Bulan: Januari 2022

Airlangga Hartarto: Optimalkan Pandemi Sebagai Peluang Membangun Masa Depan

Berita Golkar – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto minta dunia usaha dan Pemerintah sebaiknya bergerak seirama dalam menangani pandemi Covid-19.

Semua pihak sebaiknya menyingkirkan perbedaan politik dan bekerjasama mengatasi penyakit yang belum ada obatnya itu.

Karena dengan kerja sama, masalah yang muncul selama virus ini muncul, bisa dibalik  menjadi peluang untuk membangun kembali masa depan yang lebih cerah.

“Oleh karena itu, dunia usaha dan pemerintah harus bersinergi. Yang tak kalah pentingnya adalah agar B20 mengesampingkan perbedaan politik dan meningkatkan kerjasama dengan anggota B20 lainnya,” kata Airlangga dalam acara forum Business20 (B20) Indonesia Inception Meeting 2022, Kamis (27/1/2022).

Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, saat ini perekonomian global tengah berhadapan dengan tantangan pemulihan yang tidak merata.

Ketidakpastian global berdampak pada perekonomian negara berkembang dan negara maju, anggota G20 maupun di luar forum G20.

“Kita harus menemukan cara untuk mencapai keseimbangan antara pemulihan dari pandemi dan pemulihan ekonomi,” ujarnya dalam acara.

Lebih jauh dipaparkan oleh Ketua KPC PEN ini, Indonesia akan fokus pada tiga isu prioritas dalam forum G20. Pertama, memperkuat arsitektur kesehatan global. Kedua, transformasi ekonomi berbasis digital dan ketiga transisi energi.

“Bagi Indonesia keutamaan G20 berupaya menciptakan ide-ide baru untuk mempercepat pemulihan global dan mewujudkannya melalui parade aksi nyata bagi kehidupan masyarakat lintas batas dan lintas negara,” ucapnya.

Untuk mencapai prioritas-prioritas itu, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan protokol kesehatan dan vaksinasi serta menerapkan langkah-langkah pencegahan untuk meminimalkan penyebaran COVID-19 dari lintas dan dalam perbatasan.

“Indonesia juga meningkatkan upaya untuk memastikan transformasi digital terjadi terlebih dahulu, memperkuat privasi dan perlindungan data, termasuk dalam kegiatan e-commerce, dan meningkatkan sekuritas digital dan keamanan online,” tuturnya.

Airlangga menambahkan Indonesia juga akan terus mendukung usaha mikro kecil dan menengah, perempuan dan orang-orang dengan kemampuan khusus untuk berpartisipasi penuh dan berkembang dalam ekonomi baru.

“G20 juga dapat berbuat lebih banyak untuk menjembatani kesenjangan konektivitas. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan kondisi untuk investasi berkelanjutan dalam infrastruktur digital berkualitas tinggi,” katanya

Bobby Rizaldi: Bahasan RUU Perlindungan Data Pribadi Belum ada Titik Temu

Berita Golkar – Politisi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan hingga saat ini sejumlah masih harus diselesaikan sebelum pembahasan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi dilanjutkan.

Menurut anggota Komisi I DPR RI ini, salah satu hal yang belum selesai adalah kesepakatan terkait pembentukan lembaga pengawas data pribadi dan pihaknya masih menunggu formulasi Pemerintah mengenai lembaga pengawas data pribadi.

“Ini yang masih memerlukan waktu karena dari pihak Pemerintah belum memberikan formulasi mengenai bentuk kelembagaannya sedangkan rata-rata hampir semua fraksi di Komisi I itu menginginkan adanya lembaga pengawas data pribadi yang sifatnya independen,” kata Bobby di Jakarta, Jumat (28/1/2022).

Ia menyatakan, seluruh fraksi di Komisi I menginginkan lembaga pengawas independen, sementara Pemerintah menginginkan di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Bagaimana mungkin lembaga yang ada di bawah kementerian, harus mengawasi lembaga pengendali data yang setingkat kementerian. Misalnya, Kemendagri itu juga sudah merupakan lembaga pengendali data, sementara Kementerian Luar Negeri memiliki aplikasi lindungi WNI juga. Nah, hal-hal seperti inilah yang bentuk formulasi kelembagaan itu belum disampaikan Pemerintah,” ujarnya.

