan sosial sangat penting sebagai bantalan sosial dan menjaga konsumsi masyarakat,” tutup Puteri.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari Bappenas, tercatat sebanyak 50,78 persen penduduk miskin di Papua tidak memiliki NIK.

Selain itu, tercatat juga sebanyak 22,72 persen penduduk miskin berusia 0-17 tahun belum memiliki akta kelahiran.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah.

Berita Golkar – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah menilai, bantuan dari pemerintah di bidang pendidikan akan mampu menurunkan angka putus sekolah.

Kemudian dalam jangka panjang ujar Riskon yang juga anggota Fraksi Golkar ini, bantuan itu juga bisa dianggap sebagai investasi untuk kemajuan daerah dengan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup untuk memenuhi kebutuhan SDM daerah.

“Tentu juga akan mengurangi resiko beban pemerintah terhadap kemiskinan dan pengangguran. Secara prinsip Fraksi Golkar mendorong Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang bantuan pendidikan kepada masyarakat tidak mampu yang saat ini tengah dibahas sebagai bagian dari ikhtiar serius dari Pemerintah Daerah,” ujarnya, Rabu (27/07).

Untuk memberikan rasa keadilan, akses kepada masyarakat Kotim secara luas dan untuk mendapat pendidikan dengan tidak terkecuali kepada seluruh masyarakat.

“Hanya saja Fraksi Golkar perlu mengingatkan dalam penyusunan Raperda nanti perlu memperhatikan kriteria dan ketentuan serta kepastian manfaat, sehingga tidak bias kepentingan dan betul-betul mendapat tepat sasaran,” tegasnya.

Sebagai salah satu contoh tambah Riskon, prioritas adalah peserta didik dari jenjang pendidikan SMA/SMK/sederajat baik negeri maupun swasta dengan latar belakang keluarga tidak mampu yang tidak terakomodir dalam program bantuan pemerintah yang sama seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar).

“Di samping itu juga pada Tingkat Perguruan Tinggi diberikan kepada mahasiswa dari keluarga tidak mampu namun memiliki prestasi akademik yang baik dan dipastikan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Kotim,” pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Program Kartu Prakerja yang telah memiliki 13 juta penerima dari seluruh kabupaten/kota se-Indonesia terbukti bersifat inklusif.

Hal ini juga selaras dengan pendekatan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) 2030 yakni leave no one behind.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara “Dua Tahun Perjalanan Kartu Prakerja Mentransformasi Layanan Publik: Capaian, Pelajaran, Strategi ke Depan”, Rabu (27/07), menyampaikan secara virtual bahwa banyak agenda pembangunan global dalam SDGs yang diakselerasi oleh Program Kartu Prakerja seperti lifelong learning, pemberdayaan perempuan, pengurangan ketimpangan, dan kemitraan untuk inklusi keuangan.

“Saat ini Kartu Prakerja telah diterima oleh 13 juta penerima. Jumlah tersebut bukan hanya angka, namun ini adalah sumber daya manusia yang luar biasa,” kata Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga mengatakan bahwa Program Kartu Prakerja yang bersifat semi bansos, kini terbukti efektif dan berhasil menjalankan misi gandanya pada masa pandemi Covid-19 yaitu untuk peningkatan keterampilan sekaligus perlindungan masyarakat.

Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian JPAL SEA, Bank Dunia-TNP2K, serta Presisi Indonesia yang membuktikan dampak positif Program Kartu Prakerja terhadap learning, kebekerjaan, kewirausahaan, pendapatan, ketahanan pangan, dan inklusi keuangan para penerima. Survei CSIS dan BPS juga menemukan hal yang serupa.

Menko Airlangga menyampaikan bahwa capaian Kartu Prakerja tersebut berasal dari proses dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar yaitu kebijakan disusun berbasis data, berbagi tugas antara sisi kebijakan dan sisi operasional, menggunakan kemitraan multi-pihak, dan menggunakan teknologi digital yaitu cloud dan proses bisnis yang cepat, murah, mudah, luas, aman, andal, akuntabel dan transparan.

Untuk itu, pada kesempatan tersebut Menko Airlangga juga mengucapkan terima kasih kepada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja yang telah bekerja keras menjalankan mandat program untuk memberikan skilling, reskilling, dan upskilling kepada seluruh angkatan kerja Indonesia.

“Program Kartu Prakerja masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu, saya berharap agar program ini diberikan “ruang” untuk terus memperbaiki diri. Karena kita ingin Program Kartu Prakerja lebih baik lagi dan terus bertumbuh di masa depan,” ujar Menko Airlangga.

Menutup sambutannya, Menko Airlangga mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama membangun Kartu Prakerja dan menjadi bagian dari Kartu Prakerja Prakerja.

Menko Airlangga juga menegaskan bahwa Program Kartu Prakerja bisa direplikasi untuk model pembangunan di berbagai negara lain.

“Prinsip dasar dari Kartu Prakerja adalah transformasi ataupun perubahan. Prakerja adalah harapan. Prakerja adalah kebanggaan Indonesia, dan Prakerja adalah program government to people yang inovasinya dari Indonesia,” pungkas Menko Airlangga.

Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Musa Rajekshah.

Berita Golkar – DPD Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut) menargetkan 30 persen keterlibatan perempuan dalam komposisi jumlah kader maupun kursi legislatif.

Hal ini disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Musa Rajekshah saat menghadiri pembekalan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Sumut di gedung Partai Golkar Jalan Wahid Hasyim Medan, Rabu (27/7/2022).

“Memang kami pada saat awal menargetkan 2 juta kader tidak memasukkan perempuan. Tetapi dengan sekarang ini diwajibkan minimal 30 persen perempuan kita pun menargetkan 30 persen dalam target 2 juta itu,” ujar Musa Rajekshah.

Pria yang akrab disapa Ijeck itu mengatakan, pihaknya juga telah melibatkan perempuan dalam susunan pengurus Partai Golkar baik di tingkat kabupaten/kota hingga desa.

“Tentang orientasi pembekalan ini menurut kami penting karena semua organisasi diminta untuk ada keterlibatan perempuan di dalamnya. Malah kita Partai Golkar 30 persen dari kepengurusan baik tingkat kecamatan, desa, sampai provinsi pun 30 persen keterlibatan perempuan maupun keterlibatan pada pencalegan,” ucapnya.

Ijeck menuturkan, pihaknya menargetkan 20 kursi di DPRD maupun DPR-RI yang sebagian juga akan diisi oleh perempuan.

“Jumlah kursi partai kita di parlemen bukan sedikit apalagi target di parlemen kita ingin minimal 20 kursi di 2024. Dan kader itu termasuk perempuan supaya semangat bahwa membesarkan partai ini kita pasti mendorong kader kita, bukan yang lain walaupun nanti ada keterlibatan partai lain kita bisa berjalan,” pungkasnya