Menurut dia, jika lembaga pengawas data ini akan memiliki fungsi seperti memberi rekomendasi pemberian sanksi, penetapan standar terhadap sertifikasi sekaligus pengawasan yang dilakukan harian.

Merujuk kepada Undang-Undang Penyiaran yang memberi mandat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk membuat standar konten penyiaran untuk lembaga penyiaran swasta.

“Lembaga pengawas ini sama seperti itu, mereka lah yang membuat standar-standar yang harus dilakukan oleh lembaga pengendali data dan lembaga inilah yang memastikan bahwa hak masyarakat atas kerahasiaan dan keamanan data pribadinya itu benar-benar dilaksanakan yang menjadi kewajiban si lembaga pengendali data,” ujarnya.

Ia mengaku, pihaknya ingin memperkuat peran lembaga tersebut sehingga benar-benar mampu melindungi data pribadi seluruh warga negara Indonesia.

“Idealnya, lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden karena kalau memang UU ini hanya dibuat untuk mengawasi lembaga pengendali data swasta itu tidak masalah.”

“Tetapi, kita lihat sendiri ada kebocoran di lembaga negara misalkan seperti data BPJS di Kemendagri, kalau lembaga pengawasnya di bawah levelnya organisasi pemerintah tingkat tersebut ya itu kami rasa tidak akan efektif,” kata dia.

DPD Golkar Kepri Komit Dukung Pencapresan Airlangga Hartarto

Berita Golkar – DPD Partai Golkar Kepulauan Riau (Kepri) secara tegas menyatakan kesolidan para pengurus dan anggotanya dalam mendukung pencapresan Airlangga Hartarto pada Pemilu 2024 mendatang.

Komitmen tersebut diutarakan Ahmad Ma’ruf Maulana yang menjabat Ketua DPD wilayah tersebut sekaligus menyatakan seluruh organ dan kader dipastikan mendukung putusan itu.

“Partai Golkar Kepri itu sudah dari awal jelas-jelas, jangan diragukan lagi. Satu juta persen kita sudah mendukung dengan kekuatan full untuk memenangkan Bapak Airlangga Hartarto jadi Presiden,” ujar Ma’ruf saat dihubungi, Rabu (26/1/2022).

Ma’ruf menegaskan, sejak awal diputuskan nama Airlangga Hartarto sebagai Capres pada Musyawarah Nasional (Munas) dan diperkuat dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar 2019.

Dikatakannya lagi, Partai Golkar sudah saatnya kembali memimpin Indonesia melalui pencalonan Airlangga pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Apalagi rekam jejak Airlangga sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah terbukti berhasil membantu pemulihan ekonomi Indonesia.

“Kami berharap kepemimpinan bapak Airlangga yang sudah mempunyai track record yang jelas dalam hal pemulihan ekonomi dan saya yakin bahwa Airlangga Hartarto bisa membuat kejayaan Indonesia sebagaimana dalam pemulihan ekonominya,” ungkapnya.

Ma’ruf mengaku optimistis, Airlangga Hartarto bisa menang dalam kontestasi yang akan digelar pada 14 Februari 2024 tersebut.

Terobosan Baru Partai Golkar Minta Izin Lisensi Musik

Berita Golkar – Partai Golkar membuat terobosan baru dalam hal perlindungan hak cipta dan musisi tanah air. Melalui Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia (LMK – KCI), partai berlambang beringin ini mengajukan izin penggunaan lagu sejumlah musisi pada Perayaan Natal Nasional di Salatiga, 29 Januari mendatang.

Langkah tersebut bertujuan untuk memberi dukungan substantif bagi pengembangan dan apresiasi dunia musik di Indonesia.

Sebastian Salang, selaku Sekretaris Panitia Penyelenggara Natal Nasional mengatakan bahwa inisiatif dari panitia penyelenggara menghubungi LMK KCI untuk berkoordinasi mengenai hal tersebut sebagai bentuk ketaatan dan kepatutan hukum yang dicontohkan oleh Partai Golkar.

Prosedur izin penggunaan lisensi sesuai dengan yang berlaku dan diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Karena acara tersebut akan disiarkan melalui TV Nasional maupun melalui live streaming YouTube.

“Sehubungan dengan acara ini akan diselenggarakan dalam bentuk siaran TV Nasional maupun melalui Live Streaming Youtube dan media lainnya, maka hal ini tentunya disambut baik oleh pihak manajemen LMK KCI, sebagai bentuk apresiasi Partai Golkar bagi pengembangan dunia seni musik Indonesia,” kata Sebastian Salang.

“Untuk permohonan lisensi penggunaan Karya Cipta Lagu, sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana disitu dijelaskan bahwa penggunaan karya cipta lagu secara komersiil harus mendapatkan izin dari Pemilik Hak Cipta maupun Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif,” tambahnya.

Pihak KCI yang diwakili oleh Slamet Adriyadie (Pencipta Lagu Widuri) bersama General Manager KCI Tiena Sopacua dan Sekjen KCI Baskoro langsung mengapresiasi niat baik dari Partai Golkar tersebut.

Mereka menyerahkan izin lisensi penggunaan karya cipta, lagu dan musik kepada panitia penyelenggara, yang berlangsung di Gedung Nusantara DPR RI.

Lamhot Sinaga, selaku Ketua Penyelenggara Natal Nasional , yang didampingi Dharma Oratmangun, selaku Ketua Pelaksana, menegaskan bahwa acara Perayaan Natal Nasional Golkar tersebut akan dihadiri oleh beberapa pejabat negara dan tokoh-tokoh lainnya.

“Acara Perayaan Natal Nasional Partai Golkar ini akan dihadiri oleh Ketua Umum Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pemudan dan Olahraga Zainuddin Amali, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Dewan Pertimbangan Presiden Agung Laksono, Presiden Lippo yang juga adalah Dewan Pertimbangan Golkar Theo Sambuaga serta para tokoh lainnya termasuk Forkopimda Provinsi Jawa Tengah dan Kota Salatiga,” pungkasnya.

Menko Airlangga: Pemerintah Dukung Pemberdayaan UMKM Melalui Peningkatan Porsi Kredit UMKM

Berita Golkar – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kembali menyelenggarakan kegiatan Kajian Buku Pembiayaan UMKM pada 2021 yang telah dilaksanakan di Surabaya, Bengkulu, dan Medan, untuk Batch IV, di Kota Makassar – Sulawesi Selatan, Kamis (27/01).

Saat menyampaikan opening speech secara virtual, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan peran UMKM sebagai pilar pertumbuhan ekonomi selama pandemi Covid-19.

“Tingkat resiliensi yang tinggi dari UMKM membuatnya menjadi buffer pada berbagai krisis ekonomi. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pemberdayaan UMKM agar dapat naik kelas dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Indonesia,” ungkap Menko Airlangga.

Menko Airlangga menyebutkan bahwa UMKM berperan sebagai motor penggerak bagi perekonomian nasional mengingat kontribusinya terhadap PDB yang mencapai 61% dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja sebanyak 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

Selain itu, UMKM juga berperan penting dalam mendorong peningkatan investasi dan ekspor Indonesia.

Total investasi di sektor UMKM tercatat sebesar 60% dari total investasi nasional dan kontribusinya terhadap ekspor non migas nasional sebanyak 16%.

Perjalanan pembiayaan kredit UMKM sejak tahun 1999 dilakukan Pemerintah antara lain melalui skema Imbal Jasa Penjaminan, subsidi bunga, dan berbagai kegiatan jaminan lembaga keuangan mikro, serta jaminan melalui asuransi.

Pemerintah juga terus mendorong pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan suku bunga KUR yang diturunkan hingga mencapai titik terendah yaitu 6% efektif per tahun sejak 2020.

Bahkan di masa pandemi Covid-19 Pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga KUR 6% pada 2020 sehingga suku bunga KUR menjadi 0%, dan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% pada 2021 sehingga suku bunga KUR hanya 3% sampai dengan akhir 2021.

Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui sektor UMKM pada 2022, Pemerintah kembali memberikan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% selama 6 bulan, hingga 30 Juni 2022.

“Porsi kredit UMKM masih stagnan di kisaran 18% terhadap kredit perbankan nasional. Presiden telah memberikan arahan untuk meningkatkan porsi kredit UMKM tersebut menjadi 30% di tahun 2024,” ujar Menko Airlangga. Pencapaian target 30% tersebut diharapkan dapat mendorong penciptaan dan pengembangan usaha di sektor UMKM untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kontribusi UMKM bagi perekonomian nasional.

Pemerintah terus berupaya untuk mendukung UMKM nasional melalui kebijakan KUR tahun 2022.

“Tahun 2022 ini, Pemerintah kembali meningkatkan plafon KUR menjadi Rp373,17 triliun dan memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR 3% sehingga suku bunga KUR 3% berlanjut hingga akhir Juni 2022,” ujar Menko Airlangga.

Menutup sambutannya, Menko Airlangga menekankan pentingnya peran stakeholder dalam mengembangkan UMKM.

Akademisi maupun pembuat kebijakan diharapkan dapat bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas berbagai kebijakan yang diupayakan Pemerintah untuk membangun ekosistem UMKM yang lebih baik.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir, dalam pengantar diskusi menjelaskan optimisme Menko Airlangga dalam mengembangkan UMKM.

“Buku Pembiayaan UMKM ini merupakan rangkuman dari ide-ide Bapak Menko Airlangga dalam rangka mendukung pengembangan UMKM. Untuk mendorong ekonomi Indonesia menjadi negara maju, salah satunya dapat diupayakan melalui pengembangan sektor UMKM,” ungkap Deputi Iskandar.

Melalui buku Pembiayaan UMKM tersebut, akademisi dan pembuat kebijakan dapat memperoleh pemahaman untuk mengoptimalkan peranan UMKM dalam perekonomian nasional serta diharapkan dapat memperkuat sinergi dan koordinasi stakeholder dalam mendukung UMKM dan mempercepat momentum pemulihan ekonomi.

Forum diskusi dalam kegiatan tersebut juga menekankan pentingnya peningkatan kolaborasi untuk mendorong peningkatan kredit UMKM antara Pemerintah, penyalur KUR, penjamin KUR, dan akademisi.

Akses pembiayaan bagi kegiatan kewirausahaan mahasiswa juga terus didorong, di antaranya melalui program KUR Goes to Campus yang diselenggarakan oleh Kemenko Perekonomian.

Sebagai aksi nyata dukungan program pembiayaan UMKM, dalam acara tersebut juga dilakukan penyaluran KUR secara simbolis kepada debitur KUR dari BRI, Bank Mandiri, BNI, dan Bank Sulselbar dengan nilai Rp1,59 miliar kepada pelaku usaha di perdagangan kue dan roti, perdagangan barang campuran, pertanian, peternakan, jasa kreasi mahar dan seserahan, makeup artist dan perdagangan makanan, penyediaan akomodasi, serta industri pengolahan penggilingan kopi.

Dalam acara kajian buku tersebut hadir secara luring maupun daring akademisi dari Universitas dan Perguruan Tinggi di Wilayah Makassar, Kementerian/Lembaga, Perbankan Penyalur KUR, Perusahaan Penjamin KUR, Mahasiswa, dan masyarakat umum.

Menko Airlangga Dorong Generasi Muda agar Menjadi Job Creator dengan Memanfaatkan Kemampuan Digital

Berita Golkar – Dengan terkendalinya pandemi, ekonomi Indonesia telah tumbuh sebesar 3,51% (yoy) di Triwulan III-2021, disertai perbaikan di berbagai indikator utama.

Di tahun 2022, ekonomi ditargetkan tumbuh 5,2%. Pemenuhan target tersebut tentunya akan sangat bergantung pada perkembangan situasi Covid-19, respon kebijakan ekonomi dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta berbagai faktor lainnya.

Selanjutnya, indikator sektor eksternal Indonesia menunjukkan kondisi yang relatif baik dan terkendali, tercermin dari surplus transaksi berjalan, cadangan devisa yang terus meningkat, ekspor impor yang naik signifikan, yield obligasi Pemerintah yang melandai, nilai tukar rupiah dan IHSG yang menguat, dan rasio Utang Luar Negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto masih berada dalam level aman.

“Indikator sosial juga mulai menunjukkan perbaikan seiring dengan teratasinya dampak negatif pandemi Covid-19. Berbagai program pemulihan ekonomi telah mendorong penurunan pada tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang sempat meningkat signifikan di tahun 2020,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara Media Group Network Summit 2022 dengan tema Bangkit Bersama, Maju Indonesia secara virtual, Kamis (27/01).

Dari sisi kebijakan ekonomi, Program PEN juga terus dilanjutkan pada tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp455,62 triliun dan akan didorong untuk front-loading pada awal tahun 2022.

Sejumlah kebijakan Insentif Fiskal dan Perlindungan Sosial juga telah dirancang untuk mengakselerasi momentum pemulihan ekonomi nasional di Kuartal I – 2022.

Melalui APBN 2022, Pemerintah juga terus berkomitmen meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp542,8 T.

Selain itu, Program Bidik Misi/KIP Kuliah akan dapat menjangkau 713,8 ribu mahasiswa, Beasiswa LPDP untuk 8,600 mahasiswa baru dan 20,090 mahasiswa on-going, bantuan operasional sekolah akan menyasar 8,8 juta siswa, serta program Indonesia pintar akan diterima oleh 20,1 juta siswa.

“Generasi muda saat ini diharapkan dapat memanfaatkan kemampuan digital agar dapat berperan menjadi job creator. Untuk itu, berbagai upaya untuk mempercepat penciptaan talenta digital baru dan pengembangan ekonomi digital telah dilaksanakan melalui peningkatan infrastruktur digital, pelatihan, penerbitan regulasi, penyediaan ekosistem UMKM, serta penyediaan pembiayaan,” ujar Menko Airlangga.

Selain memberikan berbagai dukungan pembiayaan, Pemerintah juga terus mendorong proses kemudahan berusaha terutama dalam perizinan investasi untuk memperbaiki iklim investasi dan terwujudnya pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

“Saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Media Group Network atas konsistensinya untuk hadir memberikan pemahaman kepada berbagai kelompok dan lapisan masyarakat, terkait kerja nyata, serta strategi berbagai pihak yang berkolaborasi bersama untuk akselerasi pemulihan ekonomi nasional,” pungkas Menko Airlangga.

Penyandang Disabilitas Punya Hak Ekspresi dan Produktif Secara Ekonomi

Berita Golkar: Sebagai negara yang menjabat presidensi G20 tahun 2022, Indonesia telah menetapkan salah satu agenda utama, yakni mendorong pemulihan ekonomi yang lebih merata. Sehingga nantinya semua negara akan kuat bersama, terutama saat mengatasi pandemi Covid-19. Terkait hal itu, kolaborasi dan semangat dan kerjasama serta inklusivtas di forum tersebut juga mencakupi Penyandang Disablitas sebagai bagian dari tema besar  G20 yakni recover together, recover stronger.

“Dalam hal ini, Indonesia menekankan pada inklusi, melibatkan semua pihak, termasuk penyandang disablitas, karena memiliki hak kesetaraan, dari akses pendidikan, akses pasar tenaga kerja,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberi kata sambutan dalam dalam diskusi virtual bertajuk “Enganging Persons with Disabilities for Inclusivity”, Rabu (26/1/2022) malam.

Selama masa pandemi, Penyandang Disabilitas terutama perempuan dan anak menjadi kelompok sangat terdampak kesulitan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Kondisi ini diperburuk, dengan berbagai kebijakan di beberapa sektor perusahaan yang harus menyesuaikan pendemi Covid-19.

“Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap mereka yang tinggal di negara berkembang karena 1 dari 5 perempuan memiliki kondisi disabilitas, dan 46 persen dari usia di atas 60 tahun memiliki disabilitas. Termasuk, 1 dari 10 anak merupakan anak yang memiliki kebutuhan khusus, dan 80 persen Penyandang Disabilitas tinggal di negara berkembang, ” katanya.

Selain keterbatasan infrasturktur di negara berkembang, kelompok disabiliitas juga punya akses minim kepada program jaminan sosial dan pendidikan yang jumlahnya hanya 28 persen di negara berkembang. Di negara berpenghasilan rendah, jumlahnya jauh lebih sedikit yakni hanya 1 persen. Sementara untuk dalam negeri, keterbatasan alat peraga pendidikan, akses internet yang minim menjadi kendala bagi anak-anak disabilitas terutama untuk mengatasi learning loss yang terjadi selama masa pandemi,”lanjut Ketua Umum Partai Golkar ini.

Untuk itu, berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tegas mengatur bahwa penghormatan terhadap integritas Penyandang Disablitas adalah hak hidup yang harus dihormati. Termasuk hak untuk memperoleh pekerjaan, kesehatan, dan hak politik, yang merupakan hak asasi sebagai manusia yang turut andil mewujudkan tujuan didirikannya bangsa ini. “Masyarakat harus melepas stigmatisasi kelompok disabilitas yang berkebutuhan khusus. Bukan berarti mereka tidak mampu, mereka hanya memiliki keterbatasan, tapi tidak perlu dibatasi. Mereka adalah kelompok yang bisa menjadi mesin penggerak dan produktif secara ekonomi, dengan kesempatan sama dan ruang ekspresi yang lebih luas,”tutupnya.

DPD Golkar DKI Pastikan Belum Bicara Pencalonan Anies Baswedan

Berita Golkar: Judistira Hermawan selaku Ketua Harian DPD Partai Golkar DKI menegaskan, pihaknya sama sekali belum ada pembicaraan dengan Gubernur DKI Anies Baswedan terkait Pilpres 2024. Terlepas dari seringnya penguasa ibu kota ini sering menyambangi kantor partai berlambang beringin tersebut dan menghadiri sejumlah acara, hal demikian tidak bisa menjadi patokan

“Terus terang dalam komunikasi kami khususnya di Golkar DKI tidak pernah bahas apapun berkaitan dengan politik, apalagi langkah-langkah politik beliau ke depan,” kata Judistira Hermawan di Jakarta Kamis (27/1/2022).

Dia mencontohkan, saat Anies datang ke kantor partai untuk menghadiri acara HUT puncak perayaan Golkar di kantor DKI Jakarta, pembicaraan terkait keinginannya bergabung dengan Golkar juga tidak ada.

Demikian juga ketika partai menggelar program vaksinasi bersama Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Ia memastikan tidak ada pembicaraan soal rencana Anies ke Golkar.

Namun, Judistira mengakui dengan seringnya Anies menyambangi kantor partai tersebut banyak spekulasi yang tercipta bahwa Partai Golkar bahwa partai khususnya kader di DKI Jakarta turut mendukungnya untuk maju di Pilpres 2024.

Partai Golkar, kata dia, telah berkomitmen untuk mengusung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk maju di Pilpres 2024. Upaya untuk pemenangan Airlangga pun telah dilakukan sejak lama.

“Hasil keputusan Rapimnas ini penjabaran dari Munas sudah mengamanatkan kita semua sepakat mengusung Ketum kita Pak Airlangga Hartarto sebagai presiden, nah itu yang sedang kita sedang perjuangkan sampai tingkat kelurahan,” paparnya.

Oleh sebab itu, Judistira memastikan, pembicaraan yang tercipta setiap kunjungan Anies ke kantor partai bukan soal Pilpres 2024 namun berkaitan dengan dukungan partai untuk memulihkan Indonesia dari dampak Pandemi Covid-19.

“Komunikasi kita adalah bagaimana Jakarta bisa lebih baik utamanya kita sama-sama mengatasi Covid-19 agar masyarakat bisa terbebas dari itu dan tidak kalah penting berkaitan dengan ekonomi,” tegas dia

Misbakhun: Cegah Aset BLBI yang Disita Negara Balik ke Pemilik Lama

Berita Golkar: Anggota Komisi XI fraksi Golkar DPR RI Mukhamad Misbakhun mewanti-wanti pemerintah, agar aset yang telah diambil alih dari para obligor dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dikuasai balik oleh mereka secara diam-diam. Untuk itu, dirinya meminta agar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mencermati praktik patgulipat pengemplang yang tak rela harta sitaan mereka dikuasai negara.

Menurutnya, biasanya obligor maupun debitur BLBI menggunakan pihak lain sebagai kendaraan (vehicle) untuk kembali menguasai aset yang pernah dirampas negara.

Misbakhun menyampaikan hal itu pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XI DPR dengan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban, di Jakarta Rabu (26/1/2022). Legislator Golkar dari daerah Pemilihan Jawa Timur ini itu menjelaskan ada skema Master Settlement and Acquitition Agreement (MSAA) dan Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA) untuk mengembalikan aset negara dalam rangka penyelesaian perkara BLBI.

Untuk itu, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) telah menyita berbagai aset dari obligor dan debitur BLBI. Setelah BPPN dibubarkan, berbagai sitaannya diserahkan ke Perusahaan Pengelola Aset (PPA). “Sudah jelas ketentuannya bahwa tidak boleh pemilik lama itu menjadi pemilik kembali dari aset, tetapi proses vehicling terjadi,” ujar Misbakhun.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu mencontohkan sebuah pabrik tekstil di Solo, Jawa Tengah, yang sebelumnya disita untuk pemulihan aset negara. Ternyata, pemilik lama bisa memiliki pabrik itu lagi. “Bagaimana mungkin setelah dibeli oleh seorang notaris, kembali kepada pemilik lamanya. Kalau pemerintah mau menuntut, itu bisa,” ujar Misbakhun.

Menurutnya lagi, negara telah mengeluarkan banyak uang untuk BLBI. Sebab, dana BLBI yang dikucurkan mencapai Rp 600 triliun. “Bagi saya, perhatian yang lebih serius harus ditujukan ke soal itu,” tegasnya.

Misbakhun menambahkan pemerintah dan BI masih menanggung beban pengucuran BLBI tersebur. Selain itu, pemerintah juga belum melunasi obligasi rekap ke BI yang bunganya 0,01 persen.

“BI tidak bisa melakukan upaya-upaya lain selain menjadikan itu lindung nilai. Ini masalah yang sangat serius berkaitan beban utang kita,” katanya

Jangan Sampai Tragedi Petugas Gugur Terulang di Pemilu 2024

Berita Golkar: Partai Golkar berharap peristiwa meninggalnya petugas penyelenggara pemilihan tak terulang pada Pemilu 2024. Untuk itu mengantisipasi hal demikian, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus menginstruksikan kader mengawal proses dan penyusunan tahapan pesta demokrasi tersebut.

“Kita tentu tidak mengharapkan tragedi gugurnya petugas pemungutan suara Pemilu 2019 terulang. Saya minta kader Golkar di DPR mengawal proses penyusunan tahapan untuk mengantisipasi hal itu,” kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus di Jakarta, Kamis (27/1/2022).

Golkar tutur Paulus ingin pesta demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan baik dan dengan suka cita. Pasalnya, pemilu merupakan hajatan seluruh rakyat Indonesia, semua pihak harus bersuka cita dan mengedepankan semangat persatuan.

Wakil Ketua DPR RI ini juga menyarankan agar durasi kampanye bisa disesuaikan untuk mencegah polarisasi terjadi di masyarakat “Jangan sampai, karena pesta demokrasi, rakyat menjadi kian terbelah, karena hal itu jauh dari tujuan pesta demokrasi itu sendiri. Semua pihak harus bisa bergotong-royong menyukseskan Pemilu 2024,” imbuhnya.

Mantan Danjen Kopassus ini juga menegaskan, sampai saat ini Indonesia masih belum bebas dari pandemi Covid-19. Hal itu memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait pelaksanaan pemilu kedepan.

Ia menyatakan, Golkar akan menjadi garda terdepan untuk memastikan Pemilu 2024 aman dari Covid-19 untuk masyarakat.

“Sekali lagi, Golkar akan mengawal penyusunan tahapan dan teknis pemungutan agar tragedi Pemilu 2019 tidak terulang pada Pemilu 2024 mendatang,” tegas Paulus.

Kesempatan itu Paulus mengapresiasi kesepakatan jadwal pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang antara KPU, DPR, dan pemerintah.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah melalui Kemendagri dan penyelenggara yakni KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) digelar pada Rabu 14 Februari 2024.

Sementara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar di tahun yang sama yakni pada Rabu 27 November 2024.

Tanggal Pemilu dan Pilkada tersebut disepakati pada Rapat Dengar Pendapat di Gedung Komisi II DPR, Senin 24 Januari 2022

Scroll to top